Landasan Hukum Pelayanan Kefarmasian Pengertian Pelayanan Kesehatan adalah

Landasan Hukum Pelayanan Kefarmasian

Pengertian Pelayanan Kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Landasan Hukum Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Hukum atau aturan baku diatas tidak selalu dalam bentuk tertulis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 6. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) Landasan umum hukum kefarmasian 5. Kepmenkes No. 125/Kab/B VII/th 1971 tentang Wajib Daftar Obat 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 4. Ordonansi Obat Berkhasiat Keras

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tenteng Kesehatan Pasal 1 • Ayat 9 : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. • Ayat 13 : Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep doktcr, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Pasal 40 • Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya. • Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan. Pasal 63 • Pekerjaan kefarmasiaan dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan olch tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. • Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 • Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. • Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakanke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Undang-Undang Obat Keras Pasal 1 • "Obat{bat Keras" : yaitu obat{batan yang tidal digunakan uniuk keperluan tehnik, yang mempunyai kiasiat mengobati! menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Cesondheid, menurut ketentuan pada pasal 2. • Apoteker": Mereka yang sesuai dengan peraturan"peratunn yang berlaku rnempunyai wewenan. S unruk menjalankan praktek peracikan obat di lndonesia sebagai' seorang Aporeker sambit memim-pin sebuah Apotek. • Dokter Pemimpin Apotek". : yaitu Dokterdokter yang rnernimpin Apotek Dokter sesuai dengan pasal 49 dari "Reglement D. V'G-". • Dokterdokter: Mereka yang rnenjalankan praktek-pnktek pengobatan dan yang memegang wewenang menurut peraruranp€raruran yansberlatu.

Obat Esensial Nasional Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS Pasal 1 1. Pusat kesehatan masyarakat 7. Apoteker 2. Standar pelayanan kefarmasian 8. Tenaga teknis kefarmasian 3. Pelayanan kefarmasian 9. Kepala badan pengawas obat 4. Sediaan Farmasi dan makanan 5. Obat 10. menteri 6. Bahan medis habis pakai Pasal 2 Tujuan Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

• • Pasal 3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber daya kefarmasian Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas. Ketentuan mengenai sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 • Untuk menjamin mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, harus dilakukan pengendalian mutu Pelayananan Kefarmasian • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian mutu Pelayananan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang N 0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

LANJUTAN. . . Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti Apoteker, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 184/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 1965 mengenai Apotek Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

SEKIAN DAN TERIMAKASIH