Labor Economics Series Andri Wijanarko Labor Union 1
Labor Economics Series Andri Wijanarko Labor Union 1
MOVIE : https: //www. youtube. com/watch? v=DUwk. Bg. Pjzq. A 2
MOVIE : http: //www. youtube. com/watch? v=xk__EI 1 Ap. M&NR=1&feature=endscreen 3
Kasus Ketenagakerjaan 4
Pemogokan di Indonesia (2004) Jumlah Kasus 5
Pemogokan di Indonesia (2004) Tenaga Kerja yang Terlibat 6
Pemogokan di Indonesia (2004) Jam Kerja yang Hilang 7
Pemogokan di Indonesia (2011) 8
Marsinah (10 April 1969 – 8 Mei 1993) 9
10
Labor Union Pendapat Pendukung : Serikat Pekerja merupakan suatu organisasi yang memperhatikan perbaikan kondisi kerja. 11
Labor Union Keinginan Pelaku Ekonomi Pekerja memaksimalkan pemenuhan kebutuhan Firms memaksimalkan profit 12
Labor Union ANGGOTA SERIKAT PEKERJA (% Nonagricultural Workers Unionized) NEGARA 1970 1979 1987 Amerika Serikat Perancis Jepang Switzerland Canada 51 22 35 31 32 25 28 32 34 36 17 28 28 33 36 Inggris Finlandia Denmark Swedia 51 56 66 79 58 84 86 89 50 85 95 96 13
Labor Union Tujuan • Meningkatkan upah • Memperbaiki kondisi lingkungan kerja Cara : • Collective Bergaining • Pergerakan sosial • Legislatif / political action 14
DETERMINANTS OF UNION MEMBERSHIP Pekerja akan bergabung dengan labor union apabila upah yang ditawarkan memberikan “Utility” lebih baik. 15
MOVIE http: //www. youtube. com/watch? v=A 2 Rwq 6 dnq. Ts 16
The Decision to Join a Union 17
The Decision to Join a Union Wage naik Dollars Wage = wu B Probability 1 Labor Demand : Inelastic A P 1 P U 1 Probability 2 Kondisi awal Wage = w* Non Unions firms : Upah w* Budget line AT Works h* atau h* = T – L) Indifference Curve U U P 1 0 T h* U 0 T L* h 1 h 0 Labor Demand : Elastic 0 Hours of Leisure Hours of Work 18
The Demand for and Supply of Union Jobs Pekerja akan mendukung “unionization” apabila • Union organizer dapat menjanjikan upah yang lebih tinggi • Smaller employment loss • Biaya rendah (contoh : iuran) The Demand for union job 19
The Demand for and Supply of Union Jobs Tawaran Labor Union • Bergaining power dengan pihak management • Peningkatan manfaat untuk anggota • Proses pengorganisasian union • Program kerja union The Supply for union jobs 20
Labor Union ANGGOTA SERIKAT PEKERJA TAHUN 2001 (%) Gender Men Women Industry Agricultutal Mining Construction Manufacturing Trasportation Trade Finance Services Government Race 15. 1 White 11. 7 Black Hispanic 1. 9 Occupation 12. 3 Managerial, 18. 4 Proffesional 14. 6 Technical, Sales 23. 5 Service 4. 7 Production, Craft 2. 1 Operators, Laborers 5. 9 Farming 3. 4 13. 1 17. 0 11. 3 12. 8 8. 9 13. 3 21. 5 19. 9 4. 6 21
Anggota Serikat Pekerja • Selandia Baru : Berkurang 20 % dalam waktu 8 tahun • Indonesia – Tahun 2002 : 55 ribu – Tahun 2005 : 32 ribu 22
Monopoly Unions 23
Monopoly Unions Asumsi • Unions utility tergantung pada Upah (w) dan Employment (E) • Firm Profit-maximazing Competitive, yaitu firm tidak dapat mempengaruhi harga. • Union meminta kenaikan upah menjadi w. M dan firm menurunkan jumlah pekerja menjadi EM Union move first. 24
The Behavior of Monopoly Unions Dollar Inelastic The Union could demand a higher wage and get more utility. M’ M WM U’ Increase Wage U W* D’ Competitive Wage EM D Employment E* Employer cuts back employment 25
Unions and Resource Allocation Monopoly unionsm is inefficient because unions reduce the total value of labor’s contribution to national income. 26
Unions and Labor Market Efficiency Deadweight Loss A D 2 A’ E Wu B W* D 1 F D D’ G C 0 E’ 1 E 1 H H E’ 2 E 2 0 SECTOR 1 Union Employment SECTOR 2 Non Union 27 Employment
Union Wage Gap 28
Union Wage Gap between Union and Nonunion Workers 29
The Exit-Voice Hypothesis 30
The Exit-Voice Hypothesis • Tanpa union : Pekerja tidak dapat menyampaikan aspirasi sehingga pilihannya : “Exit” • Pengaruh union pada : Produktifitas pekerja, perpindahan pekerja (Labor turnover) dan kepuasan kerja. • Union berperan sebagai penyampai aspirasi pekerja (Voice) 31
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH 32
UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; 33
UU No. 21 Tahun 2000 2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan; 3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan; 34
UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 5 (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. 35
UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 25 (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak: a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial 36
UU No. 21 Tahun 2000 c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 37
UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 28 Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan 38 mutasi;
UU No. 21 Tahun 2000 b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. 39
UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 43 (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500. 000, 00 (lima ratus juta rupiah), (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 40
Terima kasih… 41
- Slides: 41