KULIAH YURISPRUDENSI PENGADILAN DAN ARBRITASE DALAM HPI Devica
KULIAH YURISPRUDENSI PENGADILAN DAN ARBRITASE DALAM HPI Devica Rully, SH. , MH. , LLM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL MEI 2017
PRINSIP DASAR PENETAPAN Negara- negara yang menetapkan sendiri kapan YURIDIKSI DALAM pengadilan LITIGASI PERKARA mengklaim yuridiksi atau subjek hukum asing. Namun TRANSNASIONAL kewenangan tersebut harus dibatasi dengan dasar yang kongkret. nasional mereka berwenang untuk
PENGERTIAN KEWENANGAN Dapat diartikan secara luas sebagai masalah apakah YURIDIKSI sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu FORUM DALAM KONTEKS HPI persoalan hukum yang diajukan kepadanya.
1. Apakah pengadilan berwenang untuk mengadili CAKUPAN MASALAH POKOK YURIDIKSI perkara 2. Apakah pengadilan akan menolak mengadili atau tidak melanjutkan proses peradilan 3. Apakah ada pembatasan terhadap pengadilan dalam melaksanakan kewenangan yurisdiksionalnya.
Dalam litigasi transnasional asas Actor Sequitum Forum Rei tidak selalu dsapat digunakan secara efektif karena connection dalam perkara-perkara di bidang HPI sering kali dibentuk melalui titik taut lain.
Penentuan dasar yuridiksi suatu pengadilan dalam litigasi HPI di bedakan dalam: 1. Yuridiksi in Personam, yuridiksi ini dapat terbit karena: Kehadiran (presence) Tempat kediaman (domicile) Penundukan sukarela (consent) Adanya pertautan minimum (minimum contacts)
2. Yuridiksi in Rem Yuridiksi atas benda yang berada di dalam wilayah negara forum, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.
3. Yuridiksi Quasi in Rem Ada dalam sistem hukum acara Amerika, penggugat menuntut kekayaan tergugat yang berada di wilayah penggugat agar diletakkan pada perkara meskipun tidak ada kaitannya dengan pokok perkara.
SECARA UMUM PRINSIP PENETAPAN YURIDIKSI DALAM LITIGASI INTERNASIONAL 1. Yuridiksi teritorial atas dasar domisili (tergugat) 2. Yuridiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum 3. Yuridiksi karena persetujuan 4. Yridiksi atas dasare kewarganegaraan, kekayaan, atau pemunculan/kehadiran
§ Kenyataanya masih banyak negara yang hukum acaranya tidak membatasi diri dalam mengklaim yuridiksi atau subjek hukum asing dan hanya menggunakan batas yang berlebihan “exorbitan jurisdictional bases” (Prancis; Luksemburg, Belgia, Belanda, Jerman). § Ketentuan exobitan dilarang setelah berlakunya Council Regulation (EC) No. 44/2001 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Jurisdiction and the recognition and Enforcement of Judgements in Civil an Comercial Matters. § Namun tetap berlaku jika tergugat bukan warga masyarakat Eropa.
Masalah-masalah HPI baru timbul apabila pengadilan PERSOALAN- menetapkan kewenangan yuridiksi extrateritorialnya PERSOALAN untuk memeriksa perkara-perkara yang mengandung KHUSUS TENTANG YURIDIKSI EXTRATERITORIAL unsur asing. Namun berbeda dengan perkara transnasional karena adanya perbedaan prinsip dalam pertautan antara forum dan tergugat. menentukan
Yuridiksi hukum pada dasarnya berkaitan dengan ELEMEN-ELEMEN YURIDIKSI FORUM DALAM HPI masalah apakah sebuah pengadilan memiliki kaitan yang cukup terhadap tergugat, hak milk kebendaan dalam perkara dan transaksi dasar perkara. Persoalan yuridiksi peradilan dalam konteks HPI harus di bedakan dari persoalan-persoalan hukum acara domestik.
Di negara-negara berbasis Common Law dikenal prinsip pengadilan menolak mengadili: 1. Perkara seharusnya diajukan di forum negara lain. 2. Perkara menyangkut urusan-urusan internal suatu Badan Hukum 3. Perkara menyangkut klaim terhadap suatu negara asing. Asas yang digunakan adalah Forum Nonconveniens (tidak begitu dikenal di negara berbasis Civil Law).
Pertimbangan adanya pertautan minimum dan prinsip kewajaran yang mendasar (minimum contacts and PRINSIP KONSTITUTIF UNTUK KLAIM YURIDIKSI fundamental fairness principle-MCFF principle) dikembangkan untuk membatasi kebebasan pihak penggugat untuk mengajukan perkara di pengadilan tempat ia berkediaman tetap. Tujuannya mencegah terjadinya pelanggaran atas hak -hak tergugat untuk memperoleh perlakuan hukum yang wajar.
A. Kasus Mc. Gee vs International Life Insurance Co. (1957) CONTOH KASUS Berdasarkan peraturan “long arm statute” penggugat dari negara Y menggugat tergugat perusahaan asuransi negara X di negara Y atas klaim yuridiksi asuransi penggugat. B. Perkins vs Benguet Consolidated Mining Co. (1952) Penggugat asing menggugat tergugat di Ohio AS mengklaim pembayaran Deviden yang jatuh tempo sedangkan perusahaannya berada di Filipina.
1. Penekanan yang di letakkan pada tergugat, pertautan antara tergugat atau transaksi perkara yang melibatkan tergugat dengan forum BATAS- BATAS KEMUGKINAN PELAKSANAAN YURIDIKSI 2. Penfadilan tidak dapat mengklaim yuridiksi karna kepentingannya. 3. Persoalan apakah perkara di forum akanmenyulitkan tergugat atau tidak dan lex causae tidak lagi dianggap pertimbangan dalam mengklaim yuridiksi tergugat asing 4. Selama terdapat Minimum contacts tidak ada kaitan antara tergugat dengan forum untuk melindungi hak penggugat. 5. Prinsip penundukan secara sadar pihak tergugat.
KASUS-KASUS YANG MENYANGKUT PUPOSEFUL AVAILMENT 1. Kasus World Wide. Volkswagen Corporation vs Woodson (1980) 2. Kasus Helicopteros Nacionales de Colombia, S. A vs Hall (1984) 3. Kasus Asashi Metal Industry Co. Ltd. Vs Superiror Court (1987)
Untuk menentukan apakah due process dipenuhi atau tidak lebih banyak ditentukan oleh hakikat dan kualitas dari aktivitas dalam kaitan denan penegakan hukum yang teratur dan adil. Maka untuk mengklaim yuridiksi umum atas seorang tergugat asing (standar international shoe) : 1. Konsep penguasaan fisik harus diganti dengan pertimbangan kewajaran serta keadilan yang mendasar. 2. Pokok perkara dan aktivitas tergugat di negara forum harus menjadi pertimbangan dalam menetukan kewenangan mengklaim yuridiksi
1. Asas forum rei 2. Asas forum solutionis contarctus ASAS-ASAS 3. Asas pengadilan tempat pihak yang berkedudukan lebih lemah 4. Pengadilan yang dipilih para pihak KLAIM 5. Pemunculan secara sukarela (voluntary appearance) YURIDIKSI 7. Yuridiksi atas kantor cabag, agensi, dan badan-badan lain 6. Asas forum rei sitae 8. Asas forum delicti 9. Asas forum connexitatis 10. Asas forum arresti
Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: “Arbitrase ARBITRASE adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. ”
BENTUK ARBITRASE 1. Arbitrase institusional : arbitrase permanen arbitrase melembaga 2. Arbitrase ad hoc : Sementara Khusus Volunter
BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE 1. Factum de compromittendo, yaitu suatu bentuk perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak, sebelum adanya sengketa dan klausula dibuat/dicantumkan di dalam perjanjian pokok. 2. Perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadi sengketa.
1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Macam-Macam Lembaga Arbitrase 2. International Court of Arbitration (ICC) 3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 4. International Center for the Settlment of Investment Disputers (ICSID)
Terima Kasih SILAHKAN BACA ULANG DALAM BUKU UNTUK MEMAHAMI YURISPRUDENSI PENGADILAN DAN ARBRITASE DALAM HPI
- Slides: 24