KULIAH II Teori Pers dan Kedudukan Pers dalam

KULIAH II Teori Pers dan Kedudukan Pers dalam Negara

PERS SEBAGAI THE FOURTH ESTATE ü Eksistensi pers pada posisi dan fungsinya sebgai pengendali sekaligus kontrol sosial pada ü ü hakikatnya dianggap sebagai the fourth estate setelah 3 lembaga kekuasaan berputar dalam proses pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Ciri-Ciri Negara Hukum) Pers (media informasi) kekuatan yang mampu mempengaruhi sekaligus merubah perilaku masyarakatnya.

• Thomas Jefferson (1743 -1826): "Saya memilih memiliki pers tanpa negara, daripada negara tanpa pers. “ • Napoleon Bonaparte (1769 -1821): “Senjata api dan pena adalah kekuatan-kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Tetapi, kekuatan pena akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan senjata api. Saya lebih takut pada sebuah pena daripada seratus meriam. ” • Winston Churchill (1874 -1965): "Pena lebih tajam daripada pedang. “ • Benjamin Franklin (1706 -1790): “Bila saja Anda memberi 26 serdadu, maka saya akan menaklukkan dunia. ”Franklin menegaskan 26 serdadu itu ialah: “Huruf A sampai Z. ”

The Universal Declaration of Human Rights 1945 • Pasal 19: “everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author

Pada prakteknya, Ralph D. Casey Jurnalistik memiliki dua sisi penting: • Pada sisi Editorial diterapkan aspek Seni dan Idealisme. • Pada sisi Publikasi melibatkan aspek Bisnis dan Ekonomi. Sebaliknya dalam pendekatan Profesi, seorang jurnalis akan menghindari “Keterikatannya dengan aspek bisnis dan ekonomi”.

TEORI PERS • FOUR THEORIES OF THE PRESS 1. Authoritarian Theory 2. Libertarian Theory 3. Social Responsibility Theory = melahirkan teori responsibility in mass communication 4. Soviet Communist Theory

Authoritarian Theory Ciri-ciri: • Developed in the 16 th and 17 th centuries • Absolute power of the monarchy • Press supports monarchy • Press must be licensed • Can’t critisize monarchy • Supports and advances the policies of the goverment in power • Ownership can be either private or public

Libertarian Theory Ciri-ciri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Muncul karena perkembangan manusia dan berpuncak pada abad 19 Pers Sebagai the fourth estate Anyone can publish Checks government Purpose is to inform, entertain, sell as well as discover truth and check on government. Ownership is chiefly private Can’t defame or be obscene Pers dikontrol oleh self righting process of truth dan free market of ideas, juga oleh lembaga pengadilan.

Social Responsibility Theory 5 syarat pers yang bertanggung jawab: 1. Media menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas. 2. Media berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. 3. Media memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok masyarakat. 4. Media menjelaskan dan menyajikan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. 5. Media menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

• Enam fungsi pers: 1. Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi, dan konsiderasi tentang masalah-masalah publik dapat diakses masyarakat. 2. Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingannya sendiri. 3. Melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai watchdog terhadap pemerintah. 4. Melayani sistem ekonomi 5. Memberikan hiburan 6. Memelihara otonomi di bidang finansial

Ciri-ciri Social Responsibility Theory: ØHow our press is suppose to operate ØDon’t have a free marketplace, so press must be responsible or forced to be ØEveryone should have access to press ØControlled by community opinion, ethics ØCan’t vioalate people’s rights ØPress can be free and comprehensive and objective

Soviet Communist Theory • Berakar pada authoritarian theory karena penganut ideologi komunis. Ciri-ciri: • Dihilangkannya motif profit • Menomorduakan topikalitas • Orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat. • Press contributes to success of the state • Only legal party members can publish • Government has influence over the press • Can’t criticize party • Ownership was public.

SISTEM PERS DI INDONESIA • Dinamakan Pers Pancasila (Keputusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers 1984), yaitu: 1. Pers nasional adalah pers Pancasila 2. Pers Pancasila adalah pers pembangunan 3. Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yaitu yang bebas dan bertanggungjawab.