KTSP Untuk Kelas XI Semester 2 YUYUN YULINA

KTSP Untuk Kelas XI Semester 2 YUYUN YULINA PUTRI 1 04/12/2020

* Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : Standar Kompetensi : 5. Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional YUYUN YULINA PUTRI 5. 1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional. 5. 2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional. 5. 3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional. 2 04/12/2020

Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional Kompetensi Dasar : 5. 1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional. YUYUN YULINA PUTRI 3 04/12/2020

(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : q Menguraikan pengertian sistem hukum dan asal mula hukum internasional. q Menjelaskan hukum internasional dalam arti modern, asas-asas, sumber hukum dan subjek hukum internasional. q Mendeskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum internasional. q Menganalisis tentang peradilan internasional. YUYUN YULINA PUTRI 4 04/12/2020

Sistem Hk. Internasional Pengertian SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL Hk. Internasional Asal Mula Hukum Internasional Asas-asas Sumber-sumber Subjek Hukum Hub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional Peradilan Internasional YUYUN YULINA PUTRI 5 04/12/2020

1. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional a. Sistem Hukum Internasional Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara di dunia) yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan- aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. YUYUN YULINA PUTRI 6 04/12/2020

b. Pengertian Hukum Internasional 1. J. G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. 2. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara : § negara dan negara § negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. YUYUN YULINA PUTRI 7 04/12/2020

c. Asal Mula Hukum Internasional Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Gentium (hukum antar bangsa). Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang jajahan atau orang-orang asing. YUYUN YULINA PUTRI 8 04/12/2020

Lanjutan …………. Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu : § Hukum perdata Internasional § Hukum Publik Internasional YUYUN YULINA PUTRI 9 04/12/2020

d. Asas-asas Hukum Internasional Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum internasional : 1. Asas Teritorial 2. Asas Kebangsaan 3. Asas Kepentingan Umum YUYUN YULINA PUTRI 10 04/12/2020

e. Sumber-sumber Hukum Internasional Sumber-Sumber Internasional Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. YUYUN YULINA PUTRI 11 04/12/2020

Lanjutan. . . Sumber Hukum Dalam Arti Material SUMBER HUKUM Sumber hukum Dalam Arti Formal YUYUN YULINA PUTRI 12 04/12/2020

Lanjutan …………. Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut : 1. Perjanjian Internasional (traktat). 2. Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum. 3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. 4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional, YUYUN YULINA PUTRI 13 04/12/2020

f. Subjek Hukum Internasional 1. Negara 2. Organisasi Internasional (OI) baik yang Bilateral, Regional maupun Multilateral 3. Vatican atau Tahta Suci 4. Palang Merah Internasional 5. Pemberontak (Belligerent) atau Pihak Yang bersengketa 6. Penjahat Perang atau Genocide 7. Individu. YUYUN YULINA PUTRI 14 04/12/2020

g. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional : 1. Aliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan Georges Scelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan : § Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara. § Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. YUYUN YULINA PUTRI 04/12/2020 15

2. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena : § Perbedaan Sumber Hukum. § Perbedaan Mengenai Subjek. § Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum. YUYUN YULINA PUTRI 16 04/12/2020

h. Peradilan Internasional Komponen-komponen Lembaga Peradilan Internasional üKomposisi 1) Mahkamah Internasion al (The Internation al Court of Justice) YUYUN YULINA PUTRI terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari negara anggota tetap DK PBB) üBerfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara. üYurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memu-tuskan perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. 17 04/12/2020

Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum. YUYUN YULINA PUTRI 18 04/12/2020

2) Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court) q. Komposisi adalah 18 orang hakim yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3 suara Majelis Negara Pihak. q. Yuridikasi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. 4 Jenis Kejahatan (Pasal 5 -8 Statuta Mahkamah) § § YUYUN YULINA PUTRI Kejahatan Genosida Kejahatan terhadap kemanusiaan Kejahatan perang Kejahatan agresi 19 04/12/2020

3)Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International Criminal Tribunals/ICT) Berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen, artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan YUYUN YULINA PUTRI Contoh : • Internationa l Criminal Tribunal for Former Yugoslavia • Special Court for cambodia 20 04/12/2020

Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum dan Peradilan Internasional Kompetensi Dasar : 5. 2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional. 5. 3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional. YUYUN YULINA PUTRI 21 04/12/2020

(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : q Mendeskripsikan tentang sengketa nasional, faktor penyebabnya dan dalam menyelesaikan sengketa internasional. q Menganalisis peran hukum Internasional dalam menjaga perdamaian dunia dan berdampingan secara damai. q Menghargai keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah internasional. YUYUN YULINA PUTRI 22 04/12/2020

Sengketa internasional dan faktor penyebabnya Penyelesaian Sengketa SENGKETA INTERNASIONAL DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL Peran Mahkamah Internasional Prosedur Penyelesaian Keputusan Sengketa Menjaga Perdamaian Dunia Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional YUYUN YULINA PUTRI 23 04/12/2020

1. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional a. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional. Faktor politis atau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka. YUYUN YULINA PUTRI 24 04/12/2020

Beberapa Faktor Penyebab : 1. Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian) 2. Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial 3. Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi 4. Permasalahan Terorisme 5. Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa. 6. Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika. YUYUN YULINA PUTRI 25 04/12/2020

b. Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc. YUYUN YULINA PUTRI 26 04/12/2020

Lanjutan …………. Mahkamah Internasional § Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah, dan § Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan. Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb. § Berdasarkan Ketentuan Konvensional § Klausula Opsional YUYUN YULINA PUTRI 27 04/12/2020

Lanjutan …………. Mahkamah Internasional Fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion : 1. Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisory Opinion) 2. Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional : § Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah YUYUN YULINA PUTRI § Pemberian pendapat oleh mahkamah 04/12/2020 28

Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian Internasional. 1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang. 2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : § Penetapan ihwal persengketaan, § Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan § Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan kasus. § Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam compromis. 3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan. YUYUN YULINA PUTRI 29 04/12/2020

c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional D Pemeriksaan Dan Penyeledikan C E Proses Peradilan s. d. Pemberian Sanksi Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional B Ada Pengaduan Dari Negara Yang Dirugikan YUYUN YULINA PUTRI MAHKAMAH INTERNASIONAL Negara-Negara Anggota/Buka n PBB A Telah Terjadi Pelanggaran HAM 30 Terjadi Sengketa/ Konflik 04/12/2020

Lanjutan …………. Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional. § Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif. § Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan. YUYUN YULINA PUTRI 31 04/12/2020

Lanjutan …………. d. Kep Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian : § Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. § Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak yang bersengketa. § Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa. YUYUN YULINA PUTRI 04/12/2020 32

e. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya) dalam menjaga perdamaian dunia : 1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959. 2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968. 3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati. YUYUN YULINA PUTRI 33 04/12/2020

f. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal : 1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. 2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. 3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa. 4. Persamaan kedaulatan negara. 5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. 6. Itikad baik dalam hubungan internasional. YUYUN YULINA PUTRI dan hukum internasional. 04/12/2020 34 7. Keadilan

2. Menghargai Keputusan Internasional No 1. Pihak-Pihak Yang Terlibat Uraian Kasus atau Kejadian Amerika Serikat di Filipina, Indo China & Jepang Tahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga Filipina (moro massacre). Tahun 1968, peristiwa yang lebih dikenal dengan My Lai Massacre, sebuah kompi Amerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis hingga menewaskan sekitar 500 korban. Pada tahun 1945, lebih dari 40. 000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggang dengan dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasaki (Jepang). YUYUN YULINA PUTRI 35 Keterangan Para pelaku kejahatan perang telah diajukan ke pengadilan mili-ter, namun tidak lama kemudianbanyak yangdi-bebaskan. (Mah-kamah interna-sional belum dapat berbuat banyak). 04/12/2020

2. Jerman & Jepang Periode antara tahun 1933 s. d. 1939 Jerman dalam aksinya di di bawah pimpinan Adolf Hitler telah Eropa dan Asia. melakukan pembasmian terhadap lawan politik maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan terhadap negara Austria, Polandia dan Cekoslowakia dengan cara yang sangat biadab (holocaust). Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea maupun di China yang sangat kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10. 000 rakyat hilang dan tidak pernah kembali selama berlangsungnya romusha tersebut. YUYUN YULINA PUTRI 36 Sebelum Perang Dunia II, kolonialisme Barat dengan jutaan korban tidak tersentuh. Baru setelah sekutu membuka Pengadilan Nuremberg (19451946) untuk Nazi dan Jepang, dimulailah proses pelembagaan untuk kejahatan perang melalui empat Konvensi Geneva tahun 1949. 04/12/2020

3 Serbia di Kroasia dan Bosnia Herzegovina (Yugoslavia) YUYUN YULINA PUTRI Kurun waktu antara tahun 1992 -1995, pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan etnik (etnic cleansing) terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700. 000 warga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain. 37 Tahun 1994 pengadilan terhadap para penjahat perag telah terbukti di Den Haag (Belanda). Proses pengadilan terus berlangsung, namun hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih gagal ditangkap. 04/12/2020

4 Pemerintah Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994, tidak Rwanda terhadap kurang 500. 000 etnis Hutu dan Tutsi telah etnis Hutu dan terbunuh. Pemerintah Rwanda bertanggung. Tutsi jawab atas kasus terbunuhnya kedua etnis tersebut. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang yang digelar di Arusha (Tan-zania), namun hanya mampu menyerat 29 orang yang diadilli. Catatan : Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model ICC. YUYUN YULINA PUTRI 38 04/12/2020

h, a r e y n e M a t a K g a n d a Y A u h t a a u rn s e e P S n n a a g k u k Jan a l e M a it K m. a u l b e o C Seb a t i K h a n r e Belum P YUYUN YULINA PUTRI 39 04/12/2020

KUNCI JAWABAN BAB 5 1. A 2. B 3. D 4. A 5. E 6. A 7. E 8 A 9. C 10. C YUYUN YULINA PUTRI 40 04/12/2020

Kunci Jawaban Bab 5 YUYUN YULINA PUTRI 41 04/12/2020

Kunci Jawaban Bab 5 * YUYUN YULINA PUTRI 42 04/12/2020

Kunci Jawaban Bab 5 * Jawaban No. 3 Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut : 1. YUYUN YULINA PUTRI 43 04/12/2020

Kunci Jawaban Bab 5 * YUYUN YULINA PUTRI 44 04/12/2020

Kunci Jawaban Bab 5 Jawaban No. 4 D Pemeriksaan Dan Penyeledikan C E Proses Peradilan s. d. Pemberian Sanksi Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional B Ada Pengaduan Dari Negara Yang Dirugikan YUYUN YULINA PUTRI MAHKAMAH INTERNASIONAL Negara-Negara Anggota/Bukan PBB A Telah Terjadi Pelanggaran HAM 45 Terjadi Sengketa/ Konflik 04/12/2020

Kunci Jawaban Bab 5 Jawaban No. 5 1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959. 2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968. 3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati. YUYUN YULINA PUTRI 46 04/12/2020

http: //dsedayu 18. blogspot. com/2013/01/pentingny a-hubungan-internasional-bagi. html# http: //601 z. wordpress. com/2010/04/15/hubunganinternasional/ http: //everythingaroundmeh. blogspot. com/2012/0 3/51 -mendeskripsikan-sistem-hukum-dan. html YUYUN YULINA PUTRI 47 04/12/2020

YUYUN YULINA PUTRI 48 04/12/2020