KRITERIA UNJUK KERJA 2 MATERI ELEMEN KOMPETENSI 2

KRITERIA UNJUK KERJA 2

• MATERI ELEMEN KOMPETENSI 2 • BERKONTRIBUSI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENGATURAN MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1. 2. 3. 4. Isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja diinformasikan kepada aparat yang berwenang sesuai dengan prosedur tempat kerja yang relevan Kontribusi kepada manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dibuat sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi dan dalam lingkup tanggung jawab dan kompetensi karyawan Dokumen kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan diidentifikasi, secara periodik diperiksa, dan rekomendasinya ditindaklanjuti Klarifikasi kewajiban, prosedur dan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan kerja ditinjau kembali bila diperlukan

UNDANG-UNDANG Republik Indonesia No 1 Tahun 1970 Tentang KESELAMATAN KERJA

UUD RI 1945 UNDANG KETENAGAKERJAAN VR. 1910 UU 1/51 NORMA KERJA q UU 2/51 KOMPENSASI KECELAKAAN KERJA q UU 3/51 PENGAWASAN PERBURUHAN UU 14 /1969 POKOK 2 TENAGA KERJA UU 1/1970 KESELAMATAN KERJA 1. JAWATAN KESESELAMATAN KERJA 2. JAWATAN PERBURUHAN DEPARTEMEN • NAKER TRANS KOP • NAKER TRANS • KETENAGAKERJAAN UU 3/1992 JAMSOSTEK UU 13/2003 KETENAGAKERJAAN 1/19/2022 4

PENGERTIAN Secara Etimologis : Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien Secara Filosofi : Suatu konsep berfikir menjamin kelestarian insan pada umumnya budaya dalam upaya dan sejahtera dan upaya nyata untuk tenaga kerja dan setiap beserta hasil karya dan mencapai adil, makmur 5

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Keilmuan Ilmu pengetahuan secara sistematik, teknik manajerial, untuk mengidentifikasi potensi bahaya, mengevaluasi dan mengendalikan risiko akibat kecelakaan dan atau kejadian berbahaya dalam siklus pekerjaan atau proyek sampai pada tingkat yang dapat diterima

LATAR BELAKANG 1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak sesuai lagi 2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/pabrik 3. Perkembangan teknologi serta kondisi dan situasi ketenagakerjaan 4. Sifat represif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak sesuai lagi

DASAR HUKUM 1. UUD 1945 2. UU No 13 TAHUN 2003 3. UU No. 1 tahun 1970 Policy Nasional K 3 berada ditangan Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

DASAR HUKUM UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : 1. Memberdayakan & mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja & Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja, 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

UU NO. 13 TAHUN 2003 Pasal 35 ayat (3) • Pemberi kerja dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja baik mental maupun fisik tenaga kerja SANKSI PIDANA • Sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp. 400 juta (Pasal 186 ayat (1))

DASAR HUKUM Pasal 86 (1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K 3. (3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 86 (1) Cukup jelas (2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. (3) Cukup jelas

Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 1918)

Pokok Pikiran UNDANG No 1 Th 1970 PRINSIP K 3 : a. Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaan; b. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja; c. Menjamin proses produksi aman dan efisien. SASARAN K 3 : untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional STRATEGI IMPLEMENTASI K 3 : d. Diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; PROGRAM PENGEMBANGAN K 3 : e. Norma K 3 dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat (ERA GLOBAL), industri, teknik dan teknologi (sumber bahaya semakin beragam dan komplek)

TUJUAN • • • Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui : 1. 2. 3. 4. Kampanye Pemasyarakatan Pembudayaan Kesadaran dan kedisiplinan 16

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 1 (1) Tenaga kerja -Tetap ? a Ap Tem pat ker ja -Temporary usaha Sumber bahaya Barang/jasa

BAB I TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : 1. …tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut ;

RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia; Kriteria Tempat kerja: terdapat 3 unsur pokok 1. Adanya kegiatan usaha 2. Adanya orang yang bekerja 3. Terdapat sumber bahaya

Kegiatan Usaha • Motif – Ekonomi maupun – Sosial • Status – BUMN, BUMD – Perusahaan Swasta Nasional maupun – Asing. • Di semua sektor

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja RUANG LINGKUP Psl. 2 Tempat kerja : di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara wil. Hukum RI Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang diwajibkan melaksanakan syarat K 3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan : - Keadaan mesin, pesawat, alat kerja, peralatan dan bahan - Sifat pekerjaan - Cara bekerja - lingkungan - Proses produksi 18 jenis lapangan kerja

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pola penerapan K 3 Psl 4 Pemeriksaan/ perhitungan teknis -Pemasangan - -Pembuatan -dll Pemakaian Peredaran - Pengangkutan Perencanaan Pengesahan gambar rencana Test Berkala Pemeriksaan/ pengujian Pengesahan Pemakaian Termasuk produk dari Luar Negeri

Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja BAB IV PENGAWASAN Pasal 5 (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Dasar Hukum UU 1 tahun 1970 PENGAWASAN K 3 Pasal 1 (5) • Pegawai Pengawasan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja Pasal 1 (6) • “Ahli Keselamatan Kerja” ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini

SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K 3 UU No. 1 TAHUN 1970 Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K 3 disnaker LUAR DEPNAKER PEMERINTAH DOKTER PRSH P 2 K 3 - POLI PRSH - JASA KESEH SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT Perusahaan

Pasal 5 Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja (1)Direktur sebagai pelaksana umum (2)Wewenang dan kewajiban : – direktur (Kepmen No. 79/Men/1977) – Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984) – Ahli K 3 (Permen No. 03/Men/1978, Permen No. 04/Men/1987, dan Permen No. 02/Men/1992)

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 6 Ketentuan banding bagi yang tidak menerima keputusan direktur Pasal 7 Pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 u. Pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan tenaga kerja : Baru Yang hendak dipindah ke tugas lain (yang berpotensi bahaya) Berkala min satu tahun sekali u. Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri)

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 9 Pembinaan • Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru: 4 Kondisi dan bahaya di tempat kerja 4 Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan 4 Menyediakan APD 4 Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman • Mempekerjakan setelah yakin memahami K 3 • Melakukan pembinaan 4 pencegahan kecelakaan 4 pemberantasan kebakaran 4 peningkatan K 3 4 pemberian P 3 K • Wajib memenuhi dan mentaati syarat K 3

Pasal 10 1/19/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 11 Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja • Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja • Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA Pasal 12 • Kewajiban pekerja • Hak pekerja a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja; b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan; c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; a. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat K 3 yang diwajibkan; b. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat K 3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 13 Perlindungan terhadap orang lain Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 14 Kewajiban Pengurus < Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970 < Memasang gambar dan bahan pembinaan K 3 < Menyediakan secara cuma-cuma APD dan petunujuk K 3 untuk tenaga kerja dan orang lain

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 15 SANKSI 1. Denda Rp. 100. 000 2. Kurungan 3 bulan

UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan K 3 Pasal 86 Tenaga Kerja berhak atas jaminan K 3 Pasal 87 Perusahaan wajib menerapkan SMK 3 S A N K S I Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 , dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400. 000, 00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 190 Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 87, berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin.

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 16 Kewajiban Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun setelah diundangkan

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 17 Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan Pasal 18 Nama Undang-Undang ini adalah Undang-Udang Keselamatan kerja

Arti dan Makna Lambang Pada Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja