KPU PROVINSI Nusa Tenggara Barat RANCANGAN JADWAL TAHAPAN
KPU PROVINSI Nusa Tenggara Barat RANCANGAN JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK H. Ilyas Sarbini, SH, . MH (Divisi Hukum)
RENCANA KEGIATAN VERIFIKASI PARPOL TAHUN 2017 DAN 2018 Penyuluhan, Sosialisasi & Bimtek Mei s. d. Agt 2017 MEI JUN JULI Helpdesk SIPOL Mei s. d. Sept 2017 Verifikasi Parpol Okt 2017 -Feb 2018 AGT SEPT OKT NOV Pendaftaran Parpol Okt 2017 Penetapan Maret 2018 DES JAN FEB MAR APR Penyelesaian sengketa Mar-April 2018
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2017 DAN 2018 Tahapan Persiapan Kegiatan di KPU Provinsi Kegiatan di KPU Kab/Kota 1. Kegiatan Pelatihan Aplikasi Verifikasi Parpol dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) peserta yang dibagi ke dalam 3 (tiga) gelombang 1. Mengikuti Pelatihan aplikasi verifikasi Partai Politik 2. Kegiatan Bimbingan Teknis/Penyuluhan Peraturan KPU/Petunjuk Teknis/SOP tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol dengan DPP Parpol di Jakarta 2. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis/Penyuluhan/ Sosialisasi Peraturan KPU/Petunjuk Teknis/SOP tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol dengan DPW Provinsi 2. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Penyuluhan/ Sosialisasi Peraturan KPU/Petunjuk Teknis/SOP tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol dengan DPD Kabupaten/Kota
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2017 Tahapan Persiapan Kegiatan di KPU Provinsi Kegiatan di KPU Kab/Kota 3. Kegiatan Bimbingan 3. Mengikuti Kegiatan 3. Mengikuti kegiatan Teknis/Penyuluhan Peraturan Bimbingan KPU/Petunjuk Teknis/SOP Teknis/Penyuluhan Peraturan Teknis/Penyuluhan/ tentang Pendaftaran, KPU/Petunjuk Teknis/SOP Sosialisasi Peraturan Verifikasi, dan Penetapan tentang Pendaftaran, KPU/Petunjuk Parpol dengan KPU Provinsi Verifikasi, dan Penetapan Teknis/SOP tentang seluruh Indonesia Parpol di KPU Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol di KPU Provinsi 4. Monitoring Penerapan Aplikasi Verifikasi Parpol ke 12 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota 4. Kegiatan Bimbingan Teknis/Penyuluhan Peraturan KPU/Petunjuk Teknis/SOP tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol dengan KPU Kab/Kota 5. Monitoring Penerapan Aplikasi Verifikasi Parpol di Kabupaten/Kota
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2017 DAN 2018 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di KPU 1. Pengumuman dan Pendaftaran Partai Politik 2. Penelitian Administrasi a. Meneliti dokumen hardcopy yang disampaikan oleh Parpol b. Membandingkan dokumen dalam bentuk hardcopy yang disampaikan oleh Parpol dengan data dan dokumen softcopy yang ada di SIPOL c. Mencermati dugaan ganda keanggotaan Parpol dalam satu Parpol atau antar partai politik d. Mengirimkan hasil pencermatan dugaan ganda identik dan potensi ganda kepada KPU Kab. Kota untuk di cek dengan fotokopi KTA Kegiatan di KPU Provinsi 1. Monitoring penelitian administrasi di Kabupaten/Kota Kegiatan di KPU Kab/Kota 1. Penerimaan fotokopi KTA dari Parpol 2. Penelitian Administrasi a. Penerimaan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU b. Meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik dan fotokopi KTA c. mencocokkan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik kepada KPU melalui KPU Provinsi dan aplikasi SIPOL
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2017 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di KPU e. Menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Parpol f. Melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan persyaratan g. Meakukan penelitian kegandaan terhadap perbaikan keanggotaan h. Mengirimkan hasil penelitian kegandaan kepada KPU Kab/Kota i. menyusun berita acara dan menetapkan Parpol yang dapat mengikuti tahap verifikasi faktual Kegiatan di KPU Provinsi Kegiatan di KPU Kab/Kota d. menyusun berita acara hasil peneitian administrasi keanggotaan partai politik e. melaporkan berita acara hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik kepada KPU melalui KPU Provinsi dan aplikasi Si. Pol f. Menerima fotokopi KTA hasil perbaikan g. menerima softcopy daftar nama anggota partai politik hasil perbaikan dari KPU untuk dicocokkan dengan hardcopy daftar nama anggota partai politik dan/atau fotokopi KTA hasil perbaikan h. menyusun berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan keanggotaan partai politik i. melaporkan berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan keanggotaan partai politik kepada KPU melalui KPU Provinsi dan aplikasi Si. Pol
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2018 Tahapan Kegiatan di KPU Provinsi Kegiatan di KPU Kab/Kota Pelaksanaan 3. Verifikasi Faktual a. Verifikasi faktual terhadap jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat b. Verifikasi terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat c. Verifikasi terhadap keanggotaan pengurus Parpol d. Verifikasi domisili kantor tetap Parpol tingkat pusat e. Verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan f. Supervisi dan monitoring verifikasi faktual Parpol tingkat pusat 2. Verifikasi Faktual kepengurusan DPD Parpol tingkat Provinsi a. Verifikasi faktual terhadap jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi b. Verifikasi terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi c. Verifikasi terhadap keanggotaan pengurus Parpol d. Verifikasi domisili kantor tetap Parpol tingkat provinsi 3. Verifikasi Faktual kepengurusan DPD Parpol tingkat Kabupaten/Kota a. Verifikasi faktual terhadap kepengurusan domisili kantor tetap Parpol b. Verifikasi pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat kabupaten/kota c. Verifikasi terhadap keanggotaan pengurus Parpol d. Verifikasi domisili kantor tetap
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2018 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di KPU Provinsi Kegiatan di KPU Kab/Kota g. Supervisi dan Monitoring 3. monitoring verifikasi faktual 4. Verifikasi faktual keanggotaan Verifikasi Faktual Parpol ke di Kabupaten/Kota Parpol tingkat 33 KPU Provinsi dan 99 kabupaten/kota KPU Kabupaten/Kota a. Penentuan metode verifikasi faktual keanggotaan dengan metode sensus aau sampel acak sederhana b. Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel c. Menyusun berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel d. Melakukan verifikasi faktual, bertemu secara langsung dengan anggota partai politik
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2018 Tahapan Kegiatan di KPU Provinsi Kegiatan di KPU Kab/Kota Pelaksanaan 4. Rapat Pleno terbuka hasil verifikasi dan pengumuman Penyampaian proses dan hasil verifikasi faktual tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada Parpol, bawaslu, pemantau Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya q Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual 5. Pengundian dan penetapan nomor urut Parpol 6. Pengumuman Parpol Peserta Pemilu di media cetak dan elektronik 7. Rapat koordinasi inventarisasi permasalahan sengketa Parpol dengan KPU Provinsi 4. Rapat Pleno terbuka hasil verifikasi a. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual provinsi b. Penyusunan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi KPU Kabupaten/Kota 5. Penyampaian berita acara hasil veriifikasi faktual di provinsi dan rekapitulasi hasil verifikasi di kabupaten/kota kepada KPU RI 6. Menghadiri Rapat koordinasi inventarisasi permasalahan sengketa Parpol di KPU 7. Rapat koordinasi inventarisasi permasalahan sengketa Parpol dengan KPU Kab/Kota 5. Rapat Pleno terbuka hasil verifikasi faktual Parpol a. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual b. Penyampaian laporan kepada Parpol, Panwaslu kab/kota dan KPU melalui aplikasi SIPOL 6. penyampaian berita acara hasil veriifikasi faktual dan rekapitulasi hasil verifikasi di kabupaten/kota kepada KPU Provinsi 7. Menghadiri Rapat koordinasi inventarisasi permasalahan sengketa Parpol di KPU Provinsi
KEGIATAN VERFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2018 Tahapan Kegiatan di KPU Provinsi Kegiatan di KPU Kab/Kota Pelaksanaan 8. Penyelesaian Perselisihan Hasil Verifikasi a. Penyiapan Homebase KPU b. Penyusunan bukti dan persiapan saksi c. Penyelesaian sengketa di bawaslu selama 12 (dua belas) hari d. Penyelesaian sengketa di P TUN selama 21 (dua puluh satu) hari e. Penyelesaian sengketa di PT TUN selama 30 (tiga puluh) hari(berd. RUU ) 8. Penyelesaian Perselisihan Hasil Verifikasi a. penyiapan bukti-bukti untuk sengketa verifikasi Partai Politik b. Penyampaian bukti dan saksi untuk persidangan dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil verifikasi di Bawaslu c. Penyampaian bukti dan saksi untuk persidangan dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil verifikasi di PTUN
TERIMA KASIH
- Slides: 11