KOORDINATOR FASILITATOR ACCELARATOR CONVEYOR INTEGRATOR PEMERINTAH PUSAT PEMDA

KOORDINATOR FASILITATOR ACCELARATOR CONVEYOR INTEGRATOR PEMERINTAH PUSAT / PEMDA MENJAGA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PERSATUAN BANGSA DALAM MENJAGA KEAMANAN Marsma TNI Dr. Sigit Priyono, GSC, S. IP, M. Sc Asdep Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam Jakarta, 29 April 2021

Nama : Marsma TNI Dr. Sigit Priyono, GSC, S. IP. M. Sc Tpt/tgl lahir : Yogyakarta, 1 Mei 1964 (Sigitpriyono@yahoo. com) Jabatan : Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Deputi VII Kemenko Polhukam Alamat : Jl. Gintoro No. 8 Trikora Halim P. Jak-Tim. Pendidikan : Umum : S-3 , Militer : Akabri/AAU 87, Sekkau 63 Seskoau XXXIX (Sesko Philipine VII). Penugasan/Jab : Perwira Skatek 042 IWY, Dan Flight Har & Kadishar Skad 11, Dan Skatek 044, Kadislog Hnd, Disaeroau Pespur (Kasi B-737 dan Kasi F 5/F-16 & Sukhoi) dan Kasi kelaikan Udara Dephan (Ditjen Ranahan)& Kasubdit Evaklak Jk , Ksdt Pengembangan Kebijakan , Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan, Komandan Wing, Kabid Kerma Reg. ASEAN, Kabid Pertahanan dan Politik ASEAN Politik Luar Negeri, Kemenko Polhukam Keluarga : a. Istri : Ir. Rahayu Heni Setiawati, S. Pd b. Anak : 1. Yusi Mandaika, SE 2. Yones Guntoro Aji

• 12 PERANG GLOBAL • ANCAMAN KONTEMPORER PENTINGNYA KEHADIRAN SELURUH KOMPONEN BANGSA TRANFORMASI DIGITAL MENDORONG TRANFORMASI SOSIAL • ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 – 2024 • TRANSFORMASI FUNDAENTAL IMPLEMENTASI PP. 46/2021 & PP. 16/2021 • TANTANGAN & KEBUTUHAN HARMONISASI IMPLEMENTASI • QUARTER HELIX AKTOR KUNCI TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GEDUNG & MENARA TELEKOMUNIKASI DI DAERAH PERAN KEMENKO POLHUKAM MENJAGA PERSATUAN BANGSA

Perang Kebijakan / Policy War SOFT WAR PERANG FINANSIAL PERANG DAGANG PERANG BUDAYA PERANG PENYELUNDUPAN PERANG OBAT TERLARANG PERANG MEDIA ( CONTENT) PERANG TEHNOLOGI PERANG EKONOMI PERANG PSIKOLOGI PERANG JARINGAN PERANG HUKUM INTERNASIONAL PERANG LINGKUNGAN The Best Defense is offensive PENTINGNYA KEHADIRAN QUARTER HELIX

Ancaman Kontemporer TERORISME / NARKOBA BENCANA ALAM KEAMANAN SIBER (Cyber Crime, Penjajahan Digital) RAGAM ILLEGAL (FISHING, MINING, LOGGING) RADIKALISME KORUPSI PEMANASAN GLOBAL PENCEMARAN LINGKUNGAN AGRESI KEKERASAN NEGARA LAIN / MILITER ( KONFLIK LCS) KONFLIK HORIZONTAL KELANGKAAN ENERGI / AIR Ancaman Kontemporer PANDEMIK GLOBAL/GLOBAL WAR Ancaman Kontemporer Selalu Gunakan Ruang Siber yang tidak terlepas dari Jaringan Telekomunikasi (Menara

REIWA - QUARTER HELIX

TRANFORMASI FUNDAMENTAL PP. 16/2021 : Tentang Bangunan Gedung 1. Perubahan system perizinan mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan Bangunan Gedung (PBG), secara otomatis PEMDA merubah PERDA seluruh perijinan Gedung termasuk Menara Telekomunikasi dari IMB menjadi PBG, terhitung 1 Juni 2021 2. Ketegasan pengklasifikasi bangunan Gedung terkait Menara Telekomunikasi perlu mendapat atensi dan kesepakatan di daerah PP. 46/2021 : Tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran 1. Pemanfaatan Bersama frekuensi radio/infrstruktur sharing aktif (spektrum frekuensi radio) 2. Pencabutan dan / atau pengalihan izin penggunaan frekuensi radio yang tidak optimal pemanfaatannya. 3. Partisipasi kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui Badan usaha milik daerah untuk membangun dan menyediakan infrastruktur pasif (dalam bentuk gorong atau Menara telekomunikasi 4. Mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasif dan dapat dimanfaatkan Bersama para Operator dengan biaya yang wajar.

TANTANGAN & KEBUTUHAN HARMONISASI IMPLEMENTASI KEBUTUHAN DUKUNGAN REALITAS 1. Terdapat kebutuhan koneksi jaringan komunikasi data (POTS/ internet/ intranet) dari Pelanggan yang berlokasi di Kawasan Khusus (Kawasan residential, bisnis, dan/ atau Gedung) yang dimiliki/ dikelola secara khusus oleh Pengelola Kawasan 2. Terkait instalasi jaringan telekomunikasi, terdapat setidaknya dua jenis Pengelola Kawasan yaitu: a. Pengelola Kawasan yang sudah melakukan investasi jaringan telekomunikasi b. Pengelola Kawasan yang belum melakukan investasi jaringan telekomunikasi. TANTANGAN Terhambatnya penyelenggaraan layanan telekomunikasi kepada Pelanggan/End Customer di Kawasan Khusus (harga lebih mahal dan kualitas terkendala) karena minimnya ruang negosiasi untuk mendapatkan solusi win-win dengan Pengelola Kawasan diantaranya akibat beberapa isu: 1. Pengenaan biaya tinggi/ multiple cost diantaranya: Sewa Lahan untuk FO/ Ruangan/Rak/Colo/Ducting, Sewa Jaringan Lokal Akses (core, IKR, IKG), Biaya Aktivasi Layanan, Biaya Utilitas, Jaminan Pembayaran, dst 2. Potensi in-compliance atas penyewaan infrastruktur yang telah digelar dalam kawasan oleh Pengelola Kawasan kepada operator tanpa adanya izin penyelenggaraan jaringan (Jartaplok atau Jartap JJ) 3. Kewajiban penggunaan infrastruktur (termasuk tenaga teknisi) milik Pengelola Kawasan termasuk teknisi yang belum sesuai standar operator 4. Porsi revenue sharing yang tidak berimbang dan perubahan skema bisnis yang cepat 1. Penegasan regulasi eksisting yaitu: a. Penyediaan IKR/IKG yang menjadi tanggung jawab pelanggan serta perubahan pada PM 13/2019 yang akan mencabut KM 21/2001; b. Penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi wajib berdasarkan izin penyelenggaraan; dan 2. Penyusunan regulasi teknis dalam rangka standarisasi aspek teknis antara lain: a. Fixed broadband: design dasar instalasi jaringan untuk Kawasan Khusus ; dan b. Mobile broadband: design dasar jaringan DAS indoor (memiliki fleksibilitas untuk upgrade jaringan setiap saat) 3. Penyusunan regulasi untuk kemudahan right of way, antara lain: a. Pengaturan agar infrastruktur jaringan telekomunikasi (pasif) termasuk dalam prasarana, dan utilitas umum perumahan/ Gedung; b. Kewajiban Pengelola Kawasan untuk 8 membuka akses kepada Operator; dan c. formula perhitungan biaya penggunaan infrastruktur telekomunikasi di Kawasan Khusus

QUARTER HELIX SEBAGAI AKTOR KUNCI TRANFORMASI DIGITAL NASIONAL DALAM MENDUKUNG KEPENTINGAN NASIONAL PENTINGNYA KETERLIBATAN SELURUH KOMPONEN BANGSA DLM MEMPERTAHANKAN NKRI KESADARAN TRANFORMASI SEMUA PIHAK UNTUK MENDORONG PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, MEMBUKA INVESTASI DAN LAYANAN AKSES DIGITAL REIWA –QUARTER HELIX DALAM MEMBANGUN GEDUNG & INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI DAERAH INDUSTRI ASOSIASI (ATSI, APJATEL, ASPIMTEL) & MASYARAKAT URGENSI KEHADIRAN PEMERINTAH & INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN MASYARAKAT MENDUKUNG TRANFORMASI DIGITAL NASIONAL UNTUK MENDORONG ASPEK KESEHATAN, EKONOMI KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN PEMERINTAH (PUSAT &DAERAH)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GEDUNG & MENARA TELEKOMUNIKASI DI DAERAH TERWUJUDNYA KOLABORASI QUARTER HELIX MENDORONG TRANFORMASI DIGITAL NASIONAL MELALUI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN GEDUNG & MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM KERANGKA MENDUKUNG STABILITAS POLITi. K DAN KEAMANAN SERTA MENINGKATNYA EKONOMI NASIONAL YANG SEMAKIN KREATIF DAN BERKEMBANG 1. Penegasan kembali peran penting dan strategis infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan di daerah, terutama berkaitan dengan Transformasi Digital, Ekonomi Digital Indonesia, termasuk pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 dalam rangka mendukung Ketahanan Nasional dan Keamanan Nasional secara berkelanjutan. 2. Dukungan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah mutlak diperlukan melalui kewajiban memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam pembangunan yang secara tegas dan jelas diatur dalam UU. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP. No. 46/ 2021 tentang Pos Telekomunikasi Penyiaran. 3. Akselerasi Implementasi PP. 16/2021 tentang Bangunan Gedung harus senantiasa sinkron dan sejalan dgn semangat dan tujuan dari UU 11/2020 dan PP NO. 46/2021 untuk menciptakan lapangan kerja dan mengundang investor melalui kemudahan-kemudahan dan ketersediaan infrastruktur pendukung termasuk Telekomunikasi.

S d n a i k e m i r e T an h i s a K a