Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Statistik Sektoral DINAS KOMUNIKASI DAN

Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Statistik Sektoral DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA & BPS KABUPATEN WONOSOBO

Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Statistik q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik q Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik q Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional q Keputusan Kepala BPS Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar q Keputusan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral q Keputusan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus q Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

Keterkaitan Undang-Undang UU No. 16 Tahun 1997 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Statistik tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat 1 BPS adalah penyelenggara Statistik Dasar Pasal 12 ayat 2 n Statistik merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar Pasal 12 ayat 1 Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

Keterkaitan Peraturan Pemerintah PP No. 51 Tahun 1999 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Statistik Turunan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 2 Ayat 2 BPS adalah penyelenggara Statistik Dasar Pasal 23 Ayat 1 Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral sesuai Tupoksinya Pasal 22 Ayat 2 a dan b Instansi penyelenggara Survei Statistik Sektoral wajib memberitahukan kegiatannya dan mengikuti rekomendasi BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO tentang Perangkat Daerah Turunan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Dibentuk Organisasi Statistik Sektoral di Prov/Kab/Kota BPS merupakan lembaga yang berwenang atas urusan statistik (Persandian oleh Lemsaneg; Informatika oleh Kemenkominfo) Pasal 18 Ayat 4 e dan Pasal 37 Ayat 4 n Statistik satu rumpun dengan Persandian maupun dengan Informatika. Membangun Sistem Statistik Nasional

Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah Penjelasan Pasal 2 Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah. Pasal 11 Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang digunakan oleh BPS guna memperoleh keterbandingan hasil BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

TUJUAN KEGIATAN KOORDINASI 1 2 3 4 Mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien; Terlaksananya koordinasi dengan instansi penyelenggara kegiatan statistik sektoral baik di pusat maupun di daerah; Tersusunnya sistem metadata statistik sektoral sebagai penunjang sistem pelayanan sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna data secara luas; Memberikan pemahaman pentingnya data statistik berkaitan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

MANFAAT KOORDINASI Ø Memberikan dampak positif terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan perstatistikan di Indonesia Ø Tidak akan terjadi duplikasi dalam penyelenggaraan statistik dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal Ø Metadata Statistik dapat dimanfaatkan BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

No. 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 Ket. kode_ daerah PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KOMINFO 33 PROVINSI JAWA TENGAH A 33 BANJARNEGARA B 33 BANYUMAS A 33 BATANG B 33 BLORA B 33 BOYOLALI B 33 BREBES B 33 CILACAP B 33 DEMAK B 33 GROBOGAN B 33 JEPARA B 33 KARANGANYAR B 33 KEBUMEN B 33 KENDAL B 33 KLATEN B 33 KOTA MAGELANG B 33 KOTA PEKALONGAN B 33 KOTA SALATIGA C A 5=Dinas Tipe A dengan 5 bidang A =Dinas Tipe A SEMULA STATISTIK C BD BD BD SB BD A BD BD SB SB BD PERSANDIAN KOMINFO C A BD A 5 C A 5 BD A 5 BD A 5 BD A BD A B=Dinas Tipe B C=Dinas Tipe C MENJADI STATISTIK C BD BD BD SB BD A BD BD SB SB BD PERSANDIAN C BD BD BD BD BD=Bidang SB=Sub Bidang/Seksi

No. 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 Ket. kode_ daerah PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KOMINFO 33 KOTA SEMARANG A 33 KOTA SURAKARTA B 33 KOTA TEGAL B 33 KUDUS B 33 MAGELANG B 33 PATI B 33 PEKALONGAN B 33 PEMALANG B 33 PURBALINGGA B 33 PURWOREJO B 33 REMBANG B 33 SEMARANG B 33 SRAGEN A 33 SUKOHARJO B 33 TEGAL B 33 TEMANGGUNG B 33 WONOGIRI B 33 WONOSOBO B A 5=Dinas Tipe A dengan 5 bidang A =Dinas Tipe A SEMULA STATISTIK C BD SB SB BD C SB C PERSANDIAN KOMINFO BD A 5 BD A BD A 5 BD A BD A B=Dinas Tipe B C=Dinas Tipe C MENJADI STATISTIK C BD SB SB SB BD C SB C PERSANDIAN BD BD BD BD BD=Bidang SB=Sub Bidang/Seksi

Sistem Statistik Nasional

Sistem Statistik Nasional Statistik Sektoral K/L/I/ D Statistik Dasar BPS Statistik Khusus Masy arakat BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

Pengertian dan Jenis Statistik UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik & PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dengan kata lain, statistik merupakan hasil dari penyelenggaraan kegiatan statistik Statistik Dasar Statistik Sektoral Statistik Khusus • Dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat luas oleh pemerintah dan masyarakat • Ciri-ciri: lintas sektor, makro berskala nasional • Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut • Dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) Stat. Dasar Stat. Sektoral Stat. Khusus BPS A B C Swasta/Individu

Siklus Kegiatan Sensus dan Survei BPS http: //bps. go. id/ http: //sp 2010. bps. go. id/ 0 http: //microdata. bps. go. id/ 9 http: //sirusa. bps. go. id/ Beberapa Survei BPS: 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 3. Survei Industri Besar dan Sedang 4. Potensi Desa (Podes) 5. Survei Harga Konsumen (SHK) 8 7 http: //se 2016. bps. go. id/ 1 6 2 3 http: //st 2013. bps. go. id/ 4 5 SUPAS

Tujuan Coaching Clinic penguatan pemahaman tentang. . Penyelenggaraan kegiatan statistik Pelaporan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Pengajuan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral

Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Mengidentifikasi kebutuhan Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan Identifikasi Kebutuhan Menentukan tujuan Identifikasi konsep dan definisi Memeriksa ketersediaan data Membuat proposal kegiatan (Term Of Reference) Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Merancang output Merancang deskripsi variabel Merancang pengumpulan data Rancangan Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel Mendesain sampling Merancang pengolahan dan analisis Merancang sistem dan alur kerja Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Diseminasi Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner) Membangun komponen diseminasi Implementasi Rancangan Memastikan alur kerja berjalan dengan baik Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik Finalisasi sistem Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Diseminasi Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel Pengumpulan Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas Melakukan pengumpulan data Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Diseminasi Integrasi data Pengolahan Penyuntingan (editing), penyahihan (validation), dan imputasi Menghitung penimbang (weight) Melakukan estimasi dan agregat Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Diseminasi Menyiapkan naskah output (tabulasi) Analisis Penyahihan output (pemeriksaan konsistensi antartabel) Interpretasi output Penerapan Disclosure Control Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Diseminasi Sinkronisasi antara data dengan metadata Menghasilkan produk diseminasi Diseminasi Manajemen rilis produk diseminasi Mempromosikan produk diseminasi Manajemen user support Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Evaluasi Pengumpulan Pengolahan Analisis Mengumpulkan masukan evaluasi Evaluasi hasil Diseminasi Evaluasi

Mekanisme Kerja Statistik Sektoral di Daerah Sebelum PP 18/2016 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO Satu Rumpun Bersama Lem. Sa. Neg dan Kom. Info Setelah PP 18/2016 16

Pe U T SA TA DA Application Users Application Dev. BPS nd Id eka ea ta l n Bank Indonesia Din. Kes Kementerian BUMN/BUMD Bappeda Kepolisian Dis. Dik. PORA Pendekatan Ideal One Data

Koordinasi Di Pusat Penguatan data sektoral Kemendagri BAPPENAS Hasil meta data, di diskusikan dengan Bappenas dan BPS Kemenkes Kemendiknas K/L………. . BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO Setiap kementrian melakukan meta data indikator Merancang form standar dan system Input data BPS RI Membuat pedoman cara pengisian data

Pelaksana Kegiatan Di Provinsi/ Kabupaten/Kota Contoh DINAS STATISTIK Dinkes Diknas BPS Prov/ Kab /Kota Dinas/Instansi… Forum Data BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO • Setiap Dinas melakukan pengumpulan data indikator sesuai dengan form standart. • Hasil pengumpulan data diserahkan ke Dinas Statistik. • Dinas Statistik, bersama BPS daerah melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas datanya.

Maturnuwu n Sekian dan Terimakasih http: //wonosobokab. bps. go. id Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km 2, 2 bps 3307@bps. go. id (0286) 324270 bps_kab_wonosobo