KONVERSI KP MENJADI IUP DAN PELELANGAN UNTUK WIUP

KONVERSI KP MENJADI IUP, DAN PELELANGAN UNTUK WIUP Dhoni Yusra, SH, MH

KONVERSI KP MENJADI IUP

LATAR BELAKANG PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN 1. Dengan terbitnya UU 22/1999 yang diamandemen menjadi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Pemda(Bupati/Walikota/Gubernur)/Pemerintah sesuai kewenangan dapat menerbitkan izin KP. Maka dalam periode 2000 -2009, KP-KP minerba diterbitkan di banyak wilayah, khususnya Pemda. 2. UU No 4/2009 telah mengahiri skema kontrak/perjanjian dan untuk selanjutnya seluruh perizinan menggunakan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Seluruh KP yang ada diwajibkan untuk dikonversi menjadi IUP. 3. Dalam rangka penataan seluruh IUP yang diterbitkan oleh Pemda, maka berdasarkan UU 4/2009 dilaksanakan rekonsiliasi nasional IUP, yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi, sehingga akan dihasilkan sistem informasi IUP nasional yang komprehensif. 4. Kegiatan penataan IUP tersebut amat penting bagi

DASAR HUKUM PENYESUAIAN KP, SIPD, DAN SIPR MENJADI IUP (PASAL 112 AYAT 4 DAN 5) Pasal 112 Ayat (4) Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama; b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DASAR HUKUM PENYESUAIAN KP, SIPD, DAN SIPR MENJADI IUP (PASAL 112 AYAT 4 DAN 5) LANJUTAN Pasal 112 Ayat (5) Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

PROSES PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN A. DIAGRAM ALIR PENATAAN IUP REKONSILISASI NASIONAL DATA IUP Clean and clear • • Tidak bermasalah secara administrasi Tidak ada tumpang tindih Verifikasi dan Klasifikasi data IUP Nasional berdasarkan dokumen yang disampaikan (Pengumuman 1 Juli 2011) Diperoleh data IUP secara Nasional Non Clean and Clear • • Bermasalah secara administrasi atau Tumpang tindih Pada tanggal 3 -6 Mei 2011 KESDM c. q Ditjen Minerba mengadakan Rekonsiliasi Nasional Data IUP yang bertujuan untuk Penataan IUP yang diterbitkan Pemda seluruh Indonesia. Pemda (Bupati/Walikota/Gubernur) menyampaikan seluruh IUP yang diterbitkan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukungnya antara lain: SK IUP yang masih berlaku dengan lampiran peta dan koordinat, tidak tumpang tindih, kewajiban keuangan, tidak masuk kawasan konservasi, dan persetujuan AMDAL. Berdasarkan verifikasi dan

PROSES PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (LANJUTAN) A. DIAGRAM ALIR PENATAAN IUP (lanjutan) IUP Non Clean and Clear IUP Clean and clear WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IUP terbit setelah 30 April 2010 Tumpang tindih sama komoditi Tumpang tindih beda komoditi Tumpang tindih lintas kewenangan Dokumen pendukung tidak lengkap Koordinat tidak sesuai dengan sk KP yang belum penyesuaian menjadi IUP Diselesaikan berdasarkan kategori permasalahan IUP Clear and Clean adalah IUP yang perizinannnya tidak bermasalah dan wilayahnya tidak tumpang tindih sehingga dapat masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan. IUP Non Clear and Clean adalah IUP yang perizinannya bermasalah dan/atau wilayahnya tumpang tindih yang terinventarisasi terbagi atas 7 permasalahan.

PROSES PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (LANJUTAN) B. KEGUNAAN DATA NASIONAL IUP 1. dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan 2. bahan koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang sehingga dapat mengetahui tumpang tindih antara daerah, tumpang tindih antar sektor, dan tumpang tindih antar pemegang iup 3. optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang) dari izin usaha pertambangan 4. peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara 5. mengetahui produksi nasional mineral dan batubara 6. dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (dmo) 7. peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional 8. peningkatan kebutuhan sumber daya manusia 9. pengelolaan lingkungan

PERMASALAHAN IUP NON-CNC NO PERMASALAHAN IUP DASAR HUKUM 1 IUP Cn. C Terbit Setelah 30 April 2010 PP 23 Tahun 2010 Pasal 112 (penyesuaian menjadi IUP paling lambat 3 bulan sejak terbitnya PP 23/2010) 2 Tumpang Tindih (TT) WIUP sesama komoditi Kepmen ESDM 1603 tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah 3 Tumpang Tindih Beda Komoditi PP 23 Tahun 2010 Pasal 44, boleh namun dengan persyaratan 4 Tumpang Tindih Kewenangan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 5 Dokumen SK Pendukung tidak lengkap dan format SK tidak sesuai PP 23 tahun 2010 pasal 23 6 Koordinat tidak sesuai dengan SK Kepmen ESDM 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah

Kategori Permasalahan IUP non-CNC Serta Tindak Lanjut Penyelesaiannya NO 1. a PERMASALAH AN IUP Cn. C Terbit Setelah 30 April 2010 Pencadangan setelah 12 Januari 2009 1. b IUP Cn. C Terbit Setelah 30 April 2010 Pencadangan Wilayah sebelum 12 Januari 2009 1. c IUP Cn. C Terbit Setelah 30 April 2010 Telah ada KP sebelumnya, disesuaikan DASAR HUKUM PIHAK TERKAIT LANGKAH PENYELESAIAN PP 23 Tahun 2010 Pasal 112 (penyesuaian menjadi IUP paling lambat 3 bulan sejak terbitnya PP 23/2010) 1. Biro Hukum KESDM 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kemendagri Meminta pemerintah daerah melakukan pembatalan/pencabutan SK IUP PP 23 Tahun 2010 Pasal 112 (penyesuaian menjadi IUP paling lambat 3 bulan sejak terbitnya PP 23/2010) 1. Biro Hukum KESDM 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kemendagri 1. Melakukan revisi PP 23 Tahun 2010 atau menetapkan kebijakan bersama dalam rangka memberikan kejelasan stasus dari IUP 2. KESDM dan Kemendagri mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi berlangsungnya kegiatan IUP sebelum revisi PP 23/2010 terbit. PP 23 Tahun 2010 Pasal 112 (penyesuaian menjadi IUP paling lambat 3 bulan sejak terbitnya PP 23/2010) 1. Biro Hukum KESDM 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kemendagri 1. Melakukan revisi PP 23/2010 atau IUP 2. KESDM dan Kemendagri mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi berlangsungnya kegiatan IUP sebelum revisi PP

Kategori Permasalahan IUP non-CNC Serta Tindak Lanjut Penyelesaiannya (lanjutan) NO PERMASALAH AN IUP DASAR HUKUM PIHAK TERKAIT 2 Tumpang Tindih (TT) WIUP sesama komoditi Kepmen 1. Pemerintah ESDM 1603 Daerah tahun 2003 2. Perusahaan tentang Terkait Pedoman Pencadangan Wilayah 3 Tumpang Tindih Beda Komoditi PP 23 Tahun 2010 Pasal 44, boleh namun dengan persyaratan 1. Pemerintah Daerah 2. Perusahaan Terkait TINDAK LANJUT 1. Melakukan Evaluasi Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah. 2. Menyampaikan Evaluasi Timpang Tindih Tersebut Kepada Penerintah Daerah. 3. Mengundang pemerintah daerah dan pihak terkait tentang penyelesaian Tumpang Tindih. 4. Meminta Pemerintah Daerah merivisi atau mencabut IUP yang tidak berhak. 1. Melakukan Evaluasi Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah. 2. Menyampaikan Evaluasi Timpang Tindih Tersebut Kepada Penerintah Daerah. 3. Mengundang pemerintah daerah dan pihak terkait tentang penyelesaian Tumpang Tindih. 4. Penerbitan surat pernyataan tidak keberatan dari pihak pemegang IUP

Kategori Permasalahan IUP non-CNC Serta Tindak Lanjut Penyelesaiannya (lanjutan) NO PERMASALAHA N IUP DASAR HUKUM PIHAK TERKAIT TINDAK LANJUT 4 Tumpang Tindih Kewenangan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 1. Biro Hukum KESDM 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kemendagri 4. Pemerintah Daerah 1. Meminta penetapan tapal batas wilayah administrasi seluruh Indonesia kepada KEMENDAGRI (DJPUM), dan BAKORSUTANAL 2. Mengadakan Raker terbatas dengan 16 Gubernur terkait masalah tumpang tindih kewenangan 3. Meminta masing-masing Gubernur memfasilitasi penyelesaian penegasan batas kabupaten/kota dalam satu provinsi 5 Dokumen SK Pendukung tidak lengkap dan format SK tidak sesuai PP 23 tahun 2010 pasal 23 1. Pemerintah Daerah 2. Perusahaan Melengkapi dokumen SK Pencadangan Wilayah/SK KP Eksplorasi/SK KP Eksploitasi sebelumnya 6 Koordinat tidak sesuai dengan SK Kepmen ESDM 1603 Tahun 2003 tentang Pedoman 1. Tim teknis 2. Pemerintan Daerah 1. Meminta Perbaikan Koordinat Oleh Pemerintah Daerah

Kategori Permasalahan IUP non-CNC Serta Tindak Lanjut Penyelesaiannya (lanjutan) NO 7 PERMASALAH AN IUP KP, SIPD yang belum disesuaikan menjadi IUP DASAR HUKUM PP 23 tahun 2010 Pasal 112 PIHAK TERKAIT 1. Pemerintah Daerah 2. Kemendagri TINDAK LANJUT 1. Koordinasi dengan KESDM (DJMB) dengan KEMENDAGRI (DJPUM), KEMENHUKHAM (DJ Peraturan. Perundangan) : • Rapat penyusunan kebijakan atau keputusan bersama sesuai dengan ketentuan PP 23/2010 pasal 112 • Menyampaikan pengajuan permohonan Fatwa Hukum dari KEMENHUKHAM • Mengeluarkan kebijakan/keputusan bersama untuk memfasilitasi berlangsungnya kegiatan IUP sebelum Revisi PP 23/2010 2. Penerbitan keputusan bersama 3. Penerbitan penyesuaian KP menjadi IUP oleh

PELELANGAN UNTUK MENDAPATKAN WIUP MINERAL DAN BATUBARA

WIUP

WIUP MINERAL ATAU BATUBARA Tatacara pemberian WIUP Mineral atau Batubara v Pelelangan �Pengumuman terbuka 3 bulan sebelum lelang �Menteri meminta rekomendasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota �Gubernur meminta rekomendasi kepada Bupati/Walikota �Gubernur dan bupati/walikota memberikan rekomendasi kepada Menteri paling lambat 5 hari setelah permintaan �Dibentuk Panitia v Kewenangan − Menteri : WIUP lintas propinsi dan/atau wilayah berada lebih dari 12 mil dari garis pantai. Panitia berjumlah 7 − Gubernur : WIUP lintas kabupaten dan/atau wilayah berada 4 - 12 mil dari garis pantai. Panitia berjumlah 5 − Bupati/Walikota : WIUP lintas kabupaten dan/atau wilayah sampai 4 mil dari garis pantai. Panitia berjumlah 5

PROSES PELELANGAN WIUP/K MINERAL ATAU BATUBARA

PERSYARATAN PESERTA LELANG Persyaratan administratif adalah untuk: Badan usaha, Koperasi, Orang perseorangan Perusahaan firma dan perusahaan komanditer Persyaratan teknis, paling sedikit: Pengalaman di bidang pertambangan mineral dan batubara. Keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial paling sedikit 3 (tiga) tahun, Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain RKAB untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi atau operasi produksi. Persyaratan finansial, meliputi: laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan , ; menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja. Panitia lelang WIUP wajib melaksanakan prosedur lelang secara adil, transparan, dan

PROSEDUR LELANG TAHAP KESATU PRAKUALIFIKASI Prosedur Lelang WIUP Tahap Kesatu Prakualifikasi 1. Panitia lelang WIUP wajib melakukan pengumuman prakualifikasi secara terbuka kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah panitia lelang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 2. Pengumuman prakualifikasi WIUP dilaksanakan secara terbuka: • paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan 1 (satu) media cetak nasional, dan/atau media elektronik; • di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan • di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengumuman prakualifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja. Jangka waktu pengambilan dokumen prakualifikasi dan pemasukan dokumen prakualifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman prakualifikasi.

DOKUMEN LELANG Dokumen lelang WIUP meliputi: – daftar isian formulir lelang; – peta, koordinat dan luas WIUP yang akan dilelang; – resume data eksplorasi, geologi, potensi mineral/batubara, status lahan; dan – kelengkapan persyaratan lelang;

BIAYA KOMPENSASI DATA INFORMASI Biaya kompensasi data informasi adalah nilai informasi data pada WIUP yang akan dilelang berdasarkan klasifikasi data geologi/data eksplorasi/hasil eksplorasi/keadaan endapan, data/informasi tambang yang merupakan nilai minimum. Biaya kompensasi data informasi dihitung berdasarkan kelengkapan dan ke akuratan data eksplorasi dan data kondisi potensi mineral/ batubara yang ada pada WIUP yang dilelang. Biaya kompensasi data informasi hasil pelaksanaan lelang WIUP dimasukkan dalam daftar PNBP atau Penerimaan Daerah Bukan Pajak, dan dilaporkan serta dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

JANGK A WAKTU PELAKSANAAN LELANG WIUP Jangka waktu pelaksanaan lelang WIUP, mulai dari pengumuman prakualifikasi, sampai penentuan peringkat pemenang lelang serta pemberian WIUP tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

PEMBERIAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI Persyaratan : 1. Administratif 2. Teknis a. IUP Eksplorasi : daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun ; peta WIUP yang dibatasi koordinat sesuai ketentuan SIG nasional. b. IUP Operasi Produksi : peta WIUP yang dibatasi koordinat sesuai ketentuan SIG nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan FS, rencana reklamasi dan pasca tambang, RKAB, rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang, tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun. 3. Lingkungan : pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; persetujuan dokumen lingkungan hidup

4. Finansial : IUP Eksplorasi : bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara. IUP Operasi Produksi : laporan keuangan tahun terakhir, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

TATA CARA PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Tatacara pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan v Permohonan Wilayah �Permohonan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan SIG nasional, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP. �Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya paling lambat 10 hari kerja memutuskan menerima atau menolak permohonan WIUP. �Penyerahan peta WIUP beserta batas dan koordinat WIUP disampaikan kepada pihak yang diterima permohonannya. �Gubernur dan bupati/walikota memberikan rekomendasi kepada Menteri paling lambat 5 hari setelah permintaan �Dibentuk Panitia v Kewenangan − Menteri : WIUP lintas propinsi dan/atau wilayah berada lebih dari 12 mil dari garis pantai. Panitia berjumlah 7 − Gubernur : WIUP lintas kabupaten dan/atau wilayah berada 4 - 12 mil dari garis pantai. Panitia berjumlah 5 − Bupati/Walikota : WIUP lintas kabupaten dan/atau wilayah sampai 4 mil dari garis pantai. Panitia berjumlah 5

PERSYARATAN IUP EKSPLORASI DAN IUP OP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Persyaratan : 1. Administratif 2. Teknis 3. Lingkungan 4. Finansial : bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah