Konstruksi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Terkait

Konstruksi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perundang. Undangan Terkait Kompensasi Pemanfaatan BMN Sebagai Perlintasan Ketenagalistrikan DR. SUNNY UMMUL FIRDAUS, S. H. , M. H.

Salus Populis Suprema Lex Esto

Konsideran Menimbang UU CIPTA KERJA a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang secara komprehensif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

Konsideran Menimbang PP NO. 25 TAHUN 2021 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2 O 2 O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

ARAH PENGATURAN Mekanisme teknis perlintasan dengan memperhatikan aspek keselamatan; dan Pemberian kompensasi berupa sewa barang

Besaran Faktor Penyesuai Sewa Ketenagalistrikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik: 1. minihydro dan mikrohydro ( < 10 MW); dan 2. tenaga air. 1% (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pembangkit listrik: 1. tenaga surya fotovoltaik; 2. tenaga bayu; 3. tenaga biomassa; 4. tenaga biogas; 5. tenaga sampah; dan 6. tenaga panas bumi. 1 % (satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) untuk transmisi, distribusi, dan instalasi tenaga listrik

Pengamanan dan Pemeliharaan BMN dalam Pasal 92 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 Mitra Pemanfaatan BMN wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN objek Pemanfaatan BMN. Pengelola Barang dapat meminta mitra Pemanfaatan BMN untuk menyediakan deposit pada tahun terakhir Pemanfaatan BMN, yang dapat dicairkan oleh Pengelola Barang dalam hal mitra Pemanfaatan BMN tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan dan pengamanan. Dalam hal Pemanfaatan BMN berupa KSP, BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI, mitra Pemanfaatan BMN wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang hasil Pemanfaatan BMN. Pengamanan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMN objek Pemanfaatan BMN dan hasil Pemanfaatan BMN. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditujukan untuk men. Jaga kondisi dan memperbaiki BMN objek Pemanfaatan BMN dan hasil Pemanfaatan BMN agar selalu dalam keadaan baik dan layak fungsi, serta siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi beban mitra Pemanfaatan BMN.

PRINSIP KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Mekanisme teknik perlintasan dengan memperhatikan prinsip ketenagalistrikan bertujuan mewujudkan kondisi: 1. Andal dan Aman (A 2) bagi instalasi (keselamatan instalasi). 2. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. 3. Tenaga kerja (keselamatan kerja). 4. Masyarakat umum (keselamatan umum). 5. Ramah lingkungan (keselamatan lingkungan). Ketentuan keselamatan listrik meliputi: 1. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. 2. Pengamanan instalasi tenaga listrik. 3. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik. keselamatan

Pengaturan Kompensasi dalam Kerangka Welfare State Dengan Sewa • Kekayaan BUMN bukan kekayaan negara • Harus ada kejelasan adanya kompensasi persewaan, termasuk dalam hal pemeilharan dan operasional Tanpa Uang Sewa • Menjamin adanya keterbukaan kalkulasi anggaran • Menjamin ringannya biaya TDL untuk masyarakat

Kekayaan BUMN Bukan Merupakan Kekayaan Negara Prof. Erman Radjagukguk mengatakan bahwa kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara. Status kepemilikan negara terhadap suatu BUMN berbeda dengan suatu kepemilikan BUMN terhadap kekayaanya. Aset BUMN bukan Aset Negara. Sehingga, dengan refleksi inilah sebenarnya tidak masalah ketika suatu BMN dikenakan sewa, dalam hal ini adalah PLN, akan tetapi harus ada jaminan bahwa adanya uang sewa tersebut harus dipergunakan dalam hal operasional pemeliharaan termasuk dalam hal menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebaliknya, jika uang sewa terhadap suatu BMN diperingan atau bahkan ditiadakan maka harus ada jaminan kepastian bahwa Tarif dasar listrik terhadap rakyat semakin ringan dengan prinsip keterbukaan.