KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA STANDAR BIAYA ASB
KONSEP DASAR ANALISA STANDAR BELANJA & STANDAR BIAYA
ASB ANALISA STANDAR BELANJA
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, STANDAR BIAYA, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No. 21/2004) APBD Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, ANALISIS STANDAR BELANJA, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (mengacu pada Pasal 39 ayat (2) PP No. 58/2005)
ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KINERJA capaian kinerja indikator kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kinerja dilakukan berdasarkan analisis standar belanja standar satuan harga standar pelayanan minimal
Pengertian � CAPAIAN KINERJA adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. � INDIKATOR KINERJA adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. � ANALISIS STANDAR BELANJA adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. � STANDAR SATUAN HARGA adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. � STANDAR PELAYANAN MINIMAL adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
Pengertian Analisis Standar Belanja (ASB) Penjelasan PP 58/2005 Pasal 39 ayat (2) Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran
ANGGARAN BERBASIS KINERJA indikator kinerja Program/ Kegiatan capaian kinerja Kuantitas? Output Kemampuan Anggaran analisis standar belanja standar satuan harga Input Outcome Kualitas?
LATAR BELAKANG Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis. efisien. efektif. akuntabel. dan transparan. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis. antar program dan antar SKPD. yg disebabkan oleh: Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan; Perbedaan output kegiatan; Perbedaan lama waktu pelaksanaan; Perbedaan kebutuhan sumberdaya; Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja; Terjadinya pemborosan anggaran; 8
BEBARAPA PERMASALAHAN DALAM PENGANGARAN 1. Banyaknya Program & Kegiatan dalam Permendagri No 13 / 2006 2. TIDAK JELASNYA DEFINISI KEGIATAN AKIBATKAN BERAGAMNYA PEMAHAMAN DARI SKPD TERHADAP SUATU KEGIATAN Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja Perbedaaan memahami definisi kegiatan yang mirip : Keragaman dalam penggunaan Rekening Belanja 2. TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA 3. BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN 4. OUTPUT KEGIATAN YANG TIDAK TERUKUR DAN SANGAT BERAGAM
BANYAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01 19 Dst…………………. .
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala ………………. 02 39 dst…………. 02 02 01 Pembangunan rumah jabatan 02 02 Pembangunan rumah dinas 02 03 Pembangunan gedung kantor 02 04 Pengadaan mobil jabatan 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 02 10 Pengadaan mebeleur 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 02 11 Pengadaan ………………. 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 02 19 dst…………. 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 02 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 02 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 45 dst…………. 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02
KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13/2006 Total Kegiatan Total Program Halaman = = = 1. 602 nama kegiatan; 215 kegiatan Dsb ……. . 215 nama program 23 program Dsb ……. . 46 halaman 12
Ketidaktepatan dalam menggunakan rekening belanja No Kegiatan Rekening Belanja kode 1 2 Uraian penyediaan jasa surat menyurat ( x. xx 5. 2. 2. 03. 05 x. xx 01. 01 ) 5. 2. 3. 12. 09 Belanja Surat Kabar / Majalah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( x. xx. xx 01. 03 ) 5. 2. 3. 10. 01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 5. 2. 3. 11. 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disc, mouse, keyboard, hard disc, dll) 3 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (x. xx 01. 02 4 penyediaan jasa jaminan barang milik 5. 2. 1. 02. 01 daerah Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator/Notulen/Fasilitator/Peserta Non PNS 5 penyediaan alat tulis kantor ( x. xx. xx 01. 10 ) 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( x. xx. xx 01. 13 ) 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5. 2. 2. 01. 13 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 5. 2. 3. 13. 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5. 2. 3. 13. 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5. 2. 3. 13. 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5. 2. 3. 13. 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5. 2. 3. 13. 08 Belanja Modal Pengadaan Sofa
TIDAK STANDAR / BERAGAMNYA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA Contoh : Belanja Bahan bakar Minyak / Gas dan Pelumas ( 5. 2. 2. 05. 03 ) Uraian Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Kepala ( 1 orang ) 12 bulan 350 Liter 4, 500 18, 900, 000 Kabag TU / Kabid ( 6 orang ) 12 bulan 1200 Liter 4, 500 64, 800, 000 Kasubag / Kasubid ( 16 orang ) 12 bulan 2400 Liter 4, 500 129, 600, 000 Pelaksana Gol III ( 20 orang ) 12 bulan 1000 Liter 4, 500 54, 000 Pelaksana Gol II ( 38 orang ) 12 bulan 1330 Liter 4, 500 71, 820, 000 Operasional ( 2 unit ) 12 bulan 165 Liter 4, 500 8, 910, 000 Uraian pembelian bensin Volume Satuan 1 tahun 27, 750 liter Harga Satuan 4, 50 0 124, 875, 00 0 Pembelian bensin 700 liter 4, 500 3, 150, 000 Oli mobil Top 1 40 liter 31, 000 1, 240, 000 Oli motor Top 1 50 liter 25, 000 1, 250, 000
BANYAKNYA REKENING BELANJA TAMBAHAN PER KEGIATAN Contoh : Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( x. xx. xx 01. 11 ) 5. 2. 1. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5. 2. 1. 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5. 2. 1. 02. 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 5. 2. 2. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5. 2. 2. 03. 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 6. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan Perlu standarisasi penggunaan kode rekening dlm setiap kegiatan
Manfaat Standar Analisa Belanja (ASB) Mudah dalam menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang lebih jelas. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. Penyusunan anggaran menjadi lebih cepat.
POSISI ASB DALAM PENGANGGARAN Digunakan pada saat proses penyusunan PPAS Digunakan SKPD pada saat proses penyusunan RKA-SKPD Digunakan TAPD pada saat Evaluasi RKA-SKPD Digunakan DPRD pada saat Evaluasi RAPBD
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB Penyederhanaan (Modelling); Mudah diaplikasikan; Tidak Mudah Basi; Mudah diup-date; Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama.
STANDARISASI DALAM BELANJA Standarisasi Volume Jumlah Peralatan/Kantor, Jumlah Cleaning Service / SKPD Standarisasi Total Belanja ATK Rp 20 Juta / SKPD Belanja Pemeliharaan Kendaraan �Roda 2 �Roda 4 Rp 2 juta/th Rp 18 juta/th Standarisasi per Satuan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 �Services Rutin � Suku Cadang � BBM � Perpanjangan STNK Rp. Rp. 3 4 10 1 juta / th
METODE PENYUSUNAN ASB �Analisis Statistik: Mencari nilai Min-Max; Menghitung Biaya Rata-rata; Menghitung prosentase alokasi jenis belanja (Catatan : metode-metode diatas mengandalkan data yang ada – time siries atau cross section, dengan syarat data tersebut cukup akurat) �Metode Survey – Data existing �FGD = Focussed Group Disscussion 20
PERILAKU BIAYA Pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan kegiatan (activity drivers) dalam kurun waktu tertentu (relevant range). Biaya variabel: p p Biaya tetap: Totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Biaya per unit tidak berubah untuk berbagai tingkat kegiatan. p Totalnya tetap tidak bergantung pada perubahan tingkat kegiatan dalam kisar tertentu. Biaya per unit semakin turun dengan meningkatnya tingkat kegiatan. Biaya campuran: p Mengandung komponen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya bertingkat: p Besarnya bertingkat sejalan dengan meningkatkan kisaran kegiatan. p
PERILAKU BIAYA Biaya Variabel Total Biaya total Biaya Tetap Total Biaya total Tingkat Kegiatan Biaya Variabel per Unit Biaya per unit Biaya Tetap per Unit Biaya per unit Tingkat Kegiatan
Biaya Campuran Secara Grafis Hubungan Fungsional: Y = 1. 800. 000 + 1. 000 X Biaya Sewa 5. 000 4. 500. 000 4. 000 Grafik Biaya Total 3. 500. 000 Biaya Variabel: 1. 000 X 3. 000 2. 500. 000 Grafik Biaya Tetap 2. 000 1. 500. 000 Grafik Biaya Variabel 1. 000 Biaya Tetap: Rp 1. 800. 000 500. 000 0 500 1. 000 1. 500 2. 000 Kilometer Terpakai 2. 500 3. 000
Biaya Campuran Secara Grafis Hubungan Korelatif/Statistis Biaya Pengantaran 7. 500 • 7. 000 • • • 6. 500 • 6. 000 5. 500 • 5. 000 4. 500 0 • • • 400 450 500 550 600 650 700 Cacah Order per Bulan 750 800 850
Pemisahan Biaya Campuran Karena hubungan biaya dengan kegiatan dalam biaya campuran umumnya bersifat korelatif bukan fungsional, perlu metoda estimasi untuk memisahkan komponen secara tepat Metode pemisahan : 1. 2. 3. 4. Tinggi-rendah (high-low method) Pengepasan grafis (graphical fitting method) Regresi (regression method) Survey kondisi existing
Metode Tinggi-Rendah Banyaknya Order 800 400 Tingkat kegiatan tertinggi Tingkat kegiatan terendah Biaya variabel per unit = Biaya Pengantaran Perubahan biaya Perubahan kegiatan = Rp 6. 900. 000 4. 500. 000 Rp 2. 400. 000 = Rp 6. 000 400 Dengan mengambil output pada tingkat terendah: Komponen biaya tetap = Biaya total - Komponen biaya variabel total = Rp 4. 500. 000 - (400 X Rp 6. 000) = Rp 5. 400. 000 – Rp 2. 400. 000 = Rp 2. 100. 000
Metode Pengepasan Grafis Metoda ini mengandalkan kemampuan visual Prinsipnya sama dengan metoda tinggi-rendah tetapi semua titik dipertimbangkan untuk menemukan garis estimasi Memerlukan kertas grafis (milimeter) Metoda ini jarang digunakan karena tidak praktis dan objektif. Ketelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman seseorang
Metode Regresi Mirip dengan pengepasan grafis tetapi dilakukan secara ilmiah yaitu dengan mencari angka terkecil penjumlahan kuadrat penyimpangan (galat) dari garis estimasi Meregresi: menghubungkan satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen untuk menentukan apakah satu variabel independen atau lebih menjelaskan variasi variabel dependen Biaya overhead diperlakukan sebagai variabel dependen, tingkat kegiatan diperlakukan sebagai variabel independen
TAHAPAN Penyusunan ASB Mencakup beberapa langkah yaitu: Penentuan Pengertian/definisi yang lebih OPERASIONAL Penetuan Rekening-rekening Belanja yang Terkait Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan. ( jumlah pegawai, luas , jml/jenis kendaraan, jumlah peserta, Tipe organisasi – koordinator? ) Penentuan Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Pencarian Standarisasi Belanja ( Via survey, rata 2 ) Membuat Contoh Perhitungan Belanja dengan menggunakan ASB
KOMPONEN PERHITUNGAN ASB Pengertian Kegiatan Pengendali Belanja (cost driver) Dasar Perhitungan Belanja Standarisasi Belanja Rekening Belanja Terkait Contoh Perhitungan Belanja
DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN ASB • Pengertian : – merupakan paparan yang menjelaskan pengertian yang benar dan definisi dari suatu kegiatan. – mempermudah pengguna untuk mengetahui indikator kinerja dan jenis belanja apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis kegiatan tertentu. • Pengendali Belanja (cost driver) : – merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. – Pengendali belanja berbeda-beda antara satu SAB dengan SAB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.
Contoh cost driver Rincian Pengukuran SAB Pendidikan dan Pelatihan Profesi Cost Driver: Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah Peserta, Kategori Even Indeks 1, 5 : untuk tingkat nasional dengan kejuaraan, indeks 1 : untuk tingkat nasional tanpa kejuaraan, indeks 0, 75 : untuk tingkat daerah
• Dasar Perhitungan Biaya – Merupakan formula / rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Contoh : Dasar Perhitungan Biaya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah = Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan x Standard biaya premi asuransi /tahun
• Standarisasi Belanja : • Merupakan standard harga atau standar biaya dari komponen belanja yang digunakan untuk menghitung jumlah belanja pada suatu kegiatan • Dalam satu kegiatan bisa terdapat lebih dari satu standar belanja • Contoh • Standarisasi Belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1. Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) = 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan 2. Standar premi asuransi kebakaran gedung = 0, 5 % x harga perolehan gedung • Rekening Belanja Terkait : • merupakan rincian rekening-rekening belanja yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
KORIDOR REKENING BELANJA KEGIATAN Merupakan Panduan yang berisi tentang PENGERTIAN serta REKENING-REKENING BELANJA YANG TERKAIT dari Kegiatan-KEGIATAN yang ada pada setiap SKPD
Contoh : Koridor rekening belanja NO NAMA KEGIATAN PENGERTIAN I RINCIAN OBJEK BELANJA KODE program pelayanan administrasi perkantoran ( x. xx. xx 01 ) 1 URAIAN penyediaan jasa surat Kegiatan yang terkait dengan BELANJA PEGAWAI menyurat ( x. xx. xx pembuatan dan 01. 01 ) pendistribusian/ pengiriman 5. 2. 1. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Ket : digabung ke surat Kegiatan* penyediaan ATK BELANJA BARANG DAN JASA 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5. 2. 2. 03. 07 Belanja paket/pengiriman
NO NAMA KEGIATAN PENGERTIAN I RINCIAN OBJEK BELANJA KODE program pelayanan administrasi perkantoran ( x. xx. xx 01 ) 2 penyediaan jasa Kegiatan yang terkait dengan komunikasi, sumber daya air pemanfaatan jasa komunikasi, dan listrik (x. xx 01. 02 air & listrik ) 5. 2. 1. 01 URAIAN BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan* BELANJA BARANG DAN JASA 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 5. 2. 2. 03 Belanja Listrik 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Faksimili / Internet 5. 2. 2. 03. 18 Belanja Langganan PJU Kabupaten Tangerang Belanja Langganan Satelit 5. 2. 2. 03. 19
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kode Kegiatan : x. xx. 01. 08 Pengertian : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa petugas cleaning service dan penyediaan alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan kantor Pemicu Biaya (Cost Driver ) : Luas areal yang dijaga kebersihannya ( meter 2) Dasar Perhitungan Biaya : Jumlah tenaga kebersihan per gedung SKPD Luas Gedung Standarisasi Belanja : Standar Honorarium untuk tenaga kebersihan x Standard biaya peralatan kebersihan kantor x - Standar jumlah tenaga kebersihan 1 orang tenaga kebersihanper 100 m 2 gedung kantor ( Rata-rata luas gedung per SKPD adalah 200 m 2 sd 300 m 2 Maka Rata-rata tenaga kebersihan adalah 3 orang /SKPD) - Standar Honorarium tenaga kebersihan = Rp. 400. 000 per gedung SKPD / bulan - Standard Belanja peralatan kebersihan kantor : Rp 20. 000 / meter 2 luas gedung kantor/tahun , Rekening Belanja Terkait ( rekening utama ) : Kode Rekening 5. 2. 2. 03. 13 5. 2. 2. 01. 05 Uraian Rekening Belanja jasa cleaning service Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Nama Kegiatan Kode Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah : x. xx. 01. 05 Pengertian : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang terkait pemanfaatan jasa jaminan berupa asuransi atas barang milik daerah. Pemicu Biaya (Cost Driver ) : Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Dasar Perhitungan Biaya : Standarisasi Belanja : Standard Biaya Premi asuransi Jenis barang milik daerah Standard Premi asuransi kendaraan (total lost) 4 % x harga pasaran kendaraan tahun berjalan (Jasindo) - premi asuransi kebakaran gedung 0, 5 % x harga gedung Rekening Belanja Terkait : Jumlah & Jenis barang milik daerah yang diasuransikan Kode Rekening 5. 2. 2. 04. 02 x Standard biaya premi asuransi / th Uraian Rekening Belanja premi asuransi barang milik daerah
Contoh Perhitungan Belanja : Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Keterangan : SKPD memiliki asset berupa kendaraan sejumlah 11 unit dan 1 buah gedung kantor, maka dapat menganggarakan untuk membayarkan premi asuransi dengan perincian sebagai berikut - Kendaraan a. Kijang Innova, dengan harga sebesar Rp. 150. 000, maka akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 6. 000 / unit per tahunnya b. Kijang LGX, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 90. 000 akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 3. 600. 000 / unit per tahunnya c. Suzuki Carry, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 50. 000 akan membayarkan premi 4 % sebesar Rp. 2. 000 / unit per tahunnya - Gedung ( seharga Rp. 2. 000) premi asuransi kebakaran yang dbayarkan adalah sebesar 0. 5% x Rp. 2. 000 = Rp. 10. 000 / gedung per tahun
CONTOH ASB Versi UGM: KEGIATAN WORKSHOP ATAU LOKAKARYA Deskripsi: Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan menginapkan peserta atau tidak. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya, serta Bobot Menginap atau tidak. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 4. 124. 300, 00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 56. 700, 00 per peserta per hari disesuiakan dengan menginap atau tidak. Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 4. 124. 300, 00 + (Rp. 56. 700, 00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot Menginap atau Tidak). Keterangan Bobot menginap: Tidak menginap memiliki bobot 1 sedangkan menginap memiliki bobot 1, 5.
SB STANDAR BIAYA
1. Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 1. Pasal 7 ayat (2) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan 1. Pasal 7 ayat (4) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 4. Pasal 3 PMK no 96/PMK. 02/2006 ttg Standar Biaya Th 2007 Standar Biaya digunakan sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun RKA-KL Tahun anggaran 2007
ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KINERJA indikator kinerja Dalam penganggaran berbais kinerja diperlukan Standar biaya Evaluasi kinerja ditetapkan oleh Menkeu
LANDASAN LEGAL FORMAL SB (Pasal 7 PP No. 21/2004)
1. SANTUAN KERJA ■ SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN ■ SEBAGAI PENANGGUJAWAB PENCAPAIAN KINERJA 2. KEGIATAN ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DIBENTUKNYA SATKER ■ UNSUR DINAMIS YANG MENGARAHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA 3. KELUARAN/OUTPUT ■ SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DITETAPKANNYA KEGAITAN ■ SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN SUATU SATKER 4. STANDAR BIAYA ■ SEBAGAI UPAYA EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUKMEMBIAYAN KEGIATAN DALAM MENCAPAI KELUARAN 5. JENIS BELANJA ■ SEBAGAI BIAYA MASUKAN/INPUT
MAKSUD DAN TUJUAN: Maksud. Tersedianya standar biaya yang akuntabel sebagai dasar penyusunan RKAKL sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan. 1. Sebagai acuan dalam menggunakan satuan biaya 2. Memudahkan kementerian negara / lembaga menggunakan satuan biaya input dan / atau satuan biaya output/kegiatan dalam penyusunan RKAKL
PENGERTIAN STANDAR BIAYA (1): (1) Standar biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja (2) Standar biaya terdiri dari standar biaya input dan standar biaya output/standar biaya kegiatan, keduanya dapat bersifat umum atau khusus (3) Standar biaya input disusun berdasarkan hasil survei, bekerjasama dengan BPS dan kementerian negara / lembaga yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.
Contoh : Standar Biaya INPUT
Pengertian Standar Biaya (2): Depkeu (4) STANDAR BIAYA OUTPUT, atau standar biaya kegiatan disusun berdasarkan usulan kementerian negara / lembaga bekerjasama dengan BPS. Besarannya merupakan penjumlahan biaya dari seluruh input terkait. Kombinasi dan volume input ditetapkan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ini yg disebut ASB (5) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT UMUM disebut Standar Biaya Umum, penggunaannya bersifat lintas kementerian negara / lembaga dan / atau lintas wilayah; (6) STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS disebut Standar Biaya Khusus, penggunaannya untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh kementerian negara / lembaga tertentu dan / atau di wilayah tertentu;
n STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM n UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN n STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU n UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN
KOMPONEN STANDAR BIAYA Pengelola Keu Pengadaan B&J HONORARIUM Tim Teknis Keg. Tim Fungsional S. B. UMUM STANDA R BIAYA UANG LEMBUR PERJALANAN KEGIATAN UMUM BARANG & JASA Dalam Negeri Luar Negeri ATK Bahan M Barang lainnya S. B. KHUSU S BARANG & JASA Perawatan Aset KEG. KHUSUS Sewa Jasa lainnya
Persyaratan SBK (1) Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer); Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; Merupakan penjabaran dari Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga; Kegiatan yang dimaksud dapat berada di tataran kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dalam referensi RKAKL maupun detil kegiatary sepanjang masih berada di bawah program Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian Negara / Lembaga; Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan atau di
Persyaratan SBK (2) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusulkan menjadi SBK adalah: Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Kementerian Negara/Lembaga seperti: pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan kantor ; Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil seperti: pengadaan barang antara lain komputer dan kendaraan, pembangunan gedung kantor.
MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN DENGAN PERMENKEU DEPARTEMEN KEUANGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA MENGUSULK AN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SU B KEGIATAN Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS BADAN PUSAT STATISTIK MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH
Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input) Satu rim kertas ukuran A 4 70 gram Rp. 25. 000, - Satu unit PC Pentium 4 Multimedia Rp. 10. 000, - Honorarium Narasumber Rp. 450. 000, Standar Biaya Keluaran Biaya Perjalanan Dinas Gol IV Rp. Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output) 400. 000, Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp. 250. 000, - Biaya buku panduan Paket A per buku Rp. 100. 000, Penambahan ruang kelas per m 2 Rp. 750. 000, -
UANG HARIAN dan TARIF TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 90. 000 300. 000 NUSA TENGGARA BARAT 30. 000 350. 000 SUMATERA UTARA 65. 000 300. 000 NUSA TENGGARA TIMUR 110. 000 350. 000 RIAU 55. 000 300. 000 KALIMANTAN BARAT 80. 000 300. 000 KEPULAUAN RIAU 65. 000 300. 000 KALIMANTAN TENGAH 65. 000 300. 000 JAMBI 55. 000 300. 000 KALIMANTAN SELATAN 90. 000 300. 000 SUMATERA BARAT 100. 000 300. 000 KALIMANTAN TIMUR 275. 000 350. 000 SUMATERA SELATAN 85. 000 300. 000 SULAWESI UTARA 80. 000 300. 000 LAMPUNG 95. 000 300. 000 GORONTALO 220. 000 300. 000 BENGKULU 65. 000 300. 000 SULAWESI BARAT 65. 000 300. 000 BANGKA BELITUNG 55. 000 300. 000 SULAWESI SELATAN 95. 000 350. 000 SULAWESI TENGAH 35. 000 300. 000 SULAWESI TENGGARA 90. 000 300. 000 MALUKU 165. 000 300. 000 BANTEN 220. 000 300. 000 D. K. I. JAKARTA 140. 000 450. 000 JAWA BARAT 45. 000 350. 000 JAWA TENGAH 40. 000 300. 000 D. I. YOGYAKARTA 50. 000 350. 000 MALUKU UTARA 110. 000 300. 000 JAWA TIMUR 85. 000 350. 000 PAPUA 220. 000 450 000 BALI 85. 000 400. 000 IRIAN JAYA BARAT 110. 000 400. 000
Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs Sub kegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs --------------------------------------------------- Output : Jumlah guru peserta lokakarya Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A, 30 orang, 30 hari Standar Biaya Keluaran / peserta : Rp. 10. 000. --------------------------------------------------- Jumlah output : 30 orang guru Jumlah Anggaran : 30 x Rp. 10. 000, - = Rp. 300. 000, --------------------------------------------------- Outcome : (1) Proses belajar mengajar di MTs lebih lancar dengan sistem dan materi ajar yang
Standar Biaya Umum (SBU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Honor penanggung jawab pengelola keuangan Honor pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa Honor panitia pemeriksa/penerima barang/jasa paket Honor pengelola PNBP Honor pelaksana kegiatan penelitian Honor narasumber dalam rangka seminar/sosialisasi Honor Penyuluh non PNS Honor Pengemudi, pramubakti, dan Satpam Honor Tim Pelaksana Kegiatan 59
31. Diklat pimpinan/struktural 32. Latihan prajabatan 33. Pengadaan bahan makanan 34. Pemeliharaan gedung 35. Pemeliharaan gedung untuk perwakilan RI 36. Pemeliharaan kendaraan 37. Lain-lain pemeliharaan 38. Perjalanan dinas dalam negeri 39. Perjalanan dinas luar negeri 60
Standar Biaya Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Departemen Luar Negeri Kejaksaan Agung Departemen Dalam Negeri Departemen Agama Badan Pusat Statistik Departemen Keuangan Departemen Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan DST 61
- Slides: 61