Konsep dan Implementasinya Dr Suharto SH M Hum

Konsep dan Implementasinya Dr. Suharto, SH. , M. Hum

Tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. oleh karena itu ranahnya tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan. Tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi nonpemerintah dan sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan.

Konsep 1. 2. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Aspek fungsional dari Pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut

Karakteristik Diakuinya semangat Pluralisms, telah menjadi sebuah keniscayaan yanng tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Mengakui eksistensi agama dengan memberinya hak hidup, berdampingan dan saling memghormati. Tegaknya prinsip demokrasi.

Prinsip 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Partisipan Aturan Hukum Transparansi Daya Tanggap Berorientasi Konsensus Berkeadilan Efektif dan Efisien Akuntabilitas Visi Strategis

Impelementasi Sektor Publik Stabilitas Moneter Rekapitalisasi perusahaan kecil dan menengah yang sebenarnya sehat dan produktif Operasional langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter dll, Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi Sektor Swasta Transparansi Kemandirian Akuntabilitas Pertanggungjawaba n Kewajaran

Perubahan Struktur Organisasi Sebelum GG Sesudah GG Struktur bersifat : Birokratik Multilevel Disogranisasi dengan Manajemen Kebijakan, Program, dan Prosedur ruwet Struktur bersifat : Nonbirokratik, sedikit aturan Lebih sedikit level Manajemen berfungsi baik Kebijakan , program dan prosedur sederhana tidak menimbulkan ketergantungan Sistem : Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja Distribusi informasi terbatas pada eksekutif Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior Sistem : Tergantung pada sistem informasi kinerja Distribusi informasi luas Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan Budaya Organisasi : Orientasi ke dalam Tersentralisasi Lambat dalam pengambilan keputusan Realistis idiologi Budaya Organisasi : Orientasi ke luar Memberdayakan sumber daya Pengambilan keputusan cepat Terbuka dann berintegrasi

Organisasi Modern Dapat melakukan : Kesadaran yang tinggi terhadap tingkat urgensi Kerjasama tim yang baik dalam tatanan staf dan manajemen Bisa menciptakan dan mengkomunikasikan visi, misi, dan program dengan baik Pemeberdayaan semua karyawan dengan memperhatikan minat dan bakat Memberikan delegasi wewenang dengan efektif Mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan penggunaan analisis kinerja

GG dalam kerangka OTODA Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi. Disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagai tugas pelayanan pemerintah ke masyaraka. Dalam rangka membangun GG didaerah, prinsip fundamental yang menopang tegaknya GG harus diperhtaikan diwujudkan tanpa terkecuali. Dengan memakai prinsip GG, sebernanya OTODA dengan berbagai seluk beluknya memberikan ruang yang lebih kondusif bagi

TERIMA KASIH