KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANGAN NASIONAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN HANYA

KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANGAN NASIONAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HANYA MERUPAKAN SEBAGIAN DARI HUKUM ADA YANG BERSIFAT TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS HUKUM TIDAK TERTULIS YANG MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA DINAMAKAN CONVENTION

Ciri-ciri peraturan perundang-undangan l l l Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang dan Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, Bersifat abstrak. Keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berisi aturan tingkah laku yang mengikat umum ( makalah legal drafting, hal. 2 tahun 2002).

PENGERTIAN l l Pertama perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan perundang-undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Landasan Filosofis (Berkaitan dengan ideologi negara) l Landasan Sosiologis (peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di masyarakat ) l Landasan Yuridis Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : l Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangan. l Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan l Keharusan mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu. l Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. l

PRINSIP PERATURAN PERUNDANGAN l l l l Asar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN KETETAPAN MPR NO. III/MPR/2000 l UUD 1945 l TAP MPR l UU l PERPU l PERATURAN PEMERINTAH l KEPUTUSAN PRESIDEN l PERATURAN DAERAH

STUFEN THEORY (Bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan a system of norms yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah (norms), dan ti puncak piramid terdapat kaidah yang disebut Kaidah Dasar (Grundnorm). Di bawah Kaidah Dasar ini terdapat kaidah yang disebut Undang Dasar; di bawah Undang-Undang Dasar terdapat kaidah yang disebut Peraturan; di bawah Peraturan terdapat kaidah yang disebut Ketetapan. Maka dasar berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya”. )

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN DASAR : l Keputusan Presiden nomor 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang dan l Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan untuk disyahkan menjadi Undang-Undang (UU) secara garis besar berisi : Panamaan; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan ( bila ada ) dan Lampiran (bila diperlukan ).