KONDISI DAN CAPAIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KONDISI DAN CAPAIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG DI JAWA TENGAH Oleh : PRASETYO BUDIE YUWONO, ME. Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH 2

Ø Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Ø Sasaran : 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya 2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku 3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir 5. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang 3

Ø Strategi : 1. Pendekatan pembangunan prasarana SDA yang berkelanjutan dengan berpedoman pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) berbasis partisipasi masyarakat 2. Pengembangan pola kerjasama operasional SDA, Sistem Informasi SDA dan Penataan Ruang 3. Pembentukan dan optimalisasi fungsi Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Pengelolaan dan pengembangan prasarana air baku berupa embung atau tampungan air 5. Peningkatan pelayanan masyarakat dengan membangun sistem informasi SDA didukung kelembagaan dan sumber daya manusia yang handal 6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA 7. Penanganan dan pengelolaan wilayah sungai berbasis penataan ruang. 8. Peningkatan sosialisasi sistem informasi penataan ruang dan pembinaan penyelenggara penataan ruang. 9. Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang. 4

Ø Kebijakan : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA 2. Peningkatan fungsi sarpras irigasi untuk mendukung ketahanan pangan 3. Peningkatan fungsi sarpras air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan 4. Peningkatan fungsi sarpras konservasi SDA untuk kelestarian air dan sumber air 5. Peningkatan fungsi sarpras pengendali banjir dan pengamanan pantai 6. Peningkatan pemahaman seluruh stakeholders pembangunan terkait penataan ruang. 7. Peningkatan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5

WADUK DI JAWA TENGAH 6 6

PETA AREA IRIGASI KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA 7 7

LUAS AREA IRIGASI KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA LUAS AREAL IRIGASI TEKNIS No Kewenangan Jumlah DI Luas Sawah % 1 Pemerintah 33 347. 674 36, 45 2 Pem. Prov. Jateng 108 86. 865 9, 11 3 Pem. Kab/Kota 11. 401 519. 265 54, 44 953. 804 100 Total 8 8

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG DI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2018 9

10

KONDISI FISIK JARINGAN IRIGASI TAHUN 2017 0% 6% 20% Kondisi Fisik Kew. Kabupaten Baik Rusak Berat 10% Rusak Sedang 49% 74% 16% Rusak Ringan 25% 11

ISU – ISU STRATEGIS DAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SDA DAN TARU DI JAWA TENGAH 12

STATUS SATU PETA SAWAH BERIRIGASI Status Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Kewenangan Provinsi Kewenangan Kab/Kota Total : 33 DI : 108 DI : 12. 174 DI : 12. 315 DI Status Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Kewenangan Provinsi Kewenangan Kab/Kota Total : 347. 674 Ha : 86. 865 Ha : 543. 988 Ha : 978. 527 Ha Status Satu Peta Sawah Beririgasi Kewenangan Pusat : 100, 00 % Kewenangan Provinsi : 100, 00 % Kewenangan Kab/Kota : 53, 90 % 13

STATUS SATU PETA SAWAH BERIRIGASI NO. A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEWENANGAN PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA KAB. BANJARNEGARA KAB. DEMAK KAB. KUDUS KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KAB. GROBOGAN KAB. PURWOREJO KAB. WONOGIRI KAB. PURBALINGGA KAB. BANYUMAS KAB. MAGELANG KAB. SUKOHARJO KAB. KLATEN KAB. TEMANGGUNG KAB. WONOSOBO HASIL DELINIASI DI JUMLAH DI MENURUT REALISASI DATA SESUAI PERMEN No. 14/2015 MASUK (%) 14/2015 33 33 100, 00 108 100, 00 11. 401 6. 141 53, 90 322 100, 00 4 4 100, 00 231 100, 00 19 19 100, 00 39 39 100, 00 182 180 98, 90 250 247 98, 80 403 388 96, 28 255 243 95, 29 573 544 94, 94 993 932 93, 86 70 65 92, 86 478 387 80, 96 577 399 69, 15 705 430 60, 99 14

STATUS SATU PETA SAWAH BERIRIGASI NO. KEWENANGAN HASIL DELINIASI DI JUMLAH DI MENURUT REALISASI DATA SESUAI PERMEN No. 14/2015 MASUK (%) 14/2015 834 492 58, 99 16 KAB. JEPARA 17 KAB. PATI 327 173 52, 91 18 KAB. CILACAP 702 359 51, 14 19 KAB. BLORA 183 87 47, 54 20 KAB. KARANGANYAR 351 164 46, 72 21 KAB. BOYOLALI 260 103 39, 62 22 KAB. SRAGEN 118 42 35, 59 23 KAB. PEMALANG 91 29 31, 87 24 KAB. PEKALONGAN 339 54 15, 93 25 KAB. BATANG 573 78 13, 61 26 KAB. BREBES 449 57 12, 69 27 KAB. KEBUMEN 172 16 9, 30 28 KAB. KENDAL 686 38 5, 54 29 KAB. SEMARANG 666 19 2, 85 30 KAB. REMBANG 318 0 0, 00 31 KAB. TEGAL 229 0 0, 00 15

Kendala dan Permasalahan Ø Kendala umum yang ditemui : • Kurangnya SDM pemetaan untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografis (SIG) • Keterbatasan atau ketiadaan anggaran untuk penyusunan IGT daerah irigasi Ø Permasalahan : • Luas daerah irigasi menurut Permen PUPR No. 14/2015 ada yang berupa luas baku, luas potensial maupun luas fungsional • Tidak semua daerah memiliki data pendukung, berupa peta situasi, as built drawing atau skema jaringan sehingga kesulitan dalam melakukan delineasi DI • Perbedaan pemahaman dalam pengelolaan data dan informasi (mengolah, menyimpan dan mengupdate) 16

Upaya dan Tindak Lanjut Ø • • • Untuk mengatasi keterbatasan tenaga, dapat dilakukan upaya : Pengadaan tenaga pemetaan (outsourcing) Pengadaan jasa konsultansi pemetaan Bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk menjadi Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Ø Tindak lanjut yang perlu dilakukan : • Koordinasi secara periodik untuk keperluan monitoring dan evaluasi maupun verifikasi dan sinkronisasi data • Mendorong OPD terkait untuk memberikan diklat pemetaan dan memfasilitasi keperluan pengolahan data dalam penyusunan IGT daerah irigasi dan tidak memindah tugaskan personil yang telah ditunjuk sebelum ada tenaga pengganti • Melengkapi kekurangan dan melanjutkan proses pemetaan menjadi definitif berdasarkan prosedur yang telah disepakati 17

POTENSI DAN KONDISI EMBUNG DI JAWA TENGAH a. Jumlah Desain Embung PUSDATARU = 183 buah • Pusat (BBWS) = 4 buah • Pemprov Jateng = 134 buah • Kabupaten/Kota = 11 buah • CSR = 34 buah b. Jumlah Embung Yang Sudah dibangun = 100 buah • Pusat (BBWS) = 4 buah • Pemprov Jateng = 84 buah ( 82 buah PUSDATARU, 2 buah BPBD) • 2009 -2012 = 1 buah • 2013 -2017 = 77 buah • 2018 = 6 buah • Kabupaten/Kota = 11 buah • CSR = 1 buah c. Jumlah Desain Embung Yang Belum Dikonstruksi =83 buah 18

PERMASALAHAN DAN UPAYA A. PERMASALAHAN 1. RENCANA EMBUNG CSR YANG BELUM TEREALISASI Kendala Prosedur Internal Dan Ketersediaan Dana CSR a. BANK RAKYAT INDONESIA Revitalisasi Embung Tapak Bima, Kemawi, Kec. Somagede Kab. Banyumas b. BANK JATENG • • • Pembangunan Embung Belik, Kec. Belik Kab. Pemalang. Pembangunan Embung Wonosegoro, Kec. Bandar, Kab. Batang. Pembangunan Embung Gebang, Kec. Gabus, Kab. Pati c. PT SEMEN INDONESIA • • Pembangunan Embung Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang. Pembangunan Embung Bulu, Kec. Bulu, Kab. Rembang. 19

PERMASALAHAN DAN UPAYA 2. KENDALA PENGADAAN TANAH LOKASI EMBUNG a. Tanah Kas Desa karena berlakunya UU no. 6 tahun 2014 tentang desa. b. Tanah milik pemerintah kabupaten/kota c. Tanah milik masyarakat B. UPAYA 1. Pembangunan Embung melalui mekanisme CSR. 2. Pembangunan Embung melalui mekanisme Bantuan Keuangan ke Kab. /Kota. 3. Pembangunan Embung dengan Pembelian Tanah Masyarakat oleh Pemerintah. 20

v BANJIR ROB PROGRESS PENGENDALIAN BANJIR ROB KAB. PEKALONGAN & KOTA PEKALONGAN PER AKHIR JUNI : 1. Paket 1 : 17. 2% (Kab. Pekalongan) 2. Paket 2 : 20. 9% (Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan) 3. Paket 3 : 55. 13% (Kota Pekalongan) KENDALANYA : 1. Warga tidak mengizinkan kerja sebelum dibayar (Kab. Pekalongan) 2. Kita sewa lahan juga warga tidak mau sebelum dibayar lunas (Kab. Pekalongan) 3. dalam badan sungai (Kab. Pekalongan) 4. Kapal-kapal yang ada juga menghambat pekerjaan normalisasi 5. Yang punya tambak minta bayar lunas 6. BPN belum mau ngukur seblum ada surat dari Provinsi dan bayar setoran BNPB 7. Pembebasan lahan oleh kabupaten Pekalongan di bawah 5 Ha belum selesai 21

v BANJIR ROB Penanganan Banjir di Desa Tarisi Kec. Wanareja Kab. Cilacap : • Status progres sudah terkontrak pada SNVT OP BBWS Citanduy • Saat ini masih dalam persiapan lapangan, pembersihan lokasi, pesanan ARMCO masih dalam proses. 22

v BANJIR ROB PENANGGULANGAN YANG PERLU PERCEPATAN : 1. Banjir rob Pantura 2. Akselerasi penyelesaian pengelolaan banjir rob Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan 3. Tol laut integrasi Tanggul laut Semarang-Demak-(Jepara) 4. Pengendalian banjir sistem Serang-Lusi-Juana 5. Pengendalian banjir sistem Bengawan Solo Hulu ((Dengkeng (Klaten)Tiromoyo(Wonogiri)-Mungkung (Sragen)) 6. Pengendalian sistem S. Telomoyo (Purbowangi-Gombong Kebumen) 7. Penanganan banjir sistem S. Citanduy-Segara Anakan (Ds. Tarisi, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap) 23

v BENDUNGAN LOGUNG : • Progres Pertanggal 11 Juli 2018 Fisik : 87, 63 % Keu : 86, 46 % BENDUNGAN GONDANG : • Progres Pertanggal 13 Juli 2018 Fisik : 82, 69 % Keu : 81, 29 % • Permasalahan : Optimalisasi alat berat di lapangan yang masih perlu dipertajam lagi metode kerjanya. Agar dapat mencapai target produksi per harinya, saat kondisi sudah memasuki kemarau seperti saat ini. • Solusi yang diharapkan : Memaksialkan waktu kerja (2 shift). Alat berat sudah bertambah menyesuaikan schedule percepatan. 24 24

v BENDUNGAN PIDEKSO : • Progres Pertanggal 30 Juni 2018 Fisik : 19, 18 % Keu : 18, 46 % • Permasalahan : - Lapisan piroklastik tidak dapat dilakukan grouting sehingga grouting tirai tidak berfungsi. - Ketersediaan material rip rap dan filter di lokasi genangan belum ditemukan - Belum terselesaikannya validasi bidang tanah yang harus dibebaskan - Kebutuhan dana untuk pengadaan tanah belum tersedia seluruhnya • Solusi yang diharapkan : - Review desain dengan penambahan pekerjaan diafragma wall (Finalkan kedalaman diafragma wall berdasarkan trench cut yang sudah dilakukan) - Alternatif pendatangan material dari luar - Percepatan validasi oleh BPN Kab Wonogiri - Penambahan kekurangan dana dari LMAN 25

v BENDUNGAN MATENGGENG : • Rencana Bendungan Matenggeng status terkini 1. Akan dilakukan Review DED nya karena adanya perubahan tinggi tubuh bendungannya. 2. Saat ini sedang dibahas oleh Bappenas dan Kemenkeu peluang pembiayaan Review DED dari LOAN EDCF KOREA. 3. Matenggeng diharapkan bisa kontrak akhir tahun 2018. 26

v BENDUNGAN PENANGANAN YANG PERLU PERCEPATAN : 1. Pembangunan Waduk Pidekso yang terhambat. 2. Percepatan pelaksnaan pembangunan Bendungan Bener (Purworejo), Jragung (Kab. Demarang & Kab. Demak), Dolok (Kab. Semarang & Kab. Demak) & Matenggeng (Kab. Cilacap) 3. Revitalisasi Rawapening (Kab. Semarang) & Rowojombor (Kab. Klaten) 4. Pengamanan aset dan sertifikasi sumber air (Situ, Danau, Embung & Waduk (SDEW)) : Gembong, Rawapening, Gunung Rowo, Sanggeh, Butak, Tempuran, Greneng, Cacaban, Penjalin. 27

PENATAAN RUANG STATUS REVISI RTRW PROVINSI JAWA TENGAH Ø Proses pengajuan Persetujuan substansi ke Kementerian ATR/ BPN; Ø Proses pembahasan dengan pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah; Ø Proses penyepakatan penggunaan garis pantai; dan Ø Proses penyepekatan pemenuhan luasan KP 2 B se Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Pertanian. 28

PENATAAN RUANG STATUS REVISI RTRW KABUPATEN KOTA SE JAWA TENGAH v 8 Kab/ Kota sedang dalam proses pembahasan dengan BKPRD Provinsi yaitu Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Kendal, Kota Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Pekalongan v 3 Kab/ Kota telah selesai dilakukan pembahasan dan sedang proses pengajuan rekom Gub yaitu Kab. Demak, Kota Semarang, dan Kota Magelang. v 6 Kab/ Kota sudah mendapatkan Rekom Gub dan sedang proses utk mendapatkan Persub di Kementerian ATR/ BPN yaitu Kab. Purbalingga, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, dan Kab. Batang. v 2 Kab/ Kota sudah menjadi Perda yaitu Kab. Pemalang dan Kab. Sukoharjo. v 16 Kab/ Kota lainnya belum mengajukan revisi RTRW ke BKPRD Provinsi. 29

PROGRES LEGISLASI RTRW KAB/ KOTA DI JAWA TENGAH (15 Juli 2018) No Kab/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Revisi & PK Pembahasan Proses Rekom Gub Proses Persub ATR Proses Evaluasi Gub Perda Baru 30

PERMASALAHAN DALAM PENATAAN RUANG DI PROVINSI JAWA TENGAH • • • Adanya informasi dari BIG tentang perubahan Garis Pantai tahun 2017 yang berdampak signifikan terhadap proses penetapan Revisi RTRW Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang memiliki wilayah pesisir. Sampai saat ini belum ada arahan dari pusat untuk dijadikan sebagai acuan, disisi lain kondisi garis pantai bersifat berubah-ubah sedangkan RTRW merupakan rencana jangka panjang (20 th) Luasan KP 2 B di Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena perhitungan dilakukan pada tahun 2012. Sedangkan dengan adanya Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Tengah berpotensi banyak menghilangkan lahan sawah. Belum adanya persamaan persepsi antar sektor tentang pemanfaatan kawasan dengan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya, masih diperlukan studi yang lebih lanjut. Kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya personil PPNS yang masih kurang dan banyak yang sudah tidak sesuai tupoksinya. Belum adanya petunjuk teknis dari pusat terkait pelaksanaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 31

USULAN PENANGANAN SUNGAI ORDO 2 - 4 PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS KEWENANGAN 1. Mengusulkan payung hukum tentang penanganan sungai ordo 2 -4 melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota pada pembahasan RUU SDA. 2. Percepatan Pembahasan RUU Sumber Daya Air. 32 32

TERIMA KASIH 33 33