KOMPONEN BIAYA KEGIATAN PKM HIBAH DIKTI Pusat Pengabdian

KOMPONEN BIAYA KEGIATAN PKM HIBAH DIKTI Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Komponen Biaya Kegiatan PKM 01 Honor Output Kegiatan 02 Belanja Bahan 03 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 04 Belanja Perjalanan Lainnya

1. Honor Output Kegiatan • Ketua dan Anggota Pelaksana tidak boleh menerima honor • Honor yang diperbolehkan (PMK no. 37/PMK. 02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan) : - Honor Pembantu Pelaksana, Pembantu Lapangan - Honor Narasumber, Moderator, Pembawa Acara - Honor Panitia (Penanggung jawab, Ketua/wakil ketua, Sekretaris, Anggota) • Pajak terkait adalah PPh 21 • Maksimal 30% dari total biaya kegiatan

Batas Maksimal Honor Output Kegiatan (Lampiran I PMK No. 37/PMK. 02/2018, Hal. 9) • • • Pembantu pelaksana Pembantu lapangan Narasumber Moderator Pembawa acara Panitia : • Penanggung Jawab • Ketua/Wakil Ketua • Sekretaris • Anggota = Rp 25. 000/Orang/Jam = Rp 80. 000/Orang/Hari = Rp 900. 000/Orang/kegiatan = Rp 700. 000/Orang/kegiatan = Rp 400. 000/Orang/kegiatan = Rp 450. 000/Orang/kegiatan 400. 000/Orang/kegiatan 300. 000/Orang/kegiatan

2. Belanja Bahan • Tidak diperuntukkan untuk belanja modal (Laptop, kamera, Projector, Meja, Kursi dan inventaris lainnya) • Untuk pembelian bahan habis pakai, tidak habis pakai dan Photocopy • Bahan habis pakai (bahan yang tidak bertahan lama) : Bahan baku/penunjang kegiatan, Materai, Kertas, Isi Printer, Pensil, Pulpen, Pulsa, spidol dll • Bahan tidak habis pakai (bahan yang dapat bertahan lama) : Staples, penjepit kertas, pelubang kertas, map plastik dll • Photocopy (di atas Rp 1 juta harus menggunakan jasa yang PKP) • Pembelanjaan untuk gas, BBM, Benda Pos, Listrik, Air PDAM dan minyak tanah tidak dikenakan pajak • Pajak terkait adalah PPn (di atas Rp 1 Juta) dan PPn + PPh 22 (di atas Rp 2 Juta) • Maksimal 60% dari total biaya kegiatan

3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya • Untuk konsumsi kegiatan/rapat, penggandaan, biaya publikasi, biaya seminar, sewa gedung • Pajak terkait adalah PPn dan PPh 22 (non sewa) dan PPh 23 (biaya sewa) • Maksimal 40% dari total biaya kegiatan Batas Maksimal Biaya Konsumsi, Snack dan sewa gedung wil. Kalsel (Lampiran I PMK No. 37/PMK. 02/2018, Hal. 90 & 97) • Konsumsi Rapat /Kegiatan = Rp 45. 000 Orang/Kegiatan • Snack = Rp 16. 000 Orang/Kegiatan • Sewa gedung = Rp 10. 710. 000/hari

4. Belanja Perjalanan Lainnya • Untuk perjalanan menuju ke lokasi kegiatan, perjalanan dalam / luar kota, uang harian, sewa kendaraan, akomodasi • Tarif sewa kendaraan harus sudah termasuk sopir dan BBM • Sepanjang dibebankan secara real cost dan disertai bukti pengeluaran yang sah, bukan merupakan objek pajak • Pajak terkait adalah PPh 21 (perjalanan dan uang harian), PPn (akomodasi) dan PPh 23 (sewa) • Maksimal 40% dari total biaya kegiatan

Batas Maksimal Biaya Perjalanan Dalam dan Luar Kota (Lampiran II PMK No. 37/PMK. 02/2018, Hal. 79 & 81 ) • Perjalanan dalam kota (pp) • Perjalanan luar kota (one Way) = = 150. 000/Orang/perjalanan

Batas Maksimal Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri (Lampiran I PMK No. 37/PMK. 02/2018, Hal. 20) • Uang harian Perjalanan Luar Kota • Uang harian Perjalanan Dalam Kota (> 8 Jam) = Rp 380. 000/Orang/Hari = Rp 150. 000/Orang/Hari

Perpajakan

Objek Dan Tarif Jenis Pajak PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN Bea Materai Objek Pajak Tarif - (Non PNS-Tdk Berkesinambungan)= 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 - (Non PNS-Berkesinambungan)= Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 - (PNS) = Penghasilan Bruto x Tarif PMK 262 Tahun 2010 Pembelian Barang yang nilainya > Rp. - (NPWP) 1. 5% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN) 2. 000 dan bukan merupakan - (Non NPWP ) 3% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN) Jumlah Yang Dipecah-pecah) Penghasilan atas modal, penyera- (NPWP) 2% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN) han jasa, hadiah dan penghargaan - (Non NPWP ) 4% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN) Pembelian barang atau jasa yang - Dasar Pengenaan Pajak x 10 % nilainya > Rp. 1. 000 Dokumen yang menyatakan nilai - < Rp. 250. 000 tidak dikenakan bea materai nominal sampai jumlah tertentu, - Rp. 250. 000 s. d Rp. 1. 000, bea materai Rp. 3. 000 dokumen yang bersifat perdata - Diatas Rp 1. 000, bea materai Rp. 6. 000 Pembayaran atas honorarium, upah atau imbalan lain yang sejenis.

WAKTU PENYETORAN DAN PELAPORAN Jenis Pajak Batas Waktu Penyetoran Batas Waktu Pelaporan PPh 21 Tanggal 10 Bulan Berikutnya Tanggal 20 Bulan Berikutnya PPh 22 Tanggal 14 Bulan Berikutnya PPh 23 Pada Hari Terjadinya Penyerahan Barang Tanggal 10 Bulan Berikutnya PPN Tanggal 7 Bulan Berikutnya Tanggal 14 Bulan Berikutnya • • Tanggal 20 Bulan Berikutnya Catatan: Bulan dimaksud adalah saat terjadinya transaksi Penyetoran dapat menggunakan e. Billing atau SSP manual ke bank; Pelaporan dapat menggunakan aplikasi e. SPT.

Perhitungan Pajak dengan Gross Up • Digunakan untuk menghitung nominal pengeluaran sebelum pajak • Diaplikasikan untuk penyusunan RAB atau jika objek pajak tidak mau ada pemotongan pajak • Konsekuensi : nilai pajak yang dibayarkan lebih besar • Pengeluaran sebelum pajak = Nominal Pengeluaran. . . . (1) (1 - % pajak) Atau : • Pengeluaran sebelum pajak = Nominal Pengeluaran x (1 + % Pajak). . (2)

PPH 21 • UU No. 7 Tahun 1983 stdtd UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21; • PP No. 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD; • PMK No. 262/PMK 03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Ketentuan Umum PPH 21 • Tim PKM dengan Status PNS menggunakan tarif dan ketentuan sebagai berikut: = Penghasilan Bruto x Tarif* Golongan PNS Golongan III Golongan IV Tarif (NPWP) 0% 5% 15% Tarif (Non NPWP) 0% 6% 18% • Tim PKM dengan Status Non PNS menggunakan perhitungan sebagai berikut: - Tidak Berkesinambungan = 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17; - Berkesinambungan = Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 Lapisan Penghasilan s. d Rp. 50. 000, Diatas Rp. 50. 000 – Rp. 250. 000 Diatas Rp. 250. 000 – Rp. 500. 000 Diatas Rp. 500. 000 Tarif Pasal 17 (Non NPWP (NPWP) 5% 6% 15% 18% 25% 30% 36%

Contoh 1. Kasus PPH 21 Tim PKM Uniska terdiri 1 orang dosen PNS Gol IV/b, 1 orang dosen non PNS dan 1 orang mahasiswa, akan menerima honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara masing-masing sebesar Rp. 250. 000 pada tanggal 19 Maret 2018, hanya mahasiswa yang belum ber-NPWP, Berapa PPh 21 yang harus dipungut dan kapan tanggal jatuh tempo kewajiban pajaknya? 1 orang dosen PNS (Gol IV): Rp. 250. 000 x 15% = Rp. 37. 500 1 orang dosen Non PNS: 50% x Rp. 250. 000 x 5 % = Rp. 6. 250 1 orang mahasiswa 50% x Rp. 250. 000 x 6% x = Rp. 7. 500 Maka, total pajak yang harus dipungut adalah Rp. 51. 250, dan jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 10 April 2018 dan pelaporan adalah 20 April 2018

Contoh 2. Kasus PPH 21 Tim PKM Uniska terdiri 1 orang dosen PNS Gol IV/b, 1 orang dosen non PNS dan 1 orang mahasiswa, mengadakan rapat koordinasi dan memberikan biaya transport masing-masing sebesar Rp. 100. 000 pada tanggal 19 Maret 2018, hanya mahasiswa yang belum ber. NPWP, Berapa PPh 21 yang harus dipungut dan kapan tanggal jatuh tempo kewajiban pajaknya? 1 orang dosen PNS (Gol IV): Rp. 100. 000 x 15% = Rp. 15. 000 1 orang dosen Non PNS: 50% x Rp. 100. 000 x 5 % = Rp. 2. 500 1 orang mahasiswa 50% x Rp. 100. 000 x 6% x = Rp. 3. 000 Maka, total pajak yang harus dipungut adalah Rp. 20. 500, dan jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 10 April 2018 dan pelaporan adalah 20 April 2018

Contoh Gross Up PPh 21 Tim pelaksana menggunakan narasumber Non PNS dengan biaya Rp 1. 5 juta, namun narasumber tidak memiliki NPWP dan tidak ingin honornya dipotong, maka besar pajak dan pengeluaran yang akan diakui adalah sebagai berikut : Rp 1. 500. 000 6% 50% x 6 % = 3 % Nominal Pengeluaran (1 -% pajak) = Rp 1. 500. 000 = Rp 1. 546. 932 = Rp 1. 547. 000 (1 - 3%) (pembulatan) • Besar PPh 21 yang dibayarkan = Rp 1. 547. 000 - Rp 1. 500. 000 = Rp 47. 000 • • Honor narasumber Tarif PPh 21 (non NPWP) % PPh 21 (Non PNS) Pengeluaran di kuitansi = =

PPH 22 • UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22; • PMK No: 154/PMK. 03/2010 tentang Pemungutan PPh 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Ketentuan Umum PPH 22 • Dikenakan atas pembelian barang dengan nilai transaksi diatas Rp. 2. 000, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; • Transaksi yang telah menjadi objek pajak daerah seperti pembelian makan dan minum dirumah makan, dan hotel Tidak Dipungut Pph 22; • Pembelian BBM, Listrik, Gas, Pelumas, Air PAM dan Benda Pos Tidak Dipungut PPh 22; • Perhitungan PPh 22 adalah sebagai berikut: Rekanan Ber NPWP = 1. 5 % x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN) Rekanan Non-NPWP = 3 % x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN)

Contoh Kasus PPh 22 • Tim pelaksana PKM Uniska membeli ATK sebagai bahan habis pakai kegiatan seharga Rp. 2. 310. 000 di Toko ber NPWP, pada tanggal 12 April 2018. Berapa PPh 22 yang harus dipungut dan kapan jatuh tempo kewajiban pajaknya? • Cari dasar pengenaan pajaknya (DPP) dengan mengeluarkan unsur PPN, sebagai berikut: • DPP : 100/110 x Rp. 2. 310. 000 = Rp. 2. 100. 000 • Maka PPN-nya adalah Rp. 2. 310. 000 – Rp. 2. 100. 000 = Rp. 210. 000 • PPh 22 nya adalah 1. 5% x Rp. 2. 100. 000 = Rp. 31. 500 • Uang yang diterima toko adalah sebesar Rp. 2. 310. 000 – Rp. 210. 000 – Rp. 31. 500 = Rp 2. 068. 500 • Pengeluaran yang ditulis dikuitansi = Rp 2. 310. 000 • Disetorkan paling lambat tanggal 12 April 2018, dan dilaporkan paling lambat tanggal 14 Mei 2018. Bagaimana jika toko tidak mau dipotong pajaknya? Gunakan mekanisme Gross Up

Gross Up PPh 22 • • Total Pengeluaran Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh 22 (ber-NPWP) Pengeluaran Yang Diakui (pembulatan) • Besar PPh 22 • Pengeluaran di kuitansi = Rp. 2. 310. 000 = Rp. 2. 100. 000 = 1. 5 % = Nominal Pengeluaran (1 -% pajak) = Rp 2. 100. 000 = Rp 2. 131. 980= Rp 2. 132. 000 (1 - 1. 5%) = Rp 2. 132. 000 - Rp 2. 100. 000 = Total pengeluaran + PPh 22 = Rp 2. 310. 000 + Rp 32. 000 = Rp 2. 342. 000 = Rp 32. 000

PPh 23 • UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 23; • PMK No: 244/PJ. 03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Ketentuan Umum PPH 23 • Dikenakan sehubungan adanya penyerahan jasa kena pajak, seperti: sewa kendaraan, sewa peralatan, service, jasa catering, dll; • Dikecualikan bagi yang memiliki Surat Keterangan Bebas (untuk omzet kurang dari 4, 8 M / tahun); • Tarif umum adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum PPN), dan 4% Jika tidak Ber NPWP; • Jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.

Jenis Jasa Yang Dikenakan PPh 23 • Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunan harta; • Jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan; • Jasa lain, antara lain: jasa apraisal, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengisian suara, jasa mixing film, jasa software computer (perawatan, pemeliharaan), jasa instalasi mesin, peralatan, listrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa event organizer, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat, jasa catering atau jasa boga

Contoh Kasus • Tim pelaksana PKM Uniska menyewa mobil untuk menuju lokasi kegiatan seharga Rp. 550. 000 penyedia kendaraan ber-NPWP, pada tanggal 23 Januari 2018. Berapa PPh 23 yang harus dipungut dan kapan jatuh tempo kewajiban pajaknya? • Karena biaya sewa di bawah Rp 1 Juta (syarat Pengenaan PPn), maka DPP = Rp 550. 000 • PPh 23 nya adalah 2 % x Rp. 550. 000 = Rp. 11. 000 • Uang yang diterima penyewa adalah sebesar Rp. 550. 000 – Rp. 11. 000 = Rp 539. 000 • Jumlah kuitansi dan dimasukkan sebagai pengeluaran adalah sebesar = Rp 550. 000 • Disetorkan paling lambat tanggal 10 Februari 2018, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Feb- ruari 2018. • Jika penyewa tidak ingin dipotong, maka gunakan mekanisme gross up.

Gross Up PPh 23 • Tarif sewa/DPP = Rp. 550. 000 • Tarif PPh 23 (ber-NPWP) = 2 % • Pengeluaran Yang Diakui = Nominal Pengeluaran (1 -% pajak) = Rp 550. 000 = Rp 561. 225 = Rp 561. 500 (pembulatan) (1 - 2%) • Besar PPh 21 = Rp 561. 500 - Rp 550. 000 = Rp 11. 500 • Pengeluaran di kuitansi = DPP + PPh 23 = Rp 550. 000 + Rp 11. 500 = Rp 561. 500

PPn • UU Nomor 42 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai; • PP 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yg tidak kena PPN; • Kepmenkeu 563/KMK. 03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPPN untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPn. BM.

Ketentuan Umum PPN • PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang nilainya lebih dari Rp 1. 000; • Tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak • Yang tidak dipungut PPN, adalah transaksi yang tidak melebihi Rp. 1. 000 termasuk PPN, dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah, BBM dan NON-BBM yang penyerahannya dilakukan oleh Pertamina, atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, atas penyerahan BKP/JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN dan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering (karena merupakan objek pajak daerah, pajak restoran)

Contoh Kasus PPN Dan PPh 22 • PTS AB melakukan pembelian material di Toko yang memiliki NPWP, dengan nilai transaksi Rp 5 juta (sebelum pajak), pada tanggal 20 Maret 2018. Berapa PPN yang harus dipungut dan kapan tanggal jatuh tempo kewajiban pajaknya? • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% x Rp 5. 000 = Rp 500. 000 • PPh Pasal 22 = 1, 5% x Rp 5. 000 =Rp 75. 000 • Maka, jumlah uang yang diserahkan ke Toko tersebut adalah sebesar Rp. 5. 000 – Rp. 75. 000 = Rp. 4. 925. 000; • Jumlah kuitansi dan dimasukkan sebagai pengeluaran adalah sebesar = Rp 5. 500. 000 • Tanggal jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 07 April 2018 dan jatuh tempo pelaporan adalah 14 April 2018

Gross Up PPN dan PPh 22 Kondisi : Apabila toko tidak mau dipotong pajaknya • PPn = Rp. 500. 000 • Tarif PPh 22 (NPWP) = 1. 5 % • Pengeluaran Yang Diakui = Nominal Pengeluaran (1 -% pajak) = Rp 5. 000 = Rp 5. 076. 142 = Rp 5. 076. 200 (1 - 2%) (pembulatan) • Besar PPh 22 = Rp 5. 076. 200 - Rp 5. 000 = Rp 76. 200 • Pengeluaran di kuitansi = DPP + PPN + PPh 22 = Rp 5. 000 + Rp 500. 000 + Rp 76. 200 = Rp 5. 576. 200

Bea Materai • Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai; • Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Materai

Ketentuan Umum Bea Materai Rp. 6. 000 - Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (a. l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata; - Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya; - Akta notaris termasuk salinannya; - Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1. 000 (satu juta rupiah) atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing. - Materai Rp. 3. 000 untuk Surat yang memuat jumlah uang dengan Harga Nominal lebih dari Rp. 250. 000, - tetapi tidak lebih dari Rp. 1. 000 - Sampai dengan Rp. 250. 000 tidak dikenakan Bea Materai