KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM RESPONS COVID19 Laporan untuk minggu

KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM RESPONS COVID-19 Laporan untuk minggu 22 -26 Juni 2020

DAFTAR ISI: • Update rencana respons kolaborasi multipihak (non-pemerintah) [hal. 5 - 9] • Rencana respons multi-sektor Tim Mitra Kemanusiaan (HCT) dan Tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCT) [55 organisasi terdiri dari badan PBB, LSM nasional dan internasional, termasuk anggota HFI] selama 6 bulan (Mei – Oktober 2020). Update komitmen dana tersedia. • Rencana respons Humanitarian Forum Indonesia (HFI – 15 dari 17 anggota) selama 6 bulan (mulai 1 April 2020). Update komitmen dana tersedia. • Update PMI (hal. 10). Update kegiatan donasi yang terkumpul. • Pemetaan siapa-melakukan-apa-di mana (hal. 11 - 14) • Update progress, permasalahan dan usulan solusi dari Klaster Nasional Penanggulangan Bencana

6 (enam) Klaster Nasional yang aktif: update untuk tgl. 22 -26 Juni 2020 No. Klaster – Sub Klaster Update pada hal. 1 2 3 4 Logistik Pengungsian dan Perlindungan, sub klaster: Shelter Pengungsian dan Perlindungan, sub klaster: Air, Sanitasi dan Hygiene Pengungsian dan Perlindungan, sub klaster: Koordinasi dan Manajemen Tempat Penampungan (KMTP) 15 20 Belum ada update 5 6 Pengungsian dan Perlindungan, sub klaster: Perlindungan Anak Pengungsian dan Perlindungan, sub klaster: Perlindungan Lansia, Orang dengan Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya Pengungsian dan Perlindungan, sub klaster: Perlindungan dan Penanganan terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pengungsian dan Perlindungan, sub klaster: Dukungan Psikososial Pengungsian dan Perlindungan, kelompok kerja: Bantuan Non Tunai Pengungsian dan Perlindungan, kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat Pendidikan Ekonomi – sub klaster Ketahanan Pangan Kesehatan, sub klaster: Kesehatan Reproduksi Kesehatan, sub klaster: Gizi Kesehatan, sub klaster: Kesehatan Jiwa Pemulihan Dini Belum ada update 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 Belum ada update 26 28 30 35 Belum ada update 37

Update per 26 Juni 2020 • 6 Klaster Nasional Penanggulangan Bencana: 15 sektor/sub-klaster dan 2 kelompok kerja: update dari 8 sub-klaster • Humanitarian Forum Indonesia (HFI) • Palang Merah Indonesia (PMI) Jejaring lainnya: (belum ada update yang diterima oleh OCHA) • Forum Pengurangan Risiko Bencana Yogyakarta • Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT • SEJAJAR

Rencana Respons Multisektor Penanganan Covid-19 Tim Mitra Kemanusiaan (HCT) dan Tim Negara Perserikatan Bangsa -Bangsa (UNCT) • Rencana respons multi-sektor [54 organisasi terdiri dari badan PBB, LSM nasional dan internasional, termasuk anggota HFI] selama 6 bulan (Mei – Oktober 2020) : • Wilayah kerja: semua provinsi (34) di Indonesia (sesuai kegiatan organisasi) • Durasi: mulai dari 1 Mei hingga 6 (enam bulan) sampai Oktober 2020 • Rencana komitmen pendanaan: USD 114, 113, 977 • Dana yang telah tersedia per 15 Juni 2020: USD 36, 042, 086 atau 31. 58% dari total kebutuhan pendanaan) • Tujuh area prioritas adalah: • Kesehatan • Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE) • Logistik • Ketahanan Pangan 114, 113, 977 • Mitigasi dampak 120, 000 sosial ekonomi dari krisis 100, 000 • Layanan multi-sektor yang penting 80, 000 • Perlindungan kelompok 60, 000 kelompok rentan 36, 042, 086 40, 000 20, 000 Rencana respons Dana yang telah tersedia

• 15 dari 17 anggota HFI melakukan respon COVID-19: • Area kerja : Seluruh Provinsi di Indonesia (34) • SDM yang di kerahkan: 112. 064 orang (31. 767 staff dan 80. 297 relawan) Rencana Respons Humanitarian Forum Indonesia (HFI) • Durasi Respon : mencakup 6 bulan fase respon dan 6 bulan fase pemulihan (sejak 1 April 2020) • Estimasi Penerima Manfaat : 162 juta jiwa • Rencana Komitmen Pembiayaan : USD 1. 058 Millyar (59, 7 % tersedia) • Sektor Operasi : • Kesehatan • Air Bersih, Sanitasi dan Kebersihan • Logistik (medis dan non medis) • Pendidikan • Dukungan Psikososial, Spiritual & Perlindungan Kelompok Rentan • Ekonomi • Koordinasi

atau setara dengan 4, 339, 543 USD

Total: 2. 760 kegiatan di 34 provinsi

Progress, permasalahan dan usulan solusi* *Catatan – warna: Coklat: permasalahan, usulan solusi dan target baru. Hijau: permasalahan dan solusi yang disampaikan dalam laporan sebelumnya dengan progress berwarna kuning.

1 Progres Klaster Logistik terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Logistik Progress: 1. Koordinasi Logistik: • Koordinasi Umum dilakukan secara berkala setiap bulan (sebelumnya setiap 2 mingguan). • Koordinasi Umum dengan Provinsi dilakukan secara ad-hoc, termasuk pemetaan Kapasitas logistik. Aktivasi Klaster Logistik ditingkat Provinsi sedang diinisiasi. • Koordinasi Khusus yang difasilitasi: (i) Logistik medis terkait APD dan Alkes (Kemenkes, Kemenperin, BNPB) (ii) Mekanisme penerimaan bantuan Luar Negeri (BNPB, ALFI, Bea Cukai) (iii) Advokasi penambahan titik masuk bantuan Internasional (BNPB, ALFI) (iv) Kendala rantai pasok komoditas pangan (Kemenko Kesra, ALI, ALFI, Kemenko Ekonomi) 2. Managemen Informasi : • Portal IM khusus Indonesia telah diluncurkan oleh Klaster Logistik Global, memuat berbagai dokumen (dalam proses): Konsep Operasi, SOP, Notulen Rapat, Aturan terkait, dll. (https: //logcluster. org/countries/IDN); • Share point yang menyimpan berbagai dokumen, daftar penyedia layanan logistik, daftar kontak, dll. (https: //wfp. sharepoint. com/sites/Klaster. Nasional. Logistik); • Pemetaan kapasitas produsen lokal terkait APD dan Alkes, dan sharing informasi kepada yang membutuhkan. • Memperbaharui Peta Konsep Operasi sesuai dengan penambahan layanan kepabeanan didaerah (titik masuk).

Progres Klaster Logistik terkait Penanganan Covid-19 1 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Logistik Progress: 3. Layanan Logistik (disediakan oleh Dunia Usaha): • ALFI: 1. Layanan kepabeanan di entry points untuk semua pihak (a) Bandara Soekarno-Hatta, (b) Bandara Halim Perdana Kusuma, (c) Pelabuhan Tanjung Priok; (d) Surabaya; (e) Semarang; (f) Medan; (g) Makassar; (h) Denpasar 2. Penyediaan layanan transportasi darat untuk logistik medis dari titik masuk ke berbagai Provinsi (user: BNPB) • PT. Pos Indonesia: 1. Penyediaan ruangan penyimpanan dikantor-kantor Pos seluruh Indonesia; 2. Penyediaan layanan transportasi darat untuk logistik medis dan bansos ke berbagai Provinsi (user: Kemenkes, Kemensos, BNPB); • ASPERINDO 1. Fokus pada pengiriman logistik medis via udara ke berbagai Provinsi. 2. Penyediaan layanan transportasi darat untuk logistik medis dan non medis; • Kapasitas Tambahan dari Dunia Usaha: Pemetaan Kapasitas Logistik sedang berlangsung di beberapa Provinsi: o Layanan: Storage, Cold Storage, Handling, and Transport o Menyusun dan menyepakati mekanisme aktivasi dukungan dunia usaha

1 Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Logistik terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No Permasalahan 1 Menyusul berakhirnya status masa tanggap darurat Covid-19 pada tanggal 29 Mei, maka saat ini status keadaan darurat pandemi nasional berada dibawah Keputusan Presiden. Fasilitas Rush Handling masih sangat dibutuhkan di Bandara Soekarno Hatta untuk memfasilitasi proses kepabeanan secara cepat (dalam 1 hari). Pengaktifan titik masuk di Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, dan Denpasar. 2 Pemanfaatan data dan informasi produsen lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Solusi Target Sudah dipastikan bahwa akses ke Sudah berjalan fasilitas rush handling tetap tersedia setelah 29 Mei dan dapat diakses oleh komunitas kemanusiaan seperti biasa tanpa adanya hambatan yang dilaporkan. Organisasi/instansi pengimpor barang diharapkan melakukan koordinasi dengan BNPB lebih awal sebelum kedatangan barang di Indonesia. ALFI adalah clearing agent resmi ditunjuk BNPB untuk menangani proses kepabeanan di berbagai entry points. Perlu diinformasikan kepada Otoritas BNPB masyarakat kemanusiaan terkait pengaktifan titik-titik masuk ini dan Mekanisme Penerimaan. Memetakan produsen lokal Dalam pembahasan berdasarkan wilayah dan kapasitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

1 Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Logistik terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No Permasalahan Solusi Target 1 Meningkatnya kasus Covid 19 di beberapa Provinsi membuat Kebutuhan akan sumber daya dan kapasitas logistik semakin meningkat. Sesuai permintaan BNPB, PMI saat ini telah mengerahkan dukungan logistik tambahan kepada Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan sumber daya maupun kapasitas logistik, Klaster Logistik akan melakukan pemetaan kapasitas logistik di beberapa Provinsi yang memiliki kasus Covid 19 yang relatif tinggi dan meningkat, hal ini dilakukan melalui dukungan Klaster Logistik tingkat Provinsi dan Dunia Usaha. Akan dilakukan pemetaan kapasitas logistik untuk Provinsi yang memiliki kasus Covid-19 relatif tinggi dan/atau Provinsi yang sudah memiliki Klaster Logistik. Klaster Nasional Logistik juga akan memfasilitasi mekanisme aktivasi dari sumber daya logistik tersebut. Sedang berlangsung. Target dalam 2 -3 minggu kedepan dilakukan pemetaan kapasitas logistik di provinsi berikut: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Papua, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Bali 2 Barang bantuan medis (baik import Pemerintah maupun bantuan) sebagian besar masih masuk melalui Jakarta. Hal ini membuat pendistribusian bantuan Kemanusiaan menjadi lebih lama prosesnya dikarenakan adanya proses transit yang lebih lama. Advokasi lebih intensif tentang pemanfaatan titik masuk alternatif yang telah disiapkan ALFI untuk bantuan internasional maupun barang import Pemerintah, meliputi: Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, dan Denpasar. Dalam pembahasan

1 Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Logistik terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No Permasalahan 3 Pengelolaan bantuan logistik di tingkat hilir (di level Kelurahan/RW/RT) mendapatkan perhatian serius terkait protokol kesehatan, penanganan barang, penyimpanan, pendistribusian dan pencatatan. Hal tersebut sering sekali luput dari aspek pemantauan dan evaluasi, sehingga aturan dan standar yang ditetapkan kurang efektif pelaksanaannya di level tersebut. Solusi Target Beberapa anggota Klaster Logistik Direncanakan dalam beberapa tahap: bersama Pujiono Centre & Sejajar 1. Diskusi peningkatan kesadaran melihat ada peluang intervensi untuk bersama ditingkat LSM/masyarakat peningkatan kesadaran dasar bidang tentang pentingnya manajemen logistik di level masyarakat, melalui logistik yang baik, tanggal 16 -18 Juni. kegiatan sosialisasi menggunakan 2. Dialog Rantai Pasok strategis terkait forum-forum yang ada di daerah, aturan/regulasi yang menghambat pelatihan dasar logistik kepada petugas operasi logistik (Agustus) bidang logistik, hingga mengadakan dialog strategis logistik terkait implementasi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

2 Progres Sub-Klaster Shelter terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Sub-klaster Shelter Progress: • Manajemen Informasi pada pandemi COVID 19 • Dashboard pengumpulan informasi 3 W telah tersedia. Update pemetaan sumber daya ini disampaikan dalam setiap pertemuan. • Chatbot - SHIRIN (layanan percakapan melalui aplikasi Whats. App secara otomatis) untuk memudahkan akses informasi terkait COVID 19 telah tersedia. • Panduan penyediaan Shelter Berbasis Masyarakat untuk sarana Karantina dan Isolasi terkait COVID-19. • Panduan untuk Pekerja dan Relawan Kemanusiaan untuk Penyelenggaraan Bantuan terkait Shelter pada Masa Pandemik COVID-19 Sesuai dengan Tata Laksana Kesehatan

2 Permasalahan dan Usulan Solusi Sub-Klaster Shelter terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No Permasalahan 1 Penyusunan dokumen bersama dengan anggota Klaster Shelter terkait panduan penyelenggaraan bantuan (konstruksi dan distribusi) di Sulawesi Tengah Solusi Target Masih berlanjut. Pengembangan panduan intervensi shelter lainnya: 1. Panduan untuk memberikan bantuan bencana alam (banjir, gempa/tsunami/ tanah longsor) pada situasi COVID 19 2. Panduan pencegahan COVID 19 di proyek pembangunan di Sulawesi Tengah 2 3. Panduan distribusi bantuan pangan dan non pangan pada masa COVID 19 – Sulawesi Tengah Minggu ke 4 bulan Juni 2020 Peningkatan pengetahuan dan Penyusunan modul untuk pelatihan singkat ketrampilan dalam mekanisme koordinasi Tagana dan Dinas Sosial sedang dalam proses dan pengetahuan tentang Shelter untuk Tagana dan Dinas Sosial terkait materi Shelter

7 Progres Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Pengungsian dan Perlindungan. Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan terhadap KBG dan Pemberdayaan Perempuan Progress: • Keberlanjutan layanan pendampingan korban kekerasan berbasis gender (Kekerasan Terhadap Perempuan) menggunakan protokol layanan KBG pada masa pandemic COVID 19 di DKI Jakarta • Protokol: 1. Penerimaan pengaduan layanan hotline 2. Penerimaan pengaduan melalui email 3. Layanan pertemuan tatap muka 4. Layanan penjangkauan 5. Layanan antar jemput klien 6. Pendampingan dalam proses hukum (kepolisian, kejaksaan, maupun persidangan) 7. Layanan pendampingan korban 8. Rujukan rumah aman dan layanan kesehatan

7 Progres Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan terhadap KBG dan Pemberdayaan Perempuan Progress: • • • Fasilitasi Rapid Assessment dan pengembangan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan KBG (Bappenas-KPPPAUNFPA) Implementasi protokol pencegahan dan penanganan KBG dalam masa COVID 19 oleh UPT P 2 TP 2 A di DKI Jakarta, NTT, Kalimantan Barat dan persiapan implementasi di Depok, Bekasi, Lombok Utara dan Sulawesi Tengah – dibawah koordinasi KPPPA (Wahana Visi Indonesia, LPSDM, UNFPA) Distribusi kit individu untuk penyintas korban kekerasan terhadap perempuan (UNFPA) Dukungan APD untuk pekerja sosial pencegahan dan penaganan KBG (KPPPA, EMPU dan Forum Pengada Layanan) Penguatan sector kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kasus KBG (Kemenkes) Memperkuat atau membangun mekanisme rujukan layanan berbasis masyarakat dengan mekanisme pemerintah yang ada. (LPSDM, Kapal Perempuan, Libu Perempuan, KPKPST, Sikola Mobine – NTB dan Sulawesi Tengah) Bantuan langsung distribusi kepada perempuan terdampak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah (Kapal Perempuan, Yayasan Kerti Praja, UNFPA) Penguatan kapasitas desa yang tergabung pada Satgas Covid 19 tentang peran perempuan dalam krisis untuk pencegahan dan penanganan KBG dalam masa krisis (Papua dan DKI Jakarta, UNDP) Penguatan kebijakan-kebijakan dan pengembangan KIE (semua anggota sub Klaster KBG)

7 Permasalahan dan Usulan Solusi Sub-Klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Pemberdayaan Perempuan terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No 1 2 3 Permasalahan Advokasi yang harus terus diperkuat mengingat luasnya wilayah Indonesia dan jumlah penduduknya. Solusi Target Penyelesaian Bekerja bersama mitra di pusat dan Advokasi terus berjalan via daerah. webinar, rapat-rapat koordinasi Rumah aman untuk korban kekerasan berbasis gender: akses untuk rumah aman adalah untuk mereka yang bebas covid. Untuk mendapatkan surat bebas covid, prosedur cukup panjang (antri, test, dll. ) yang menjadi kesulitan untuk mereka korban kekerasan berbasis gender. Prosedur perlu dipermudah bagi Advokasi masih terus korban kekerasan berbasis gender. berjalan Kemenkes sedang membuatkan protokok akses rumah aman yang tidak memberatkan penyintas Ketidakpahaman integrase Gender dan integrase pencegahan Pengembangan tool untuk September dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam respons integrase Gender dan integrase bencana alam dan non alam Pencegahan dan Penanganan KBG untuk digunakan oleh Klaster Perlindungan 24

7 Progres Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No 4 5 Permasalahan Belum tersosialisasikan protokol penanganan korban kasus kekerasan ke seluruh unit pelaksana di level provinsi dan kabupaten Solusi Target Penyelesaian Sensitisasi pelaksanaan protokol Sensitisasi ditargetkan untuk P 2 TP 2 A/UPTD Provinsi dan dilaksanakan pada bulan Kabupaten Juni, sedang dijadwalkan dengan KPPPA Bekerja bersama mitra di pusat dan(kemungkinan awal Juli) daerah, Pemerintah dan LSM 2 terkait Belum tersedia protap rumah aman untuk penanganan dan Mengembangkan, mendiskusikan Juni – Juli perlindungan penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan dan menyepakati protap rumah aman COVID 19 untuk korban kasus kekerasan terhadap perempuan 25

11 Progres Klaster Pendidikan terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Pendidikan Progress: • Pembuatan platform storage materi offline di Kemenag untuk mendukung ketersediaan materi-materi pengayaan pendukung BDR (Belajar Di Rumah) offline • Anggota Klaster Pendidikan memberikan support sebagai narasumber pada seri Webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Khusus. Webinar diselenggarakan tanggal 29 Juni – 13 Juli 2020 • Pembuatan panduan belajar dari rumah (BDR) untuk anak dengan disabilitas – hari Senin 29 Juni 2020

11 Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Pendidikan terkait Penanganan COVID-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No 1 Kondisi Saat Ini / Permasalahan Keterbatasan akses internet, tidak tersedianya 1. listrik, TV dan Radio (Tidak semua daerah memiliki stasiun radio local 2. Perlu panduan pembuatan materi PJJ menggunakan media Radio) Solusi Target Pemanfaatan Dana Desa untuk penyediaan listrik, akses internet, Selesai pembuatan Radio Komunitas yang bisa digunakan sebagai media RCCE dan PJJ Advokasi provider internet dan pihak swasta untuk perluasan cakupan jaringan. Selesai 2 Pemantauan aktivasi Pos Pendidikan Daerah (Informasi Manajemen) Seknas SPAB perlu memantau jumlah daerah yang membentuk Pos Pendidikan Berlanjut 3 Kesiapan sekolah termasuk guru menghadapi Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Kesiapan sekolah (Zona Hijau) dalam memenuhi daftar periksa terutama terkait ketersediaan sarana CTPS dan thermogun 1. Selesai 4 Kapasitasi guru untuk PJJ dan Luring – melalui Webinar Berlanjut Support dari actor klaster WASH dan keterlibatan sector swasta untuk provision sarana CTPS. Berlanjut

12 Progres Sub Klaster Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Ekonomi: Sub Klaster Ketahanan Pangan dan Pertanian Progress: • Diskusi terkait sistem logistik pangan nasional dengan pemangku kepentingan telah dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan (dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan) untuk mendiskusikan rekomendasi perbaikan sistem logistik pangan, terutama selama masa pandemi COVID-19. • Untuk menjawab permasalahan terkait logistik pangan dan saprodi pertanian, peta jalan/roadmap ‘Upaya Mitigasi terkait Dampak COVID-19 dan Langkah Kebijakan pada Sistem Pangan di Indonesia’ difokuskan pada kebijakan terkait logistik serta agro-input dan saat ini sedang dikonsultasikan secara intensif dengan pemerintah (BAPPENAS dan Kementan). • Update 3 W sub klaster: Total 19 organisasi non-pemerintah yang mendukung sub klaster Ketahanan Pangan dengan berbagai kegiatan (38 kegiatan untuk respon Covid-19), seperti dukungan kebun pangan keluarga, pendampingan kepada petani, bantuan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan, bantuan pangan, dan bantuan non tunai. Total dana dukungan sebesar ± 9 milyar Rupiah.

12 Permasalahan Utama Klaster Ekonomi – Sub Klaster Ketahanan Pangan dan Pertanian (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No 1 Kondisi Saat Ini / Permasalahan Adanya permasalahan pada distribusi/ logistik, baik yang terkait komoditas pangan maupun sarana prasarana produksi (saprodi) pertanian Solusi Target Diskusi antara stakeholders yang mendukung penguatan Berlanjut sistem logitisk pangan nasional (Kementan, Kemen BUMN, dan stakeholder lainnya). Kementan mengirimkan surat kepada Gubernur/ Kepala Daerah dan K/L untuk menjamin distribusi pangan antar daerah dapat dilakukan walaupun dalam masa pandemi dan pembatasan sosial. 2 Meskipun secara nasional tidak terjadi defisit komoditas pangan, beberapa provinsi mengalami defisit pada komoditas tertentu, seperti bawang merah dan cabai rawit, di Maluku, Sulut, Gorontalo, dan Papua. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Berlanjut memberikan subsidi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah minus untuk menjaga pasokan, Kementan menandatangani Mo. U dengan para distributor pangan, dan menyediakan data terkini terkait supply-demand.

Progres Klaster Kesehatan terkait Penanganan Covid-19 13 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Kesehatan: Progress: Mendukung Pemerintah Indonesia, bekerja bersama Kemenkes dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam: • Koordinasi, Perencanaan, Penilaian Risiko dan Kebutuhan: o Melanjutkan koordinasi melalui mekanisme pilar penanganan COVID-19/pendekatan sub-sektorr. o Melanjutkan koordinasi rutin bersama development partner dan mitra lainnya (ADB, DFAT, Kedutaan Kanada, EU, UNICEF, WFP, USAID, US CDC, World Bank) tentang kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan kematian di antara anak. UNICEF dan WHO melanjutkan kolaborasi dengan Asosiasi Dokter Anak Indonesia tentang hal ini. o Melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas persyaratan dan kesenjangan dalam logistik untuk penanggulangan COVID-19 di provinsi dan disampaikan penjelasan mengenai ESFT tool- alat perkiraan persediaan esensil untuk memfasilitasi estimasi kebutuhan di provinsi berdasarkan angka serangan klinis masing-masing. o Diadakan orientasi ke fasilitas layanan kesehatan penjara tentang kesiapan strategis COVID-19 dan perencanaan respons selama pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. • Komunikasi Risiko: o WHO telah menerbitkan informasi kesehatan penting secara teratur di situs web WHO dan platform media sosial, informasi terbaru adalah mengenai: ü ü ü Catatan informasi tentang COVID-19 dan tembakau Video tentang menyusui dan COVID-19 Tiga video tentang kesehatan mental: depresi akibat COVID-19 Tiga set infografis pada skenario 'normal baru' Lembar fakta tentang COVID-19 dan penggunaan tembakau

Progres Klaster Kesehatan terkait Penanganan Covid-19 13 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Kesehatan Progress: • o WHO mendorong penggunaan panduan penggunaan masker (9 Juni) dan merekomendasikan: a. Penggunaan masker medis untuk orang berusia 60 tahu atau lebih atau mereka yang memiliki penyakit penyerta, ketika jarak fisik tidak memungkinkan dan; b) mendorong masyarakat memakai masker di mana ada penyebaran yang leuas dan jarak fisik sulit dipenuhi. Laboratorium dan Riset: o WHO mendistribusikan 108 900 real time PCR tes Kit, 126 ekstrasi kit, dan 1815 disposibel sampling kit ke Balitbangkes; 126 kit ekstraksi asam nukleat untuk menyiapkan sampel untuk pengujian; dan 3 set singkatan magnetik untuk memproses ekstraksi dengan reagen. o PPSDM-Kemenkes, bekerja sama dengan Asosiasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (APHL), melakukan dua batch pelatihan tentang pengujian PCR untuk COVID-19. Sekitar 200 siswa jurusan laboratorium berpartisipasi. WHO mempresentasikan pembaruan global dan nasional tentang COVID-19, dan panduan pengujian laboratorium yang diperbarui untuk COVID-19. o Persiapan pelatihan untuk pengujian PCR: enam pelatihan direncanakan untuk siswa laboratorium dan satu untuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia (BPOM). o Dukungan untuk Indonesia dalam berpartisipasi dalam WHO Solidarity II, platform kolaborasi global untuk membangun basis bukti yang kuat untuk infeksi SARS-Co. V-2. Bulan ini, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan studi sero-epidemiologis berdasarkan usia berdasarkan populasi sebagai bagian dari basis bukti ini. Studi ini akan melibatkan lebih dari 10. 000 peserta dari 17 provinsi dan bertujuan untuk memperkirakan seroprevalensi antibodi nasional menjadi COVID-19. Melalui Solidaritas II, Indonesia bergabung dengan kolaborasi global untuk investigasi serologis untuk mendukung respons COVID-19 nasional dan pengambilan keputusan, dan untuk memajukan pemahaman global epidemiologi dan tindakan pengendalian COVID-19.

Progres Klaster Kesehatan terkait Penanganan Covid-19 13 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Kesehatan Progress: • Surveillance – Manajemen Kasus – Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI): o Penyelesaian revisi kelima Pedoman Nasional tentang COVID-19 diluncurkan akhir Juni dengan masukan pada semua bidan teknis termasuk definisi dan pelaporan kasus yang dikonfirmasi dan diduga, manajemen kasus, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat, dan pengujian laboratorium, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pengujian dan termasuk mekanisme jaminan kualitas. o Dukungan atas analisis data provinsi untuk menilai kriteria epidemiologis untuk melonggarkan pembatasan sosial skala besar (PSBB), seperti yang direkomendasikan dalam pedoman WHO untuk menyesuaikan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial (PHSM). o Dukungan kepada Kementerian Kesehatan dan Kelompok Kerja Nasional tentang PPI untuk melakukan penilaian risiko petugas layanan kesehatan yang berpotensi berisiko lebih tinggi tertular COVID-19 karena paparan di fasilitas kesehatan. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan intervensi untuk meningkatkan perlindungan petugas kesehatan. Data dikumpulkan dari 05 Mei hingga 14 Juni dari 105 rumah sakit rujukan COVID-19 melalui kuesioner yang diadopsi dari pedoman WHO tentang ‘Penilaian risiko dan manajemen paparan petugas kesehatan dalam konteks COVID-19’. o Sosialisasi melalui webinar tentang 'Pengelolaan Sampah selama COVID-19’ termasuk kebijakan saat ini tentang pengelolaan limbah padat dan cair, sanitasi dan kebersihan serta penggunaan insinerator dan otoklaf. Sebanyak 512 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten dari provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat bergabung dengan webinar; dan 4 378 orang streaming di You. Tube. Webinar ini adalah seri pertama dari topik ini yang akan dilakukan untuk 34 provinsi.

Progres Klaster Kesehatan terkait Penanganan Covid-19 13 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Kesehatan Progress: • Keberlanjutan Layanan Kesehatan Esensial o Mendukung Kemenkes untuk analisis program berbagai layanan kesehatan esensial untuk menjaga keberlangsungannya selama pandemi. o Upaya mengurangi dampak COVID-19 dan mempertahankan program-program imunisasi yang penting, Pemerintah, WHO dan mitra sedang melakukan intervensi dalam hal: ü Koordinasi pemangku kepentingan di seluruh negeri melalui webinar untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi untuk mempertahankan program imunisasi dan pengawasan VPD. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, Asosiasi Dokter Anak Indonesia dan berbagai organisasi profesional telah bergabung dalam webinar. ü Berbagi petunjuk teknis WHO tentang kesinambungan program imunisasi dalam konteks COVID -19 dan memastikan bahwa pedoman Kemenkes sejalan dengan rekomendasi WHO. ü Pengembangan dan penyebaran materi informasi, pendidikan dan komunikasi (IEC) untuk meningkatkan permintaan layanan imunisasi selama pandemi COVID-19 ü Pemetaan dan analisis anak-anak yang tidak divaksinasi / berisiko dan umpan balik berkala kepada manajer program tingkat subnasional. ü Minta dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesinambungan layanan imunisasi dengan mendorong pembukaan kembali pos kesehatan masyarakat (posyandu), jika memungkinkan.

14 Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Kesehatan terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No Permasalahan Solusi 1 Kordinasi Sektor Kesehatan masih belum maksimal, belum ada kordinasi umum kesehatan, masih dilakukan secara langsung sub klaster masing 2 dgn program/mitra terkait seperti Air-Sanitasi-Hygiene, Gizi, Layanan Kesehatan, dll. 2 Mitra bersama mengalami kesulitan memperoleh data untuk Terus berusaha untuk analisis situasi, memperoleh fakta melalui informasi yg sdh disebarkan dan tersedia untuk publik dan antar lembaga. Target Penyelesaian Koordinasi dengan mitra 2, donor 2 Masih terus diadvokasi terkait dan kemenkes. terutama dgn KEmenkes

7 Progres Sub-klaster Kesehatan Reproduksi terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Kesehatan : Sub Klaster Kesehatan Reproduksi Progress: • Advokasi keberlanjutan layanan esensial kesehatan reproduksi (Kemenkes, IBI, IDI, BKKBN, IAC, PKBI, UNFPA, WHO): 1. Ketersediaan darah aman (Bank Darah di Rumah Sakit, Unit Transfusi Darah/PMI), 2. Layanan Ibu hamil beresiko tinggi dan melahirkan, 3. ketersediaan APD untuk bidan 2 dalam mendukung layanan Kesehatan Reproduksi dan KB, 4. ketersediaan alat kontrasepsi, 5. ketersediaan ARV bagi ODHA, 6. Mekanisme rujukan Ibu melahirkan pada saat pandemi Covid 19) • Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelayanan dan Ketersediaan Kontrasepsi pada situasi krisis (BKKBN, UNFPA) Penyusunan Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum untuk Layanan Kesehatan Reproduksi Lansia (Kemenkes) Ketersediaan pedoman 2 Kesehatan Keluarga (Kespro) dan sensitisasi/webinar 2 yang diperlukan pada masa COVID 19 (Kemenkes) Dukungan bantuan APD untuk Praktek Bidan Mandiri dalam mendukung pelayanan kesehatan reproduksi termasuk Keluarga Berencana/ Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (IBI, BKKBN, DOCTORSHARE, UNFPA) Dukungan bantuan Kit individu (Kit Ibu hamil, Kit ibu melahirkan, Kit bayi baru lahir) untuk Ibu yang paling membutuhkan (IBI, UNFPA) Supervisi pelaksanaan kewaspadaan standar, layanan ANC online dan kelahiran, pelatihan online (IBI, DOCTORSHARE) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi esensial (PKBI) Edukasi, pelaksanaan pelayanan KB, telemedicine, Distribusi APD di Batang dan Brebes (JHPIEGO) Monitoring ketersediaan ARV, dan memastikan pasien untuk terapi ARV (IAC) • •

7 Progres Sub-klaster Kesehatan Reproduksi terkait Penanganan Covid-19 (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) No 1 2 3 4 5 Permasalahan Solusi Pelaksanaan prokokol layanan ibu hamil dan melahirkan yang Advokasi dan diskusi untuk tidak dipahami sepenuhnya oleh tenaga kesehatan dan fasilitaspenerapan protocol penanganan kesehatan yang dapat mempengaruhi penyelamatan jiwa pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin dengan benar Target Penyelesaian Juni - Juli Koordinasi yang belum terlalu intens dibawah sub klaster Memperkuat koordinasi sub Berlanjut kesehatan reproduksi, pelibatan Non pemerintah dalam Klaster kesehatan reproduksi memastikan pelayanan yang terintegrasi, tidak tumpeng tindih dilevel pusat dan daerah sangat diperlukan Keterbatasan APD untuk tenaga 2 bidan dalam masa transisi Advokasi dan dukungan APD untuk Berlanjut COVID 19 dan masa new normal. Saat ini IBI melaporkan 4 tenaga 2 bidan yang terinfeksi COVID 19 positif Data Ibu hamil yang positif COVID 19 tidak tersedia di Advokasi ketersediaan data Berlanjut dashboard gugus tugas, yang tersedia hanya data berdasarkan COVID 19 untuk kelompok rentan jenis kelamin dan usia (Ibu hamil, orang dengan disabitas) Penurunan jumlah pengguna alat kontrasepsi yang menurun Memperkuat strategi pelayanan KB Berlanjut drastic (perkiraan hamper 40% antara Maret – akhir april), dalam masa COVID 19, dengan potensi untuk meningkatnya jumlah ibu hamil secara cepat mengikuti SOP, membatasi layanan dalam masa pandemic COVID 19; kehamilan yang tidak tatap wajah dan mekanisme direncanakan/diinginkan distribusi alat kontrasepsi 36

16 Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Nasional Pemulihan Dini/Platform Koordinasi Multi-Pihak (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Klaster Pemulihan Dini: Mitigasi Dampak Sosial Ekonomi dari Pandemi COVID-19 Progress: Informasi progress ini menangkap informasi yang diberikan oleh total 30 organisasi anggota UN/HCT Group untuk MSRP Prioritas 5 Dukungan koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengurangi dampak sosial ekonomi dari COVID-19 • Persiapan mekanisme koordinasi lintas sektor di tingkat nasional dan daerah. • Pemetaan kesenjangan kapasitas koordinasi di 7 propinsi (DKI, Jabar, Sulteng, NTB, Papua, Gorontalo dan Riau), dan persiapan dukungan koordinasinya • Persiapan dukungan koordinasi di tingkat nasional. Dukungan peningkatan efektifitas distribusi perlindungan sosial yang ada maupun initiative baru • Pelaksanaan survey rumah tangga dengan SMERU dan bekerja sama dengan UNICEF dan BPS • Persiapan mekanisme sikronisasi data untuk bantuan tunai antara Kemendes dan Kemensos • Pelaksanaan analisa pembiayaan inovatif. • Pelaksanaan pengembangan instrumen pemantauan dana desa dengan Kemendes. • Penyesuaian operasional program pengaduan terhadap layanan public - SP 4 N-LAPOR! • Penyusunan kerangka kerja untuk mengsinergikan sistem pelaporan antara Pemda dan Pusat. • Penyusunan mekanisme analisis data besar (big data) • Expansi kerjasama dengan penyedia layanan digital Dukungan pemangku kepentingan di sektor usaha dan UMKM • Penyusunan kerangka kegiatan survey untuk MSME (Micro Small Medium Enterprises) • Advokasi dan sikronisasi panduan “new normal “ untuk sektor usaha produktif • Persiapan kajian spesifik untuk sektor unggulan di 7 propinsi (DKI, Jabar, Sulteng, NTB, Papua, Gorontalo dan Riau) Dukungan penyediaan bantuan bagi penduduk/kelompok rentan • Pelaksanaan survey gender dengan LPEM UI • Pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelatihan inklusi; disabiltas , perlindungan terhadap GBV

16 • Permasalahan dan Usulan Solusi Klaster Nasional Pemulihan Dini/Platform Koordinasi Multi-Pihak (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Permasalahan Disparitas kapasitas pemerintah • daerah dalam menjalankan koordinasi response krisis • • Belum berjalannya mekanisme umpan • balik proaktif dari warga pada pelaksanaan kegiatan respons dan penyediaan layanan publik yang penting • Keterbatasan akses data dan mobilitas • orang dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan intervensi respon. • • Solusi Persiapan mekanisme koordinasi lintas sektor di tingkat nasional dan daerah. Pemetaan gap kapasitas koordinasi di 7 propinsi; DKI, Jabar, Sulteng, NTB, Papua, Riau, dan Gorontalo. Cakupan jumlah kegiatan di 7 wilayah propinsi menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk Indonesia bagian barat, dari total 49 kegiatan yang dilaporkan, sekitar 41% (20 kegiatan) berada di wilayah Jawa. Persiapan dukungan peningkatan kapasitas koordinasi dan penguatan platform. Target April – Juli Sudah berjalan Memobilisasi sistem umpan balik proaktif untuk pelayanan publik terkait pandemic COVID-19 dari masyarakat melalui refocussing program SP 4 NLAPOR! Bantuan teknis pengelolaan sistem manajemen informasi risiko dan aplikasi diseminasi informasi COVID-19 Memanfaatkan analisis data besar (Big Data) sesuai dengan kode etik privasi data dan standar internasional untuk penggunaan data secara etis. Identifikasi solusi digital yang dapat membantu mengumpulkan dan berbagi informasi dan menyediakan layanan telekomunikasi kepada warga negara Advokasi dan sinkronisasi panduan sectoral untuk usaha produktif – “new normal” Mei - Juli

16 Permasalahan, Solusi dan Progres Klaster Nasional Pemulihan Dini/Platform Koordinasi Multi-Pihak (Update untuk 22 – 26 Juni 2020) Permasalahan Belum tersedianya analisis • dampak sosial ekonomi yang dapat memberikan acuan secara komprehensif dalam penyusunan program perlindungan masyarakat dan melibatkan aktor • aktor non-pemerintah • Solusi Target Penilaian dampak sosial-ekonomi pada: Mei – Juni > Assessment 1 • Sektor-sektor dengan dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan Juni – Sept > Assessment (informal)/UMKM perubahan dan laporan • Rumah tangga termasuk dampak sekunder dan tersier yang potensial dari periodic (per 2 mingguan) aspek mata pencaharian, pekerjaan, akses ke layanan sosial, dan penguatan resistensi terhadap guncangan; berfokus terutama pada kelompok rentan. Dukungan kebijakan dan intervensi program untuk mengurangi dampak, mencegah tergelincir kembali ke kemiskinan dan meningkatkan ketahanan. • Meningkatkan efektifitas instrumen perlindungan sosial yang ada dan mengusulkan pendekatan pembiayaan inovatif; Pelibatan actor nonpublic. • Mendukung formulasi sistem pemantauan distribusi dana desa untuk kegiatan padat karya sebagai bagian dari perlindungan sosial; ketahanan ekonomi masyarakat Melaksanakan kajian fokus gender untuk menangkap isu kekerasan berbasis gender dan kelompok rentan; peningkatan kesadaran kepada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Mei – Agustus> Study dan penyusunan instrument Agust – Dec > piloting Juni – Sept > pengembangan dan testing Oct –Dec > penerapan Mei – Juni > Gender Juli – Agust > Kelompok rentan

Terima kasih