KOLABORASI DAN SINERGI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

KOLABORASI DAN SINERGI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG Workshop Pengembangan Sistem Sadar Wisata dan Sapta Pesona 2017 Grand Anugrah Hotel – Bandar Lampung, 24 - 25 Mei 2017

Tabik puuun…. Dr. Ir. Citra Persada M. Sc. • Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung • Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung • Anggota Komisi Pariwisata DRD (Dewan Riset Daerah) Provinsi Lampung

Mengapa PARIWISATA ? PARIWISATA SEBAGAI LOKOMOTIF PENGGERAK EKONOMI Tumbuh cepat (ekonomi kreatif), berbasis masyarakat, resiko kecil Pariwisata butuh infrastruktur, butuh makan dan minum, butuh souvenir, butuh hotel/penginapan –> sektor ekonomi masyarakat

Where we can start? Pemerintah menempatkan pariwisata dimana? di depan? di samping? di belakang? kalau untuk menurunkan angka kemiskinan HARUS DI DEPAN (LOKOMOTIF) Ciptakan Demam Pariwisata : event-event pariwisata yang mendatangkan orang luar LAMPUNG

KARAKTER SEKTOR PARIWISATA • MULTISEKTOR/ASPEK: lintas sektor • MULTI REGION/WILAYAH: lintas wilayah • MULTIDISIPLIN/ILMU: lintas ilmu MULTI AKTOR q. Ekonomi: multiplier effect; tdk terpengaruh inflasi; kesempatan kerja dan berusaha luas q. Fisik-lingkungan: ramah lingkungan (alam lestari adalah potensi wisata); industri tidak polusi; q. Sos-bud: peningkatan cinta tanah air; pelestarian seni budaya lokal

AKTOR? SIAPA MELAKUKAN APA? • PEMERINTAH: regulator, fasilitator, mediator dan penyedia prasarana • SWASTA: praktisi, pelaku, pelaksana • MASYARAKAT: pelaku memperoleh manfaat melalui pelaksanaan PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT • NG 0/LSM: lembaga non profit (lingkungan, dll) : motivator, mediator, fasilitator • KOMUNITAS: Hobby, Profesi, dll (mis. : Forum CSR Lampung) : motivator, mediator, fasilitator

PERAN SKPD DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA LAMPUNG PEMDA; PENGELOLA DESTINASI POLRI; PENGELOLA DESTINASI; PEMDA KAB/KOTA (DINAS KEBERSIHAN) PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA JAMINAN KEAMANAN DAN 3 K DIESTINASI WISATA PENDAPATAN EKONOMI KREATIF LOKAL DAN SIKAP MASYARAKAT DINAS PERIDUSTRIAN, UMKM, SWASTA, DINAS PARIWISATA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS TENAGA KERJA SDM DAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA LAMPUNG AKSESIBILTAS (INFRASTRUK TUR) PROMOSI DAN PEMASARAN DINAS PARIWISATA DAN BPPD; DINAS BINA MARGA, PERHUBUNGAN, CIPTA KARYA

Pembangunan Pariwisata • 3 KATA KUNCI: SINKRONISASI, SINERGI dan INOVASI 1. SINKRONISASI : VERTIKAL DAN HORISONTAL: NASIONAL: Kajian terhadap NAWA CITA dan kebijakan nas. bid. pariwisata PROVINSI: RIPPDA dan kebijakan Daerah KAB/KOTA : RIPPDA 2. SINERGI: membangun kekuatan bersama antar stakeholders pariwisata mis. : BPPD 3. INOVASI RESEARCH: Kajian terhadap penelitian tentang pariwisata Lampung

Keterkaitan Para Pihak Pemahaman bahwa pengembangan kepariwisataan membutuhkan sinergi para pihak.

KOORDINASI DAN KETERPADUAN • MEMBANGUN SINERGITAS DENGAN STAKEHOLDERS PARIWISATA: - PENGUSAHA SWASTA BID PARIWISATA DLL BPPD (BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH) ASOSIASI PARIWISATA (ASITA, PHRI, HPI, PUTRI) MASYARAKAT, LSM, PERS, AKADEMISI

PARIWISATA Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan : • BPPI : NASIONAL • BPPD : Badan Promosi Pariwisata Daerah (PROVINSI DAN KAB/KOTA) ANGGOTA BPPD: PHRI, ASITA, HPI, PUTRI, ASOSIASI PENERBANGAN, AKADEMISI

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan Tugas : 1. Koordinasi kebijakan, program, dan kegiatan 2. Sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kebijakan, program, dan kegiatan 3. Menetapkan langkah strategis 4. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

SIAPA PENGELOLA PRODUK? 5 PILAR: ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government dan Media) 1. PEMERINTAH Menyiapkan Prasarana & Sarana Dasar Menyiapkan Berbagai Perautran Berkaitan Dgn Pariwisata Memfasilitasi Kemudahan Berwisata Dan Berusaha Melakukan Kegiatan Pemasaran Dtw 2. BUSINESS (SWASTA/DUNIA USAHA) Menyelenggarakan Bisnis Pariwisata Sesuai Bertanggungjawab, Etika Bisnis, Profesional, Dan Berkelanjutan

KONSEP 5 PILAR (ABCGM) 3. COMMUNITY: NGO/LSM ; MASYARAKAT – Mendukung Sapta Pesona – Menyediakan Jasa Pariwisata 4. AKADEMISI PT, DRD Melakukan berbagai riset dan pengabdian masyarakat berkaitan pengembangan pariwisata, agar pembangunan berbasisi penelitian 5. MEDIA (INTERNET) KEKUATAN INFORMASI Media sosial menjadi andalan untuk promosi pariwisata saat ini

PERAN MASYARAKAT • MASYARAKAT revitalisasi program darwis menjadi “DARWIS PLUS” : masyarakat adalah pelaku; • Sasaran pengembangan ekonomi kreatif: prioritas kelompok masyarakat yang sudah punya kegiatan di bidang pariwisata EKONOMI

PERAN STAKEHOLDERS Contoh: Peran stakehoders dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Puhawang LSM 1. Edukasi masyarakat dalam konservasi mangrove dan terumbu karang 2. Edukasi masyarakat dalam pengembangan teknoliogi informasi 3. Promosi wisata Pulau Pahawang 4. Membangun jaringan dengan peneliti, media, pemerintah dan swasta 5. Melakukan penyuluhan sadar wisata melalui sapta pesona 6. Memfasilitasi masyarakat untuk pelatiahan guide Masyarakat 1. Meyediakan fasilitas penginapan berupa homestay, ada sekitar 30 homestay milik masyarakat 2. Menyediakan makanan dan minuman untuk wisatawan 3. Menyewakan perlengkapan wisata air, snorkeling 4. Membentuk wadah dan forum dialog antar tokoh masyarakat untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata 5. Melakukan musyawarah bersama dalam pengelolaan pariwisata Pulau Pahawang dengan masyarakat Pulau Pahawang, Pemerintahan Kabupaten, DPRD Pemerintah 1. Memberi dukungan dan turut andil dalam penyuluhan kelompok Sadar Wisata (sapta pesona) yang telah dibentuk komunitas lokal Pahawang 2. Memberikan bantuan fasilitas pendukung penginapan termasuk perlengkapan berupa Kasur untuk homestay, alat snorkeling, kotak sampah, sepeda gunung dan lainnya Penetapan peraturan tentang kapal dan tarif kapal 3. Melaksanakan promosi melalui pameran wisata ke untuk menarik wisatawan Indonesia dan mancanegara 4. Merealisasikan pembentukan koperasi. Pelatihan keamanan dan keselamatan pariwisata 5. Menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan

PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA

PERAN PEMERINTAH • REGULATOR • FASILITATOR • MEDIATOR Sebaiknya Pemda bukan investor bidang Pariwisata, kecuali BUMD

PERAN PEMERINTAH • LEADERSHIP : VISIONER: BAGAIMANA KOMITMEN PIMPINAN THD SUATU PROGRAM DIMULAI DARI BIROKRAT (GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR) • REVITALISASI PROGRAM DARWIS MENJADI “DARWIS PLUS” : MASYARAKAT ADALAH PELAKU; PILIH ORANG YANG SUDAH PUNYA KEGIATAN DI BID. PARIWISATA • KAMPANYE “NEMUI NYIMAH” (RAMAH TAMAH MENERIMA TAMU): MENGAJAK SEMUA ORANG PEDULI PARIWISATA UNTUK MENUMBUHKAN “SENSE OF TOURISM”

PERAN AKADEMISI Kerja Sama ITB, ITERA, dan PEMPROV LAMPUNG ITERA Astronomical Observatory, Earth and Space Sciences Education Center in Sumatera (IAO ESSECS)

2. Kebun Raya ITERA (ITERA Botanical Garden) Kerjasama ITERA dengan LIPI Kebun raya ITERA memiliki 5 fungsi utama yakni: 1). Konservasi, 2). Penelitian 3). Pendidikan, 4). Wisata, 5). Jasa Lingkungan. Kebun raya ITERA akan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang botani, konservasi, budidaya tanaman, pengembangan potensi dan pendayagunaan tumbuhan. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dari manapun dapat menggunakan kebun raya sebagai lokasi riset dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Berdasarkan Renstra ITERA terdapat 3 Pusat Riset Unggulan yakni Green Infrastructure, Community Based Development, dan Energy.

PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT • PULAU PUHAWANG, • TELUK KILUAN • KARAKATU & SEBESI

MODEL PENGEMBANGAN Model Pengembangan Pariwisata Lampung: “COLLABORATIVE PLANNING” “People Based Development” Bangun BRAND Pariwisata Lampung: “SUMATERA”, “KRAKATAU”, “KOPI” ATAU “GAJAH”…………? Lintas Sektor (Pergub) dan kerjasama 5 pilar (ABC-GM) : Akademisi, Bisnis, Community, Government, Media

SUMATERA DALAM PERADABAN DUNIA Peta migrasi manusia selama 160. 000 tahun zaman es terakhir oleh Stephen Oppenheimer (Oxford Univ. ). Ini adalah hasil kerjanya yang didasarkan pada DNA mitokondria, bukti kromosom Y, arkeologi, klimatologi, dan studi fosil dan melacak rute dan waktu migrasi manusia keluar dari Afrika dan ke seluruh dunia Peradaban di Nusantara, pada masa sebelum masehi: terdapat Legenda Kota Emas Hiranyapura, yang diperkirakan berada di Pulau Sumatera, dalam Kisah Mahabharata (Atlantis, Arysio Santos) Nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sundaland atau Indonesia. Apa buktinya? “Peradaban agrikultur Indonesia lebih dulu ada dari peradaban agrikultur lain di dunia, ”

GUNUNG KRAKATAU

Pendekatan Kolaboratif • Pendekatan kolaborasi mulai muncul sebagai respon atas tuntutan kebutuhan akaan manajemen pengelolaan sumber daya yang baru, demokratis, lebih mengakui perluasan atas dimensi manusia dalam mengelola pilihan, mengelola ketidakpastian, kerumitan dari potensi keputusan dan membangun kesepahaman, dukungan kepemilikan atas pilihan bersama (Wondolleck dan Yafee, 2000, 14).

Definisi kolaborasi : • suatu proses dimana dua stakeholder atau lebih yang berbeda kepentingan dalam suatu persoalan yang sama menjajagi dan bekerja melalui perbedaan – perbedaan untuk bersama – sama mencari pemecahan bagi keuntungan bersama (Gray, 1989).

MENGAPA PERLU KOLABORASI? Hasil beberapa studi menunjukkan bahwa motivasi stakeholders berkolaborasi adalah (Gray, 1989): • Kolaborasi akan memberikan hasil positif • Pilihan pencapaian solusi untuk kepentingan mereka • Perlu pencapaian kesepakatan yang fair diantara stakeholders • Tiap stakeholder punya kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan • Para stakeholders kunci lainnya setuju untuk berkolaborasi.

POLA KEMITRAAN Beberapa literatur melihat bahwa kolaborasi adalah bagian dari partnership (kemitraan). Ada tiga pola kemitraan yang mungkin terjadi yaitu : 1. Koordinasi , dimana mungkin tidak ada interaksi langsung antar organisasi, dimana organisasi mempertimbangkan kegiatan pihak lain dalam perencanaan yang dimilikinya. 2. Koperasi (kerjasama) dimana organisasi berinteraksi untuk mencapai misi dan tujuan yang dimiliki 3. Kolaborasi dimana organisasi bekerja bersama untuk mencapai misi dan tujuan bersama maupun individu.

Alur Pemikiran dan Struktur Pengembangan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Lampung ANALISIS LINGKUNGAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI LAMPUNG PARADIGMA PEMBANGUNAN VISI - MISI TUJUAN - SASARAN ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM 1. 2. 3. 4. Destinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemasaran Pariwisata Kelembagaan Pariwisata § UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan § PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS § Perda No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung § Perda No. 06 Tahun 2011 tentang kepariwisataan § Perda No. 06 Tahun 2012 tentang RIPP Lampung § Pergub No. 57 tetang Pembangunan Lintas Sektor Bidang Pariwisata 4 KOMPONEN PEMB. KEPARIWISATAAN DAERAH DESTINASI PARIWISATA EKONOMI KREATIF PEMASARAN PARIWISATA KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

NO. PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN 1 Pengembangan Destinasi Wisata 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi 2. Pembangunan Fasilitas Umum, Pemeliharaan dalam Kawasan 3. Penyediaan BBM dan Listrik 4. Penyiapan Daya Tarik Wisata 5. Kelembagaan Pengembangan Destinasi 6. Koordinasi Pembangunan Destinasi 2 Promosi Wisata Lampung 1. Promosi Produk Wisata Bahari 2. Promosi Citra Pariwisata Lampung yang NEMUI NYIMAH 3. Promosi melalui Media Elektronik, Cetak, Ruang dan Online 3 SDM dan Kelembagaan Pariwisata 1. Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata 3. Peningkatan Kualitas SMK Pariwisata 4. Peningkatan Pendidikan Pariwisata Luar Sekolah Pariwisata 5. Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata 6. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 5 Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat 1. Sosialisasi Perilaku Masyarakat yang Ramah dan Bersahabat 2. Penumbuhan Industri dan Usaha Kecil Pariwisata 3. Sosialisasi Perilaku Tenaga Kerja Pariwisata di Industri dan Usaha Kecil Pariwisata 4. Sosialisasi Perilaku dan Sikap Ramah dan Bersahabat di Sekolah 6 Jaminan Keselamatan, 1. Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib Kebersihan, Keamanan dan 2. Penciptaan Destinasi Bersih, Sehat dan Berkelanjutan Ketertiban Destinasi Wisata 3. Mitigasi Bencana dan Risiko Lain di Destinasi Wisata