KODE ETIK APOTEKER INDONESIA PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA, PEDOMAN DISIPLIN APOTEKER INDONESIA BESERTA JABARANNYA. Dra. Apt. Ag. Sawitri Sunandari, M Si.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mengamalkan keahliannya , seorang apoteker harus melaksanakan kode etik apoteker Indonesia. KODE ETIK adalah kumpulan nilai-nilai/ prinsip yang harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.

KODE ETIK terdiri dari 5 BAB dan 15 pasal, dan mengatur 6 hal : 1. Mukadimah : mengharapkan bimbingan Tuhan YME Sumpah / janji apoteker, 2. BAB I : Kewajiban Umum apoteker. 3. BAB II : Kewajiban apoteker terhadap pasien. 4. BAB III: Kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. 5. BAB IV: Kewajiban apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya. 6. BAB V : Penutup.

LAFAL SUMPAH APOTEKER DEMI ALLAH saya bersumpah, 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan se baik 2 nya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian,

5. dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan beriktiar dengan sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau kedudukan Sosial. 6. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. TUHAN YANG MAHA ESA MELINDUNGI SAYA.

BAB I : Kewajiban umum: Pasal 1. Sumpah apoteker harus dihayati dan dijadikan landasan moral dalam tindakan dan perilaku. Beberapa hal yang diperhatikan terkait sumpah : a. melaksanakan asuhan kefarmasian. b. merahasiakan kondisi pasien, resep dan “ medication record” c. melaksanakan praktek profesi sesuai landasan praktek profesi, yai- tu ilmu, hukum dan etik.

Pasal 2. Apoteker harus berusaha sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Pedoman Pelaksanaan : kesungguhan ini dinilai dari ada dan tidak adanya laporan dari masyarakat, sejawat apoteker dan tenaga kesehatan lain, atau dari dinas kesehatan. Bila ada laporan tidak mengamalkan kode etik, pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan ,

Pasal 3. Apoteker menjalankan profesinya sesuai standar kompetensi Apoteker, mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan. Pedoman pelaksanaannya: 1. Setiap Apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi seusai dengan Standard Kompetensi Apoteker Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah : ketrampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hokum , dan etik. 2. Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai lewat uji kompetensi. 3. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang Apoteker Indonesia.

4. Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab professional, maka dari berbagai opsi yang ada seorang Apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat. Pasal 4. Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya.

Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker hars mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan professionalnya secara terus menerus. 2. Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan, diukur dari alat SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi 3. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Apoteker ditetapkan dalam peraturan organisasi.

Pasal 5. Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker dalam tindakan professionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain. 2. Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh kepada prinsip medahulukan kepentingan pasien. 3. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam peraturan organisasi.

Pasal 6. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh baik bagi orang lain. Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur dan penuh integritas. 2. Seorang Apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan professionalnya kepada orang lain.

Pasal 7. Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker yang memberikan informasi kepada pasien /masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan “up to date” 2. Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun orang yang datang menemui Apoteker mengenai pasien serta penyakitnya.

3. Seorang Apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan pada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat 4. Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dalam bentuk penyuluhan, memberikan infomasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dab sebagainya. 5. Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) Pasal 8. Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Pedoman Pelaksanaan : 1. Tidak ada alasan bagi Apoteker tidak tahu peraturan perundangan yang terkait dengan kefarmasian. Untuk itu setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga setiap Apoteker dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku. 2. Apoteker harus membuat Standard Prosedur Operasional ( SPO ) sebagai pedomana kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada.

BAB II KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN Pasal 9. Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat menghormati hak asasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani. Pedoman Pelaksanaan : 1. Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang Apoteker. 2. Setiap tindakan dan keputusann professional dari Apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat. 3. Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka. 4. Seorang Apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak serta orang yang dalam kondisi lemah.

5. Seorang Apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, dan kahsiat dan cara pakai obat yang tepat. 6. Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik. 7. Seorang Apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya. 8. Dalam hal seorang Apoteker akan mengambil keputusan yang berbeda dengan permintaan seorang dokter, maka Apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien.

BAB III. KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT Pasal 10. Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pedoman Pelaksanaan : 1. Setiap Apoteker harus menghargai teman sejawatnya termasuk rekan kerjanya. 2. Bilamana seorang Apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan Yang berlaku, tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar jerawat harus dilakukan dengan baik dan santun.

3. Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI atau majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sejawat. Pasal 11. Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk emmatuhi ketentuan kode etik.

Pedoman Pelaksanaan : 1. Bilamana seorang Apoteker mengetahui sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan yang ada. 2. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit menerima maka dia dapat menyampaiakan kepada Pengurus Cabang dan atau MEDAI secara berjenjang.

Pasal 12. Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat Apoteker lainnya.

2. Seorang Apoteker harus membantu teman sejawatnya delam menjalankan pengabdian profesinya. 3. Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalin/ memelihara kerjasama.

BAB IV. KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN Pasal 13. Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain. Pedoman Pelakasanaan : Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermanfaat. Pasal 14 : Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.

Pedoman Pelaksanaan : Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka Apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan. Pasal 15. Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari.

BAB V. PENUTUP Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman Pelaksanaan : Apabila Apoteker melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat beruba pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara atau pencabutan keanggotaan tetap

Kriteria palanggaran kode etik diatur dalam pertauran organisasi, dan sanksi ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MEDAI Daerah. Selanjutnya MEDAI Daerah menyampaikan hasil telaahnya kepada Pegurus cabang. Pengurus Daerah , dan MEDAI Pusat.

DISIPLIN APOTEKER Disiplin Apoteker : kesanggupan Apoteker untuk mentaati kewajibannya dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan per-undangan dan /atau pertauran praktik yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman displin.

DISIPLIN PEKERJAAN KEFARMASIAN 1. Mematuhi aturan nilai dasar Apoteker : Sumpah Apoteker , Kode Etik Apoteker Indonesia, Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia. 2. Mematuhi semua pertauran di bidang kefarmasian : UU, PP, PMK, AD. ART IAI, PO IAI , dll 3. Mematuhi semua SPO yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan sehari. 4. Pertanggung-jawaban dan Evaluasi terhadap pekerjaan kefarmasian.

PELANGGARAN DISPLIN Pelanggaran disiplin dapat dibagi 3 kelompok : 1. Melaksanakan praktik Apoteker dengan tidak kompeten 2. Tugas dan tanggung jawab professional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. 3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan Apoteker Pelanggaran disiplin bisa berupa : setiap ucapan, tulisan , atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau ketentuan displin Apoteker Indonesia. ( PO: 004/1418/VII/2014, SK PP IAI).

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN APOTEKER Butir 1 : Melakukan praktik kefarmasian dengan tidak kompeten Butir 2 : Membiarkan berlangsungnya praktik kefarmasaian yang menjadi tanggung jawabnya tanpa/atau Apoteker pendamping yang sah. Butir 3 : Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu dan/atau tenaga lainnya yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan itu. Butir 4 : Membuat keputusan professional yang tidak berpihak kepada kepentingan pasien/masyrakat

Butir 5 : Tidak memberikan infomasi yang sesuai, relevan dan “UP TO DATE “ dengan cara yang mudah dimengerti oleh pasien/masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan /kerugian pasien. Butir 6 : Tidak membuat dan /atau tidak melaksanakan SPO sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefarmasian, sesuai dengan kewenangannya. Butir 7 : Memberikan sediaan farmasi yang tidak terjamin “Mutu “, “Keamanan”, dan “khasiat/manfaat kepada pasien. Butir 8 : Melakukan pengadaan obat dan/atau bahan baku obat tanpa

Prosedur yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan tidak terjaminya mutu, khasiat obat. Butir 9 : Tidak menghitung dengan benar dosis obat, sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian kepada pasien. Butir 10 : Melakukan penataan, penyimpanan obat tidak sesuai standard, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas obat. Butir 11 : Menjalankan praktik kefarmasian dalam kondisi fisik ataupun mental yang sedang terganggu sehingga merugikan kualitas pelayanan profesi.

Butir 12 : Dalam penatalaksanaan Pratik kefarmasian melakukan yang seharusnya dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan , sesuai dengan jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar yang sah sehingga dapat membahayakan pasien. Butir 13 : Melakukan pemeriksaan atau pengobatan dalam pelaksanaan praktik pengobatan sendiri ( self medication ), yang tidak sesuai kaidah pelayanan kefarmasian. Butir 14 : Memberikan penjelasan yang tidak jujur, dan/atau tidak etis, dan/atau tidak obyektif kepada yang membutuhkan.

Butir 16 : Membuka rahasia kefarmasian kepada yang tidak berhak Butir 17 : Menyalahgunakan kompetensi Apotekernya Butir 18 : Membuat catatan dan/atau pelaporan sediaan farmasi yang tidak baik dan tidak benar. Butir 19 : Berpraktik dengan menggunakan STRA atau SIPA dan /atau Sertifikat yang tidak sah.