Klasifikasi Informsi Publik Pengecualian Informasi Publik Bimtek PPID

Klasifikasi Informsi Publik (Pengecualian Informasi Publik ) Bimtek PPID Pemerintah kota Salatiga tahun 2019 Agus W Nugroho Jogja, 12 Maret 2019

Asas Pengecualian dalam UU KIP DASAR HUKUM Pasal 2 UU KIP: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

Informasi Privat vs. Publik TERTUTUP TER BUKA INFORMASI PRIVAT TERBUKA TER TUTUP (ketat dan terbatas) INFORMASI PUBLIK

Jenis Pengecualian Dalam UU KIP Pasal 6 UU KIP: • Pengecualian Substansial • Pengecualian Prosedural • Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kelompok Informasi Dikecualikan KERAHASIAAN NEGARA KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN UASAHA YG SEHAT KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI Pasal 17 a, c, d, e, f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan. b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis) “ Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik

Penjelasan Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang: 1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: system komunikasi strategis pertahanan, system pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer; 2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh; 3 sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;

Penjelasan. . Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jarring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.

Penjelasan Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalampengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Tata cara klasifiksi informasi (Pasal 4 Perki 1 th 2017) 1) Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi. 2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan: a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik; b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner 3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik. 4) Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat: a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; b. identitas pejabat PPID yang menetapkan; c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan; d. jangka waktu pengecualian; e. alasan pengecualian; dan f. tempat dan tanggal penetapan.

Tahapan Pengujian Konsekuensi (1)PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik. (2)PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan. (3)Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undangundang lainnya. (4)Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan. (5)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi yang tersedia setiap saat.

Teknik Pengujian Konsekuensi Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib: a. menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi; b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; c. mencantumkan konsekuensi; dan d. mencantumkan jangka waktu. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Lembar Pengujian Konsekuensi

Lembar perubahan Pengujian Konsekuensi

Alur Kerja Pengecualian Informasi an u j tu an e s r Pe impin p BP • Identifikasi permohonan • Identifikasi dasar hukum pengecualian • Rapat PPID dgn tim pertimbangan, pengelola doc, bag. Hukum dan ahli SK PPID ttg pengecualian informasi • Menerima permohonan • Cek DIP • Klarfikasi alasan tujuan/alasan

PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI Bagaimana Melaksanakannya? 1. Klarifikasi informasi yang diminta untuk memastikan relevansi permohonan dengan alasan/tujuan permohonan 2. Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi. 3. Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU lain) yang mendukung alasan menutup informasi tersebut beradasrkan daftar konsekuensi negatif (Pasal dan ayat) 4. Jika ada, apakah dasar hukum pengecualian tersebut masih relevan? 5. Membuat kesimpulan: • • • buka jika terbukti tidak ada dasar hukum buka jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan tutup jika terbukti ada dasar hukum dan relevan

TABEL ANALISIS Konsekuensi Negatif Jika diberikan Dapat disalahgunakan oleh pemohon Pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya Dasar Hukum Relevansi

Perubahan atas keputusan PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI BADAN PUBLIK • Pasal 10 (PP 61 tahun 2010) (1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. (2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi. • Pasal 11 (PP 61 tahun 2010) (1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian. (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

Bantuan Kedinasan UU AP, Nomor 30/2014 Pasal 35 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan; b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. (2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda.

Lanjut Bantuan Kedianasan. . Pasal 36 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila: a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pemberi bantuan; b. surat keterangan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bersifat rahasia; atau c. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan alas an penolakan secara tertulis. (3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan Kedinasan. Pasal 37 Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Putusan Komisi Informasi Pusat

Gito Purnomo terhadap Kementerian Keuangan Permohonan: • Hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 01/2008 (PMK 190) untuk periode evaluasi Januari Juni 2009, Juli Desember 2009, Januari Juni 2010, dan Juli Desember 2011 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. • Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksanaan PMK 190 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. • Surat rekomendasi kenaikan/penurunan/tetapnya pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2011 dari pejabat penilai kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Gito Purnomo terhadap Kementerian Keuangan Putusan: • • • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2. 2] adalah informasi yang tertutup tetapi merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasianya diungkap, dimana pemohon merupakan pihak yang rahasianya diungkap dan sebagai pemohon informasi atas informasinya sendiri; Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada pemohon: Hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 01/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Desember 2009, Januari-Juni 2010, dan Juli-Desember 2011 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksanaan PMK-190 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) hanya yang berkaitan dengan subjek data yang bersangkutan dimana informasi subyek data dan pihak lain di kaburkan. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf angka 3 kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima termohon

ICW Medan terhadap PT Kereta Api Indonesia Permohonan: salinan surat perjanjian antara PT. Kereta Api dan pihak Pemko Medan Putusan: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan surat perjanjian antara PT. Kereta Api dan pihak Pemko Medan berupa Akta Perjanjian Nomor 36 oleh Notaris Agoes Salim tertanggal 17 November 1982 adalah dokumen yang bersifat terbuka namun mengandung beberapa materi yang dikecualikan hingga penghentian penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan atau dibuka di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yakni nama-nama para pihak yang tersebut di dalam Pasal 10 dan Pasal 12 di dalam dokumen a quo; • Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan menghitamkan nama pihak yang tersebut di dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dokumen a quo, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon. • Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

Agus Suseno terhadap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Permohonan: • Salinan Peta Tanah Dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989. Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1057 persil No. 44 Kelas D. V seluas 1870 M 2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989 Putusan: • Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2. 2] adalah informasi yang dikecualikan kecuali bagi Pemohon; • Menyatakan mengabulkan permohoan informasi Pemohon; • Menyatakan informasi dari warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989. Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1057 persil No. 44 Kelas D. V seluas 1870 M 2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989 adalah informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon; • Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis sebatas pada informasi dari warkah Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2412 tertanggal 27 Desember 1989 yang berasal dari Tanah bekas yasan salinan petok C No. 1507 persil No. 44 Kelas D. V seluas 1870 M 2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989 kepada Pemohon selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon

Indonesia Corruption Watch terhadap Beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri di jakarta dan Dinas pendidikan DKI Permohonan: • Salinan Dokumen Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah Tahun 2007, 2008, dan 3009 • Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008, dan 2009. Putusan: • Menyatakan bahwa meskipun Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk kuitansi di dalamnya bukan merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk kuitansi di dalamnya yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009 pada SMPN 190 Jakarta, SMPN 95 Jakarta, SMPN 84 Jakarta, SMPN 67 Jakarta, dan SMPN 28 Jakarta adalah dokumen yang terbuka sejak laporan hasil pemeriksaan dana BOS dan BOP Tahun 2007, 2008, dan 2009 telah disampaikan ke legislatif • Memerintahkan Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V membrikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

PATTIRO (PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL) terhadap BPK • Permohonan Hasil audit BPK tentang Pembangunan Stadion Hambalang jilid I dan Jilid II berupa berkas hardfile yang telah dilengkapi dengan pengesahan stampel dan tanda tangan pejabat berwenang Putusan : Menyatakan permohonan informasi Pemohon berupa informasi yang dimohonkan yaitu hasil audit BPK tentang Pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P 3 SON) Stadion Hambalang jilid I dan Jilid II berupa berkas hardfile yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang adalah informasi terbuka

ICW terhadap Kemendikbud (kunci jawaban UN) • Permohonan kepada PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Nomor: 119/SK/BP/I/ICW/V/2012. Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah kunci jawaban UN mata pelajaran Matematika kode soal A 69, B 71, C 86, D 45, dan E 57, dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kodel soal A 51, B 63, C 75, D 36, dan E 48 SMP/MTs Tahun 2012

ICW terhadap Kemendikbud (kunci jawaban UN) • Putusan Menyatakan bahwa Informasi kunci jawaban soal Bahasa Inggris yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan; Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berupa kunci jawaban soal UN mata pelajaran Matematika untuk kode soal : A 69, B 71, C 86, D 45, dan E 57 dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kode soal : A 51, B 63, C 75, D 36, dan E 48 SMP/MTS tahun 2012 pada tempat dugaan kebocoran terjadi (locus delicti ) adalah informasi terbuka; Menyatakan bahwa cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6. 3] adalah dengan cara hanya melihat tanpa mencatat dan/atau tanpa teknik perekaman lainnya kepada Pemohon;

PUTUSAN AJUDIKASI NO. 004/I/KIP-PS-A/2014 SUNAKI MATRAM TERHADAP POLRI INFORMASI YANG DIMINTA PUTUSAN Salinan dokumentasi hasil pemeriksaan Labkrim No. 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010. 1. Membatalkan putusan atasan Badan Publik terhadap sengketa a quo. 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 3. Menyatakan bahwa informasi yang dmohonkan Pemohon adalah informasi terbuka hanya dan khusus bagi Pemohon. 4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

PUTUSAN AJUDIKASI NO. 364/XI/KIP-PS-A/2013 PATTIRO TERHADAP BPK RI INFORMASI YANG DIMINTA Hasil Audit BPK RI tentang Pembangunan P 3 SON Stadion Hambalang Jilid I dan II PUTUSAN 1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka. 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima. *Dalam putusan ini, Majelis Komisioner John Fresly Hutahaean menyatakan Dissenting Opinion.

PUTUSAN ajudikasi nomor 163/V/KIP-PS-A/2012 LBH Masyarakat – Badan Narkotika Nasional

PUTUSAN ajudikasi nomor 163/V/KIP-PS-A/2012 LBH Masyarakat – Badan Narkotika Nasional

Putusan Alfamart [6. 1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [6. 2] Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2. 2] berupa: – – – Salinan/copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tim/panitia yang bertangungjawab terhadap kegiatan pengumpulan donasi uang dari konsumen/masyarakat/publik yang diterbitkan Alfamart melalui gerai Alfamart, sejak pertama kali diterbitkan berikut perubahan-perubahannya sampai 2015. Salinan/copy proposal izin pengajuan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan donasi uang kepada masyarakat/konsumen melalui gerai Alfamart yang diajukan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK kepada Menteri Sosial dan/atau Dinas Sosial, sejak pertama kali diajukan berikut pengajuan perpanjangan sampai 2015. Salinan/copy Standar Operating Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan penyaluran serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sumbangan donasi uang dari konsumen/masyarakat/publik kepada PT Sumber Alfaria Trijaya TBK melalui gerai Alfamart. Salinan/copy Legalitas izin pengumpulan sumbangan donasi uang konsumen Alfamart dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial dari pertama kali dijalankan sampai dengan 2015 termasuk perubahan-perubahannya. Salinan Anggaran Dasar PT Sumber Alfaria Trijaya TBK berikut perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia. Salinan/copy Laporan Keuangan pengumpulan donasi uang dari konsumen/masyarakat/publik kepada Alfamart dari mulai kegiatan tersebut dijalankan sampai Tahun 2015, yang telah diaudit oleh akuntan publik. Salinan/copy Laporan Penggunaan dan Realisasi Program penyaluran sumbangan donasi uang dari konsumen Alfamart yang dilakukan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015. Salinan/copy jumlah dan nama-nama penerima manfaat baik perseorangan/badan/organisasi/komunitas atas kegiatan penyaluran donasi uang konsumen Alfamart, sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015. Salinan/copy Memorandum of Understanding (Mo. U) dan Kontrak Kerjasama antara PT Sumber Alfaria Trijaya TBK dengan Yayasan/Lembaga/Badan/Instansi pemerintah/pihak ketiga/mitra terkait dengan aspek berbagai kegiatan, penyaluran dan pendayagunaan donasi uang dari konsumen Alfamart sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015. Salinan/copy pengumuman laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan penyaluran donasi uang dari konsumen Alfamart yang pernah diterbitkan/dipublikasikan di media massa baik lokal maupun nasional (cetak, elektronik dan/atau online) sejak kegiatan tersebut dilakukan sampai 2015. Salinan/copy Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengumpulan donasi konsumen Alfamart, dari PT Sumber Alfaria Trijaya TBK kepada Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015. merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka. [6. 3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6. 2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Pertimbangan Majelis Komisoner PSI Alfamart • Majelis Komisioner berpedapat bahwa pokok permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, huruf f dan huruf g UU KIP dan wajib disediakan oleh Termohon. Adapun yang saat ini dilakukan oleh Termhon adalah dengan mempublikasikan kegiatan melalui pemberitaan media massa cetak dan online belum sesuai dengan tujuan UU KIP, apalagi terkait dengan Laporan Tahunan Annual Report 2015 Termohon juga mencantumkan laporan hasil donasi yang dikelola Termohon, seharusnya dalam laporan tahun 2015 bukan laporan donasi yang dikelola oleh Termohon melainkan hasil keuntungan yang disisihkan oleh perusahaan untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT jo Pasal 4 PP 47 tahun 2012.

Komisi Informasi Pusat Graha Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) lt 5 Jl. Abdul Muis no 8 jakarta Pusat tlp. 021 -34830741. Fax. 021 -34830757 agusnugroho@komisiinformasi. go. id wijayantonugroho@yahoo. com twitter: @aguswnugro HP: 081 328 823 602