KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN RANHAM 2015
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN RANHAM 2015 -2019 DR. MUALIMIN ABDI, SH. , MH DIREKTUR JENDERAL HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
HAM sebagai Mandat Konstitusional • • • Negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia Penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat Setiap orang berhak atas pelindungan HAM tanpa diskriminasi Setiap orang wajib menghormati hukum dan HAM
KEWAJIBAN dan TANGGUNG JAWAB NEGARA Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Pasal 28 I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
KEWAJIBAN dan tanggung jawab NEGARA Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnagundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa: “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.
Kewajiban Menghormati (To Respect) Negara wajib menghindari tindakan-tindakan intervensi dengan dalih apapun untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak individu guna melaksanakan atau menikmati hak-hak yang diakui oleh instrumen HAM internasional (Lebih banyak ditujukan untuk penghormatan terhadap hak sipil dan politik)
CONTOH memberikan kebebasan kepada warganya untuk berkumpul dan berserikat (hak untuk berkumpul dan berserikat) memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih dalam pemilihan umum dan menghormati proses dan hasil pemilihan umum menghormati proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diskriminasi
Kewajiban Memenuhi (To Fulfill) Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif dan peradilan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diakui dalam instrumen HAM internasional dilaksanakan dipenuhi dengan sebenar-benarnya (Lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya)
CONTOH • Kewajiban untuk memenuhi sistim perawatan kesehatan dasar • Kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar • Kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. • Kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana warganya (membuka jalan sampai ke desa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi) • Hak atas keadilan yang setara
Kewajiban Melindungi (To Protect) Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan aktif guna memastikan bahwa hak-hak setiap orang yang diakui dalam Instrumen HAM Internasional tidak dilanggar (Baik terhadap hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya)
CONTOH • berkewajiban untuk mengambil tindakan ketika suatu kelompok masyarakat menyerang kelompok yang lain (etnis, agama dll) • kewajiban untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah pekerja sesuai upah minimum regional (UMR)
Kewajiban Negara Obligation of Conduct Kewajiban untuk mengambil dan melakukan langkah khusus dalam upaya pemenuhan, termasuk mencegah terjadinya pelanggaran Obligation of Result Kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi secara aktif atas kebijakan dan program.
RANHAM
DASAR HUKUM • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM • Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa • Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 • Deklarasi Wina dan Program Aksi Konferensi HAM Dunia Tahun 1993
SEJARAH RANHAM 1998 -2003 KEPPRES NO. 129/1998 1. Persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional 2. Diseminasi, pendidikan dan informasi HAM 3. Penetapan prioritas implemetasi HAM 4. Implementasi instrumen HAM on internasional yang diratifikasi Indonesia RANHAM 2004 -2009 KEPPRES NO. 40/2004 RANHAM 2011 -2014 PERPRES NO. 23/2011 RANHAM 2015 -2019 PERPRES NO. 75/2015 1. Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM 2. Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional 3. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan 4. Pendidikan HAM 5. Penerapan norma dan standar HAM; 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 1. Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM 2. Persiapan pengesahan instrumen HAM 3. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan 4. Pendidikan HAM 5. Penerapan norma dan standar HAM 6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 1. Penguatan institusi pelaksana RANHAM 2. Penyiapan Pengesahan dan Penyusunan Bahan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM 3. Penyiapan Regulasi, Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari perspektif HAM 4. Pendidikan HAM 5. Penerapan norma dan standar HAM 6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Perkembangan ranham RANHAM 1998 - 2003 RANHAM 2004 - 2009 RANHAM 2011 - 2014 RANHAM 2015 - 2019 Instrumen HAM internasional Instrumen HAM nasional dan internasional, MDG’s, SDG’s, UNGP Bisnis dan HAM, Stranas Akses Keadilan dan Stranas Lansia Lingkup Ketua, Panitia Menlu, Panitia Nasional Menkumham, Pokja, Panitia Nasional dan Daerah Menkumham, Panitia Nasional dan Daerah Sekretariat Kemenlu Ditjen HAM, Kemenkumham Sekretariat Bersama Program/ Strategi 4 6 7 6 Rencana Aksi 82 75 161 88 Indikator Keberhasilan - 92 161 128 Pemantauan dan Pelaporan - Manual, 5 tahun Manual dan online (UKP 4), tahunan Online (KSP), triwulan
CAPAIAN UMUM RANHAM • Mengubah pola pikir bahwa HAM sebagai bagian dari mandat konstitusional dan nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia • Norma dan standar HAM sebagai elemen utama dalam kebijakan dan program pembangunan • Agenda nasional yang jelas dan terus berkelanjutan dalam pemajuan dan perlindungan SDM • Pelibatan secara inklusif semua pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional sampai daerah, melibatkan masyarakat sipil dan media sebagai bagian mekanisme check and balances • Pemajuan dan perlindungan HAM sebagai bagian dari proses demokratisasi di Indonesia • Norma dan standar HAM sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia • Sebagai bentuk penanganan pelanggaran HAM
CAPAIAN DAN TANTANGAN RANHAM SEBELUMNYA Capaian 1. Pembentukan 458 Panitia RANHAM Kabupaten/Kota Tantangan 1. Kesejangan komitmen, modalitas, sumber daya dan kapaistas diantara panitia pelaksana di tingkat nasional dan daerah 2. Ratifikasi instrumen HAM internasional : Kovenan Hak Sipol, Kovenan Hak Ekosob, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskiriminasi Rasial, Konvensi Pekerja Migran, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan 2 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. 2. Implementasi instrument HAM yang diratifikasi dalam hukum nasional 3. Berbagai program diseminasi yang dilakukan K/L dan pemerintah daerah 3. Kurangnya sinergitas diantara Kementerian/Lembaga 4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perda sesuai dengan norma dan standar HAM 4. Lamanya konsultasi dan lambannya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perda 5. Meintegrasikan norma dan standar HAM ke kurikulum sekolah, modul pelatihan APH dan pembentukan PUSHAM 5. Diperlukan peningkatan kapasitas dan program To. T 6. Mengeluarkan legislasi dan kebijakan HAM dan pembentukan lembaga HAM 6. Diperlukan peningkatan implementasi legislasi dan kebijakan HAM termasuk memberdayakan lembagan HAM 7. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Yankomas 7. Kesenjangan dalam menindaklanjuti antara Yankomas dan APH
RANHAM 2015 - 2019 Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas RANHAM Indonesia dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia. Panduan dan rencana umum serta arah bagi penyelenggara negara yang pelaksanaannya bersifat dinamis (living document) Dapat diselaraskan dengan potensi dan permasalahan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
AKSI HAM Sebagai implementasi RANHAM 2015 - 2019: • Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus mengembangkan aksi HAM setiap tahunnya dan dikeluarkan dalam bentuk Inpres. • Dalam penyusunan aksi HAM, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM serta melibatkan partisipasi masyarakat. • Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus menyampaikan laporan capaian pelaksanaan aski HAM per triwulan ke Sekretariat Bersama RANHAM. • Focal point untuk Kementerian/Lembaga dalam menyampaikan laporan capaian aksi HAM adalah Biro Perencanaan • Focal point bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan capaian aksi HAM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KE DEPAN • Pelaporan langsung dan rutin per tri wulan ke Kantor Staf Presiden • Pembentukan Sekretariat Bersama (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai payung pelaksanaan RANHAM • Memperkuat mekanisme pelaksanaan di kabupaten / kota (Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dan Dinas Sosial) melalui mekanisme evaluasi dengan menggunakan penghargaan dan sanksi • Meningkatkan prioritas dan agenda HAM secara tahunan • Meningkatkan tindak lanjut hukum kasus dan pengaduan HAM • Memperkuat panitia pelaksana daerah melalui perencanaan dan penganggaran
TERIMA KASIH
- Slides: 21