Ketentuan Pajak Vs Retribusi Pajak adalah iuran kepada
Ketentuan
Pajak Vs Retribusi Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
Ciri atau Karakteristik Pajak a. Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung. c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah. d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai Pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur. 3
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka akan ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya. 4
Ciri atau Karakteristik Retribusi 1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dg ketentuan berlaku. 2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah. 3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah; dan 5. Digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 5
PERBANDINGAAN UNSUR PAJAK DAN RETRIBUSI UNSUR PAJAK RETRIBUSI DASAR PEMUNGUTAN Berdasarkan peraturan perundangan berdasarkan peraturan perundang-undangan DAYA PAKSA Adanya Daya Paksa dari Negara dapat dipaksakan tapi bersifat ekonomis SIFAT PEMBAYARAN Penyerahan Kekayaan kepada Negara pemberian atas jasa atau pemberian izin tertentu KONTRAPRESTASI Tanpa Imbalan langsung imbalan langsung PENGGUNAAN Untuk menjalankan pemerintahan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan 6
Retribusi daerah Dasar Pemungutan : 1. UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 156 Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 2. PP Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Page 7
Tata Cara Penghitungan Retribusi q Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. q Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. q Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. q Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa 1/4/2022 Hank 8 tersebut.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 1/4/2022 Hank 9 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (1)
Golongan Retribusi Jasa Umum Retribusi atas pelayanan yg disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah utk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dpt dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Jasa Usaha Retribusi atas pelayanan yg disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yg belum dioptimalkan dan belum disediakan oleh pihak swasta secara memadai. Perizinan Retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Tertentu orang pribadi atau Badan yg dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Page 10
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Materi Perda Retribusi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum Dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yg bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Retribusi Jasa Usaha Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi Perizinan Tertentu Untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yg bersangkutan, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Page 11
Penggolongan Retribusi Daerah Jasa Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kesehatan Persampahan KTP dan Akta Capil Pemakaman Parkir di tepi jalan umum Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Biaya Cetak Peta Penyedotan Kakus Pengolahan Limbah Cair Tera/Tera Ulang Pendidikan Pengendalian Menara Telekomunikasi Jasa Usaha 1. Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Pasar Grosir/Pertokoan 3. Tempat Pelelangan 4. Terminal 5. Tempat Khusus Parkir 6. Tempat Penginapan/Villa 7. Rumah Potong Hewan 8. Kepelabuhanan 9. Tempat Rekreasi dan Olahraga 10. Penyeberangan di air 11. Penjualan Produksi Daerah Perizinan Tertentu 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Izin Gangguan 4. Izin Trayek 5. Izin Usaha Perikanan Page 12
Retribusi Jasa Umum Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Objek Retribusi Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. Prinsip dan Sasaran Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Jenis Retribusi Jasa Umum 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 4. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 6. Pelayanan Pasar 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Penggantian Biaya Cetak. Peta Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pengolahan Limbah Cair Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pendidikan Pengendalian Menara Telekomunikasi Page 13
Retribusi Jasa Usaha Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta Objek Retribusi Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi: a. Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. b. Pelayanan yang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. Prinsip dan Sasaran Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Jenis Retribusi Jasa Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Pasar Grosir/Pertokoan Ret. Tempat Pelelangan Ret. Terminal Ret. Tempat Khusus Parkir Ret. Tempat Penginapan/Villa 7. 8. 9. 10. 11. Ret. Rumah Potong Hewan Ret. Kepelabuhanan Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga Ret. Penyeberangan di air Ret. Penjualan Produksi Daerah Page 14
Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu Objek Retribusi Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribsi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan Sasaran Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yg bersangkutan. Biaya dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 1. 2. 3. 4. 5. Izin Mendirikan Bangunan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Izin Gangguan Izin Trayek Izin Usaha Perikanan Page 15
Retribusi Jasa Umum 16
Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Jasa Umum 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Persampahan/Kebersiha n 3. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 4. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 6. Pelayanan Pasar 7. Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Penggantian Biaya Cetak. Peta 10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 11. Pengolahan Limbah Cair 12. Pelayanan Tera/Tera Ulang 13. Pelayanan Pendidikan. Page 17
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan kesehatan di: 1. Puskesmas, 2. Puskesmas Keliling, 3. Puskesmas Pembantu, 4. Balai Pengobatan, 5. RSUD, 6. Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengecualian Objek 1. Pelayanan pendaftaran 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Swasta Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 18
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; 3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Pengecualian Objek Pelayanan kebersihan di: 1. jalan umum; 2. taman; 3. tempat ibadah/sosial; 4. tempat umum lainnya. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/ kebersihan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 19
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan: 1. KTP 2. Kartu keterangan bertempat tinggal 3. Kartu identitas kerja 4. Kartu penduduk sementara 5. Kartu identitas penduduk musiman 6. Kartu keluarga 7. Akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan KTP dan Akta Catatan Sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 20
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi: 1. Pelayanan penguburan/pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat. 2. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat , dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 21
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 22
6. Retribusi Pelayanan Pasar Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 23
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 24
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 25
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati peta yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya pencetakan peta, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 26
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Pengecualian Objek Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 27
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan instalasi pengolahan limbah cair. Pengecualian Objek 1. Pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, swasta 2. Pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah cair. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya pengolahan limbah cair, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 28
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan: 1. Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; 2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan tera/ulang, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 29
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis. Pengecualian Objek 1. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 2. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan pendidikan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Page 30
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, yang besarnya tidak boleh melampaui 2% dari NJOP menara telekomunikasi. Page 31
Retribusi Jasa Usaha 32 32
Retribusi Jasa Usaha Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta Objek Retribusi Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi: a. Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. b. Pelayanan yang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. Prinsip dan Sasaran Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Jenis Retribusi Jasa Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah Ret. Pasar Grosir/Pertokoan Ret. Tempat Pelelangan Ret. Terminal Ret. Tempat Khusus Parkir Ret. Tempat Penginapan/Villa 7. 8. 9. 10. 11. Ret. Rumah Potong Hewan Ret. Kepelabuhanan Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga Ret. Penyeberangan di air Ret. Penjualan Produksi Daerah Page 33
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daera Pungutan daerah atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pemakaian kekayaan daerah. Pengecualian Objek Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 34
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrtakkan. Pengecualian Objek Fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 35
3. Retribusi Tempat Pelelangan. Pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Penyediaan tempat pelelangan yang khusus untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Pengecualian Objek Tempat pelalangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat pelelangan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 36
4. Retribusi Terminal Pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Pengecualian Objek Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 37
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir Pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan tempat khusus parkir. Pengecualian Objek Pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 38
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa Pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa milik Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan. villa. Pengecualian Objek Tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 39
7. Retribusi Rumah Potong Hewan Pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan, sebelum dan sesudah dipotong. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 40
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pungutan daerah atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. Pengecualian Objek Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 41
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Pengecualian Objek Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 42
10. Retribusi Penyeberangan di Air Pungutan daerah atas jasa pelayanan penyeberangan di air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. Pengecualian Objek Pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyeberangan di air. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 43
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pungutan daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah Objek Retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Pengecualian Objek Penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Page 44
Retribusi Perizinan Tertentu 45 45
Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Izin Gangguan 4. Izin Trayek 5. Izin Usaha Perikanan Page 46
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pungutan daerah atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan Objek Retribusi Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi kegiatan: 1. Peninjauan design 2. Pemantauan pelaksanaan pembangunan 3. Pengawasan penggunaan bangunan Pengecualian Objek Pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah daerah Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Page 47
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pungutan daerah atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol Objek Retribusi Pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan Yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Page 48
3. Retribusi Izin Gangguan Pungutan daerah atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Gangguan Objek Retribusi Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Pengecualian Objek Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin gangguan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan. Page 49
4. Retribusi Izin Trayek Pungutan daerah atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek Objek Retribusi Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutana penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek. Page 50
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan Pungutan daerah atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Perikanan Objek Retribusi Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Subjek Retribusi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin usaha perikanan. Prinsip dan Dasar Penetapan Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan. Page 51
- Slides: 51