KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN UMUM KESIMPULAN UMUM PROSES

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN UMUM

KESIMPULAN UMUM PROSES PENYUSUNAN • Secara umum proses dan output penyusunan RP 2 KPKP sudah mengikuti dan merujuk pada Buku Pedoman Penyusunan RP 2 KPKP, namun masih terdapat beberapa kedalaman substansi yang belum sesuai dengan Panduan; • Secara umum masing-masing kabupaten/kota telah menyelenggarakan kegiatan FGD 3 dan pembahasan laporan draft akhir; • Secara umum masing-masing kabupaten/kota telah memasuki masa akhir kontrak, bahkan terdapat beberapa kota/kabupaten yang telah habis masa kontraknya. PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 3

KESIMPULAN UMUM TAHAP PERSIAPAN • Sebagian besar overview kebijakan belum menampilkan kesimpulan dari hasil overview yang dilakukan; • Isu-isu strategis masih bersifat umum dan tidak disertai dengan lokasi-lokasi yang menunjukkan isu tersebut berikut dengan peta isu strategis; • Masih terdapat rumusan isu strategis yang belum konstekstual dengan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh; • Sebagian besar kabupaten belum melakukan identifikasi kesesuaian kawasan permukiman terhadap rencana pola ruang dalam RTRW; • Penyiapan kelembagaan pendukung penanganan kawasan permukiman kumuh belum terinformasikan dengan jelas; • Sebagian besar kota/kabupaten belum menampilkan peta sesuai ketentuan PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 4

KESIMPULAN UMUM TAHAP VERIFIKASI, PERUMUSAN KONSEP & STRATEGI • Masih terdapat beberapa kota/kabupaten yang profil permukiman hasil verifikasinya belum dilengkapi dengan informasi spasial (1: 5000), belum disajikan untuk masing indikator kekumuhan (7 indikator) serta belum mencantumkan data numeric by name by address; • Sebagian kota/kabupaten hanya menampilkan profil hasil verifikasi untuk kawasan prioritas pertama saja, belum lengkap untuk seluruh kawasan; • Konsep dan strategi skala kota sebagian besar masih belum terukur secara kuantitatif maupun spasial; • Sebagian besar kota/kabupaten belum merumuskan tema kawasan, sehingga konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagian besar hanya didasarkan pada kebutuhan penanganan, belum mempertimbangkan tema kawasan; • Sebagaian besar rumusan strategi dengan konsep resettlement belum mempertimbangkan kawasan tujuan resettlement-nya; • Sebagian besar kota/kabupaten belum merumuskan pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 5

KESIMPULAN UMUM TAHAP PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN • Skenario pencapaian 0% kumuh sebagain besar dilakukan dengan berbasis lokasi, bukan berdasarkan kelayakan penanganan; • Terdapat beberapa kota/kabupaten yang scenario pencapaian 0% kumuhnya baru sebatas staging penanganan untuk setiap lokasi; • Terdapat pola pikir aternatif untuk mempertahankan permukiman di sempadan sungai (berdasarkan pertimbangan sosiokultur), namun teknis penyiapan prasarana permukiman di lokasi tersebut belum terjawab dan tertuang dalam rumusan strategi, scenario, dan rencana aksi programnya; • Sebagaian besar kota/kabupaten belum merumuskan dan merancang konsep desain kawasan untuk seluruh kawasan permukiman kumuh hasil verifikasi; • Masih terdapat rencana aksi yang belum memuat komponen pencegahan secara rinci serta rencana kerja masyarakat atau community action plan berdasarkan hasil SKS. PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 6

KESIMPULAN UMUM TAHAP PENYUSUNAN DESAIN TEKNIS • Sebagian besar proses penentuan kawasan pembangunan tahap 1 tidak melihat readiness criteria sebagai dasar pertimbangan, hanya berdasarkan penilaian lokasi (Permen PUPR No. 2/2016); • Sebagain besar siteplan kawasan yang dirancang masih dilakukan di atas peta citra; • Proses penentuan kawasan pembangunan tahap 1 untuk beberapa kota/kabupaten masih belum tepat dan umumnya kawasan pembangunan tahap 1 identik dengan luasan kawasan prioritas 1; • Ilustrasi 3 D belum terlihat konsistensinya dengan permasalahan, kebutuhan penanganan dan rencana program; • Beberapa kota/kabupaten masih menampilkan komponen DED yang bersifat tipikal, belum berdasarkan pengukuran lapangan; PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 7

KESIMPULAN UMUM ASPEK NON-SUBSTANSI / ADMINISTRASI • Terdapat beberapa kota/kabupaten yang memiliki permasalahan terkait kondisi/situasi politik di daerah yang berimplikasi pada terhambatnya proses penyusunan RP 2 KPKP sehingga baru menyusun RPJMD sehingga diharapkan RP 2 KPKP dapat menjadi masukan dalam penyusunan RPJMDnya. PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 8

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI KOMPONEN PENILAIAN CAPAIAN PROSES PENYUSUNAN RP 2 KPKP à KESESUAIAN JADWAL DENGAN REALISASI KEGIATAN à TERDAPAT BERITA ACARA KESEPAKATAN YANG DITANDATANGANI PIHAK TERKAIT CAPAIAN SUBSTANSI PENYUSUNAN RP 2 KPKP à EKSISTENSI & KUALITAS OUTPUT HINGGA TAHAP PENYUSUNAN DESAIN TEKNIS à TERDAPAT KETERKAITAN KRONOLOGIS ANTAR OUTPUT PEMAHAMAN STAKEHOLDERS à PEMAHAMAN POKJANIS DAN TAP TERHADAP PROSES DAN SUBSTANSI PERMASALAHAN NON-TEKNIS/ADMINISTRASI à TERDAPAT PERSOALAN NON-TEKNIS/ADMINISTRASI YANG MENGHAMBAT PENCAPAIAN OUTPUT SESUAI BUKU PANDUAN PENYUSUNAN RP 2 KPKP PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 10

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI SESUAI KURANG SESUAI (SKOR TOTAL 24 -48) (SKOR TOTAL < 24) à SESUAI SECARA PROSES à SESUAI SECARA SUBSTANSI (EKSISTENSI & KUALITAS) à PEMAHAMAN STAKEHOLDER BAIK à TIDAK MEMILIKI PERMASALAHAN NONTEKNIS à KURANG SESUAI SECARA PROSES à SUBSTANSI BELUM SESUAI (EKSISTENSI & KUALITAS) à PEMAHAMAN STAKEHOLDER BAIK à TIDAK MEMILIKI PERMASALAHAN NONTEKNIS à TIDAK SESUAI SECARA PROSES à SUBSTANSI TIDAK SESUAI (EKSISTENSI & KUALITAS) à PEMAHAMAN STAKEHOLDER KURANG BAIK à MEMILIKI PERMASALAHAN NON-TEKNIS (SKOR TOTAL > 48) TIDAK SESUAI PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 11

HASIL QUICK ASSESMENT SESI DESK 10 KOTA/KAB 21 KOTA/KAB 16 KOTA/KAB (5 KAB/KOTA SIAP) PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 12

HASIL QUICK ASSESMENT SESI DESK PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 13

HASIL QUICK ASSESMENT SESI DESK PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 14

REKOMENDASI TINDAK LANJUT UNTUK KOTA/KABUPATEN DENGAN KATEGORI SESUAI • Dapat melanjutkan proses penyusunan RP 2 KPKP sesuai Buku Panduan Penyusunan RP 2 KPKP • Melakukan perbaikan minor atau pernyempurnaan pada beberapa poin substansi yang masih kurang sesuai UNTUK KOTA/KABUPATEN DENGAN KATEGORI KURANG SESUAI • Dapat melanjutkan proses penyusunan RP 2 KPKP dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan pada poin-poin substansi yang masih kurang sesuai / belum sesuai UNTUK KOTA/KABUPATEN DENGAN KATEGORI TIDAK SESUAI • Melakukan perbaikan pada poin-poin esensial dalam substansi RP 2 KPKP dengan merujuk pada Buku Panduan Penyusunan RP 2 KPKP • Memperoleh fasilitasi klinik penyusunan RP 2 KPKP di pusat PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 15

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan perlu memperhatikan aspek filosofi, aspek normatif/yuridis, aspek empiric, dan aspek sosiologi • Perlu dilakukan pendekatan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan mempertimbangkan nilai budaya masyarakat/local wisdom dan karakteristik fisik lingkungan setempat yang berbasis pada keunikan kawasan sehingga masing-masing kawasan memiliki identitias • SK Walikota/Bupati terkait kawasan permukiman kumuh hasil verifikasi harus segera direvisi, maksimal hingga akhir masa penyusunan RP 2 KPKP • Analisa harga satuan yang dilakukan dalam penyusunan DED perlu merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum • Aspek pencegahan terhadap permukiman kumuh pada dasarnya terdiri atas pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, namun dalam rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perlu didetailkan bentuk pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. • Untuk kota/kabupaten yang memiliki banyak kawasan kumuh berupa spot-spot, dapat dipertimbangkan untuk melakukan pengklasteran kawasan; • Profil, dokumentasi drone, dan konsep desain yang memperlihatkan visualisasi 3 D kawasan perlu dilakukan untuk seluruh kawasan kumuh hasil verifikasi • Bagi kota/kabupaten yang telah memasuki masa akhir kontrak, diharapkan untuk dapat melakukan percepatan proses penyusunan • Sebagian besar kab/kota belum melakukan revisi PRIJM dapat menjadi readiness criteria penyusunan RP 2 KPKP PEMBAHASAN PLENO PENYUSUNAN RP 2 KPKP | 16

TERIMA KASIH.