KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke4
- Slides: 7
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-4 Mata Kuliah: Hukum Tata Pemerintahan Dosen : TATIK ROHMAWATI, S. IP. , M. Si. 11/28/2020 Han. Out Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 1
KOMPETENSI Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 11/28/2020 Han. Out Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 2
Kompetensi Terdiri Dari Dua Macam, Yaitu ; 1) 2) Kompetensi umum, adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi khusus, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Han. Out Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 11/28/2020 3
Keputusan TUN Menurut UU No. 5 Tahun 1986 Keputusan TUN menurut pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan bersifat konkret (kelihatan, nyata), individual (menyangkut subjek hukum/ personel) dan final (tergantung pada aturannya/ hasil akhir) yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Han. Out Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 11/28/2020 4
4 MACAM BENTUK KETETAPAN (PROF. PRAJUDI ATMOSUDIRJO) Han. Out Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 1) 2) Penetapan (Beschiking), Yaitu perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat/instansi penguasa Negara yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Rencana, Merupakan satu bentuk perbuatan hukum yang menciptakan hubungan hukum artinya yang nantinya akan mengikat antara penguasa dan warga Negara. Pengertian lain yaitu seperangkat tindakan yang terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan telah direalisasikan. 11/28/2020 5
6 Bentuk Ketetapan (Lanjutan) 3) Norma Jabatan, Yaitu perbuatan hukum dari penguasa adminstrasi Negara untuk membuat ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. 4) Legislasi Semu, Yaitu penciptaan daripada aturan-aturan hukum oleh pejabat adminstrasi Negara yang berwenang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Han. Out Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S. IP. . N. Si 11/28/2020
ALHAMDULILLAH…. . TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 11/28/2020 Han. Out Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si. 7
