KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA Badan atau Pejabat

KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara • • • Menurut pasal 1 angka 8 UU No. 5 tahun 1986 jo No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Badan atau pejabat tata usaha negara inilah yang akan berkedudukan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara. Dari pengertian pasal 1 angka 8, badan atau pejabat TUN adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Dalam hal ini yang menjadi ukuran bukanlah jabatan struktural dari badan atau pejabat TUN tersebut, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu saat. Lembaga hukum publik yang menjadi induk dari badan atau jabatan TUN adalah negara, lembaga tertinggi dan tinggi negara, departemen, badan-badan non departemen, propinsi, kabupaten, kotamadya, dsb. Badan atau pejabat TUN tadi melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kegiatan eksekutif. Namun demikian tidak menutup kemungkinan badan atau pejabat TUN berkaitan dengan fungsi legislatif maupun yudikatif

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) merupakan sumber hukum tidak tertulis yang merupakan teori hukum dan jurisprudensi pemerintahan maupun peradilan yang berkembang dalam praktek pemerintahan. Asas-asas tersebut meliputi : – Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. – Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan negara. – Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. – Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. – Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. – Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SENGKETA TATA USAHA NEGARA • • Sengketa tata usaha negara menurut pasal 1 angka 10 UU No. 5 tahun 1986 jo No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannnya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang disengketakan adalah pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintah menurut hukum publik yang dilaksanakan oleh badan atau perjabat TUN. Contoh SPB, SPPT, pemecatan PNS

KRITERIA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA • • • Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 9) Penetapan tertulis (beschikking) merupakan salah satu keputusan TUN yang berfungsi sebagai instrumen yuridis pemerintahan yang digunakan oleh badan atau pejabat TUN dalam melaksanakan tugas kewajibannya di bidang urusan pemerintahan. Bagi hakim TUN penetapan tertulis mempunyai arti penting karena hanya penetapan tertulis yang dapat digugat di pengadilan TUN. Penetapan tertulis menunjuk kepada isi yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Jadi bukan bentuknya. Keputusan tersebut harus tertulis, untuk kemudahan pembuktian Suatu memo atau nota dapat merupakan suatu penetapan tertulis apabila jelas : 1) badan atau pejabat TUN yang mengeluarkannya; 2) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; 3) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya jelas bersifat individual, konkret dan final; 4) serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum perdata. Keputusan TUN tersebut dapat berupa : 1) kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; 2) pemberian suatu subsidi atau bantuan; 3) pemberian izin; 4) pemberian status.

UNSUR DAN MACAM PENETAPAN TERTULIS • Unsur penetapan tertulis - bentuk penetapan itu harus tertulis - ia dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN - berisi tindakan hukum TUN - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku - bersifat konkret, individual dan final - menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

UNSUR DAN MACAM PENETAPAN TERTULIS (lanjutan) • Macam penetapan tertulis a. deklaratoir dan konstitutif deklaratoir artinya penetapan tersebut dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum. konstitutif adalah keputusan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum. b. menguntungkan dan membebankan bersifat menguntungkan artinya penetapan itu memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak ada bersifat membebankan artinya membebaskan atau mengurangi suatu beban yang sudah atau akan ada. c. einmalig dan permanen einmalig artinya penetapan yang habis berlakunya setelah digunakan (IMB) permanen artinya berlaku untuk masa yang lama (pengangkatan pegawai) d. bebas dan terikat bersifat mengikat artinya bahwa peraturan dasar menentukan atau mendiktekan saja semua isi penetapan yang harusdikeluarkan. bersifat bebas artinya bahwa peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat TUN untuk menentukan sendiri tentang bagaimana perlu tidaknya mengeluarkan penetapan yang bersangkutan.

SIFAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA • Sifat keputusan TUN adalah : 1. Konkret. Yang dimaksud konkret adalah bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan TUN tidak abstrak tapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. 2. Individual. Yang dimaksud dengan individual adalah keputusan TUN itu tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju. 3. Final. Yang dimaksud dengan final adalah bahwa akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan pengeluaran penetapan tertulis harus sudah benar merupakan akibat hukum yang definitif.

TIDAK TERMASUK PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA • Menurut pasal 2 UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tidak termasuk keputusan TUN adalah : a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan TUN yang memerlukan persetujuan; d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI; g. Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu.