KEPEMERINTAHAN YANG BAIK GOOD GOVERNANCE LATAR BELAKANG KONSEP

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) LATAR BELAKANG, KONSEP KEPEMERINTAHA, KONSEP GOOD GOVERNANCE JAT WIRIJADINATA 1

LATAR BELAKANG 1. ADANYA PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN 2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN MANUSIA 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS. 4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi persaingan bebas kompetensi meningkat 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis arus informasi menembus batas ruang & waktu 7 Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak 8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun 2. ADANYA DINAMIKA SISTEM SOSIAL POLITIK 1 Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun. 2. Gerakan mahasiswa kekuatan reformasi ORBA tumbang 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; 1) interferences (gangguan/saling pengaruhi); 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan) . . PERLU STRATEJI BARU 2

KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: SELEKSI DAN REDUKSI STRUKTUR OPERASIONAL ØPERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG TERBAIK IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN: DARI PENDEKATAN BERAGAM, BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, : MENJADI: KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG: DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA, . , KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI SOSIAL POLITIK 3

KONSEPSI KEPEMERINTAHAN GOVERNING PROSES KOORDINASI, PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN GOVERNMENT PEMERINTAH PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP CHANGE AGENT OF DEVELOPMENT, PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT. HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK PENGERTIAN GOOD DALAM GG: GOVERNANCE (WORLD BANK) A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA TINGGI DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY) GOVERNANCE (UNDP) B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI, DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN ( THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS) GOOD GOVERNANCE 4

KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN 5

“GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL 6

ORIENTASI GOOD GOVERNANCE PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB. : LEGITIMACY ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL ASSURANCE OF CIVIL CONTROL 7

PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER IN MANAGING ECONOMIC & SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY POLITICAL ECONOMIC ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEVEL 8

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF & WORLD BANK PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN: 1 DEMOKRASI 3. HINDARI SALAH ALOKASI DANA INVESTASI YANG LANGKA 5 MENJALANKAN DISIPLIN ANGGARAN 2. PASAR YANG EFISIEN 4 PENCEGAHAN KORUPSI SECARA POLITIK DAN ADMINISTRASI 6. MENCIPTAKAN LEGAL & POLITICAL FRAME WORK BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN 9

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNDP B. KARAKTERISTIK SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL A. HUBUNGAN SINEGIS & KONSTRUKTIF ANTARA: 1 PARTICIPATION STATE 4 RESPONSIVENESS 5. EQUITY PRIVATE COMMUNITY 2. RULE OF LAW 3. TRANSPARANCY 6 CONCENSUS ORIENTATION 7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY 9 STRATEGIC VISION 8 ACCOUNTABILITY 10

TIGA DOMAIN GOOD GOVERNANCE S TATE (Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif P RIVATE (Swasta): Ciptakan PEKERJAAN dan PENDAPATAN COMMUNITY (Masyarakat): Peran aktif & positip dlm kegiatan EKONOMI POLITIK SOSIAL 15 A 11

THE THREE LEGS OF GOVERNANCE ECONOMI C ADMINISTRATIVE GOVERNMENT a. AKTIVITAS EKON. SISTEM PROSES b. DLM NEGERI c. INTERAKSI PENYEL. KONOMI d. IMPLEMENTASI (EQUITY, QUALITY, POVERTY OF LIFE KEBIJAKAN POLITICAL GOV PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUKFORMULA 12

GOOD GOVERNANCE Aspek Pemerintahan A. ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY (PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI) C DESENTRALISASI REGIONAL & DEKONSENTRASI DALAM DEPARTEMEN B HUKUM KEBIJAKAN ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIKEKONOMI) D CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF (MEKANISME PASAR, PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH DAN KECIL SEKTOR SWASTA, DEREGULASI, KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO) 13

GOOD GOVERNANCE Indikator Keberhasilan A SECARA UMIUM TUJUAN PEMBANGUNAN (QUALITY OF LIFE 0 TERCAPAI B. SECARA KHUSUS : INDONESIA BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98) 1 MENGATASI KRISIS EKONOMI (STABILITAS MONETER TERCAPAI) 2. TERPENUHINYA KEDAULATAN RAKYAT: A). SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT 3 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM B) BERBANGSA, BERNEGARA, PARTISIPASI POLITIK RAKYAT--STABILITAS POLITIK 4 MELETAKAN DASAR KERANGKA AGENDA REF. -BANG. 14

Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN AKHIR 1960 -AN: TAHUN 1950 -AN: MASA HINDIA BELANDA: ILMU PEMERINTAH (SEMUA DIATUR PEMERINTAH) ILMU ADMINISTRASI NEGARA(KEPEMIMPINAN PADA APARATUR: PERUMUSAN KEBIJAKAN KEBUDAYAAN, SDM APARATUR, KETATALAKSANAAN) ILMU NEGARA DAN PEMBANGUNAN (KETATALAKSANAAN, AGENT OF CHANGE, PERENC. PEMBANG. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PELAKSANAAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 15

Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. Awal 1980 an: Reinventing Government : 1. CATALYTIC GOVERNMENT: STEERING RATHER THAN ROWING 2 COMMUNITY OWNED GOVERNMNT: EMPOWERING THAN SERVING 4 MISSION DRIVEN GOVERNMENT: TRANSFORMING RULE-DRIVEN ORGANIZATION 3. COMPETITIVE GOVERNMENT: INJECTING COMPETITION INTO SERVICES 5. RESSULT ORIENTED GOVERNMENT FUNDING OUTCOME, NOT INPUT 16

Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. AWAL 1980 an: REINVENTING GOVERNMENT 6, 6. CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT MEETING THE NEED OF CUSTOMER, NOT BUREAUCRACY 7 ENTERPRISING GOVERNMENT: EARNING RATHER THAN S PENDING 9. DECENTRALIZED GOVERNMENT FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION AND TEAM WORK 10 MARKET ORIENTED GOVERNMENT : LEVERAGING CHANGE THROUGH MARKET 8. ANTICIPATORY GOVERNMENT: PREVENTING RATHER THAN CURE 17

Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang e. Awal 1990 an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG TERDIRI ATAS: 1 THE CORE STRATEGY KEJELASAN KEGUNAAN DAN TUJUAN 3. THE CUSTOMER STRATEGY PELANGGAN SEBAGAI PENGENDALI 2. THE CONSEQUENCES STRATEGY: KONSEKUENSI KINERJA 4. THE CONTROLL STRATEGY KONTROL DARI ATAS KETENGAH 5. THE CULTURE STRATEGY MENDORONG BUDAYA KEWIRAUSAHAAN , INOVATIF, KREATIF 18

Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang f. Akhir 1990 an: Good Governanace Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam GOVERNANCE STATE COMMUNITY PRIVATE SECTOR 19

POSISI INDONESIA Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah China dan Vietnam (88% software bajakan) Terkorup ke-6 di dunia dari 142 negara atau ke 2 setelah Myanmar di Asia Tenggara (International Transfarancy: 2005) Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide Press Freedom, 2005) 20

POSISI INDONESIA Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking 138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname) World Invesment Report 2003 Human Development Report 2006 (UNDP): 118 dari 175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam) Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist Intelligence Unit, World Market Research Center, Moodys Investor Service, Standard & Poors 21

BRAND IMAGE 1. Membangun daya tarik bagi pelanggan 2. Memasarkan dan menawarkan produk/layanan 3. Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui BRANDING 4. Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari pelanggan 5. Brand adalah aset stratejik 22

BRAND IMAGE NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND IMAGE (CITRA DIRI) 1. Jerman : Bidang precision engineering 2. Jepang : Produsen elektronik rumah tangga 3. Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis 4. Thailand : Produsen buah-buahan 5. China: Produk murah 6. USA : Polisi dunia 23 7. Indonesia? ? KULI, TKW // KORUP PEMBAJAK MISKIN

24

PERUBAHAN DUNIA 1. DYNAMIC 2. TURBULENT PRAHALAD: IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE LEARN OR DIE 25

PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL 1. PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI 2. DESENTRALISASI PEMERINTAHAN 3. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 4. PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE KOMPETENSI) 5. GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI 6. EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI 26

PERSAINGAN: PEREBUTAN PANGSA PASAR PANGSA PELUANG KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING 1. GAGAL KELUAR DARI KUNGAN MASA LALU sulit meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati strateji organisasi saat ini 2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN gagal mengembangkan proses pembelajaran kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti sebagai bagian dalam menciptakan masa depan 27

PROFESINALISME SDM CIRI-CIRI: • MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN • MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA • MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF • MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI • SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONALSPIRITUAL QUOTIENT 28

KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK 1. KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW) 2. BIAYA DAN KUALITAS (COST AND QUALITY) 3. KEKUATAN ORGANISASI UNTUK MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS) 4. KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS) 29

KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN 1. KUALITAS PELAYANAN 2. KETEPATAN WAKTU 3. KERAMAHAN DALAM PELAYANAN 4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI 5. TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR) 30

TRANSFORMASI MANAJEMEN VISI APA YANG INGIN DICAPAI? KOMPETENSI BAGAIMANA MENINGKATKANNYA ? MISI BAGAIMANA MENCAPAI VISI ? BAGAIMANA MAMPU BERKOMPTISI ? PERUBAHAN BAGAIMANA MENGATASINYA ? KINERJA: BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD ? 31

DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA RESPONSIVENESS KESEDIAAN MEMBANTU PELANGGAN DAN MELAYANI TEPAT WAKTU RELIABILITY KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/ MELAKUKAN PELAAYANAN SECARA HANDAL ASSURANCE JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN, KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN, PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN. TANGIBLE EMPATHY PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB, MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH KEPADA PELANGGAN 32

REENGINEERING CORPORATION DAHULU: PASAR MILIK PRODUSEN PRODUK SEPERTI APAPUN AKAN TERSERAP, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI ALTERNATIF LAIN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CHANGE CUSTOMERS COMPETITION PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN PERMINTAAN 33

REENGINEERING BIROKRASI DAHULU: PELAYANAN MILIK BIROKRASI PELAYANAN SEPERTI APAPUN DITERIMA, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CHANGE CUSTOMERS COMPETITION BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN KEPUASAN PELANGGAN 34

EKSPEKTASI PELANGGAN LAYANAN YANG DIHARAPKAN PELANGGAN TINGKATLAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK ME`MENUHI EKSPEKTASI PELANGGAN PENILAIAN PELANGGAN TERHADAP LAYANAN YANG DIBERIKAN 35

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN A. L. : MEMBANGUN VISI BERPENAMPILAN MENYELESAIKAN MASAALAH BERSIKAP MENGAMBIL KEPUTUSAN 36

REKAYASA BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN STRATEJI ORGANISASI UNTUK MERAIH TUJUAN BUDAYA ORGANISASI STRATEJI ORGANISASI MENCAPAI TUJUAN TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR DAN STRATEJI ORGANISASI AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL STRUKTUR ORGANISASI YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN ORGANISASI KULTUR TINDAKAN YANG BENAR UNTUK MENCAPAI TUJUAN 37

SIKAP DAN PERILAKU DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI 1. MENUMBUHKAN: - BUDAYA KUALITAS - -DAN KESADARAN BIAYA - -SERTA KETEPATAN WAKTU 2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM 4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR 38

BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS 1. MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA ORTGANISASI 2. SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK KEDALAM MAUPUN KELUAR 3. DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN AKREDITASI OLEH MASYARAKAT 4. SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN INTERNASIONAL) 39

AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA 1. PERENCANAAN STRATEJIK 2. MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA 3. PENGEMBANGAN SISTEM PENGUMPULAN DATA 4. PENYEMPURNAAN TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA 5. PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN 40

ORGANISASI BERKINERJA TINGGI PERSYARATAN - TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN, PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM) - SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS) - ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING MENGUNTUNGKAN - ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA. 41

PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN - MASYARAKAT MODEREN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIDESENTRALISAIKAN KEPUTUSAN DIDISKUSIKAN PEMERINTAHAN/ ORGANISASI PROSES INTERAKSI SOSIAL PERSOALAN PEMERINTAHAN/ ORGANISASI EKUILIBRIUM KEPENTINGAN ANTARA: ELEMEN MASYARAKAT/ ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT/ ANGGOTA DENGAN PEMERINTAH/ ORGAN 42

KOMITMEN DAN KONSISTENSI KOMITMEN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN VISI DAN MISI PENEGAKAN ATURAN/ HUKUM KOMITMEN KONSISTENSI AKUNTABILITAS 43

ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN? ) TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI KEKUASAAN, PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN UNTUK KEBAIKAN PUBLIK KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l 44

KEGAGALAN KOMPETISI ORANG YANG BERPIKIR TETAPI TIDAK PERNAH BERBUAT ORANG YANG BERBUAT TETAPI TIDAK PERNAH BERPIKIR 45

PERBEDAAN ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL BAGAI MEMBACA BUKU ORANGA SUKSES MEMBACA BUKU SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI MAKA DITEMUKAN YANG DI CARINYA ORANG GAGAL BERHENTI MEMBACA BUKU PADA LEMBARAN BERIKUTNYA SEBELUM DITEMUKAN YANG DICARINYA 46

ORANG GAGAL (THOMAS EDISON) KEBANYAKAN ORANG GAGAL ADALAH ORANG YANG TIDAK MENYADARI BETAPA DEKATNYA MEREKA KE TITIK SUKSES SAAT MEREKA MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH 47