KEPAILITAN PKPU DALAM PERSPEKTIF KURATOR DAN PENGURUS Oleh

KEPAILITAN & PKPU DALAM PERSPEKTIF KURATOR DAN PENGURUS Oleh: Imran Nating, S. H. , M. H. (Advokat dan Kurator) Disampaikan pada acara: “SEMINAR NASIONAL” Fakultas Hukum – Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 4 Juli 2019 Disclaimer: Presentasi ini disiapkan oleh Imran Nating & Partners berisi informasi bersifat umum berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diperkenankan untuk mengcopy sebagian atau seluruhnya termasuk mendistribusikannya tanpa seizin Imran Nating & Partners.

KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“U U K”) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. (Pasal 1 ayat 1 UUK) Syarat Pailit: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. (Pasal 2 ayat 1 UUK) Utang: kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. • Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. (Pasal 21 UUK) • Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 24 ayat 1 UUK) • Dalam Putusan Kepailitan diangkat Kurator (15 ayat (1) untuk melakukan Pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi kewenangan Kurator. (Pasal 69 ayat 1 UUK)

PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT Permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan (Pasal 6 ayat 1 UUK). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 butir 7 UUK) Diajukan di Wilayah Hukum Termohon pailit; Pengadilan Niaga terdapat di 5 wilayah: Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar; Permohonan harus diajukan oleh seorang Advokat, kecuali dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan (Pasal 7 UUK) Tingkat Pemeriksaan: Pengadilan Niaga, Kasasi di Mahkamah Agung, dan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali); Hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata, kecuali ditentukan lain dalam UUK (Pasal 299 UUK); • Waktu Pemeriksaan telah ditentukan: 60 hari pemeriksaan di Pengadilan Niaga (Pasal 8 ayat 5 UUK), 60 hari pemeriksaan Kasasi (Pasal 13 ayat 3 UUK), 30 hari pemeriksaan PK (Pasal 298 ayat 1 UUK). • Putusan Pailit bersifat serta merta (uit voorbar bij voraad). • Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. (Pasal 303 UUK) • Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. (Pasal 8 ayat 4 UUK). • Pembuktian sederhana: Keberadaan utang tersebut sudah tidak diperdebatkan lagi; Jikapun tidak diakui, dapat dibuktikan secara mudah oleh Kreditur Pemohon; .

KURATOR DAN TUGASNYA Ø Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator. (Pasal 15 ayat 1 UUK) Tugas utama Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. (Pasal 69 ayat 1 UUK) Pengurusan Harta Pailit: Pemberesan Harta Pailit: Sejak Debitor dinyatakan pailit sampai dengan Debitor mengajukan rencana perdamaian, antara lain: • mendata, melakukan verifikasi kewajiban Debitor; • mendata aset Debitor, termasuk tagihan yang dimiliki Debitor, sehingga dapat ditentukan langkah yang diambil untuk menguangkan tagihan dimaksud; • mengamankan kekayaan Debitor; • meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan Debitor; • melakukan pencocokan utang; • melakukan upaya perdamaian; • melanjutkan usaha Debitor. Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah Debitor pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan. Selanjutnya Kurator melakukan pembagian hasil pemberesan harta pailit sesuai daftar pembagian.

HAKIM PENGAWAS Ø Dalam putusan pernyataan pailit, harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan (Pasal 15 ayat 1 UUK) Ø Tugas utama Hakim Pengawas adalah Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. (Pasal 65 UUK) Ø Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. (Pasal 74 UUK) Ø Bentuk pengawasan Hakim Pengawas: dapat berupa perijinan Hakim Pengawas kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan perintah oleh Hakim Pengawas.

PENGAJUAN PKPU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK Debitor, yang mempunya lebih dari 1 Kreditor, baik atas inisiatif sendiri atau sehubungan adanya permohonan pailit, yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. (Pasal 222 ayat 2 UUK) Kreditor, PEMOHON yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. (Pasal 222 ayat 3 UUK) Dalam hal Debitor tertentu, yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

PROSEDUR PERMOHONAN PKPU Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya. (Pasal 224 ayat 1 UUK) Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 1 angka 7 UUK) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor (Pasal 224 ayat 2 UUK), dan Paling lambat 3 hari sejak permohonan di daftarkan, Pengadilan harus menganulkan Permohonan Debitor (225 ayat (1)). Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan harus mengabulkan PKPU Sementara dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih Pengurus. (Pasal 225 ayat 3 UUK) Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya. (Pasal 224 ayat 1 UUK) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. (Pasal 235 ayat 1 UUK)

PENGURUS P K P U TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN Mengumumkan Putusan PKPU dan Agenda PKPU di Media Cetak (Pasal 226 UUK); Bersama-sama debitor melakukan pengurusan harta dan memastikan harta debitor tidak dirugikan oleh tindakan debitor (Pasal 240 UUK) Melakukan Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang (Pasal 270 -275 UUK); Mengumumkan dan Mengupayakan terjadinya perdamaian (Pasal 226 (2), jo. Pasal 268 UUK)

AKIBAT HUKUM P K P U u. Dalam putusan PKPU diangkat Pengurus untuk bersama debitur mengurus harta debitur (Pasal 225 ayat 2) u. PKPU berlaku selama 45 hari (Psl 227 jo 225 ayat 4) dan dapat diperpanjang sampai 270 hari (Psl 228 ayat 4) u. Selama PKPU, Debitor tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. (Pasal 240 ayat 1 UUK) u. Selama PKPU, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. (Pasal 242 ayat 1 UUK) u. PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. (Pasal 243 UUK) u. Selama PKPU Tidak boleh melakukan pembayaran utang, kecuali kepada semua kreditur (Pasal 245 UUK)

PIHAK DALAM KEPAILITAN & P K P U PIHAK YANG DAPAT DIMOHONKAN PAILIT DAN PKPU Orang Perorangan; Harta Peninggalan (Warisan); Perkumpulan perseroan (Holding Company); Penjamin (Guarantor); Badan Hukum; Perkumpulan Bukan Badan Hukum; Bank; Perusahaan Efek; Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN/BUMD. PIHAK YANG DAPAT MEMOHONKAN PAILIT DAN PKPU Debitor, Kreditor, dapat mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri; (Pasal 2 ayat 1 UUK) seorang Kreditor atau lebih, baik secara sendiri maupun secara bersama; (Pasal 2 ayat 1 UUK) Kejaksaan, apabila permohonan pailit mengandung unsur alasan untuk kepentingan umum; (Pasal 2 ayat 2 UUK) Bank Indonesia, jika Debitornya adalah Bank; (Pasal 2 ayat 3 UUK) Badan Pengawas Pasar Modal, jika Debitornya adalah Perusahaan Efek (Pasal 2 ayat 4 UUK) Menteri Keuangan, terhadap Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 ayat 5 UUK)

SIFAT PIUTANG / JENIS KREDITUR PIUTANG Piutang Konkuren (Pasal 1131 KUHPerdata) Piutang Preferensi Umum Piutang Preferensi Khusus (Pasal 1149 KUHPerdata) atau tagihan terkait harta pailit tertentu (Pasal 1139 KUHPerdata) Piutang Separatis Piutang Istimewa (piutang dengan jaminan kebendaan) (Pasal 1133 KUHPerdata) (hutang pajak) (Pasal 1134 jo. 1137 KUHPerdata dan Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP) UPAH BURUH Terkait Upah Buruh, Pasal 39 ayat (2) UUK menentukan bahwa upah buruh sebelum maupun setelah putusan pailit, merupakan utang harta pailit, artinya pembayarannya didahulukan dari Preferen Khusus dan Preferen Umum. *) Putusan MK tahun 2014:

BERAKHIRNYA KEPAILITAN & P K P U PAILIT: Setelah dilakukan Pemberesan dan Pembagian Penutup/Terakhir, maka berakhirlah Kepailitan(Pasal 202 ayat 1 UUK) PKPU berakhir pada saat putusan perdamaian berkekuatan hukum tetap (Pasal 288 UUK). PKPU Berakhir karena perdamaian ditolak sehingga debitor dinyatakan PAILIT (Pasal 289 UUK) Kurator dan Pengurus melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar. (Pasal 202 ayat 2 dan Pasal 288 UUK)

MATERI PERUBAHAN UU KEPAILITAN PERSYARATAN KEPAILITAN (Pasal 2 ayat 1 UUK) : Penambahan jumlah Kreditor; nilai minimum utang Pemohon Pailit PEMBUKTIAN SEDERHANA (Pasal 8 ayat 4 UUK, mengubah norma pada Pasal 2 ayat (1) UUK) KEADAAN DIAM OTOMATIS (AUTOMATIC STAY) (Pasal 6 UUK) : OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PEMOHON PAILIT (Pasal 2 ayat (3) (4) (5) UUK) (terkait kewenangannya dalam UU OJK) PERMOHONAN KEPAILITAN KEPADA BUMN (Pasal 2 ayat (5) UUK) KEWENANGAN PANITERA DALAM PEMERIKSAAN (Pasal 6 (3) dan Pasal 224 (6) UUK)

MATERI PERUBAHAN UU KEPAILITAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN (Pasal 9 UUK) (Putusan Elektronik dan Putusan Secara Fisik) BATASAN WAKTU PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN OLEH KREDITOR SEPARATIS (Pasal 59 ayat 1 UUK – penambahan waktu menjadi 4 bulan) PROFESI KURATOR/PENGURUS : KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN TUGAS (Pasal 70 UUK) SITA KEPAILITAN DAN SITA PIDANA (Pasal 31 ayat 2 UUK) PERINGKAT UPAH DAN HAK PEKERJA DALAM STRUKTUR KREDITOR (Pasal 39 UUK) RENVOI DAN GUGATAN LAIN-LAIN (Pasal 31 ayat 2 UUK)

MATERI PERUBAHAN UU KEPAILITAN KETENTUAN PAKSA BADAN PUBLIKASI KEPAILITAN PERMOHONAN PKPU OLEH KREDITOR (Pasal 222 ayat (3) UUK) KEPAILITAN LINTAS NEGARA

PROFILE : IMRAN NATING, S. H. , M. H. TTL Profesi Email : Palopo, 17 Januari 1975 : Advokat dan Kurator : imran@inplaw. com / imrannating@yahoo. com Pendidikan Formal: S 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2000) S 2 Hukum Bisnis Universitas Indonesia (2004) Organisasi Profesi: Sekjend Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI, 2013 -2016 & 2016 -2019) Wakil Ketua DPC PERADI Jakarta Selatan (2013 -2018 & 2018 -2023) Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Lain-Lain: • Pengajar Kepailitan pada Pendidikan Kurator dan Pendidikan Advokat • Narasumber Kepailitan dan PKPU pada pelatihan Kepailitan di bebeberapa Kampus, Bank dan Perusahaan • Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan UU Kepailitan dan PKPU (Kemenkumhan RI) • Anggota Tim Analisa dan Evaluasi peraturan terkait Kepailitan (BPHN-Kemenkumham RI). • Kontributor World Bank dalam Ease of Doing Business terkait Resolving Insolvency di Indonesia Buku: “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit” (Rajawali Pers, 2004)

TERIMA KASIH & SEMOGA BERMANFAAT Contact us: Multika Building, 4 th Floor, suite 415 Jl. Mampang Raya Kav. 71 -73, Jakarta Selatan 12790 Telp/Fax: 021 -7991457/021 -7975108 Email: imran@inplaw. com /imrannating@yahoo. com www. inplaw. com