KEPAILITAN 1 PENGERTIAN 1 MENURUT UU 372004 TTG
- Slides: 20
KEPAILITAN
1. PENGERTIAN • 1. MENURUT UU 37/2004 TTG KEPAILITAN DAN PKPU: KEPAILITAN ADALAH SITA UMUM ATAS SEMUA KEKAYAAN DEBITUR OLEH KURATOR DI BAWAH PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS; • 2. FRED B. G. TUMBUHAN: SITA UMUM SELURUH KEKAYAAN DEBITUR U/ KEPENTINGAN KREDITUR; • 3. J. B. HUIZINK: SITA UMUM BARANG 2 DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN SEMUA KREDITUR SECARA BERSAM-SAMA; • 4. SUDARGO GAUTAMA: SITAAN MENYELURUH ATAS SEGALA HARTA BENDA SI PAILIT; • 5. MUNIR FUADY: SITAAN UMUM ATAS DAN TERHADAP HARTA DEBITUR AGAR DICAPAI PERDAMAIAN ATAU AGAR HARTA TSB DAPAT DIBAGIKAN SECARA ADIL DAN PROPORSIONAL. • 2. SECARA ETIMOLOGIS: PAILIT (FAILITE, FAILLIET, TO FAIL) BERARTI KEMACETAN MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG.
II. KONSEP DASAR KEPAILITAN • PASAL 1131 & PASAL 1132 KUH PERDATA, YANG MENYATAKAN BAWA : • SEMUA HARTA KEKAYAAN(ASSET) DEBITUR MENJADI AGUNAN BAGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN DEBITUR ATAS SEGALA PERIKATAN YG DIBUAT OLEH DEBITUR(PSL 1131); • ASSET TERSEBUT DIPERUNTUKKAN BAGI SEMUA KREDITUR KARENA ITU PERLU ADANYA ATURAN MAIN CARA MEBAGI ASSET TSB(PSL 1132).
III. SEJARAH KEPAILITAN • • • 1. ZAMAN ROMAWI: KALAU DEBITUR WANPRESTASI HARUS BERTANGGUNGJAWAB SECARA FISIK (KERJA PAKSA, DISANDERA, DIJADIKAN/DIJUAL SBG BUDAK); 2. ZAMAN YUNANI KUNO, JENAZAH DEBITUR DPT DISITA SBG JAMINAN UTANG; 3. DLM PERKEMBANGANNYA(ABAD KE 2 MASEHI) PERBUDAKAN DIHAPUS, TTP MASIH DILAKUKAN PENYANDERAAN (GIJZELLING) & TERAKHIR PENYANDERAAN BUKAN PADA FISIK DEBITUR TTP PADA HARTA DEBITUR(MISSIO IN BONA=HARTA KEKAYAAN DEBITUR DIJUAL U/MELUNASI HUTANG). 4. HINDIA BELANDA: A. DIATUR PADA KUH DAGANG (KHUSUS UNTUK PEDAGANG/PENGUSAHA); B. REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) UNTUK YG BUKAN PEDAGANG/PENGUSAHA; C. FAILLISSEMENTSVERORDENING (ST. 105 -217) MULAI BERLAKU TGL 1 NOPEMBER 1905(DGN BERLAKUNYA FAILLESSEMENTSVERORDENNG INI, KETENTUAN A DAN B TSB DI ATAS DICABUT) ; D. PERPU NMR 1 TAHUN 1998 YG MENJADI UU NMR 4 AHUN 1998; E. UU NMR 37 TAHUN 2004 TTG KEAPILITAN DAN PKPU MULAI BERLAKU TGL 18 OKT. 2004.
IV. SUMBER HUKUM KEPAILITAN • 1. KUH PERDATA; • 2. UU NMR 37 THN 2004 TTG KEPAILITAN DAN PKPU; • 3. KUH PIDANA; • 4. UU NMR 40 THN 2007 TTG PT.
V. ASAS-ASAS KEPAILITAN • • 1. KESEIMBANGAN; 2. KELANGSUNGAN USAHA; 3. KEADILAN; 4. INTEGRASI’
VI. TUJUAN KEPAILITAN • 1. PEMBAGIAN YG SAMA HARTA DEBITUR • KEPADA KREDITUR; • 2. MENCEGAH DEBITUR MERUGIKAN • KREDITUR; • 3. MELINDUNGI DEBITUR YG BERITIKAD BAIK.
VII. YG DPT MENGAJUKAN KEPAILITAN • • • 1. DEBITUR YBS; 2. KREDITUR; 3. KEJAKSAAN; 4. BANK INDONESIA; 5. BAPEPAM; 6. MENTERI KEUANGAN.
VIII. YG DPT DIMOHONKAN PAILIT • 1. MANUSIA DAN BADAN USAHA (FIRMA DAN • CV); • 2. BADAN HUKUM (PT, YAYASAN, KOPERASI, DLL); • 3. HARTA WARISAN(PSL 207 -211 UU • KEPAILITAN DAN PKPU 2004).
IX. SYARAT KEPAILITAN • 1. DEBITUR MEMPUNYAI DUA/LEBIH • KREDITUR; • 2. TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU • HUTANG YG JATUH TEMPO DAN DAPAT • DITAGIH;
X. AKIBAT HUKUM KEPAILITAN • 1. TERHADAP HARTA DEBITUR, DIKENAKAN SITA UMUM; • 2. TERHADAP DEBITUR, YBS DILARANG MENGURUS • HARTANYA; • 3. TERHADAP EKSEKUSI HARTA, HARUS DIHENTIKAN KECUALI • U/ KREDITUR SEPARATIS; • 4. TERHADAP ERJANJIAN TIMBAL BALIK, KREDITUR BERHAK • MI NTA KEPASTIAN; • 5. TERHADAP KEWENANGAN BERTINDAK DEBITUR, BERLAKU • REZIM ACTIO PAULIANA; • 6. TERHADAP BARANBG JAMINAN, EKSEKUSI BAGI KREDITUR • SEPARATIS ATAU PENANGGUHAN PALING LAMA 90 HARI.
XI. PENGAWASAN HARTA PAILIT • • • DILAKUKAN OLE 1. AKIM PENGAWAS; 2. KURATOR (SWASTA); 3. BALAI HARTA PENINGGALAN (INSTANSI YANG BERADA DIBAWAH KEMKUMHAM RI=KURATOR PEMERINTAH).
XII. BERAKHIRNYA KEPAILITAN • 1. TERJADI PERDAMAIAN; • 2. INSOLVENSI DILANJUTKAN • LIKUIDASI(PEMBERESAN); • 3. REHABILITASI.
XIII. UPAYA HUKUM KEPAILITAN • 1. KASASI KE MAHKAMAH AGUNG; • 2. PENINJAUAN KEMBALI(PK) KALAU ADA • NOVUM(BUKTI BARU)YG SIGNIFIKAN.
XIV. REFORMASI DI BIDANG KEPAILITAN • 1. REFORMASI SUBSTANSIAL: PENAMBAHAN SUSBTANSI BARU SEPERTI: MENKEU BERHAK MENGAJUKAN PAILIT, PEMBATASAN WAKTU 30 HARI MJD 60 HARI, PIHAK DI LUAR PERKARA BERHAK AJUKAN KASASI, PUTUSAN BERLAKU MULAI PUKUL 00. 00/HARI YBS PADA MENIT PERTAMA; • 2. REFORMASI INSTITUSIONAL: PEMBENTUKAN 5 PENG. NIAGA DAN KOMPETENSI RELATIF DAN KOMPETENSI ABSOLUT PENG. NIAGA; • 3. REFORMASI PERSONAL: PEMBERIAN OTORITAS HANYA KEPADA ADVOKAD DAN PENGANGKATAN HAKIM PENG. NIAGA, KURATOR SWASTA(DISAMPING KURATOR PEMERINTAH), PANITERA DAN JURU SITA; • 4. REFORMASI KULTURAL: DARI PRIMITIF KE MODERN, DARI DEBT COLLECTOR KE KURATOR, KEPAILITAN SBG TINDAKAN LEGAL, MEMBANGUN PERSEPSI KEPAILITAN DARI NEGATIF MJD POSITIP.
XV. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG(PKPU) 1. DIATUR PADA SL 222 -294 UU KEPAILITAN DAN PKPU 2004; 2. YG BERHAK MEMOHON: DEBITUR, KREDITUR, BI, BAPEPAM, MENKEU; 3. SYARAT PENGAJUAN PKPU: A. DEBITUR TDK MAMPU ATAU MERASA TDK AKAN MAMPU MEMBAYAR UTANG 2 NYA YG SUDAH JATUH TEMPO DAN DPT DITAGIH(TUJUANNYA PD UMUMNYA MERENCANAKAN PERDAMAIAN); • B. KREDITUR YG MEPERKIRAKAN DEBITUR TDK DPT ATAU MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG 2 NYA. • 4. PENG. NIAGA SEGERA MENGABULKAN PERMOHONAN DGN MENETAPKAN PENUNDAAN SEMENTARA DAN MENUNJUK HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS(3 HARI PABILA PEMOHONNNYA DEBITUR DAN 20 ARI PABILA PEMOHONNYA KREDITUR); • • •
• 5. PENG. NIAGA MEMANGGIL DEBITUR DAN KREDITUR GUNA MEMUTUSKAN APAKAH PERMOHONAN PKPU YG TETAP AKAN DIKABULKAN; • 6. PENETAPAN PKPU HARUS DISETUJUI MINIMAL ½ DEBITUR KONKUREN YG HADIR MEWAKILI MINIMAL 2/3 SELURUH TAGIHAN KREDITUR KONKUREN DAN DISETUJUI ½ DEBITUR SEPARATIS YG HADIR DAN MEWAKILI 2/3 DARI SELURUH KREDITUR SEPARATIS; • 7. PKPU SEMENTARA BERAKHIR KARENA TIDAK DISETUJUINYA PKPU TETAP DAN BERAKIBAT DEBITUR MENJADI PAILIT;
• 8. PKPU TETAP DPT DIAKHIRI (PSL 255): • A. DEBITUR BERTINDAK DGN ITIKAD BURUK; • B. DEBITUR TELAH ATAU MENCOBA MERUGIKAN KREDITUR; • C. DEBITUR TANPA ERSETUJUAN PENGURUS MELAKUKAN TINDAKAN KEPENGURUSAN &KEPEMILIKAN(MELANGGAR PSL 240); • D. KONDISI DEBITUR TDK DPT DIHARAPKAN DPT MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PD WAKTUNYA; • -DLM HAL DEMIKIAN, DEBITUR DINYATAKAN PAILIT.
• 9. DEBITUR YG MENGAJUKAN PKPU DPT MENGAJUKAN PERDAMAIAN; APABILA PERDAMAIAN DITERIMA DEB. TDK PAILIT, SEBALIKNYA KALAU DITOLAK DEB. PAILIT • 10. AKIBAT HUKUM PKPU: • A. TANPA PERSETUJUAN PENGURUS DEB. TDK BOLEH MELAKUKAN TINDAKAN KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN; • B. DEBITUR TDK BOLEH DIPAKSA MEMBAYAR UTANG 2 NYA; • C. TERHADAP ERJANJIAN TIMBAL BALIK, PIHAK LAINNYA DPT MINTA KPD PENGURUS KEPASTIAN KELANJUTAN PELAKSANAAN PERJANJIAN; • D. DEBITUR DPT MENGHENTIKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA.
- Pasal 1131 dan 1132 dasar kepailitan
- Materi hukum kepailitan
- Bazedov kasalligi
- Menurut amran muslimin ini merupakan desentralisasi
- Pengertian integrasi nasional menurut icce
- Jelaskan pengertian sumber daya usaha menurut zakky fathoni
- Pengertian komunikasi menurut taylor
- Pengertian psikologi komunikasi
- Prinsip-prinsip profesionalisme
- Profesi menurut chin yakobus
- Perkembangan sosioemosional pada masa dewasa akhir
- Perencanaan menurut kbbi
- Syirik menurut bahasa
- Penelitian menurut soerjono soekanto
- Tema kegiatan
- Haag dan keen (1996)
- Pengertian buku menurut unesco
- Pengertian pengadaan pegawai menurut para ahli
- Pengertian penataan arsip menurut para ahli
- Roger h. soltau
- Paul b hartono