KEPABEANAN INTRODUCTION MUSTIKA LUKMAN ARIEF SEJARAH BEA CUKAI
KEPABEANAN INTRODUCTION MUSTIKA LUKMAN ARIEF
SEJARAH BEA CUKAI • BEA CUKAI MERUPAKAN ISTILAH YANG CUKUP FAMILIAR BAGI ORANG ATAU LEMBAGA YANG BERKUTAT DALAM URUSAN EKSPOR IMPOR, BAHKAN BAGI MASYARAKAT UMUM KARENA ISTILAH BEA CUKAI SERING MUNCUL DALAM PEMBERITAAN MEDIA. • NAMUN, TAHUKAH ANDA, BEA CUKAI SEBENARNYA MERUPAKAN DUA ISTILAH BERBEDA DAN MEMILIKI PENGERTIAN TERPISAH. BEA ADALAH PUNGUTAN YANG DIKENAKAN PEMERINTAH KEPADA BARANG-BARANG YANG DIEKSPOR MAUPUN DIIMPOR. SEMENTARA, CUKAI MERUPAKAN PUNGUTAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KEPADA BARANG-BARANG DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG.
. • BERDASARKAN PENGERTIAN TERSEBUT, BEA CUKAI BISA DIARTIKAN PUNGUTAN-PUNGUTAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KEPADA BARANG YANG DIEKSPOR DAN DIIMPOR SERTA BARANG YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK KHUSUS. • LEMBAGA YANG MENGATUR BEA CUKAI DISEBUT KEPABEANAN. SECARA UMUM, KEPABEANAN MEMILIKI FUNGSI MENGAWASI LALU LINTAS BARANG YANG MASUK ATAU KELUAR DARI DAERAH PABEAN SERTA MELAKUKAN PUNGUTAN BEA. • LEMBAGA BEA CUKAI MERUPAKAN LEMBAGA YANG PASTI ADA DI SETIAP NEGARA DAN MERUPAKAN INSTITUSI KONVENSIONAL SEPERTI PENGADILAN, KEPOLISIAN DAN MILITER. INSTITUSI-INSTITUSI INI SUDAH PASTI ADA SEJAK SUATU NEGARA BERDIRI.
. • DI INDONESIA, LEMBAGA BEA CUKAI ATAU KEPABEANAN DIYAKINI TELAH ADA SEJAK ZAMAN KERAJAAN (PRA KOLONIAL). NAMUN TIDAK ADA DOKUMENTASI YANG MENEGASKAN HAL TERSEBUT. • DOKUMENTASI MENGENAI BEA CUKAI INDONESIA MULAI TERCATAT DENGAN RAPI SEJAK MASUKNYA VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE (VOC) ATAU KONGSI DAGANG HINDIA TIMUR.
• PADA MASA KOLONIALISME BELANDA INILAH MUNCUL SEBUTAN DOUANE YANG. MENGACU PADA PETUGAS BEA CUKAI YANG BEKERJA PADA DE DIENST DER INVOER EN UITVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN (I. U & A), YANG MERUPAKAN LEMBAGA RESMI BEA CUKAI HINDIA BELANDA. TUGAS I. U & A INI SAMA DENGAN LEMBAGA KEPABEANAN PADA UMUMNYA, YAKNI MEMUNGUT BEA IMPOR, BEA EKSPOR DAN CUKAI. • PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG, TUGAS LEMBAGA BEA CUKAI HANYA MENGURUS PUNGUTAN CUKAI. BARULAH SETELAH INDONESIA MENYATAKAN KEMERDEKAAN, LEMBAGA BEA CUKAI KEMBALI MENGURUS PUNGUTAN BEA SERTA PUNGUTAN CUKAI. • LEMBAGA BEA CUKAI PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN DIBENTUK PADA 1 OKTOBER 1946 DENGAN NAMA PEJABATAN BEA DAN CUKAI. KEPALA PEJABATAN BEA DAN CUKAI YANG PERTAMA ADALAH R. A KARTADJOEMENA. DIA DITUNJUK SEBAGAI KEPALA OLEH MENTERI MUDA KEUANGAN REPUBLIK
. • LEMBAGA INI KEMUDIAN BERUBAH NAMA MENJADI JAWATAN BEA DAN CUKAI PADA TAHUN 1948 HINGGA 1965. DAN, PADA 1965 JAWATAN BEA DAN CUKAI KEMBALI MENGUBAH NAMANYA MENJADI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. NAMA INI DIPAKAI HINGGA SAAT INI.
FUNGSI DITJEN BEA CUKAI • DITJEN BEA CUKAI MEMILIKI TUGAS POKOK MENYUSUN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG MENCAKUP PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. • FUNGSI UMUM ANTARA LAIN: • MERUMUSKAN KEBIJAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN DAN PENGAWASAN SERTA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. • MELAKUKAN PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. • MENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MENGENAI PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. • MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI MENGENAI PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. • MELAKUKAN PEMANTAUAN, MENGEVALUASI, DAN MELAPORKAN TERKAIT PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. • PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPABEANAN.
. • DITJEN BEA CUKAI MEMILIKI FUNGSI UTAMA SEBAGAI BERIKUT: • MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI PENERAPAN FASILITAS BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TEPAT SASARAN. • MEWUJUDKAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI YANG KONDUSIF DENGAN MEMPERLANCAR LOGISTIK EKSPOR DAN IMPOR MELALUI PENYEDERHANAAN PROSEDUR KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG HANDAL. • MELINDUNGI MASYARAKAT, INDUSTRI DALAM NEGERI DAN KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI PENGAWASAN SERTA MELAKUKAN PENCEGAHAN TERKAIT MASUKNYA BARANG IMPOR DAN KELUARNYA BARANG EKSPOR YANG BERDAMPAK NEGATIF DAN BERBAHAYA YANG DILARANG DAN/ATAU DIBATASI OLEH REGULASI.
. • MELAKUKAN PENGAWASAN KEGIATAN IMPOR, EKSPOR DAN KEGIATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI LAINNYA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG HANDAL, INTELIJEN, DAN PENYIDIKAN YANG KUAT, SERTA PENINDAKAN YANG TEGAS DAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TEPAT. • MEMBATASI, MENGAWASI, DAN/ATAU MENGENDALIKAN PRODUKSI, PEREDARAN DAN KONSUMSI BARANG TERTENTU YANG MEMPUNYAI SIFAT DAN KARAKTERISTIK DAPAT MEMBAHAYAKAN KESEHATAN, LINGKUNGAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN MASYARAKAT MELALUI INSTRUMEN CUKAI YANG MEMPERHATIKAN ASPEK KEADILAN DAN KESEIMBANGAN. • MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA DALAM BENTUK BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN CUKAI GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL.
- Slides: 9