KENAIKAN PANGKAT Oleh Agus Praptana S Sos M

KENAIKAN PANGKAT Oleh: Agus Praptana, S. Sos. , M. AP. Kasudit KP-SPT Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawian Negara 02/11/2011

PENGHARGAAN Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya Penghargaan berupa : a. Tanda Kehormatan b. Kenaikan pangkat istimewa c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan • Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya • Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi

PANGKAT DAN JABATAN • Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan yang digunakan sebagai dasar penggajian • Jabatan PNS terdiri atas Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi. • Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan penyesuaian (inpassing), dan promosi. • Pemilihan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dan dapat diisi dari kalangan non-PNS (JPT Utama dan Madya). • Pengurangan jabatan karena reorganisasi melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada, apabila tidak ada kompetensi yang sesuai baru dilaksanakan seleksi terbuka • Mutasi antar JPT dapat dilakukan dengan uji kompetensi dari pejabat yang ada • Pejabat Fungsional dilarangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi • JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri.

PERSYARATAN PENGANGKATAN JABATAN ADMINISTRATOR : PENGAWAS : 1. berstatus PNS; 2. kualifikasi dan paling rendah diploma IV atau S 1; rendah diploma III atau 3. integritas dan moralitas yang setara; yang baik; 3. integritas dan moralitas 4. pengalaman dalam Jabatan yang baik; pengawas minimal 3 tahun pengalaman dalam Jabatan atau JF yang setingkat 4. dengan Jabatan pengawas pelaksana minimal 4 sesuai dengan bidang (empat) tahun atau JF yang tugas Jabatan yang akan setingkat dengan Jabatan diduduki; pelaksana sesuai dengan 5. penilaian prestasi kerja bidang tugas Jabatan yang minimal baik dalam 2 akan diduduki; (dua) tahun terakhir; 5. penilaian prestasi kerja 6. memiliki Kompetensi minimal baik dalam 2 Teknis, Manajerial, dan (dua) tahun terakhir; Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; 6. memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial, dan 7. sehat jasmani dan rohani. Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; 7. sehat jasmani dan rohani. PELAKSANA 1. berstatus PNS; 2. kualifikasi dan tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; 3. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; 4. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 5. Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan 6. sehat jasmani dan rohani.

Pengecualian Persyaratan Kualifikasi & Pendidikan 1. PNS di daerah tertinggal 2. PNS di daerah perbatasan 3. PNS di daerah terpencil * wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

Jenjang Jabatan Fungsional 1. Jenjang Utama • Profesional Tertinggi Madya • Profesional Tinggi Muda • Profesional Tingkat Lanjutan Pertama • Profesional Tingkat Dasar 2. Jenjang Ketrampilan Penyelia • Koordinasi Ketrampilan Mahir • Ketrampilan Terampil • Lanjutan Ketrampilan Pemula • Dasar. Ketrampilan

Syarat Pengangkatan Jabatan Fungsional Formasi Uji Kompetensi Kinerja Status PNS Integritas Moralitas Syarat Lain Kesehatan Kualifikasi Pengambilan Sumpah Usia Pindah dari Jabatan Lain : 53, 55, 60

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pertama : Pengisian Formasi Melalui CPNS 1 2 Perpindahan : Dari Struktural - Fungsional 3 4 Penyesuaian Pengangkatan PPPK untuk Jabatan Tertentu yang Ditetapkan oleh Presiden

BUP Pejabat Fungsional 58 Tahun : pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 60 Tahun : pejabat fungsional madya; dan 65 Tahun : pejabat fungsional ahli utama. Pemberhentian Jabatan Fungsional Mengundurkan Diri Diberhentikan Sementara : Menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, Ditahan karena menjadi Tersangka CLTN Ditugaskan secara Penuh Diluar JF Tugas Belajar lebih dari 6 Bulan secara Terus Menerus Sehingga tidak Bisa Melaksanakan Pekerjaan Tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan

1 ADALAH KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TINGKAT SESEORANG PNS BERDASARKAN JABATANNYA DALAM RANGKAIAN SUSUNAN KEPEGAWAIAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGGAJIAN PANGKAT KENAIKAN PANGKAT SISTEM KP PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA 1. KP REGULER : Staf, Bukan fungsional 2. KP Pilihan : Struktural, Fungsional, Prestasi LB, Penemuan baru, Pjt. Negara, memperoleh STTB, DPK/DPB di luar Inst. 3. KP Anumerta : Tewas 4. KP Pengabdian : Wafat, BUP, Cacat dalam tugas PERIODE KP 1 APRIL DAN 1 OKTOBER

PP NO. 12 TH 2002 PENJELASAN PSL 18 AYAT (1) “ YG DIMAKSUD MEMPEROLEH DALAM KETENTUAN INI TERMASUK PNS YG TELAH MEMILIKI STTB/IJAZAH YG DIPEROLEH SEBELUM YBS DIANGKAT MENJADI CPNS ”

KP PENYESUAIAN IJAZAH PERSYARATAN: 1. 2. 3. 4. 5. DIANGKAT DLM JAB/DIBERI TUGAS YG MEMERLUKAN PENGETAHUAN/KEAHLIAN YG SESUAI DENGAN IJAZAH YG DIPEROLEH; SEKURANG 2 NYA TELAH 1 (SATU) TH DLM PANGKAT TERAKHIR; SETIAP UNSUR DP 3 BERNILAI BAIK DALAM 1 (SATU) TH TERAKHIR; MEMENUHI JUMLAH ANGKA KREDIT YG DITENTUKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL; LULUS UJIAN KP PENYESUAIAN IJAZAH.

KENAIKAN PANGKAT TIDAK BOLEH MELAMPAUI PANGKAT ATASAN KECUALI 1. MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL 2. KP KARENA PRESTASI LUAR BIASA BAIKNYA 3. KP KARENA PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA 4. JABATAN ATASAN LANGSUNGNYA BUKAN JABATAN STRUKTURAL 9

JENIS UJIAN KENAIKAN PANGKAT 1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah 2. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan

UJIAN KP PENYESUAIAN IJAZAH PERSYARATAN: 1. BERPEDOMAN PADA MATERI UJIAN PENERIMAAN CPNS; 2. DISESUAIKAN DENGAN TINGKAT IJAZAH YG DIPEROLEH DAN SUBSTANSINYA; 3. BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK; 4. PELAKSANAANNYA DIATUR LEBIH LANJUT OLEH INSTANSI MASING-MASING.

KP PNS TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JAB STRUKTURAL / FUNGSIONAL TERTENTU (1)PNS YG DIPANDANG CAKAP DAPAT DIKEMBANGKAN MENDUDUKI JABATAN DITUGASKAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DAN PERLU DIBINA KENAIKAN PANGKATNYA; (2) KP DIMAKSUD DIBERIKAN DALAM BATAS JENJANG PANGKAT YG DITENTUKAN DLM JABATAN TERAKHIR YG DIDUDUKI SEBELUMNYA MENGIKUTI TUGAS BELAJAR.

KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YANG TELAH MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR (1) PNS YANG MENGIKUTI DAN LULUS TUBEL MEMPEROLEH : NO. STTB/IJAZAH/DIPLOMA, PANGKAT 1. SGPLB, DIPLOMA II, PANGKAT PENG. MUDA, II/a KE BAWAH PENGATUR MUDA TK. I, II/b 2. SARMUD, AKADEMI, DIPLOMA III, PENGATUR, II/c 3. SARJANA (S 1), DIPLOMA IV, PENATA MUDA, III/a DOKTER, APOTEKER, MAGISTER ATAU YANG SETARA, PENATA MUDA TK. I, III/b DOKTOR (S 3), PENATA, III/c 4. PANGKAT PENG. MUDA TK. I, II/b KE BAWAH PANGKAT PENG. TK. I, II/d KE BAWAH PANGKAT PENATA MUDA, III/a KE BAWAH 5. PENATA MUDA TK. I, III/b KE BAWAH PANGKAT, GOL/RU KET

� PERSYARATAN UJIAN 1 (SATU) THPENYESUAIAN DLM PANGKAT TERAKHIR IJASAH MEMILIKI STTB SESUAI TK PENDIDIKAN � SKP 1(SATU) TH TERAKHIR BERNILAI BAIK � URAIAN TUGAS DISESUAIKAN DGN TK PEND & GOL DI TANDA TANGANI OLEH PIMPINAN SKPD/ESELON II � TDK SDG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN � TDK SDG MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA � STTB YG DIPEROLEH YG DIPERLUKAN DLM PENGEMBANGAN PNS � KHUSUS GOL II/B, 2 (DUA) TH DLM PANGKAT TERAKHIR �

PERSYARATAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN � 1 (SATU) TH DLM PANGKAT TERAKHIR (GOLONGAN III/A) � MEMILIKI IJASAH MINIMAL DIPLOMA 1 MAX S 3 TTP BLM PERNAH UKPPI/BUKTI (STLUKPPI) � SKP 1(SATU) TH TERAKHIR BERNILAI BAIK � URAIAN TUGAS DISESUAIKAN DGN TK PEND & GOL DI TANDA TANGANI OLEH PIMPINAN SKPD/ESELON II � TDK SDG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN � TDK SDG MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

16 USUL KP DARI UNIT PENELITIAN DATA Di – BKD PETIKAN SK SK KOLEKTIF • Ka. BKD • Astapratur • Setda • Gubernur • Presiden DISTRIBUSI KP BAPERKAT/ PENILAIAN AK PERTIMBANGAN TEKNIS Ke : • BKD (s. d. IV/b) • Presiden IV/c > USUL KP KE BKN Ditanda tangani oleh : • Kabid KP : s. d. III/d • Ka. BKD : IV/a & IV B • Gub. : IV C s. d. IV/e SAMSAT BKD & BKN

PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT 1. Minggu ke-2 bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode 1 April 2. Minggu ke-2 Bulan Juni untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 3. Untuk usul Kenaikan pangkat diusulkan oleh Biro SDM/Kepegawaian 17

TUGAS BELAJAR 02/11/2011

Dasar Hukum Terkait Tugas Belajar dan Ijin Belajar 1. Perpres no. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar 2. Permenpan & RB no. 17 tahun 2013 pasal 30 butir d tentang pembebasan sementara bagi yang tugas belajar di atas 6 bulan, dan pasal 31 tentang pengangkatan kembali 3. Permenpan N 0 3 Tahun 2013 Tentang tugas Belajar 4. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar 02/11/2011

Batas Usia Maksimal : • • • 25 tahun untuk program diploma I/sederajat 25 tahun untuk program diploma III/sederajat 25 tahun untuk program sarjana atau diploma IV 37 tahun untuk program magister atau yang setara 40 tahun untuk program doktor 02/11/2011

□ Jangka waktu penugasan : ● memperoleh ijazah S 2 adalah 4 semester ● memperoleh ijazah S 3 adalah 6 semester ● Dapat diberikan perpanjangan masa penugasan untuk paling lama adalah 2 semester, apabila memenuhi persyaratan untuk diperpanjang 02/11/2011

� PNS IJIN BELAJAR harus memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. � Mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. � Selama menempuh perkuliahan tidak meninggalkan tugas jabatan kecuali sifat pendidikan yang sedang diikuti yang mengharuskan PNS meninggalkan sebagian waktu kerja dengan catatan telah mendapat persetujuan atau izin pimpinan instansi. � Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. 02/11/2011

� Tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS tingkat sedang atau berat. � PNS tidak sedang menjalanai pemberhentian sementara sebagai PNS. � Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat PNS bekerja. � Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. � Program pendidikan yang ditempuh minimal berakreditasi B. � PNS tidak berhak untuk menuntuk penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali memang ada formasi 02/11/2011

Perbedaan Tugas belajar dengan Ijin Belajar 02/11/2011

Tugas Belajar � � � Bersifat penugasan sehingga memerlukan ijin dan surat tugas Biaya pendidikan bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing, badan internasional sponsor, atau yang lain Dibebaskan dari jabatan (off dari kerjaan kantor) Waktu penyelesaian pendidikan diatur dan dapat diperpanjang Ada kewajiban bekerja kembali dengan durasi yang telah ditentukan Batas usia minimal diatur 02/11/2011

IJIN BELAJAR � Tidak bersifat penugasan melainkan ijin, diperlukan ijin dari pimpinan � Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS � Tidak dibebaskand dari jabatan kantor (tidak off dari kerjaan kantor) � Waktu penyelesaian pendidikan tidak diatur � Tidak ada kewajiban kerja kembali � Batas usia minimal tidak diatur (kecuali diatur di universitas) 02/11/2011

SEKIAN TERIMA KASIH