Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebijakan Nasional
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tim Pengembang SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Maret 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (1) 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas mengamanatkan reformasi pendidikan (tinggi) Otonomi Perguruan Tinggi; 2 Penjaminan Mutu (belum disebut sistem) diinisiasi pada tahun 2003 oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan dengan menerbitkan Buku Putih tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3 Sampai dengan tahun 2008 kegiatan penjaminan mutu berkembang secara sporadis dan inkremental; 4 Pada tahun 2008 penjaminan mutu dirancang sebagai sebuah sistem oleh sebuah Komisi yang dibentuk di dalam Dewan Pendidikan Tinggi; 5 Sistem tersebut diberi nama Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang terdiri dari tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PDPT);
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2) 6. Pada tahun 2012 Penjaminan Mutu diatur di dalam Bab III UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dan disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 7. Untuk memenuhi amanat Pasal 52 ayat (3) UU Dikti, yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka ditetapkan Permendibud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti, yang kemudian diperbaharui dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (terdiri atas SPMI, SPME, PD Dikti); 8. Selanjutnya, untuk memenuhi amanat Pasal 55 ayat (8) UU Dikti yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi (SPME), BAN-PT, dan LAM diatur dalam Peraturan Menteri, telah ditetapkan Permendikbud No. 87 Tahun 2014, yang kemudian diperbaharui dengan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) q BAB III: PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga : Akreditasi Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi q Pasal 52 ayat (3) UU Dikti Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tujuan dan Fungsi SPM Dikti q Tujuan SPM Dikti menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. We define a “true culture of quality” as Budaya Mutu § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti q Fungsi SPM Dikti an environment in which employees: o not only follow quality guidelines; but o also consistently see others taking quality-focused actions; Pola Perilaku o hear others talking about quality; Pola Pikir and o feel quality all around them*. Pola Sikap mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. *Sumber: Creating a culture of quality, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Beberapa Pengertian dalam SPM Dikti q Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. q Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. q Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. q Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. q Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mekanisme SPM Dikti (1) q Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). q Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi q Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mekanisme SPM Dikti (2) q Pasal 4 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. (2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. (4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPMI (1) q Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi; b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal. (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPMI (2) Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: P P E Penetapan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peningkatan Standar Dikti Dalam SPMI PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu. ty i l a PPEPP u Q s PPEPP /C en z i Ka in t on u uo PPEPP ov r p Im PPEPP nt e em PPEPP Budaya Mutu § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tujuan Pengembangan SPMI Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sifat Pengembangan SPMI § Internally driven; § Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (inspiring) tentang: o Tujuan SPMI; o Prinsip SPMI; o Manajemen SPMI (PPEPP); o Dokumen SPMI; o Praktek baik SPMI.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPME (1) q Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur dalam peraturan Menteri. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPME (2) Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. E Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi P P Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan SPM Dikti Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) SPMI SPME/Akreditasi P E P P P E Budaya Mutu § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti. Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Standar Pendidikan Tinggi (1) Pasal 54 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Standar Pendidikan Tinggi (2) Standar Nasional Pendidikan SN Dikti Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 Standar Dikti Standar Hasil Penelitian Standar Isi Pbelajaran Standar Isi Penelitian Standar Proses Pembelajaran Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Pembelajaran Standar Penilaian Penelitian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Peneliti Standar Pengelolaan Pembelajaran Ditetapkan Perguruan Tinggi Standar Nasional Penelitian Standar Kompetensi Lulusan Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran Standar Dikti + Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian Standar Bidang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik Standar Pengabdian dan. Standar Bidang Non Kepada Masyarakat -Akademik Standar…. Standar …. Dst + Standar Nasional PKM Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM Standar Pelaksana PKM Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM Ditetapkan Perguruan Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) Tinggi SN Dikti (Standar Minimal) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Aktreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi Standar Proses Standar Dosen Standar Isi Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi, untuk mewujudkan Budaya Mutu
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017) Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kriteria Penilaian (SAN 2017) Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kelembagaan dan Proses SPM Dikti Kemristek 59 dikti Ditjen Belmawa Direktorat Penjaminan 3 3 Mutu KKN dan AQRF Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi Data dan Informasi Status dan Peringkat Terakreditasi Tugas memenuhi Standar Dikti Permen ristekdikti SN Dikti BSN Dikti 1 11 1 Tugas 1 menyusun Rancangan Perguruan Tinggi 22 SN Dikti Permenristekdikti SN Dikti 4 SPMI 4 Status dan Peringkat Terkreditasi 66 98 BAN-PT 87 Lembaga Akreditasi Mandiri Permo honan Akreditasi Luaran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 75 SPME
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi h nta eri m Pe an r e P n a uru g r Pe an Per gi Ting Tahap II 2017 - 2018 Tahap I 2015 - 2017 Peran Pemerintah : Externally driven Peran Perguruan Tinggi : Internally driven Budaya Mutu Tahap III 2018 - 2020 § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Terima Kasih
- Slides: 23