Kementerian PPN Bappenas Rapat Koordinasi Penyehatan Lingkungan Permukiman

  • Slides: 11
Download presentation
Kementerian PPN/ Bappenas Rapat Koordinasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Berkualitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Kementerian PPN/ Bappenas Rapat Koordinasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Berkualitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman -----------------------Surakarta, 19 April 2018 Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (NASIONAL) SDGs 2030 Posisi saat ini RPJMN 2015 -2019

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (NASIONAL) SDGs 2030 Posisi saat ini RPJMN 2015 -2019 2015 RPJMN 2020 -2024 2019 2017 2024 2030 RKP 2019 Capaian (2017): • Air Limbah: 76, 91% • Akses Layak: 67, 54% • Akses Dasar: 9, 37% • BABS: 10, 40% • Persampahan perkotaan*: • Pengangkutan: 59. 08% • Reduksi: 1. 55% *) Susenas MKP 2016 Target 2019 (UNIVERSAL ACCESS) • Air Limbah: • Akses Layak: 85% • Akses Dasar: 15% • BABS: 0% • Persampahan perkotaan: • Pengangkutan: 80% • Reduksi: 20% Target 2030 (SDGs) • 100% akses air minum dan sanitasi yang aman • 100% sampah tertangani 2 Sumber: Diolah dari Susenas KOR 2017 dan MKP 2016

Goals dan Upaya terkait Pembangunan Air Minum – Sanitasi dalam Pencapaian TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Goals dan Upaya terkait Pembangunan Air Minum – Sanitasi dalam Pencapaian TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) Goal 6 dan 11 Goal 11 Penanganan sampah Goal 6 Air Minum – Air Limbah 6. 1 Akses universal air minum 6. 2 Kualitas air minum aman Akses universal sanitasi STBM 6. 3 11. 6 Pengolahan aman air limbah Penanganan Sampah

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (AIR LIMBAH) Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB GOAL

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (AIR LIMBAH) Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB GOAL 6 6. 2 Akses universal sanitasi layak dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 6. 3 Pengurangan air limbah yang tidak diolah Capaian Nasional TARGET 2019 AKSES LAYAK: 67, 54% NASIONAL AKSES DASAR: 9, 37% TIDAK ADA AKSES: 23, 09% JAWA TENGAH 2017 • Akses layak : 71, 56% • Akses dasar : 7, 42% • Tidak ada akses: 21, 02% (termasuk BABS) BABS Indonesia – 10, 41% Jawa Tengah – 9, 04% • • % | DASAR 15% (Nasional) LAYAK 85 +7, 6 juta jiwa penduduk Jawa Tengah yang harus dilayani sanitasi layak sampai tahun 2019* +3 juta jiwa penduduk harus STOP BABS *) asumsi pertambahan jumlah penduduk tahun 2019 (BPS Jawa Tengah) TARGET 2030 100% AMAN Sumber data: diolah dari Susenas KOR 2017 UNIVERSAL ACCESS STBM Inisiatif FSM (Fecal Sludge Management) Jaringan Perpipaan (Sewerage) 4

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (PERSAMPAHAN) Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB GOAL 11

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (PERSAMPAHAN) Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB GOAL 11 11. 6 Penanganan Sampah (Perkotaan) Capaian Nasional TARGET PENGANGKUTAN: 59, 08% REDUKSI: 1, 55% TIDAK ADA AKSES: 41, 37% JAWA TENGAH 2017 • Pengangkutan : 42, 50% • Reduksi : 1, 48% • Tidak ada akses: 56, 02% Sumber data: diolah dari Susenas MKP 2016 2019 % PENGANGKUTAN 80 REDUKSI 20% Reduksi Sampah/3 R TARGET Pembangunan Infrastruktur (TPA, TPST) 100% KAMPANYE 2030 TERTANGANI 5

PEMANFAATAN NAWASIS PROFIL INFRASTRUKTUR (per April 2018) 8 Kabupaten/Kota telah mengisi dan melakukan update

PEMANFAATAN NAWASIS PROFIL INFRASTRUKTUR (per April 2018) 8 Kabupaten/Kota telah mengisi dan melakukan update menu infrastruktur pada Nawasis 27 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kabupaten Karanganyar Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kota Magelang Kota Surakarta Kota Pekalongan Kota Tegal Kebutuhan 2019* • Perlu pembangunan IPLT di • 26 kab/kota diproyeksikan 16 kabupaten/kota di Jawa memerlukan TPA baru dalam Tengah waktu dekat Profil Infrastruktur diperlukan untuk mengetahui: • kebutuhan daerah dalam penyediaan infrastruktur sanitasi • performance infrastruktur Penting sebagai dasar perencanaan alokasi anggaran Setiap infrastruktur yang telah dibangun harus didata dan terrekam dalam Nawasis Keterangan: Sumber: Data Diolah dari Nawasis dan Data Rakortek 2018 | *) Kebutuhan 2015 -2019. Sumber data Sanitation Needs Assessment (2015), diolah Bappenas

PEMANFAATAN NAWASIS PROFIL PENDANAAN (per April 2018) Jumlah Kota/Kab di Jawa Tengah yang mengisi

PEMANFAATAN NAWASIS PROFIL PENDANAAN (per April 2018) Jumlah Kota/Kab di Jawa Tengah yang mengisi modul investasi dalam Nawasis Nilai investasi dalam SSK/MPS (Rp Milyar) Nilai DPA (Rp Milyar) 2011 5 174 54 2012 7 403 106 2013 16 1975 685 2014 22 1242 166 2015 19 1506 60 2016 15 1212 7 2017 13 1189 21 • Rata-rata nilai DPA terhadap nilai investasi dalam SSK adalah sebesar 13, 4% • 9 Kabupaten/kota tidak mengisi menu investasi di Nawasis, yaitu Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Batang, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan. • Kabupaten/kota perlu melakukan pengawalan penganggaran dalam mengimplementasikan program kegiatan SSK • Hanya 13 kabupaten/kota yang mengisi data investasi berdasarkan sektor (tahun 2017). • Tidak ada kabupaten/kota yang mengisi data investasi berdasarkan sumber pendanaan.

UPAYA PENCAPAIAN UNIVERSAL ACCESS PERENCANAAN IMPLEMENTASI Kualitas dokumen perencanaan harus baik secara substansi Meningkatkan

UPAYA PENCAPAIAN UNIVERSAL ACCESS PERENCANAAN IMPLEMENTASI Kualitas dokumen perencanaan harus baik secara substansi Meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria kesiapan oleh kab/kota. Terdapat 23 kabupaten/kota dengan kualitas dokumen SSK yang baik. Dokumen SSK harus diadvokasikan kepada pimpinan daerah Peluang masuk RPJMD dan RKPD: Pilkada serentak 2018 di provinsi, 1 kota dan 5 kabupaten. Sinergi/koordinasi dengan stakeholder lain/sektor lain Penanganan kumuh, kesehatan, lingkungan hidup, kemiskinan, dll Kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber 8

POKJA PROVINSI HARUS LEBIH INTENSIF DALAM MENDUKUNG KABUPATEN/KOTA Koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian

POKJA PROVINSI HARUS LEBIH INTENSIF DALAM MENDUKUNG KABUPATEN/KOTA Koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Fasilitasi untuk membantu gubernur dalam perumusan kebijakan Advokasi kepada pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah provinsi Supervisi membantu gubernur dalam pengawalan pemantauan dan evaluasi Advisori bagi pengembangan kebijakan gubernur, DPRD, dan pokja Sinkronisasi Sinergi dengan stakeholder terkait untuk pendanaan dan perencanaan 9

POTENSI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI DAK Sanitasi Rp. 5, 43 T (2015 -2018) dan terus

POTENSI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI DAK Sanitasi Rp. 5, 43 T (2015 -2018) dan terus meningkat ZISWAF Saat Ini: Rp. 657 Juta dan terus dikembangkan HIBAH APBN Air Limbah Setempat Rp. 148 M (SPPH 2017) s. AIIG Rp. 400 Milyar (2012 -2017) Dana Desa Rp. 226, 9 T (2016 -2018) Micro-credit Sanitasi Potensi: Rp 21 Milyar Dan akan dikembangkan skema nasional -nya Lainnya: KPBU, PINA dan CSR Hibah Sanitasi Rp. 50 Milyar (2012 -2017) DKI Jakarta, Bandung, Surakarta, Banjarmasin Dalam mendukung implementasi dan memperoleh potensi pendanaan yang ada, maka provinsi harus mampu melakukan: ADVOKASI KEPADA KEPALA DAERAH ---------------------- INTERNALISASI SSK KE DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ---------------------- KOLABORASI DAN INTEGRASI DENGAN PROGRAM LAINNYA, seperti KOTAKU dan Kesehatan 10

Terima Kasih Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air

Terima Kasih Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum!