Kementerian PPN Bappenas Pedoman Penyusunan RENCANA PROGRAM INVESTASI
Kementerian PPN Bappenas Pedoman Penyusunan RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI 2 -JM) Direktorat Transportasi Bappenas
VISI, MISI dan NAWACITA (Agenda Prioritas) VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. NAWACITA – 9 Agenda Prioritas 1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara 2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Masyarakat maju, berkeimbangan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kualitas hidup manusian Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Bangsa berdaya saing 6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan Indonesia menjadi negara maritim yang sektor-sektor strategis ekonomi domestik mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan. 9. Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Slide - 2
KERANGKA BERFIKIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015 -2019 AMANAT RPJPN 2005 -2025 Infrastruktur Memadai Pendapatan per kapita USD 14 Ribu Pengangguran < 5% Penduduk Miskin > 5% HDI dan GDI Meningkat PERMASALAHAN 1. Kondisi jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4. Rasio Elektriikasi rendah (Krisis Energi) 5. Kapasitas cadangan air masih terbatas– Krisis Air TANTANGAN 1. GEOPOLITIK 2. GEOEKONOMI 3. BONUS DEMOGRAFI 4. AGENDA PASKA 2015 5. PERUBAHAN IKLIM ISU STRATEGIS Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Peningkatan Ketahanan Air, Pangan, dan Energi Penguatan Konektivitas Nasional Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur REGULASI SASARAN RPJMN 2015 -2019 KEBIJAKAN DAN SRATEGI Akses air minum layak 100% Sanitasi layak 100% Rumah Tangga kumuh perkotaan 0% Kapasitas air baku menjadi 118. 6 m 3/detik Areal irigasi yang dilayani waduk 20% Rasio elektrifikasi 96. 6, Jaringan gas untuk rumah tangga 1, 1 juta (SR) Biaya logistik menurun menjadi 19. 2% trhdap PDB Kondisi mantap jalan nasional 98% Layanan Pita Lebar 100% Kab/Kota Index e-government mencapai 3, 4 (skala 4. 0) Pangsa Pasar Angkutan Umum 32% Peningkatan peran Pemda dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Pengendalian daya rusak air Peningkatan bauran energi, konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa dsan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri, pariwisata dan pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan infrastruktur fixed/wireline broadband di daerah perbatasan negara dan implementasi e-government. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan KELEMBAGAAN PENDANAAN PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF PROYEK STRATEGIS VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CIPTA
PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI Ø Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI 2 -JM) adalah: § Daftar yang memuat rencana dan program investasi infrastruktur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN yang RPI 2 -JM telah mengintegrasikan kebijakan sektoral dan kebijakan daerah dengan pembiayaannya. Ø Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI 2 -JM) bertujuan: • RPI 2 -JM dikembangkan sebagai alat koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi untuk mendukung pencapaian target-target RPJMN. • RPI 2 -JM digunakan sebagai bahan pembahasan dalam Sinkron & Kontrol RPJMN forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional. Slide - 4
AMANAT RPI 2 JM Dalam Perpres NO. 2 TAHUN 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Ø Ø RPI 2 JM telah tercantum dalam Buku 2 RPJMN 2015 -2019. RPI 2 JM dalam rangka mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan kesesuaian dengan arah pengembangan sektor lainnya maupun pengembangan wilayah sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas. Slide - 5
SINKRONISASI DAN KOORDINASI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET RPJMN SASARAN SPASIAL RTR PULAU PROVINSI RTRW Provinsi Renstra K/L Dijabarkan R. I SEKTOR Diacu RPJPD RPJMD Dijabarkan SASARAN SPASIAL Dijabarkan KS. PROVINSI RTRW Kab/Kota Dijabarkan KS. KAB/KOTA Renstra R. I SEKTOR Diacu RPJPD SASARAN SPASIAL R. I SEKTOR RPJMD Renstra Diacu MUSRENBANG NASIONAL Diacu RPJMN RPI 2 -JM Dijabarkan RTR KSN KAB/KOTA RPJPN Diacu DOKUMEN PENGANGGARAN (UU 17/2003) MUSRENBANG PROVINSI RTRWN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU 25/2004) MUSRENBANG KAB/KOTA NASIONAL DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL (UU 26/2007) Dijabarkan RKP/ Renja K/L Dianggarkan RKPD/ Renja SKPP Dianggarkan - DIPA - Kerjasama Pendanaan Dianggarkan DIPDA DASK Dianggarkan RKPD/ Renja SKPP Dianggarkan DASK Slide - 6
PEMUTAKHIRAN PELAKSANAAN KEGIATAN MUSRENBANGNAS § Pembahasan substansi kegiatan pada Pramusrenbangnas akan lebih diarahkan untuk “kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 20152019. ” § Kegiatan rutin (pemeliharaan, rehab) dan kegiatan penunjang lainnya tidak dibahas dalam pramusrenbang dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme koordinasi teknis yang selama ini yang telah dilakukan oleh Kementerian dengan Pemerintah Daerah. § Pada Pembahasan Pramusrenbangnas, Program e-musrenbang telah mencantumkan daftar kegiatan berdasarkan dokumen RPJMN 2015 -2019 atau daftar kegiatan tambahan yang telah dibahas ditingkat Direktorat Sektor di Bappenas dengan pihak terkait. § Program e-musrenbang masih tetap membuka peluang tambahan usulan kegiatan baru dalam pembahasan, berupa feature Inisiatif Baru (New Initiatives) Slide - 7
JENIS INFRASRUKTUR DALAM RPI 2 -JM a. infrastruktur transportasi b. infrastruktur sumber daya air c. infrastruktur keciptakaryaan d. infrastruktur telekomunikasi e. infrastruktur ketenagalistrikan f. infrastruktur minyak dan gas bumi. Slide - 8
METODE PENYUSUNAN RPI 2 -JM 1 2 ARAHAN SPASIAL Indentifikasi arahan spasial mengacu Pada : § Rencana Tata Ruang Nasional dan Wilayah § Rencana Pembangunan Wilayah Dalam Buku III RPJMN 2015 § Rencana Induk Sektroral PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR NAS/PROV/KAB/KOTA Indentifikasi Prioritas Program Infrastruktur mengacu Pada : § Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan Infrastruktur dalam Buku II RPJMN 2015 § Sasaran, Arahan dan Strategi Pembagunan Infrastruktur dalam RPJMD Propinsi dan Kab/kota RENCANA TERPADU Melakukan integrasi arahan spasial pengembangan wilayah dengan program prioritas pembangunan infrastruktur di provinsi dan/atau kabupaten/kota. 3 4 SINKRONISASI PROGRAM 5 IDENTIFIKASI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Mengidentifikasian bentuk atau wujud pembiayaan penganggaran RPI 2 -JM. 6 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Inisiasi pelaksanaan RPI 2 -JM ke dalam penganggaran publik tahunan, yaitu Kementerian/Lembaga, SKPD, atau pembiayaan kerjasama (dengan swasta) Penyerasian program prioritas pembangunan infrastruktur dari aspek lokasi, waktu, dan kebutuhan indikatif pembiayaan. Slide - 9
KRITERIA KEGIATAN RPI 2 -JM RPJMN 2015 -2019 Rencana Induk Sektoral RPJMN BUKU III RPJMD Provinsi, Kab/ Kota RPI 2 -JM q. Basis Data Kegiatan RPI 2 JM adalah Yang Tercantum Dalam RPJMN 20152019 Khususnya Pada Buku 3 q. Usulan Kegiatan Baru diarahkan untuk Percepatan Pencapaian Sasaran RPJMN 2015 -2019 dengan memperhatikan kesesuaian terhadap: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019 Agenda Nawacita Terkait Bidang Transportasi: Nawacita 3 : Membangun Indonesia Dari Penggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara. Kesatuan Nawacita 6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional Slide - 10
MEKANISME KOORDINASI PENYUSUNAN RPI 2 -JM Nasional 1. Tahap Koordinasi dan sinkronisasi tingkat nasional Bappenas 1 K/L Koordinasi Nasional 2 Koordinasi Propinsi 5 Provinsi 2. Tahap Koordinasi Tingkat Provinsi Tahap ini melibatkan Bappenas dan K/L dalam mensosialisasikan RPI 2 JM beserta form daftar kegiatan yang tercantum dalam daftar yang disusun pada tahap koordinasi tingkat nasional kepada Pemerintah Provinsi untuk nantinya disinkronkan dengan daftar kegiatan hasil sinkronisasi dari Kab/Kota pada tahap 4. 3. Tahap internalisasi Provinsi Tahap ini merupakan koordinasi Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam mensinkronkan daftar kegiatan pada tahap 1 dengan yang tercantum dalam RPJMD dan RTRW Prov sebelum masuk ke tahap 4. Tahap Koordinasi tingkat Provinsi-Kab/Kota 3 4 Tahap ini melibatkan Bappenas dan K/L dalam mensinkronkan daftar kegiatan dalam RPJMN, RTRWN/Pulau, dan Rencana Induk Sektor. Koordinasi Kab/Kota Tahap ini melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam mensinkronkan daftar kegiatan hasil tahap 3 RPJMD, RTRW Kab. Kota, dengan daftar yang dihasilkan pada tahap 1. Hasil dari tahap ini dibuat dalam surat kesepakatan antara Kab/Kota dan Provinsi dan disampaikan pada Bappenas melalui surat gubernur. 5. Tahap Koordinasi Akhir Tahap ini melibatkan Bappenas, K/L dan Pemerintah Provinsi, dalam sinkronisasi akhir daftar kegiatan serta membuat kesepakatan bersama mengenai daftar kegiatan pada dokumen RPI 2 -JM. Kabupaten/ Kota Slide - 11
PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS q Melakukan Koordinasi Nasional Penyusunan Dokumen RPI 2 -JM q Mengindentifikasi dan Menetapkan Kegiatan-Kegiatan Dalam Dokumen RPI 2 -JM Berdasarkan Kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019 q Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI 2 -JM Slide - 12
PERAN KEMENTERIAN TEKNIS q Melakukan pemuktahiran draft daftar kegiatan RPI 2 JM dengan memperhatikan dan mengindentifikasi: § Kesesuaian Kewenangan § Kondisi Eksisting Kegiatan § Kebutuhan Pembiayaan § Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) § Perkiraan waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan § Indentifikasi dukungan pemerintah daerah yang dibutuhkan • Melakukan indentifikasi kegiatan yang akan diusulkan berdasarkan kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. Kewenangan 6. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 7. Waktu Penyelesaian Tahun 2019 • Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI 2 -JM Slide - 13
PERAN PEMERINTAH PROVINSI q Melakukan koordinasi pembahasan kegiatan RPI 2 -JM di daerahnya bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota q Mengindentifikasi dan mengkonfirmasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan RPI 2 -JM di daerahnya. q Melakukan indentifikasi kegiatan yang akan diusulkan berdasarkan kesesuaian dengan: 1. Agenda dan Sub Agenda Nawacita 2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang 3. Strategi Pembangunan Bidang 4. Rencana Induk Sektoral 5. Kewenangan 6. RPJMD Propinsi, Kab/Kota 7. Kesiapan Kegiatan (Readiness Criteria) 8. Waktu Penyelesaian Tahun 2019 q Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas dalam Dokumen RPI 2 -JM Slide - 14
PENYEPAKATAN HASIL SINKRONISASI RPI 2 -JM YANG TELAH DISEPAKATI (1) Hasil kesepakatan untuk RPI 2 -JM di tingkat nasional ditandatangani oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas atau Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Menteri K/L terkait atau Sekjen dari Kementerian terkait, dan Gubernur masing-masing provinsi. (2) Hasil kesepakatan untuk RPI 2 -JM di tingkat provinsi, hasil kesepakatan pembahasan ditandatangani oleh Gubernur masing-masing provinsi bersama dengan Bupati dan Walikota. Slide - 15
RPI 2 JM DALAM DANA DEKONSENTRASI BAPPENAS Ruang Lingkup/Fokus Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2015 POIN 1. FASILITASI PERKUATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Melaksanakan Peningkatan Kualitas Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam rangka Pencapaian Prioritgas Pembangunan Nasional : – – Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, terdiri dari : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Status Kesehatan dan Kedaulatan Pangan terdiri dari : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mencapai keseimbangan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya saing : - Koordinasi dan sinkronisasi rencana program investasi infrastruktur prioritas melalui integrasi kebijakan nasional dan daerah termasuk pembiayaannya. Ruang Lingkup Kegiatan • FASILITASI PERKUATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL • FASILITASI PERKUATAN KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS MUSRENBANGNAS Cakupan Aktivitas Kegiatan Keterangan • Honorarium Kepanitiaan dan Narasumber • Rapat Koordinasi/Rapat Teknis/Focus Group Discussion (FGD) • Sosialisasi/Workshop dan Seminar Sesuai PMK …/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L 2015 • Perjalanan Dinas • Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan • Rapat Teknis • Perjalanan Dinas yang dibutuhkan terkait pengelolaan administratif • Jasa Tenaga Administrasi (Usulan Baru) Sesuai PMK …/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L 2015 Slide - 16
FORM DOKUMEN RPI 2 -JM 1. Form Dokumen Rencana Nawacita 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional SUB-AGENDA NAWACITA ARAH PEMBANGUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEGIATAN DAERAH YANG KESIAPAN MENDUKUNG RENCANA PELAKSANAAN KETERA (BULAN) NGAN APBD BUMN SWASTA MULAI DURASI ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) APBN 2. Form Dokumen Evaluasi dan Monitoring Nawacita 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional SUB-AGENDA ARAH PEMBANGUNAN NAWACITA STRATEGI PEMBANGUNAN RENCANA ALOKASI INDIKATIF (JUTA KEGIATAN PELAKSANAAN RUPIAH) KEGIATAN DAERAH YANG KESIAPAN (BULAN) MENDUKUNG SWAS APBN APBD BUMN TA AKTUAL (BULAN) MULAI DURASI PROGRES KETERAN GAN (%) Slide - 17
Format Dokumen RPI 2 JM (Contoh: Provinsi Sumatera Barat) Nawacita 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional SUB-AGENDA NAWACITA (1) ARAH PEMBANGUNAN (2) STRATEGI PEMBANGUNAN (3) KEGIATAN (4) KEGIATAN DAERAH YANG MENDUKUNG KESIAPAN (5) (6) ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) APBN (7) RENCANA (BULAN) APBD BUMN SWASTA MULAI DURASI (8) (9) (10) (11) (12) Membangun Konektivitas Nasional Mempercepat pembangunan Pembangunan sarana dan Pembangunan jalur KA Pembebasan lahan Untuk Mencapai Keseimbangan transportasi yang mendorong prasarana serta industri transportasiantara Duku – Bandara untuk Pembangunan penguatan industri nasional untuk Internasional Minangkabau pengembangan jalur mendukung Sistem Logistik KA Bandara Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global Membangun sistem dan jaringan Pembangunan dan peningkatan Pengembangan Pelabuhan Pembebasan lahan transportasi yang terintegrasi untukprasarana transportasi yang Teluk Bayur, Padang* untuk mendukung investasi pada Koridor mendukung pengembangan Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, industri dan pariwisata nasional dermaga Kompleks Industri, dan pusat-pusat sesuai dengan Rencana Induk pertumbuhan lainnya di wilayah Pengembangkan Industri Nasional non-koridor ekonomi (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mempercepat pembangunan Pembangunan sarana dan Pembangunan Jalan P. transportasi yang mendorong prasarana serta industri transportasi. Sipora penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global Membangun Transportasi Massal Perkotaan Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Mengembangkan sistem angkutan Pengembangan BRT di 34 kota Pengembangan. Sistem Pengadaan halte umum massal yang modern dan besar antara lain Medan, Transit dan Semi BRT Kota BRT maju dengan orientasi kepada bus Pekanbaru, Batam, Padang maupun rel serta dilengkapi dengan Palembang, Bandung, Jakarta, fasilitas alih moda terpadu Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon Slide - 18
PENJELASAN SUBSTANSI FORM RPI 2 -JM Dokumen Rencana SUB-AGENDA NAWACITA (1) ARAH PEMBANGUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN (2) (3) Kolom (1) adalah Sub-Agenda NAWACITA. Pada BIDANG TRANSPORTASI terdiri dari: • Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris • Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia • Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Kese-imbangan Pembangunan • Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan. Kolom (2) adalah Arah Pembangunan yang bersumber dari RPJMN. Kolom (3) adalah Strategi Pembangunan yang tercantum dalam RPJMN. Kolom (4) adalah Kegiatan Pembangunan yang tercantum dalam RPJMN yang merupakan prioritas nasional, maupun usulan baru dari K/L dan daerah yang sesuai dengan kriteria. KEGIATAN DAERAH YANG KEGIATAN MENDUKUNG (4) (5) KESIAPAN APBN (6) RENCANA PELAKSANAAN KETERA (BULAN) NGAN APBD BUMN SWASTA MULAI DURASI ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) (7) Kolom (5) adalah Kegiatan Daerah yang Mendukung pelaksanaan kegiatan pada kolom (4) Kolom (6) adalah Kesiapan/ Readiness yang meliputi dokumen-dokumen (Master Plan, FS, AMDAL/UKL/UPL, DED), perijinan, maupun elemen lain (seperti kesiapan lahan) yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur yang disertai dengan keterangan ‘Siap’ [v] atau ‘Belum Siap‘ [x]. ALOKASI INDIKATIF - Kolom (7) merupakan pembiayaan dari APBN - Kolom (8) merupakan pembiayaan dari APBD - Kolom (9) merupakan pembiayaan dari BUMN. - Kolom (10) merupakan pembiayaan dari Swasta. (8) (9) (10) (11) (12) (13) Kolom (11) adalah Rencana Bulan dan Tahun Pelaksanaan kegiatan pada kolom (4) maupun kolom (5). Contoh: Desember 2014 Kolom (12) adalah Rencana Durasi pelaksanaan kegiatan pada kolom (4) maupun kolom (5) dalam satuan bulan. Contoh: 2 Kolom (13) adalah Keterangan yang berisi catatan tambahan mengenai permasalahan yang dihadapi/ pending matters terkait kegiatan pada kolom (4) maupun (5). Contoh: Ada permasalahan dalam status lahan. Slide - 19
PETUNJUK PENGISIAN FORM RPI 2 -JM S A N E P P BA BAPPENAS (Untuk Kegiatan Eksisting) Provinsi: Mengindentifikasi dan Mengklarifikasi Dukungan dari Pemerintah Daerah terkait: Pembebasan/Penyiapan Lahan, Pembuatan FS dan DED Provinsi: Mengindentifkasi Kebutuhan Biaya Provinsi: Mengindentifikasi Kesiapan Kegiatan: Status Lahan, Ketersedian FS, DED, Amdal Slide - 20
PENGISIAN FORM RPI 2 -JM S A N E P P BA Provinsi: • Propinsi Dapat Mengajukan Usulan Kegiatan Baru, Yang Sesuai Dengan Kriteria Yang Ditentukan (lihat slide 9) BAPPENAS (Untuk Pengajuan Usulan Kegiatan Baru) Provinsi: Mengidentifikasi dan Mengkonfirmasi Dukungan Daerah Yang Akan diberikan Provinsi: Mengindentifikasi Kesiapan Kegiatan: Status Lahan, Ketersedian FS, DED, Amdal Provinsi: Mengindentifkasi Waktu Pelaksanaan Untuk Usulan Kegiatan Baru Provinsi: Mengindentifkasi Kebutuhan Biaya Baik dari APBN dan APBD Slide - 21
JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN RPI 2 -JM Kegiatan 1 Penyusunan Draft Payung Hukum RPI 2 -JM Periode 1 Identifikasi Kegiatan Prioritas Penyiapan Form Periode 2 Draft Rencana Program Investasi Infrastruktur Finalisasi Rencana Program Investasi Infrastruktur Periode 3 dan Periode 4 Sinkronisasi Tk. Nasional Koordinasi Tk. Provinsi Koordinasi Tk. Kab/Kota Penyerahan hasil koordinasi oleh Provinsi kepada Bappenas Periode 5 Finalisasi Dokumen RPI 2 -JM Kesepakatan Bappenas-K/L-Provinsi Feb 2 3 4 Maret 1 2 3 4 1 April 2 3 4 1 Mei 2 3 4 1 Juni 2 3 4 11 Mei Slide - 22
Pemerintah Pusat SINKRONISASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS Pemerintah Pemprov BUMN Pemerintah Kab/Kota Swasta Terima Kasih bambang@bappenas. go. id
- Slides: 23