Kementerian Pertanian Republik Indonesia www pertanian go id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id

ISI PAPARAN DASAR HUKUM 1 2 3 KONSEP OPAL MEKANISME PENCAIRAN 2 2 Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id

1 1 DASAR HUKUM 3 3 3 Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id

DASAR HUKUM UU PANGAN 18/2012 Pasal 60 (1) Pemerintah dan Pemda berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. � Pasal 60 (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi 4 dan kearifan lokal PP 17/2015 Upaya. Pasal 26 penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pengoptimalan pemanfaatan lahan pekarangan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id OBOR PANGAN LESTARI (OPAL) SURAT SETJEN KEMENTAN NO. B 5646/RC. 020/A/12/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Ditujukan Seluruh Dinas lingkup pertanian Provinsi/Kab/Kota dan UPT vertikal lingkup Kementerian Pertanian Amanat Mentan Permentan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari tahun 2019 (tgl. 8 Februari 2019) dan Perubahannya ; Kepmentan Nomor 134/Kpts/KN. 220/M/2/2019 Tahun 2019 Tentang Tim Obor Pangan Lestari tahun 2019 (tgl. 14 Februari 2019) 4 4

Regulasi Pelaksanaan OPAL Kepmentan Nomor: 134/Kpts/KN. 220/M/2/2019 tentang Tim Obor Pangan Lestari Permentan Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Permentan Nomor: 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2019

Panduan OPAL TAHUN 2019 April 2019

22 1 KONSEP OPAL 3 7 7 Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id

Obor Pangan Lestari (OPAL) Upaya promosi Penganekaragaman Pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat oleh Unit Kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan Sebagai sarana percontohan untuk pegawai maupun masyarakat umum dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. 8

SASARAN § Terlaksananya Obor Pangan Lestari (OPAL) di seluruh Kantor lingkup Kementerian Pertanian , UPT vertikal lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan. § Pada Tahun 2019 dilaksanakan di 1. 206 lokasi 9

KONSEP DAN KOMPONEN Kerangka Pikir : Komponen Pertanaman Perbibitan § pertanaman di § Penyediaan bibit lahan, polybag, § Penyediaan bahan pot, aquaponik, pendukung yang diperlukan hidroponik, atau untuk perbibitan vertikultur. § Disesuaikan dengan area Budidaya Ternak yang tersedia, Jika lahan dan lingkungan (luasan, memungkinkan, (pengadaan karakteristik ternak unggas dan bahan tanah) pendukungnya) 10 Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id 10

SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN Sumber pendanaan untuk membiayai OPAL tahun 2019 berasal dari APBN dengan satuan Rp 50. 000/unit PEMBIAYAAN 1. Perbibitan: a. Pengadaan aneka benih/bibit; b. Pembuatan sarana naungan bibit c. Penyediaan benih induk d. Penyediaan bahan pendukung yang diperlukan untuk perbibitan. 2. Pertanaman: a. Pertanaman di lahan, polybag, pot; b. Media Aquaponik/hidroponik: instalasi aquaponik/hidroponik, c. nutrisi, media tanam, dll; d. Media Vertikultur: rak vertikultur, media tanam, dll; e. Pagar untuk melindungi OPAL dari gangguan ternak. 3. Jika lahan dan lingkungan memungkinkan dapat dilaksanakan budidaya ternak: bibit, pakan, obatan, kandang dan bahan pendukung lainnya; Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id PELAKSANAAN OPAL DISESUAIKAN DENGAN POTENSI LAHAN YANG TERSEDIA, BAIK LUASAN MAUPUN KARAKTERISTIK TANAH. 11 11

ORGANISASI A. Pengarah 1. Ketua PJ UNIT KERJA ESELON I : Menteri Pertanian. 2. Sekretaris : Kepala BKP 3. Anggota : Eselon 1 Kementan B. Pelaksana 1. Ketua : Kepala BKP 2. Sekretaris : Sekretaris BKP 3. PJ. Evaluasi : a. Sek. Itjen b. IR I Itjen 1. Sekretaris. Eselon I Kementan 2. Kapus PKKP, BKP PJ di Provinsi Kepala Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Pendamping Teknis Lingkup Provinsi Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) c. IR II Itjen d. IR III Itjen e. IR IV Itjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id 12

3 1 2 MEKANISME PENCAIRAN 3 13 13 Kementerian Pertanian Republik Indonesia www. pertanian. go. id

Mekanisme Pencairan Anggaran OPAL Alokasi Anggaran Kegiatan OPAL Masuk dalam Akun 526115 : Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah. Penggunaan Akun 526115 Khusus OPAL untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan Anggaran meliputi: Pengadaan Barang dan tergolong Bantuan Pemerintah (Banper) Terdapat Pengalihan Berupa Modal/Investasi dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Anggaran Banper (MAK 526) merujuk pada ketentuan berikut: PMK NOMOR 168/PMK. 05/2015 Untuk Proses Pencairan dan Pertanggung Jawaban Anggaran PMK NOMOR 248/PMK. 07/2010 Untuk Penyerahan Barang Kepada Pemerintah Daerah KEGIATAN OPAL Proses Pengadaan Mengikuti: PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA

Proses Administrasi OPAL Perpres 16 Tahun 2018: Metode Pengadaan Langsung 1. SK Penetapan PPK Kegiatan OPAL oleh KPA Propinsi 2. Proses Pengadaan Barang antara PPK Propinsi dengan Penyedia Barang: a. PPK Kegiatan OPAL menyusun RAB sebagai dasar perhitungan penggunaan anggaran Rp. 50. 000, b. PPK Kegiatan OPAL dengan Penyedia Barang melakukan proses kontraktual pengadaan barang c. Penerbitan SPP SPM SP 2 D BAST Pencairan BAST Barang Persedia Barang/Jasa dengan PPK (dilampirkan surat pernyataan dari pejabat penerima barang/hasil pekerjaan) d. Penerbitan BAST Penyerahan Barang (dari PPK kepada Penanggunjawab Pelaksana Kegiatan OPAL) Setelah 100% Barang diserahkan dari PPK Propinsi ke Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan OPAL, maka Eselon I BKP Pusat menerbitkan BAST Akhir untuk penghapusan barang dari neraca laporan keuangan Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan OPAL = Kepala Dinas Propinsi

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1. Sebagai show window (percontohan/sarana pembelajaran) pemanfaatan lahan pekarangan baik untuk pertanian perkotaan maupun perdesaan. 2. Pemeliharaan dan pengelolaan OPAL menjadi tanggung jawab Kepala Dinas/Kantor. Termasuk keberlanjutan OPAL sebagai percontohan dan penyediaan bibit bagi masyarakat sekitar 3. Dinas/kantor wajib menyediakan papan nama kegiatan OPAL dengan perbandingan ukuran 2 : 3. 4. Pelaporan OPAL dilakukan secara berjenjang sesuai periode laporan pertriwulan dan tahunan meliputi pencairan, pemanfaatan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan