KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 41
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LEBAK

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LEBAK Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lebak, 3 April 2018

OUTLINE PAPARAN REPUBLIK INDONESIA Kondisi Umum dan Modalitas Pengembangan Pariwisata 1 4 2 Sinkronisasi

OUTLINE PAPARAN REPUBLIK INDONESIA Kondisi Umum dan Modalitas Pengembangan Pariwisata 1 4 2 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 3 Perencanaan Pengembangan Pariwisata Nasional Pengembangan Destinasi 2

REPUBLIK INDONESIA 1. Kondisi Umum dan Modalitas Pengembangan Pariwisata 3

REPUBLIK INDONESIA 1. Kondisi Umum dan Modalitas Pengembangan Pariwisata 3

PARIWISATA DUNIA - UNWTO REPUBLIK INDONESIA Sebuah fenomena Ekonomi dan Sosial • Perjalanan turis

PARIWISATA DUNIA - UNWTO REPUBLIK INDONESIA Sebuah fenomena Ekonomi dan Sosial • Perjalanan turis internasional tumbuh 3, 9% pada tahun 2016 yaitu mencapai 1, 235 juta perjalanan. • Turis international menghasilkan total devisa US$ 1, 5 triliun di sektor pariwisata. • Pada tahun 2030, UNWTO memperkirakan perjalanan turis internasional mencapai 1, 8 miliar perjalanan (UNWTO Tourism Towards 2030). 4

PERKEMBANGAN PARIWISATA DUNIA REPUBLIK INDONESIA Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan terbesar kedua dalam hal

PERKEMBANGAN PARIWISATA DUNIA REPUBLIK INDONESIA Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan terbesar kedua dalam hal menerima jumlah kunjungan wisman, setelah Eropa 2014 • • Total wisatawan dunia pada tahun 2014 mencapai 1. 110 juta perjalanan LN, atau tumbuh 5, 0% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 300 juta wisatawan (27, 1%) berkunjung ke Asia, dan khusus wilayah Asia Tenggara menerima 96, 7 juta kunjungan wisatawan. 2015 • Ditengah situasi global yang tidak kondusif--seperti faktor ekonomi, kekerasan, serangan teroris, dan memanasnya situasi pencari suaka-perjalanan wisatawan dunia masih tumbuh 4, 5%, seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang tercatat sebesar 2, 7%. 2016 • • • Jumlah wisatawan global mencapai 1, 2 milyar, atau tumbuh sebesar 3, 9% terhadap tahun 2015. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015, mengingat pertubuhan ekonomi global yang tercatat lebih rendah yaitu sebesar 2, 3% Pertumbuhan kunjungan wisatawan tertinggi terjadi di wilayah Asia. Pasifik (8, 4%) dan Afrika (8, 1%). Jumlah kunjungan wisatawan di Asia Tenggara naik dari 96, 7 juta orang menjadi 113, 3 juta orang, yang berarti terdapat kenaikan sebesar 17, 2%. Sumber: UNWTO 2017, diolah BAPPENAS 5

POSITIONING INDONESIA Populasi Asia dan Dunia di Tahun 2016 REPUBLIK INDONESIA Tiongkok: 1, 384

POSITIONING INDONESIA Populasi Asia dan Dunia di Tahun 2016 REPUBLIK INDONESIA Tiongkok: 1, 384 miliar Indonesia berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sehingga merupakan peluang untuk menarik wisman. Jepang: 126 juta India: 1, 331 miliar Sekitar 50% dari populasi dunia ada di wilayah ini, yang merupakan konsentrasi dari pasar global Dunia: 7, 432 miliar ASEAN: 625 juta Australia: 24, 4 juta Sumber: Photius 2016, diolah BAPPENAS 6

PERBANDINGAN KINERJA PARIWISATA INDONESIA DAN DUNIA REPUBLIK INDONESIA Diagram Proporsi Wisatawan Mancanegara (Wisman) Indonesia

PERBANDINGAN KINERJA PARIWISATA INDONESIA DAN DUNIA REPUBLIK INDONESIA Diagram Proporsi Wisatawan Mancanegara (Wisman) Indonesia dengan dunia, Asia Pasifik, ASEAN DUNIA 1, 235 juta ASIA PASIFIK 302, 9 juta ASEAN 113, 3 juta INDONESIA 12, 0 juta Proporsi Indonesia terhadap: Dunia = 0, 97% (0, 8%) Asia Pasifik = 3, 9% (3, 7%) ASEAN = 10, 6% (10, 0%) Keterangan: sumber data dari UNWTO (2017); angka di dalam kurung merupakan angka tahun 2015 • Pada tahun 2016, total kunjungan wisman ke Indonesia naik 10, 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total wisman meningkat dari 10, 4 menjadi 12, 0 juta jiwa. • Laju pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Filipina (11, 3 persen), namun lebih tinggi dibandingkan dengan Thailan (8, 9%), Malaysia (4, 0 %) dan Singapura (7, 1%). • Namun jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2016 masih di bawah Thailand (32, 6 juta orang), Malaysia (26, 8 juta orang), dan Singapura (12, 9 juta orang). Pada tahun 2017, Indonesia menggeser posisi Singapura, dengan catatan jumlah wisman mencapai 14, 0 juta orang (BPS, 2018). • Jumlah wisman asal Singapura, Malaysia dan Tiongkok merupakan terbesar. Jumlah wisman yang besar dari luar Asia berasal dari Australia (urutan ke-4), Inggris (#8), dan Amerika Serikat (#9). • Wisman masuk ke Indonesia melalui 19 pintu utama, dan pada tahun 2017, bandara Ngurah Rai (43%), Soekarno-Hatta (19%), dan Batam, (10%) menjadi kontributor terbesar. 7

POTENSI INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Lokasi geografis yang strategis serta keanekaragaman alam, budaya dan Bahasa

POTENSI INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Lokasi geografis yang strategis serta keanekaragaman alam, budaya dan Bahasa Lebih dari 300 suku bangsa dan 742 bahasa. Lebih dari 17. 100 pulau. 6. 000 diantaranya belum dihuni. 8 Situs Warisan Dunia berada di Indonesia. 16% reptil dan amfibi 35 primata (25% endemik) 17% burung (26% endemik) 121 kupu-kupu (44% endemik) 12% mamalia (36% endemik) Hutan hujan tropis terbesar 51 taman nasional Top 3 mega biodiversitas setelah Brazil & Zaire 59% tanah Indonesia adalah hutan tropis, setara dengan 10% dari total hutan dunia 8

TANTANGAN PARIWISATA KE DEPAN Kebutuhan akan pariwisata akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat

TANTANGAN PARIWISATA KE DEPAN Kebutuhan akan pariwisata akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat REPUBLIK INDONESIA 1 2 3 4 Sumber daya. Indonesia diberkahi dengan keragaman alam dan budaya untuk dapat menjadi one-stop-service-destination yang mampu menyediakan berbagai pilihan wisata di dunia. Pola berwisata. Jenis-jenis perjalanan pariwisata adalah untuk liburan, bisnis, pendidikan, dan MICE. Selain itu kecenderungan wisatawan nusantara adalah mengunjungi sanak saudara. Teknologi memungkinkan orang untuk traveling lebih jauh dengan lebih cepat. Tingkat pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, pariwisata bukan lagi tersier, namun menjadi kebutuhan hidup pokok bagi manusia. Sumber Daya Manusia. Pembangunan pariwisata adalah pembangunan manusia. Pariwisata diharapkan memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. 5 Keberlanjutan. Kebutuhan akan pariwisata yang sadar lingkungan, hijau dan berkelanjutan, serta mendukung keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan sosial akan meningkat. 6 Standar. Kualitas produk dan jasa pariwisata, serta keahlian khusus sektor pariwisata menjadi kebutuhan. 7 Musim. Fluktuasi kunjungan wisatawan ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. 8 Diversifikasi. Kebutuhan akan diversifikasi produk pariwisata untuk memenuhi kebutuhan khusus, antara lain: healthy and wellness tourism, MICE industry, wisata kapal pesiar dan kapal layar, senior tourism, dll. 9

REPUBLIK INDONESIA 2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 10

REPUBLIK INDONESIA 2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 10

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN REPUBLIK INDONESIA PERKUATAN KENDALI PROGRAM. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN REPUBLIK INDONESIA PERKUATAN KENDALI PROGRAM. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas pembangunan hingga tingkat pelaksanaan dengan output dan lokasi yang jelas PP NO. 17/2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional INTEGRASI PERENCANAAN PENGANGGARAN. Penyatuan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penilaian Kinerja (KRISNA) dan Sistem Integrasi Kerangka Regulasi (KARINA) PERBAIKAN MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN. Pengintegrasian sumber – sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), transfer ke daerah maupun non APBN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA. Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah melalui pembahasan program secara bersama sejak dini dan penyusunan program antar instansi/pelaku secara terpadu dan tepat sasaran Peningkatan Efektivitas Pendanaan Prioritas Pembangunan dan Implementasi Money Follows Program 11

PENDEKATAN BARU: PENINGKATAN BAURAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN REPUBLIK INDONESIA 1 2 Pendekatan penyusunan Rencana

PENDEKATAN BARU: PENINGKATAN BAURAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN REPUBLIK INDONESIA 1 2 Pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follows Program. Penekanan atau fokus perencanaan berdasarkan agenda nasional Implementasi melalui perubahan paradigma penyusunan perencanaan menjadi menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) dengan fokus kepada: • Pengendalian perencanaan • Perkuatan perencanaan dan penganggaran • Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan • Perkuatan integrasi sumber pendanaan Pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir) Tematik Holistik Integratif Integrasi dalam peran pemangku kepentingan dan integrasi sumber pendanaan Spasial Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi 12

SUMBER-SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA Lingkup Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Pusat DANA ALOKASI UMUM

SUMBER-SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA Lingkup Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Pusat DANA ALOKASI UMUM APBN • • DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Hibah Urusan Bersama DANA PERIMBANGAN DBH SDA DAK FISIK DANA INSENTIF DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS Swasta • • Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri DBH PAJAK DAK NON FISIK DANA TRANSFER DANA DESA OTSUS ACEH DIY OTSUS PAPUA OTONOMI KHUSUS OTSUS PAPUA BARAT Minimal 10% Dana Perimbangan di Luar DAK Wajib untuk Alokasi Dana Desa (ADD) DANA OTONOMI KHUSUS DAN DIY DANA DESA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PAPUA SKEMA DANA TRANSFER DANA DESA Berdasarkan RKP 2018 TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PAPUA BARAT 13

REPUBLIK INDONESIA 3. Perencanaan Pengembangan Pariwisata Nasional 14

REPUBLIK INDONESIA 3. Perencanaan Pengembangan Pariwisata Nasional 14

RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA RPJMN 2015 -2019 ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005– 2025

RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA RPJMN 2015 -2019 ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005– 2025 • Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. • Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. 15

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Ripparnas) Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Pasal 7, ayat a Perwilayahan Pembangunan DPN Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional) Arahan Presiden 6 November 2015 Arahan Presiden Mei 2016 Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata 88 KSPN Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata 222 KPPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) 10 Destinasi Wisata Prioritas: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger. Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai Percepatan pengembangan 3 Destinasi Wisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, dan Mandalika Arahan Presiden November 2017 Destinasi Prioritas 2018: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika dan Labuan Bajo 16

REPUBLIK INDONESIA 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL 4 KEK Pariwisata Morotai Danau Toba Tj.

REPUBLIK INDONESIA 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL 4 KEK Pariwisata Morotai Danau Toba Tj. Kelayang Kep. Seribu Wakatobi Bromo – Tengger - Semeru Tj. Lesung 6 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo Borobudur Mandalika Danau Toba Tanjung Kelayang Tanjung Lesung Kepulauan Seribu Borobudur Bromo Tengger Semeru Mandalika Labuan Bajo Morotai Wakatobi 17

TARGET DAN REALISASI PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Sasaran § Kontribusi terhadap PDB Nasional

TARGET DAN REALISASI PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Sasaran § Kontribusi terhadap PDB Nasional (Persen) § Wisatawan Mancanegara (Orang) § Wisatawan Nusantara (Kunjungan) § Devisa (Rp triliun) 2014 (Baseline) 2015 4, 1 4, 2 9, 4 juta 2016 4, 1 2017 5, 0 a) 2018 5, 3 a) 10, 4 jutab) 11, 5 jutac) 14, 0 jutac) 17, 0 juta 251 juta 256 juta 264, 3 jutac) 132, 5 164, 8 165, 8 2019 5, 5 a) 20, 0 juta 265 jutad) 270 jutad) 275 jutad) 167, 8 e) 171, 5 a) Keterangan: Sumber: Rancangan Awal RKP 2019 Data 2014 s. d 2016 merupakan data realisasi, kecuali data dengan keterangan: a) Prognosa/estimasi b) Data belum termasuk 4% data Januari-Desember yang dihitung dengan metode baru c) BPS (2017 dan 2018) d) Target RKP 2017, 2018 dan RPJMN 2015 -2019 e) Bank Indonesia (2018) 175 -180 a) ARAH KEBIJAKAN: 1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara. 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri. 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjadi fokus pemasaran. 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. 18

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018 PENGEMBANGAN DUNIA USAHA & PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Pengembangan 3

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018 PENGEMBANGAN DUNIA USAHA & PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah Pengembangan 3 Kawasan Industri Percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI) terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 1. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah; 2. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial; 3. Pengembangan keahlian tenaga kerja; 4. Peningkatan populasi dan daya saing industri, dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Peningkatan perdagangan luar negeri 19

CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN REPUBLIK INDONESIA SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan Belanja

CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN REPUBLIK INDONESIA SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan Belanja KL Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Pemerintah Daerah • • Dana Alokasi Khusus (Penugasan) • Pembangunan ruas kewenangan daerah • Rehabilitasi Daerah irigasi • Pembangunan akses jalan Pembangunan dukungan sarana industri • • Pembangunan sarana prasarana energi Pembangunan Jalan Tol Swasta • • Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta Trans. Kalimantan (MBTK) BUMN • BUMN APBD • Pembangunan jalan prov/kab/kota • Peningkatan pelayanan kesehatan Belanja KL • (Danau Toba) Sarana dan prasarana konektivitas Sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air baku Revitalisasi Kawasan • • Resor dan spot – spot pariwisata Pengadaan Fasilitas MICE Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata KPBU • Pengembangan sarana dan prasarana konektivitas yang melibatkan swasta Belanja KL • Sarana dan prasarana konektivitas Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei) Swasta • Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit 20

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA, SUMATERA UTARA TAHUN 2018 REPUBLIK INDONESIA HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA, SUMATERA UTARA TAHUN 2018 REPUBLIK INDONESIA HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA Layanan Informasi Cuaca Bandara (LLWAS) Pengembangan Ekowisata Kawasan Hutan Aek Nauli Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional Pembangunan Dermaga Wisata Peningkatan jalan jurusan Hatinggian – Parendean sepanjang 2 km Layanan Pusat Informasi Terpadu Geopark Pembangunan Jembatan Tano Ponggol Pembangunan Pusat Informasi Wisata / TIC dan Perlengkapannya Integrated Tourism Masterplan & Percepatan pembangunan infrastruktur Panggung kesenian/ pertunjukan Pengembangan Bandara Silangit Jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat APBN 2018 DAK 2018 KPBU dan Swasta Pinjaman Luar Negeri (PLN) BUMN Pembiayaan Anggaran (Rp M) Keterangan Pengembangan Ekowisata Kawasan Hutan Aek Nauli APBN 5, 6 KLHK Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional APBN 33, 5 KLHK Layanan Informasi Cuaca Bandara (LLWAS) APBN 26, 0 BMKG Layanan Pusat Informasi Terpadu Geopark APBN 3, 3 Kem. ESDM Pembangunan Jembatan Tano Ponggol APBN 90, 0 Kem. PUPR Penyusunan Integrated Tourism Masterplan Kawasan Danau Toba PLN USD 1, 3 juta Bank Dunia Pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan pariwisata PLN USD 200 Juta Bank Dunia Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung -Tebing Tinggi-Parapat KPBU dan Swasta USD 1, 0 Milyar HK dan Waskita BUMN USD 156 juta AP II Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak DAK Pariwisata 2, 0* Dispar Kab. Samosir Pembangunan Dermaga Wisata DAK Pariwisata 1, 5* Dispar Kab. Samosir Peningkatan jalan jurusan Hatinggian – Parendean sepanjang 2 km DAK Jalan TBA* Dinas PU Kab. Tobasa Pembangunan Pusat Informasi Wisata/ TIC dan Perlengkapannya DAK Pariwisata 1, 0* Dispar Kab. Tobasa Panggung kesenian/ pertunjukan DAK Pariwisata 0, 9* Dispar Kab. Tobasa Proyek Prioritas * DAK 2018 masih dalam proses pembahasan pemerintah dengan DPR Pengembangan Bandara Silangit 21

RKP 2019 SEBAGAI PENUTUP KABINET KERJA REPUBLIK INDONESIA 2015 Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan

RKP 2019 SEBAGAI PENUTUP KABINET KERJA REPUBLIK INDONESIA 2015 Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah 2018 Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 2019 Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015 -2019 22

TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” 1 2

TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” 1 2 3 4 5 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Serta Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 23

PRIORITAS NASIONAL 3 REPUBLIK INDONESIA Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1 Penelitian dan

PRIORITAS NASIONAL 3 REPUBLIK INDONESIA Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, 2 dan Kehutanan 5 2 Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraaan Diklat Vokasi Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, SERTA PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik 4 3 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya Percepatan Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata termasuk 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif PN Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) PP Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan KP 24

PP 3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA REPUBLIK INDONESIA Program Prioritas

PP 3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA REPUBLIK INDONESIA Program Prioritas 1 Kegiatan Prioritas Percepatan Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata termasuk 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan Proyek Prioritas (Pro. P) • Kemenkeu • Kemenko Perkeonomian • Kemen. KUKM • Bekraf • Pemda 5 Penyaluran pembiayaan ultra mikro Peningkatan akses pembiayaan start-up Peningkatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah • • • Kemendag Kementan Kemkominfo KLHK Kemen. KUKM BP Batam • • • BP Bintan BP Karimun BP Sabang Kemen. PUPR Kemenhub Kemenpar • • • Kemenperin KKP Bekraf Kemenkeu Pemda Peningkatan ekspor produk Indonesia Peningkatan fasilitasi pelaku dan kualitas produk Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri, dan usaha perdagangan Pengembangan e-commerce Penguatan 4 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB): Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang Perluasan akses keuangan/ pembiyaan • • • Kemenpar Dewan. KEK Kemenko. Maritim Kemen. PUPR Kemenhub • • • Kemen. ATR/BPN Kemen. LHK KKP Kemen. KUKM Kemen. Kes • • • BKPM Badan Geologi BIG BPS Pemda Dukungan infrastruktur untuk 10 destinasi wisata prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo. Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang dan Morotai Penguatan kelembagaan, industri dan usaha pariwisata di 10 destinasi wisata prioritas dan destinasi unggulan Perluasan & diversifikasi pemasaran Penerapan sustainable tourism practices Pengembangan daya tarik ekowisata dan wisata bahari Pengembangan statistik pariwisata 2 3 PENINGKATAN NILAI TAMBAH PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA Penguatan struktur ekonomi kreatif • Bekraf • Kemenperin • Kemenko • Kemen. Kominfo Perekonomian • BPS • Kemendikbud • Pemda • Kemen. KUKM Pengembangan bakat & kompetensi SDM Penguatan ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & Ha. KI) 4 3 Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri Pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan usaha menengah dan besar (UMB) Pengembangan industri seni budaya Pengembangan statistik ekonomi kreatif • Kemen. KUKM • Bekraf • Kemenperin • Kemenaker • Kemendag • KPPU Pengembangan kapasitas usaha Perluasan kemitraan usaha Penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan 25

REPUBLIK INDONESIA 4. Pengembangan Destinasi 26

REPUBLIK INDONESIA 4. Pengembangan Destinasi 26

REPUBLIK INDONESIA TAHAPAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS Tahun 2016 telah diselesaikan Master Plan/Development Plan

REPUBLIK INDONESIA TAHAPAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS Tahun 2016 telah diselesaikan Master Plan/Development Plan : - Masterplan Pariwisata - Masterplan Infrastruktur - Demand Assesment Perencanaan - RTRW RDTR RIPARDA RKP Pembangunan Tahun 2017 Tahun 2018 Integrated Master Plan (IMP) di 3 Destinasi Pariwisata Prioritas - Danau Toba - Borobudur dskt - Mandalika 1. Pembangunan infrastruktur dasar menuju kawasan pariwisata sesuai dokumen perencanaan yang telah dibuat 2. Promosi wisata 3. Pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata 4. Fasilitasi Kemudahan, Keselamatan, dan Keamanan Aktivitas Wisata Integrated Master Plan (IMP) di 7 Destinasi Wisata Prioritas - Labuan Bajo - Bromo–Tengger–Semeru - Wakatobi - Kepulauan Seribu - Tanjung Kelayang - Morotai - Tanjung Lesung 1. Pembangunan Fisik di kawasan dan sekitar kawasan 2. Pengembangan daya tarik destinasi 3. Promosi wisata 4. Pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata 5. Fasilitasi Kemudahan, Keselamatan, dan Keamanan Aktivitas Wisata Tahun 2019 Integrated Master Plan Destinasi Prioritas Lainnya 1. Pembangunan Fisik di kawasan dan sekitar kawasan 2. Pengembangan daya tarik destinasi 3. Promosi wisata 4. Pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata 5. Fasilitasi Kemudahan, Keselamatan, dan Keamanan Aktivitas Wisata Pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, skema public private partnership. Pembiayaan dari pemerintah pusat bersumber dari RM dan pinjaman luar negeri. Pengelolaan Pembentukan Badan Pengelola di masing-masing destinasi yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien (Badan Otorita, ITDC, BUMN, Swasta) Regulasi Kemudahan investasi di sektor pariwisata Kebijakan meningkatkan lama masa tinggal dan rata-rata pengeluaran wisatawan Kebijakan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing Penyediaan informasi pariwisata yang terintegrasi dan berbasis terknologi 27 27 Perlindungan Destinasi Wisata (penyiapan landasan hukum terhadap tata kelola destinasi pariwisata yang bertanggung jawab secara alam dan sosial budaya)

ILUSTRASI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS REPUBLIK INDONESIA Tahun 2016 APBN P E

ILUSTRASI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS REPUBLIK INDONESIA Tahun 2016 APBN P E M B A N G U N A N F I S I K • • • Kemen PUPR Kemenpar Kemenhub K/L lainnya Dekon/TP Badan Otorita APBD Prov/Kab/Kota Dinas PU Dinas Perhubungan Dinas Budpar SKPD lainnya DAK Master Plan/Development Plan : - Masterplan Pariwisata - Masterplan Infrastruktur - Demand Assesment - RTRWN - RIPARNAS - - RPJMN - RKP RTRW Prov/Kab. Kota RDTR RIPARDA RPJMD RKPD - RPJMN - RKP Tahun 2017 Tahun 2018 Integrated Master Plan (IMP) - Pembangunan jalan nasional Pembangunan bandara Pembangunan fasum pariwisata Pembangunan moda transportasi terintegrasi - Pembangunan pelabuhan - Pembangunan infrastruktur dasar - Pembangunan jalan prov/kab/kota Pembangunan fasum pariwisata Pembangunan pelabuhan rakyat Pembangunan infrastruktur dasar UU DESA Pembangunan jalan nasional Pembangunan bandara Pembangunan fasum pariwisata Pembangunan moda transportasi terintegrasi - Pembangunan pelabuhan - Pembangunan infrastruktur dasar - - Pembangunan jalan prov/kab/kota Pembangunan fasum pariwisata Pembangunan pelabuhan rakyat Pembangunan infrastruktur dasar Pembangunan jalan nasional Pembangunan bandara Pembangunan fasum pariwisata Pembangunan moda transportasi terintegrasi - Pembangunan pelabuhan - Pembangunan infrastruktur dasar Pembangunan jalan prov/kab/kota Pembangunan fasum pariwisata Pembangunan pelabuhan rakyat Pembangunan infrastruktur dasar - Pembangunan jalan prov/kab/kota - Pembangunan sarana prasarana - Pembangunan dermaga pariwisata - Pembangunan sarana prasarana pendidikan kesehatan DANA DESA Tahun 2019 - Pembangunan jalan desa - Pembangunan homestay - Pembangunan fisik pemberdayaan masy desa pendidikan kesehatan - Pembangunan jalan desa - Pembangunan homestay - Pembangunan fisik pemberdayaan masy desa DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI SYARAT PERLU KONTRIBUSI SWASTA: 1. Regulasi dan Pusat Pelayanan Investasi yang menjamin kemudahan investasi sektor pariwisata Pembangunan Daya Tarik Wisata di luar pemerintah 2. Regulasi pusat dan daerah yang mendorong pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing 3. Regulasi untuk memberikan perlindungan bagi Destinasi Wisata (tata kelola destinasi pariwisata yang bertanggung jawab secara alam dan sosial budaya) SWASTA • Taman Hiburan • Hotel • Pusat Perbelanjaan • Restaurant 28 • Tour Operators • Pusat Eksibisi dan Konvensi

TARGET WISATAWAN MANCANEGARA? REPUBLIK INDONESIA Wisatawan Mancanegara Tahun Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016

TARGET WISATAWAN MANCANEGARA? REPUBLIK INDONESIA Wisatawan Mancanegara Tahun Jumlah 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Pertumbuhan (%) 8. 004. 4 62 8. 802. 1 29 9. 435. 4 11 10. 406. 7 59 12. 023. 9 71 14. 039. 7 99 Rata-Rata Lama Tinggal (Hari) Rata-Rata Pengeluaran Per Orang (USD) Per Hari Per Kunjungan Penerimaan Devisa Total (juta USD) Pertumbuhan (%) 5, 16 7, 7 147, 22 1. 134 9. 121 6, 62 9, 97 7, 65 149, 31 1. 142 10. 054 10, 23 7, 19 7, 66 154, 42 1. 183 11. 166 11, 06 10, 29 8, 53 141, 65 1. 209 12. 226 9, 49 15, 54 8, 39 131, 64 1. 104 12. 440 1, 75 16, 77 n/a n/a n/a Sumber: Publikasi PES 2016 29

TARGET WISATAWAN NUSANTARA? REPUBLIK INDONESIA Sumber : Asdep Industri dan Regulasi Kemenpar, Asdep Strategi

TARGET WISATAWAN NUSANTARA? REPUBLIK INDONESIA Sumber : Asdep Industri dan Regulasi Kemenpar, Asdep Strategi dan Komunikasi Pemasaran I Kemenpar dan BPS Keterangan : *) Angka prediksi jumlah perjalanan wisnus, angka pengeluaran diasumsikan sama dengan tahun 2016 (Kemenpar per 13 Februari 2018) Karakteristik perjalanan dulu masih didominasi perjalanan intra provinsi/provinsi tetangga sekarang jarak tempuh makin jauh. Provinsi perima kunjungan wisnus terbesar masih Jabar, Jatim, Jateng dan Sumut. 30

Merak Bakauheni Laut Konektivitas Jalan Nasional: 1. Pandeglang – Panimbang – Tanjung Lesung road

Merak Bakauheni Laut Konektivitas Jalan Nasional: 1. Pandeglang – Panimbang – Tanjung Lesung road 2. Cilegon – Tanjung Lesung road Jaw a Bakauheni Jalan Tol Serang – Panimbang Fasilitas air baku Cilegon Serang Infrastruktur Pengelolaan Banjir (Jalan Panimbang) Sunda ta ar k Ja Selat REPUBLIK INDONESIA MASTERPLAN KEMENPUPR UNTUK KAWASAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG 2025 Pandeglang an buh u Rat Penyusunan KSPN / KEK Tj. Lesung: 1. Pengisian lahan di kawasan 2. Jalan ke Tanjung Lesung 3. Sistem Suplai Air Minum regional di Tanjung Lesung 4. WWTP regional di Tanjung Lesung Bandara di Banten Selatan a Pel 31

DEVELOPMENT PLAN KEMENPUPR UNTUK KAWASAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG 2015 -2019 REPUBLIK INDONESIA 1. Preservasi

DEVELOPMENT PLAN KEMENPUPR UNTUK KAWASAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG 2015 -2019 REPUBLIK INDONESIA 1. Preservasi pemeliharaan rutin kondisi Serang. Sp. Labuan (65, 1 km) (2016 -2019) 2. Preservasi rehabilitasi minor Jalan Pasauran. Simp Labuan-Cibaliung (2016 -2017) 3. Preservasi rehabilitasi minor Citeureup. Tanjung Lesung (2016 -2017) 4. Pelebaran jalan Citeureup-Tanjung Lesung (2018 -2019) 5. Rehabilitasi & Pelebaran jalan Citeureup. Tanjung Lesung (2017) 6. Preservasi rutin, preventif & rehabilitasi minor Pasauran-Labuan (2017) 7. Preservasi rutin, preventif & rehabilitasi minor Labuan-Cibaliung (2017) 8. Peningkatan kualitas Jalan Labuan-Citeureup (2018 -2019) 9. Preservasi rutin, preventif & rehabilitasi minor & mayor, rekonstruksi Cibaliung-Sumur (2017) 10. Peningkatan kualitas Jalan Tj Lesung-Sumur (termasuk FS, DED dan pembebasan lahan untuk pelebaran) (2018 -2019) 11. Preservasi dan pelebaran Jalan Sumur. Cibaliung-Cikeusik-Muara Binuangeun. Simpang-Bayah-Cibarenok-Bts. Jabar (129, 7 km) (2016 -2019) 12. Peningkatan kualitas jalan akses dan jalan lingk. Kawasan kumuh Desa Sobang & Desa Pangkalan (2016) 13. Peningkatan jalan Serang-Pandeglang-Labuan (2018 -2019) 14. Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (2018 -2019) 1. DD Rehabilitasi Teluk Lada (2016) 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliman (2016 -2017) 3. Penyediaan air baku Pulau Peucang (2017 -2019) 4. Pembangunan pengendali banjir Panimbang (2017 -2019) 5. SID air baku Ujung Kulon (2017) 6. Pembangunan Waduk Leuwi Kopo (termasuk FS, DED, Lahan) (2017 -2019) 7. Pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi Teluk Lada (2017) 8. Detail Design pengaman pantai Panimbang-Tj Lesung (2017) 9. Pembangunan pengaman pantai Citeureup-Tj Lesung (2018 -2019) 1. Pembangunan SPAM Kawasan Sumur (2017) 2. Pembangunan SPAM Kawasan Tj Lesung (2017) 3. Pembangunan SPAM Pulau Peucang 4. 5. 6. 7. (2018 -2019) Pembangunan SPAM, IPAL & Jaringan Drainase Kawasan Tj Lesung (2018 -2019) Pembangunan SPAM, IPAL & Jaringan Drainase Kawasan Sumur (2018 -2019) Perencanaan teknis TPA Cigeulis (2016) Pembebasan Lahan dan Pembangunan TPA Cigeulis (2017 -2019) 1. Bantuan rumah khusus kawasan Tj Lesung (2017 -2019) 2. Peningkatan kualitas rumah swadaya kawasan Tj Lesung (20172019) 3. Pembangunan PSU Rumah Umum kawasan Tj Lesung (20172019) 4. Bantuan rumah khusus Kec. Sumur(2018 -2019) 5. Peningkatan kualitas rumah swadaya Kec. Sumur(2018 -2019) 6. Pembangunan PSU Rumah Umum Kec. Sumur (2018 -2019 32

DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LEBAK REPUBLIK INDONESIA • Dekonsentrasi untuk Provinsi Banten tahun

DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LEBAK REPUBLIK INDONESIA • Dekonsentrasi untuk Provinsi Banten tahun 2018 melalui Kementerian Pariwisata sebesar Rp 2. 369. 665. 000, 00 dengan rincian output kegiatan (sesuai Kepmenpar Nomor: KM. 101/KU. 101/MP/2017) sbb. : Ø Ø Layanan Perencanaan sebesar Rp 85. 465. 000, 00 Event Pariwisata Daerah dan Promosi Pariwisata Mancanegara sebesar Rp 850. 000, 00 Misi Penjualan MICE dan Minat Khusus di Australia sebesar Rp 150. 000, 00 Sertifikasi SDM Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata sebesar Rp 1. 284. 200. 000, 00 • DAK Reguler Fisik Pariwisata Tahun 2018 sebesar Rp 1. 966. 814. 000, 00 untuk DTW di Kecamatan Bayah, dengan rincian menu kegiatan sbb. : Ø Pembangunan tempat ibadah sebesar Rp 659. 814. 000, 00 Ø Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, broadwalk, pedestarian, dan tempat parkir sebesar Rp 1. 307. 000, 00 • DAK Fisik Pariwisata Tahun 2019 untuk 10 destinasi pariwisata prioritas direncanakan difokuskan melalui DAK Penugasan, dengan menu kegiatan sbb. : Ø Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pondok/Rumah Wisata: § Toilet komunal, Sumber Air Bersih komunal, Tempat Ibadah, Penataan Lansekap, Jalan Internal, Tempat Parkir Ø Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata: § Titik Labuh/Singgah Kapal Yacht, Boardwalk, Sumber Air Bersih, Toilet, Papan Pusat Informasi Wisata, Tempat Parkir, Jalan Internal, Kios Cinderamata/kuliner Ø Pembangunan Rest Area: § Sumber Air Bersih, Toilet, Tempat Parkir, Alat Komunikasi Darurat, Tempat Ibadah, Penataan Lansekap, Jalan Internal, Kios Kuliner dan cinderamata Ø Pembangunan Track Wisata Alam: § Jalan Setapak dan/atau Jalur Sepeda, Papan Petunjuk, Toilet, Hiker’s Shelter/Hut, Sumber Air Bersih 33

REPUBLIK INDONESIA STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK • Angka 1 adalah KSPN Ujung Kulon

REPUBLIK INDONESIA STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK • Angka 1 adalah KSPN Ujung Kulon – Tj. Lesung dan sekitarnya di mana KEK Tj. Lesung sebagai salah satu dari Ten New Bali yang dikembangkan Pemerintah. • Angka 2 adalah KSPN Halimun dan sekitarnya yang tercantum dalam RIPPARNAS (PP 50/2011) dengan lingkup wilayah administrasi berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. • Waktu tempuh 1 ke 2 sekitar 6 jam 45 menit dengan aksesibilitas yang tersedia saat ini melalui jalur darat. • Lokasi Kabupaten Lebak berada di antara dua kawasan pariwisata prioritas sehingga diharapkan dapat menyediakan 3 A dalam travel pattern dari lokasi satu ke lokasi lain. • Pengembangan wisata di Kabupaten Lebak dapat difokuskan pada lokus: 1 A B 2 S Ø Integrasi dengan KSPN Ujung Kulon dan Halimun Ø Desa Wisata Suku Baduy, Kawasan Wisata Pantai Sawarna (Pantai Karang Taraje-Pantai Tanjung Layar-Pantai Sawarna), Wisata Arung Jeram Sungai Ciberang, Gunung Halimun. 34

MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA REPUBLIK INDONESIA 35

MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA REPUBLIK INDONESIA 35

TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA WISATA HIJAU REPUBLIK INDONESIA 2. Penguatan Modal Sosial Termasuk Champion dan

TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA WISATA HIJAU REPUBLIK INDONESIA 2. Penguatan Modal Sosial Termasuk Champion dan Kelembagaan Lokal 4. Peningkatan Ragam, Kualitas Produk dan Layanan, serta Tata Kelola Destinasi 6. Pengembangan Sinergi dan Kemitraan dengan Swasta dan Program Pemerintah 1. Identifikasi Potensi dan Pemetaan Daya Tarik Wisata 3. Peningkatan Kapasitas SDM 5. Penguatan Ekosistem Pariwisata Lokal 36

REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA Pembuatan Website Wisata Kemen Pariwisata, Kemen

REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA Pembuatan Website Wisata Kemen Pariwisata, Kemen Kominfo Kemendesa PDTT Kemen PUPR Kemendesa PDTT Kemenhub Kemen PUPR, Kemendesa PDTT Promosi Melalui Media Cetak. Elektoronik. Kemen Pariwisata, Kemen Kominfo Kemendesa PDTT Promosi Wisata Jalan, Jembatan Pelabuhan & Bandara Manajemen Kepariwisataan Kemen Pariwisata, Kemendesa PDTT Air Bersih & MCK Kemen PUPR, Kemenang, Homestay & Kemendesa PDTT Tempat Ibadah Kemen ESDM, Kemen BUMN, PLN, Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina, Kemendesa PDTT Guide Book Wisata Kemen Pariwisata, Kemen Kominfo, Kemendesa PDTT Listrik Masyarakat Sadar Wisata Sarana dan prasarana Pusat Informasi Turis Kemen Pariwisata, Kemendesa PDTT Pengembangan Desa Wisata Sumber Daya Manusia Pelatihan Pembuatan Sovenir Kemen KUKM; Kemenperin; Kemendesa PDTT Kemen Pariwisata, Kemendesa PDTT Training Bahasa Asing Pelatihan Tour Guide Kemen Pariwisata, Kemendikbud, Kemendesa PDTT Kemen Pariwisata, Kemendesa PDTT Sumber: Kemendes. PDTT 37

RENCANA REPLIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA REPUBLIK INDONESIA No. Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas

RENCANA REPLIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA REPUBLIK INDONESIA No. Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas Rincian Kementerian 1. Pengembangaan Dunia Usaha dan Pariwisata/ Pengembangan 3 Wilayah Pariwisata Pengembangan Desa Wisata melalui pendampingan di 6 wilayah (Danau Toba, Borobudur dskt, dan Mandalika dskt, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, dan Tanjung Kelayang), Peningkatan kesiapan dan kapasitas pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas; Gerakan Sadar Wisata; Kementerian Pariwisata 1. Pengembangan desa wisata merupakan keberhasilan dari kolaborasi masyarakat, dunia usaha dan program pemerintah yang didukung fasilitator/pendamping. 2. Penanggulangan Kemiskinan / Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi/ Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi dan Sentra Usaha Mikro Penguatan sistem bisnis; Pelatihan kompetensi SDM Koperasi; Pelatihan kompetensi manajemen bagi pemandu wisata; Kementerian Koperasi dan UKM 2. Langkah-langkah kunci untuk keberhasilan pengembangan desa wisata: (1) identifikasi potensi dan pemetaan daya tarik wisata, (2) penguatan modal sosial termasuk champion dan kelembagaan lokal, (3) peningkatan kapasitas SDM, (4) peningkatan ragam dan kualitas produk dan layanan, serta tata kelola destinasi, (5) penguatan ekosistem pariwisata lokal, dan (6) pengembangan sinergi dan kemitraan dengan swasta dan program pemerintah. 3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan dukungan Pemerintah Jerman akan dilanjutkan melalui Program Inclusive and Sustainable Economic Development (ISED) untuk periode 2017 -2021. Rencana lokasi kegiatan 2018 38

BALKONDES REPUBLIK INDONESIA • • • Balkondes (Balai Ekonomi Desa) merupakan sebuah program bentukan

BALKONDES REPUBLIK INDONESIA • • • Balkondes (Balai Ekonomi Desa) merupakan sebuah program bentukan BUMN yang akan dimanfaatkan sebagai sebuah etalase bagi perekonomian daerah Balkondes akan memberikan ruang bagi pemerintah desa maupun masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa Balkondes merupakan salah satu program buatan BUMN selain kemitraan dan CSR (Corporate Social Responsibility) yang berguna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Destinasi Borobudur BUMN Hadir untuk Negeri 20 Balkondes BUMN PENDAMPING • PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Dan Ratu Boko • PT. Indonesia Tourism Development Corporation / ITDC (persero) • PT. Patra Jasa BUMN SPONSOR • PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. • PT. Pertamina (Persero) • PT. Hutama Karya (Persero) • PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. • PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • PT. Angkasa Pura Airports • • PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk PT. Bank Tabungan Negara (BTN) PT. Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) 39

BEBERAPA BALKONDES BOROBUDUR REPUBLIK INDONESIA 40

BEBERAPA BALKONDES BOROBUDUR REPUBLIK INDONESIA 40

REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH 41

REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH 41