KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 24
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA MUDA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA MUDA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN 6 KORIDOR EKONOMI MP 3 EI Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Disampaikan pada Sarasehan Nasional “Meningkatkan Kualitas. Tenaga Kerja Muda Menuju Indonesia Maju 2025” Jakarta, 15 Mei 2012

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 1. 2. 3. 4. 5. Outline Pendahuluan MP 3 EI dan

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 1. 2. 3. 4. 5. Outline Pendahuluan MP 3 EI dan Strategi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Strategi Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja Penutup 2

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pendahuluan 3

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pendahuluan 3

§ Jumlah penganggur usia muda menurun dari 6, 8 juta tahun 2005 menjadi 4,

§ Jumlah penganggur usia muda menurun dari 6, 8 juta tahun 2005 menjadi 4, 2 juta tahun 2011. § Sekitar 50 persen dari penganggur usia muda hanya tamat SD dan SLTP. § Tingginya persentase ini menunjukkan fenomena penganggur usia muda berpendidikan rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) § TPT secara nasional telah menurun sejak tahun 2006, diikuti dengan menurunnya TPT usia muda. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29. 56% 33. 43% 30. 59% 25. 14% 9. 86% 11. 24% 10. 28% 9. 11% 23. 31% 22. 20% 21. 45% 19. 99% 8. 39% 7. 87% 7. 14% 6. 56% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Usia 15 -24 Thn Total Penganggur Usia 15 -24 Menurut Pendidikan 2. 5 juta orang KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Penganggur Usia Muda 2. 0 1. 5 2. 0 1. 8 0. 5 0. 0 1. 9 1. 3 1. 0 Agust-06 Agust-11 1. 2 0. 9 0. 8 0. 7 0. 1 ≤ SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan 0. 1 Diploma Universitas 4

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ARAH KEBIJAKAN PASAR KERJA 2025 (UU No. 17/2007: RPJPN) TANTANGAN 1.

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ARAH KEBIJAKAN PASAR KERJA 2025 (UU No. 17/2007: RPJPN) TANTANGAN 1. Menciptakan Kesempatan Kerja Formal seluas-luasnya 2. Mempermudah perpindahan pekerja dari produktivitas yang rendah ke produktivitas yang lebih tinggi 3. Meningkatkan/Mempertahank an Kesejahteraan Pekerja yang masih bekerja di sektor informal SASARAN § Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014: 5 -6% § Daya serap tenaga kerja per tahun 3, 04, 0 juta, hingga 2025 TPT mencapai pertumbuhan alami 1. Terciptanya sebanyaknya lapangan kerja formal 2. Kesejahteraan pekerja informal meningkat 3. Hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak 4. Keselamatan kerja yang memadai 5. Proses penyelesaian industrial memuaskan semua pihak 6. Produktivitas yang tinggi agar dapat bersaing menghasilkan nilai tambah yang tinggi 7. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis 8. Pembekalan pengakuan kompetensi pekerja sesuai dinamika kebutuhan industri dan persaingan global 5

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS MP 3 EI dan Strategi Pengembangan 6

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS MP 3 EI dan Strategi Pengembangan 6

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Sinergi Kebijakan Pembangunan Nasional • Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UU.

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Sinergi Kebijakan Pembangunan Nasional • Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UU. 17/2007 • MP 3 EI, Perpres No. 32/2011, menjabarkan rencana investasi swasta, pemerintah, BUMN, dan masyarakat, meliputi 6 Koridor Ekonomi dengan 22 Kegiatan Utama • MP 3 EI didasari oleh semangat percepatan transformasi ekonomi melalui Not Business as Usual • Penyiapan SDM dan tenaga kerja di pusat-pusat pertumbuhan dan 6 koridor ekonomi juga didasari oleh semangat yang sama 7

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Strategi Penyusunan MP 3 EI 1. MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA Membangun

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Strategi Penyusunan MP 3 EI 1. MENGEMBANGKAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA Membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor, dengan pengembangan klaster industri dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis sumber daya unggulan (komoditi). 2. MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL • Konektivitas intra dan antarpusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi • Konektivitas antar koridor ekonomi ( antarpulau) • Konektivitas international (gate perdagangan dan wisatawan) 3. MEMPERCEPAT KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK Meningkatkan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama. 8

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Distribusi 22 Kegiatan Ekonomi Utama dalam Setiap Koridor Ekonomi Sumatera Kelapa

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Distribusi 22 Kegiatan Ekonomi Utama dalam Setiap Koridor Ekonomi Sumatera Kelapa Sawit Jawa Textil Kalimantan Karet Batubara Perkapalan Besi Baja Makanan- Peralatan Minuman. Transportasi Kelapa Perkayuan Sawit Alutsista Perkapalan Jabodetabek Area Migas Besi Baja Bauksit Perikanan Nikel Migas Sulawesi Pertanian Pangan Bali - NT Pariwisata. Peternakan Perikanan Pariwisata. Peternakan. Perikanan Papua – Kep. Maluku Pertanian Perikanan Tembaga Pangan Kakao ICT KSN Selat Sunda Batubara Slide 9

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ Strategi Pengembangan untuk Setiap Koridor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Sisi

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ Strategi Pengembangan untuk Setiap Koridor BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Sisi Pasokan vs Sisi Permintaan Angkatan Kerja, Jumlah dan Komposisi Sarjana, Diploma, SMK, & Fasilitas Pendidikan Jumlah dan kualifikasi Ideal SDM untuk kebutuhan tiap sentra produksi, konektivitas dan penguatan SDM-IPTEK Teknologi, Lisensi, Hasil inovasi & Fasilitas Riset Badan Pengembangan SDM Kementerian/ Lembaga Masukan dari Koordinasi Koridor dan Konektivitas IPTEK yang proven komersial (teruji dan memenuhi perbankan) sebagai Solusi Daya Saing Bisnis Asosiasi Industri, Asosiasi Pengusaha Asosiasi Profesi Asosiasi Vokasi

Pendekatan dalam Memperkirakan Keahlian Tenaga Kerja KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Rencana Investasi Di 6 Koridor

Pendekatan dalam Memperkirakan Keahlian Tenaga Kerja KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Rencana Investasi Di 6 Koridor Ekonomi [22 Jenis Keg Utama] Perkiraan Tenaga Kerja dan Keahlian Pekerja KPI KPI KPI 11

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja 12

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja 12

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KORIDOR SUMATERA PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA PERIODE 2012

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KORIDOR SUMATERA PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA PERIODE 2012 -2014 (1) SEKTOR/SUB SEKTOR 1. Besi Baja PERKIRAAN PENYERAPAN TENAGA KERJA 64, 0 72. 558 7, 0 22. 071 44, 0 342. 946 3, 0 23. 383 32, 0 36. 279 150, 0 82. 736 300, 0 579. 973 25, 0 64. 747 9, 0 100. 223 32, 0 52. 914 4. Perkapalan 9, 0 28. 377 5. Telematika 4, 0 797 352, 0 70. 120 2, 0 20. 760 2. Perkapalan 3. Kelapa Sawit 4. Karet 5. Batubara 6. JSS (Jembatan Selat Sunda) JUMLAH JAWA RENCANA INVESTASI (Dalam Trilyun Rp. ) 1. Makanan Minuman 2. Tekstil 3. Peralatan Transportasi 6. Jabodetabek Area 7. Pertahanan/Alutsista JUMLAH 433, 0 340. 93813

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA PERIODE 2012 -2014 (2)

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA PERIODE 2012 -2014 (2) KORIDOR KALIMANTAN SEKTOR/SUB SEKTOR 1. Besi Baja PERKIRAAN PENYERAPAN TENAGA KERJA 37, 0 41. 948 137, 0 155. 320 48, 0 374. 123 4. Barubara 181, 0 205. 204 5. Migas 344, 0 390. 001 32, 0 575. 954 779, 0 1. 742. 550 100, 0 113. 372 2. Pertanian Pangan 19, 0 148. 090 3. Migas 68, 0 77. 093 4. Kakao 1, 0 7. 794 5. Perikanan 9, 0 114. 591 197, 0 460. 940 2. Bauksit 3. Kelapa Sawit 6. Perkayuan JUMLAH SULAWESI RENCANA INVESTASI (Dalam Trilyun Rp. ) 1. Nikel JUMLAH 14

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA PERIODE 2012 -2014 (3)

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA PERIODE 2012 -2014 (3) KORIDOR BALI – NUSA TENGGARA SEKTOR/SUB SEKTOR PERKIRAAN PENYERAPAN TENAGA KERJA 1. Pariwisata 58, 0 99. 145 2. Peternakan 7, 0 32. 974 3. Perikanan 1, 0 12. 732 66, 0 144. 851 83, 0 94. 099 197, 0 223. 343 3. Pertanian Pangan 89, 0 693. 687 4. Migas 50, 0 56. 686 5. Perikanan 31, 0 394. 703 450, 0 1. 462. 518 2. 225, 0 4. 731. 770 JUMLAH PAPUA – KEPULAUAN MALUKU RENCANA INVESTASI (Dalam Trilyun Rp. ) 1. Nikel 2. Tembaga JUMLAH TOTAL KORIDOR EKONOMI 15

PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA SELURUH KORIDOR EKONOMI TAHUN 2012 -2014 TOTAL

PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA SELURUH KORIDOR EKONOMI TAHUN 2012 -2014 TOTAL INVESTASI Rp. 2. 225, 0 Trilyun PENYERAPAN TK 4. 731. 770 Orang

PERKIRAAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA KORIDOR EKONOMI BERDASARKAN NILAI INVESTASI PER KORIDOR SUMATERA Sektor

PERKIRAAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA KORIDOR EKONOMI BERDASARKAN NILAI INVESTASI PER KORIDOR SUMATERA Sektor Unggulan: Besi Baja; Perkapalan; Kelapa Sawit, Karet; Batubara; dan JJS (Jembatan Selat Sunda) KORIDOR KALIMANTAN Sektor Unggulan: Besi Baja, Bauksit; Kelapa Sawit, Batubara; Migas dan Perkayuan KORIDOR JAWA Sektor Unggulan : Makanan Minuman, Tekstil; Peralatan Transportasi; Perkapalan; Jabodetabek Area; dan Pertahanan/Alutsista KORIDOR SULAWESI Sektor Unggulan: Nikel; Pertanian Pangan; Migas; Kakao dan Perikanan KORIDOR PAPUA KEPULAUAN MALUKU Sektor Unggulan : Nikel; Tembaga; Pertanian Pangan; Migas dan Perikanan KORIDOR BALI NUSA TENGGARA Sektor Unggulan : Pariwisata, Peternakan dan Perikanan perkiraan penyerapan tenaga kerja perkiraan penyerapan tenaga kerja 579. 973 org 340. 938 org 1. 742. 550 org 460. 940 org 144. 851 org perkiraan penyerapan tenaga kerja 1. 462. 518 org 17

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 18

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 18

Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan KE SUMATERA Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung KE

Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan KE SUMATERA Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung KE KALIMANTAN Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda KE MALUKU-PAPUA Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura, Merauke FOKUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Teknologi pertanian KE JAWA Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya KE BALI-NUSA TENGGARA Denpasar, Mataram, Kupang Pariwisata Pengolahan kelapa sawit Teknologi manufaktur Pengolahan kayu KE SULAWESI Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado Teknologi pertambangan Teknologi perikanan 19

Penyiapan SDM Provinsi Berbasis PENDIDIKAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SDM Perkebunan Universitas Politani AK SMK

Penyiapan SDM Provinsi Berbasis PENDIDIKAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SDM Perkebunan Universitas Politani AK SMK Kursus / BLK Pelabuhan Perkebunan Kelapa Sawit Prioritas Jalan SDM Batubara Kelapa Sawit Universitas Politani AK SMK Kursus / BLK Batubara Industri Pengolahan Jalan & Jembatan TEKNOLOGI SDM Industri Manufaktur Universitas Politani AK SMK Kursus /BLK Pelabuhan SDM Konstruksi Pelabuhan Universitas Politani AK SMK Kursus / BLK TEKNOLOGI SDM Konstruksi Jalan Universitas Politani TEKNOLOGI AK SMK Kursus / BLK TEKNOLOGI 20

Penyiapan Pendidikan dan Pelatihan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Beberapa Kabupaten berbagi Konsentrasi Pelabuhan Perkebunan Kelapa

Penyiapan Pendidikan dan Pelatihan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Beberapa Kabupaten berbagi Konsentrasi Pelabuhan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Jalan KABUPATEN-A KABUPATEN POLITEKNIK SMK SMK AK AK AK KURSUS BLK BLK PROPINSI SEKTOR Batubara Industri Nilai Investasi PROPINSI UNIVERSITAS POLITEKNIK BLK NASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI UNIVERSITAS Investasi Asing, AFTA 2015, INTERNASIONAL Perlu regulasi tentang alih teknologi 21

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Strategi Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja 22

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Strategi Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja 22

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja • Mempercepat pembangunan tenaga

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja • Mempercepat pembangunan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan industri di KPI melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha/asosiasi profesi, dan lembaga diklat (pemerintah dan swasta). • Menghasilkan tenaga kerja yang bisa beradaptasi dan terampil, melalui: • Langkah-langkah sistimatis untuk menjamin agar Kualitas Pelatihan dan Skills yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja • Pemenuhan standar, mulai kurikulum, tempat pelatihan, proses ujian dan sertifikasi • Menyiapkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan di koridor ekonomi sesuai sektor yang dikembangkan. • Meningkatkan Jumlah lembaga pelatihan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan industri, asosiasi para profesional, lembaga sertifikasi yang difasilitasi oleh pemerintah. • Meningkatkan Keahlian manajerial dan profesional diatasi dengan kurikulum dan pelatihan di tempat kerja. 23

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS • • • Penutup Penting untuk melihat pengembangan SDM dalam kerangka

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS • • • Penutup Penting untuk melihat pengembangan SDM dalam kerangka kebijakan industri dan dukungan investasi. Ketiga hal tersebut saling berkaitan antara satu dan lainnya. Berkembangnya investasi akan membawa pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam hal ini peranan investasi menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan yang telah dicapai. Agar peranan investasi sesuai rencana dalam MP 3 EI dapat berjalan sesuai harapan, peningkatan kapasitas dan kualitas/produktivitas tenaga kerja menjadi strategi dalam kebijakan pendidikan, iptek dan ketenagakerjaan. 24