Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia MUHADJIR EFFENDY
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia MUHADJIR EFFENDY Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN INDONESIA Malang, 29 MARET 2018 1
INDONESIA DI MATA INTERNASIONAL Tingkat kepercayaan publik “Dari 2015 hingga 2017, kepuasan publik terhadap pemerintahan pak Jokowi meningkat, ” Arya Fernandez, peneliti CSIS. 66, 5% 50, 6% 2016 Indonesia Swiss India SMRC 68, 3% 68% 2017 ) 2015 CSIS peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh masyarakat, yakni sebesar 80%. Survei Gallup World Poll 2
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DI DUNIA (TW 2 – 2016) Tertinggi ke-3 diantara negara G 20 R O K 5
kemudahan berbisnis Peringkat 114 106 91 2017 2016 2015 Eo. DB Indonesia - Top Reformer perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator (dari 10 indikator Eo. DB). Dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif. 4
mengurangi ketimpangan, mengentaskan kemiskinan PKH dan PIP telah berhasil menurunkan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, antara desa dan kota Gini Rasio Sept 2014 Sept 2015 Sept 2016 Maret 2017 0. 414 0, 402 0, 394 0, 393 https: //www. bps. go. id/link. Table. Dinamis/view/id/1116 5
Kita ingin seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Dari Sabang sampai Merauke, Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. (Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, 16 Agustus 2017) 6
berubah menjadi lebih baik Tingkat kemiskinan Indeks Rasio Gini Indeks Pembangunan Manusia 28, 59 Juta orang 27, 77 Juta orang Maret 2015 Maret 2017 0, 414 0, 393 Sept 2014 Maret 2017 68, 90 70, 18 2014 2016 • Angka inflasi terkendali 2, 60 persen (Januari-Juli 2017) • Peningkatan Dana Desa, Sebesar Rp 60 triliun (2017) • Peningkatan rasio elektrifikasi nasional 92 persen (Maret tahun 2017) • Kebijakan BBM Satu Harga BBM dulu di Papua Rp 60 ribu – Rp 100 ribu per liter. Saat ini sama dengan harga BBM di pulau Jawa dan daerah lainnya. 7
tenaga kerja Indonesia 8. 3% 2. 6% 9. 8% Diploma SMA 17. 8% SMP <SD 2015 8. 0% 22. 8 % SMK 16. 4% 45. 1% 18. 5 % >S 1/D 4 18. 5 % 11. 5 % 20. 7 % 2030 8
HARGA BBM DI PAPUA (DULU DAN SEKARANG) POS LINTAS BATAS NEGARA ( PLBN ) 9
10
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11
Arah Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Visi Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong 1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. 2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan. 3. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat dan keluarga, serta pendidikan anak berkebutuhan khusus. 4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. 5. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan. 6. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik. 12
Kebijakan Pembangunan Pendidikan 1. Memenuhi pembiayaan kegiatan prioritas nasional dalam RKP 2017 untuk pencapaian Nawacita. 2. Penekanan pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan kesenjangan kualitas yang semakin kecil. 3. Memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, terluar dan terdepan. 4. Memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal lebih mudah mengakses layanan pendidikan dengan memperhatikan pula keadilan dan kesetaraan gender. 5. Manfaat anggaran pembangunan pendidikan semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat. 6. Memastikan keterlibatan publik secara maksimal. 7. Memperkuat tata kelola pembangunan pendidikan dan kebudayaan, termasuk pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel. 13
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan 1. Meningkatkan pemahaman publik akan arti penting dari nilai-nilai luhur sejarah dan budaya bangsa dan relevansinya bagi kehidupan masa kini di berbagai sektor. Bekerjasama dengan berbagai K/L dan lembaga negara lain untuk meningkatkan toleransi dan meredam kekerasan sektarian. 2. Meningkatkan pendidikan seni dan budaya sejak usia dini dan menyediakan sarana dan prasarana kesenian baik untuk keperluan produksi maupun apresiasi. 3. Mengembangkan sistem registrasi dan pengelolaan warisan budaya yang efektif di pusat maupun daerah dengan perhatian khusus pada pelibatan publik dalam prosesnya. 4. Membuka pusat-pusat kegiatan seni dan budaya (rumah budaya) di daerah pinggiran yang dikaitkan dengan program Sekolah Garis Depan dan Guru Garis Depan. 5. Meningkatkan promosi budaya antardaerah untuk memperkuat rajut kebangsaan dan konektivitas di tingkat kesadaran (bukan semata fisik), dengan tema/bidang yang menjadi fokus pemerintah: budaya maritim, kedaulatan pangan, restorasi sosial. 6. Peningkatan kualitas SDM kebudayaan dan ekosistem melalui program pendidikan lanjut yang inovatif. 7. Mengembangkan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di bidang kebudayaan. 14
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Postur Anggaran Pendidikan 1 15
POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2017 16
Persentase Anggaran Urusan Pendidikan dalam APBD 2017 (diluar transfer daerah) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Riau: 18, 9% DKI Jakarta: 18, 8% Sumatera Barat: 18, 5% Nusa Tenggara Timur: 15, 8% Sulawesi Tengah: 14, 5% Bali: 14, 3% Sumatera Selatan: 14, 2% Jawa Tengah: 14, 0% Kepulauan Riau: 13, 9% Kalimantan Tengah: 13, 6% Bangka Belitung: 13, 4% D. I Yogyakarta: 13, 4% Sulawesi Tenggara: 13, 4% Kalimantan Selatan: 13, 2% Kalimantan Barat: 12, 9% Aceh: 12, 8% Sulawesi Selatan: 11, 5% Sumber: Kemdikbud, 2017 18. Kalimantan Timur: 11, 5% 19. Sulawesi Utara: 11, 1% 20. Nusa Tenggara Barat: 10, 7% 21. Maluku Utara: 10, 2% 22. Gorontalo: 10, 0% 23. Jawa Timur: 9, 3% 24. Jawa Barat: 8, 8% 25. Banten: 8, 7% 26. Lampung: 8, 5% 27. Kalimantan Utara: 8, 4% 28. Jambi: 8, 0% 29. Sumatera Utara: 7, 1% 30. Sulawesi Barat: 6, 1% 31. Bengkulu: 4, 3% 32. Papua Barat: 4, 2% 33. Papua: 1, 4% 34. Maluku: 17
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Guru 18
Latar Belakang persebaran guru PNS tidak merata. Pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa tidak disertai dengan pemenuhan guru PNS Jumlah guru PNS yang direkrut jauh lebih rendah daripada yang pensiun. Sekolah menambal kekurangan guru PNS dengan merekrut guru honorer melalui proses seleksi yang tidak jelas 19
Jumlah Guru Berdasarkan Status Sekolah, Status Kepegawaian, dan Sertifikasi (tanpa guru agama) Jumlah guru agama di sekolah umum = 251. 327 orang (PNS = 1. 319. 344, Bukan PNS = 111. 983) 20
ALTERNATIF SOLUSI Untuk memenuhi kebutuhan Pemenuhan guru saat ini, kita butuh sekitar 988. 133 guru PNS. Namun, bisa diupayakan cukup dengan 707. 324 guru PNS. Usulan Rekrutmen Per Tahun (2018 -2024) termasuk untuk menggantikan yang pensiun dan kebutuhan guru karena kenaikan akses 21
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tunjangan Sertifikasi Guru 22
PROGRAM SERTIFIKASI GURU Pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pembabakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Hingga Tahun 2023 1, 258, 032 (93%) < 2005 PNS 1, 673, 348 (53. 4%) 1, 353, 403 (80. 9%) Pensiun 16, 434 Belum Sertifikasi > 2005 sd 2015 319, 945 (19. 1%) GTY TOTAL 3, 133, 265* 95, 371 (7%) Sudah Sertifikasi 738, 155 (23. 6%) 621, 039 Belum Sertifikasi Rp. 9, 315. 6 M 2017 : 67, 813 2018 : 20, 000 Belum Sertifikasi < 2005 213, 780 (26. 7%) Sudah Sertifikasi Pensiun 36, 059 > 2005 sd 2015 524, 375 (73. 3%) Belum Sertifikasi 2019 2020 2021 2022 2023 : 127, 230 : 127, 231 Rp. 205. 8 M Rp. 1, 314. 3 M Sedang Proses Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2017 439 orang melalui PPG bersubsidi < 2005 ∑ GTT 721, 762 (23%) * Termasuk guru agama (250, 400 Orang) Tidak Memenuhi Syarat 294, 510 (40, 8%) 67, 813 orang Melalui PLPG Teralokasi = 20, 000 Org Belum Sertifikasi Rp. 205. 8 M > 2005 427, 252 (59, 2%) Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD : Rp. 16. 0 M (1, 002 Org) Dikdas : Rp. 138. 6 M (15, 542 Org) Dikmen : Rp. 42. 7 M (3, 456 Org) 23
Alokasi Anggaran untuk Tunjangan Guru pada APBN 2017 -2018 (triliun) Termasuk untuk tunjangan guru Bukan PNS melalui anggaran APBN Kemendikbud Tunjangan untuk kesejahteraan guru PNS Daerah melalui anggaran transfer ke daerah Sumber: Data APBNP 2017 dan RAPBN 2018 bersumber dari Nota Keuangan 2018 24
PROGRAM SERTIFIKASI GURU Mekanisme PPG Pendaftaran Online dan Seleksi Adm Tidak Lolos Teralokasi = 20, 000 Org Rp. 205. 8 M PAUD : Rp. 16. 0 M (1, 002 Org) Dikdas : Rp. 138. 6 M (15, 542 Org) Dikmen : Rp. 42. 7 M (3, 456 Org) PD DIKTI BAN PT TB, TPA dan, TKBI Tidak Lolos Akreditasi APLIKASI PPG (APPG) Lulus: Cetak Sertifikat Online Ditjen GTK Yudicium di LPTK Tidak Seleksi B M K PELAKSANAAN PPG Lolos Registrasi online, Lapor Diri, Orientasi Akademik Awal KEHIDUPAN ASRAMA Pendalaman Materi Bidang Pedagogik (30) Studi/Mapel/Bidang Keahlian (70) Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran Peer teaching dan Microteaching PPL Penelitian Tindakan kelas Uji Kinerja Pembelajaran Uji Tulis Lokal (UTL) Uji Tulis Nasional (UTN) Online 25 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Guru Multisubjek 26
Kondisi Guru Kini MASALAH ✓ Kendala proses redistribusi guru di provinsi/ kabupaten/ kota ✓ Kelebihan dan kekurangan guru mata pelajaran tertentu di sekolah ✓ Guru dimungkinkan memiliki penguasaan pada mata pelajaran lain diluar mata pelajaran utama yang menjadi latar pendidikan formal guru yang bersangkutan PENYELESAIAN ✓Redistribusi (Penguatan kebijakan) ✓Afirmasi Guru Garis Depan (GGD) ✓Pemberian kewenangan tambahan bagi guru mapel melalui Program Penambahan Kewenangan Mengajar bagi Guru Mapel
Peta Peluang Penerapan Penambahan Kewenangan Mengajar di SMP INPUT GURU MAPEL SMA (MAPEL SERTIFIKAT PENDIDIK)
Peta Peluang Penerapan Penambahan Kewenangan Mengajar di SMA INPUT GURU MAPEL SMA (MAPEL SERTIFIKAT PENDIDIK)
Multi-subject: SMP dan SMA Jenjang SMP Mata Pelajaran Matematika-IPA IPS-PPKN B. Indo-Seni Budaya SMA Kelompok Mata Pelajaran IPA Matematika Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Bahasa Indonesia Seni Budaya Sosiologi-Ekonomi-Sejarah-Geografi-PPkn-Antropologi Sosiologi Ekonomi Sejarah Geografi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Antropologi Matematika-IPA Biologi Fisika Kimia Matematika
Multi-subject: SMK Mata Pelajaran Kelompok Mata Pelajaran Akuntansi dan Keuangan Akuntansi Pengantar Ekonomi dan Bisnis Perbankan Tata Niaga Ekonomi Dasar-dasar Desain dan Produksi Kriya Teknik Furnitur Administrasi Seni Tari Bisnis dan Pemasaran Desain dan Produk Kreatif Kriya Manajemen Perkantoran Pengantar Administrasi Perkantoran Perhotelan dan Jasa Pariwisata Pengantar Pariwisata Perhotelan Usaha Jasa Pariwisata Teknologi Konstruksi dan Properti Gambar Teknik Pengetahuan Bahan Teknologi Konstruksi dan Properti Kelompok Mata Pelajaran Manajemen Pertunjukan Seni Tari Wawasan Seni Pertunjukan Seni Teater Tata Teknik Pentas Teknik Elektronika Seni Audio Visual Teknik Elektronika Teknik Kimia Analisis Teknik Komputer dan lnformatika Keterampilan/Prakarya/TIK Pemrograman Dasar Sistem Komputer Teknik Komputer dan Informatika Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi Konstruksi dan Properti Gambar Teknik Pengetahuan Bahan Teknologi Konstruksi dan Properti
Penguatan Kelompok Kerja Guru (Asosiasi Guru Mata Pelajaran) Sedang disiapkan regulasi agar guru penerima tunjangan profesi wajib menyisihkan 5% tunjangannya untuk kegiatan Diklat Asosiasi Guru Mata Pelajaran S S S S DINA S MKKS KKKS MGMP KKG MGMP KKPS PKG DINA S PB MGMP S S S S KKG S S S S Ditjen GTK Ditjen Paud. Dikm as MKPS Asosiasi Guru Mata Pelajaran DINAS Ditjen Kebudaya an Ditjen Dikdasm en Sekjen P 4 TK LPMP UPT KKKS DINAS MKKS MKPS Balitbang Badan Bahasa KKPS DINAS S S S MGMP KKG MGMP PKG PB PB S S S S S DINAS S Sekolah Masing-masing unit utama memberikan kontribusi kepada unit pelaksana teknis untuk pengembangan asosiasi guru mata pelajaran 32
PEMBERDAYAAN KELOMPOK/MUSYAWARAH KERJA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DUDI MANDIRI MASYARAKAT CSR KKG Program Rutin • Diskusi Permasalahan Pembelajaran • Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester dan RPP • Analisis Kurikulum • Penyusunan laporan hasil belajar siswa • Pendalaman materi • Pelatihan penguasaan materi • Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah MGMP KKKS MKKS Pengembangan Keprofesian • Peningkatan Kompetensi guru terhadap Mapel • Pelatihan penulisan butir soal ujian • Penguatan pendidikan karakter MKPS Program Pengembangan • Penelitian • Penulisan Karya Ilmiah • Seminar, lokakarya, koloqium, dan diskusi panel • Diklat berjenjang • Penerbitan jurnal dan buletin • Penyusunan dan pengembangan website kelompok kerja • Peer teaching • Program lain yang mendukung 33
terimakasih 34
- Slides: 34