KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DN PERUMAHAN RAKYAT PUU BIDANG

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DN PERUMAHAN RAKYAT PUU BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1. UU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. 2. UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 3. UU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT 4. PP NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5. PP NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UU 1 / TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Amanat UU 1/2011: • Pasal 27 • Pasal 31 • Pasal 50 ayat (3) • Pasal 53 ayat (3) • Pasal 55 ayat (6) • Pasal 58 ayat (4) • Pasal 84 ayat (7) • Pasal 85 ayat (5) • Pasal 90 • Pasal 93 • Pasal 95 ayat (6) • Pasal 104 • Pasal 113 • Pasal 150 PP 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Amanat UU 1/2011: • Pasal 11 RPP tentang Rumah Negara Amanat UU 1/2011: • Pasal 41 ayat (3) • Pasal 51 ayat (3) RPP tentang Penunjukan Lembaga/Badan Yang Menangani Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman Amanat UU 1/2011: • Pasal 55 ayat (5) Rapermen tentang Bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan Amanat UU 1/2011: Pasal 33 ayat (3) Rapermen tentang Hunian berimbang Amanat UU 1/2011: Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 Rapermen tentang Sistem perjanjian pendahuluan jual beli Amanat UU 1/2011: Pasal 42 ayat (3) Keterangan: Rancangan Sudah diundangkan Rapermen tentang Kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR Amanat UU 1/2011: Pasal 54 ayat (5) Rapermen tentang Peran masyarakat dan forum Amanat UU 1/2011: Pasal 133

MATERI PENGATURAN Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Pembinaan Bab IV Tugas dan Wewenang Bab V Penyelenggaraan Perumahan Bab VI Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab VII Pemeliharaan dan Perbaikan Bab VIII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bab IX Penyediaan Tanah Bab X Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Bab XI Hak dan Kewajiban Bab XII Peran Masyarakat Bab XIII Larangan Bab XIV Penyelesaian Sengketa Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup Materi pengaturan yang terkait Keciptakaryaan

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi, nomenklatur dan pemahaman baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan penyelenggaraan permukiman. Ada 29 istilah yang dijelaskan ; Perumahan & kawasan permukiman Rumah swadaya Kaveling tanah matang Masyarakat berpenghasilan rendah Perumahan Rumah umum Konsolidasi tanah Setiap orang Kawasan permukiman Rumah khusus Pendanaan Badan hukum Lingkungan hunian Rumah negara Pembiayaan Pemerintah pusat Permukiman kumuh Prasaranan Pemerintah daerah Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Perumahan kumuh Sarana Menteri Rumah Kawasan siap bangun Utilitas umum Rumah komersial Lingkungan siap bangunan

PEMBINAAN PASAL 5 - PASAL 11 q Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. q Pelaksana pembinaan ; § § § Menteri pada tingkat nasional; gubernur pada tingkat provinsi; dan bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. q Lingkup pembinaan meliputi ; perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan q Pelaksanaan pembinaan dilakukan Menteri dengan melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.

TUGAS DAN WEWENANG PASAL 12 -PASAL 18 � Tugas dan Wewenang dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, misalnya dalam perumusan kebijakan dan strategi bidang perumahan dan kawasan perumkiman: Pemerintah Pusat Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional Pemerintah Provinsi Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi berpedoman pada kebijakan nasional Pemerintah Kab/Kota Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Pasal 19 –Pasal 55 q Penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. q Penyelenggaraan meliputi: a. perencanaan perumahan; b. pembangunan perumahan; c. pemanfaatan perumahan; dan d. pengendalian perumahan. q Perumahan mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, dan utilitas umum.

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DIATUR DALAM PASAL 56 S. D. PASAL 85 Pengertian: � Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat � Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN DIATUR DALAM PASAL 86 S. D PASAL 93 � Pemeliharaan dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala � Perbaikan dilakukan melalui rehabilitasi dna pemugaran

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DIATUR DALAM PASAL 94 S. D. PASAL 104 � Peningkatan Kualitas diawali dengan Penetapan Lokasi Kumuh oleh Bupati/Walikota � Peningkatan Kualitas dilakukan dengan pola penanganan: � Pemugaran � Peremajaan � Pemukiman Kembali

Pencegahan Kumuh (Ps. 95) Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru, Meliputi: Pengawasan dan Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kualitas (Ps. 97) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Penetapan Lokasi Pola Penanganan Pemugaran Peremajaan Pengelolaan Pemukiman untuk mempertahankan tingkat Kembali kualitas perumahan dan permukiman

Penetapan Lokasi (Ps. 98) Identifikasi Lokasi Penetapan Lokasi Melalui : Keputusan Bupati/Walikota Keputusan Gubernur (Utk DKI) Satuan Perumahan atau Permukiman untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan atau permukiman dari setiap lokasi Permasalahan Kekumuhan untuk menentukan permasalahan kekumuhan setiap lokasi Sesuai kriteria Legalitas Lahan untuk menentukan kondisi legalitas lahan pada setiap lokasi • Status lahan • Kesesuaian RTR Pertimbangan Lain Non Fisik untuk menentukan skala prioritas program penanganan Permasalahan Kekumuhan Penilaian Lokasi Legalitas Lahan Pertimbangan Lain Non Fisik • kumuh ringan • kumuh sedang • kumuh berat • status lahan legal • status lahan tidak legal • permasalahan lain non-fisik rendah • permasalahan lain non-fisik sedang • permasalahan lain non-fisik tinggi • Perumahan • Permukiman • nilai strategis lokasi • kepadatan penduduk • kondisi sosial ekonomi

Pola-pola Penanganan (Ps. 99, 100, 101) Pemugaran POLA-POLA PENGANGANAN untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni Kegiatan perbaikan bangunan gedung, prasarana, dan/atau utilitas umum yang dilakukan tanpa perombakan mendasar dan bersifat parsial Peremajaan untuk mewujudkan kondisi bangunan gedung, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan gedung, prasarana, dan/atau utilitas umum Pemukiman Kembali untuk mewujudkan kondisi bangunan gedung, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi dengan klasifikasi status lahan legal

Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan Pengelolaan Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam komunitas dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan inisiasi dan memberikan fasilitasi terhadap pembentukan kelompok swadaya masyarakat Pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasionalisasi kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat Dapat difasilitasi Pemerintah dan Pemda Kegiatan Pemeliharaan & Perbaikan merupakan upaya menjaga kondisi bangunan gedung serta prasarana, sarana dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai Pemeliharaan dan perbaikan terhadap bangunan gedung serta prasarana dan sarana dilakukan oleh masyarakat setempat secara swadaya

PENYEDIAAN TANAH Diatur dalam Pasal 105 s. d. Pasal 117 q Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. q Penyediaan tanah dapat dilakukan melalui: § pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara; § konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; § peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah; § pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah § pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau § pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Diatur dalam Pasal 118 s. d. Pasal 128 q Pendanaan Ø Sumber • anggaran pendapatan dan belanja negara; • anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau • sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ø Pemanfaatan • penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; • kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal. q Sistem pembiayaan Ø Lembaga Ø Pengerahan & pemupukan dana Ø Pemanfaatan sumber biaya Ø Kemudahan & bantuan pembiayaan Ø Pembiayaan primer Ø Pembiayaan sekunder

HAK DAN KEWAJIBAN Diatur dalam Pasal 129 s. d. Pasal 130 q Hak tiap orang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain: § menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; § melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; § memperoleh penggantian yang Iayak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; q Kewajiban tiap orang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain: § menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman; § menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; § mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

PERAN MASYARAKAT Diatur dalam Pasal 131 s. d. Pasal 133 q Peran masyarakat , antara lain: § penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; § pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; § pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman; § pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau § pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Amanat Peraturan Pemerintah Amanat Peraturan Menteri PP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permen tentang Kemudahan Perizinan dan Tata Cara Pencabutan Izin Pembangunan PP tentang Pembiayaan Perumahan Permen tentang Hunian Berimbang PP tentang Rumah Negara Permen tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli Rumah 2 PP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman PP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Kumuh Permen tentang Hunian Skala Besar dan Kriteria Hunian Berimbang Permen tentang Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi MBR Permen tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Amanat Peraturan Daerah Perda tentang Kemudahan Akses Rumah Umum Menuju Pusat Pelayanan dan Tempat Pekerjaan Perda tentang Pemanfaatan Rumah Perda tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh (sesuai lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemda) q Berdasakan Prinsip Pembagian Urusan Konkuren, maka masing-masing tingkatan pemerintahan harus melaksanakan kewenangan dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh q Dengan melaksanakan kewenanga tersebut, maka sejalan dengan 9 program nawacita pemrintahan Kabinet Kerja yang terkait dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program rumah q Efektifitas penyelenggaraannya dengan mempedomani UU Sektoral dan NSPK yang ditetapkan oleh K/L

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Pasal 96 UU 1/2011 ttg Perumahan & kawasan permukiman

TANGGUNGJAW AB PUSAT 1. Menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuan Per. UU yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (yg dilaksanakan oleh K/L) sbg pedoman dlm penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat & yg menjadi kewenangan Daerah. Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 16 UU nomor 23 Tahun 2014 2. Melaksanakan pembinaan KEMENTERIAN PUPR HARUS MENJAMIN KETERSEDIAAN NSPK DAN KEGIATAN BINWAS THD DAERAH

TANGGUNGJAW AB PEMDA 1. Menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada NSPK yg telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (pasal 17 ayat (2) UU 23/2014). 2. Dalam hal kebijakan Daerah yg dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah (pasal 17 ayat (3) UU 23/2014). SPM 3. Mempedomani yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (pasal 18 UU 23/2014)

PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH 1. Adanya: Tugas, wewenang, kewajiban & tanggung jawab daerah q UU NO 23/2014 • penyelggraan Otda & TP; • rencana pemb. Daerah • Aspirasi masyarakat 2. Adanya: Kuasa peraturan per-UU-an yg lebih tinggi q UU Sektoral (UU 1/2011) q NSPK BAGAIMANA PROGRES RANPERDA KUMUH DI DAERAH……? ? Bentuk Kebijakan Daerah PRODUK HUKUM DAERAH • SK KDH • PERKADA • PERDA

Ranperda Kumuh Tahun 2015 Diawali dgn penyusunan Prolegda, yaitu Instrumen Perencanaan Program Pembentukan Perda Provinsi &Perda Kab/Kota yg disusun scr terencana, terpadu & sistematis. dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Pasal 10 Permendagri 1/2014 Apakah Ranperda Kumuh sdh masuk Prolegda 2015… Memastikan Ranperda kumuh masuk dlm Prolegda 2016

Pengecualian Pengajuan Ranperda diluar Prolegda Permendagri Nomor 1 tahun 2014 pasal 15 ayat (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Ranperda di luar Prolegda: 1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; 2. Akibat kerja sama dgn pihak lain; dan 3. Keadaan tertentu lainnya yg memastikan adanya urgensi atas suatu Ran. Perda yg dpt disetujui bersama oleh Balegda & biro hukum Prov. atau bagian hukum kab/kota. Kebijakan Percepatan Penerapan SPM Bidang PU dan PR merupakan hal yg patut dipertimbangkan daerah utk mempercepat proses pembentukan Perda Kumuh

Langkah-langkah Penyiapan Prolegda 2016 1. Memastikan bhw ranperda kumuh dimasukkan dlm prolegda tahun 2016; 2. Mensosialisasikan naskah akademis dan ranperda kepada anggota DPRD melalui berbagai media dan konsultasi 3. Melakukan pembicaraan dan konsultasi dgn DPRD agar dpt memastikan bahwa ranperda kumuh merupakan hal mendesak utk ditetapkan menjadi perda tahun 2016; 4. Proses pendampingan diarahkan dpt menfasilitasi percepatan penetapan Perda kumuh

DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBENTUKAN PERDA KUMUH 1. Memberikan Pemahaman thd Peraturan Per. UU-an terkait Kawasan Permukiman; 2. Fasilitasi terhadap Penyiapan Naskah Akademis 3. Fasilitasi terhadap Penyiapan Rancangan Perda

PENUTUP 1. Pelaksanaan Perda ttg Kumuh merupakan kewjiban daerah yg hrs segera dilaksanakan krn telah memenuhi: a)Tugas, kewenangan, tanggujawab, dan kewajiban daerah otonom dlm menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum; b)Kuasa/Amanat peraturan per-uu-an yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 1 Tahun 2011 2. Kementerian PU dan Pera wajib melaksanakan Binwas terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman di Daerah 3. Bagi ranperda kumuh yg belum sempat dibahas dimasukkan kembali di dalam prolegda tahun

PEMBINAAN Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. DILAKUKAN OLEH MELIPUTI PERENCANAAN; PENGATURAN; PENGENDALIAN; DAN PENGAWASAN TINGKAT PUSAT OLEH MENTERI TINGKAT PROVINSI OLEH GUBERNUR TINGKAT KABUPATEN KOTA OLEH BUPATI/WALIKOTA PP 88 TEHUN 2014 Pasal 10

PEMBINAAN PERENCANAAN Pembinaan perencanaan dilakukan terhadap penyusunan: a. perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembinaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan di bidang

PEMBINAAN PENGATURAN Pembinaan pengaturan dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembinaan pengaturan di bidang perumahan dan kawasan permukiman selain rumah susun dilakukan terhadap aspek: a. penyediaan tanah; b. pembangunan; c. pemanfaatan; d. pemeliharaan; dan e. pendanaan dan pembiayaan. Pembinaan pengaturan di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek: a. pembangunan; b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; c. pengelolaan; d. peningkatan kualitas; e. kelembagaan; dan f. pendanaan dan pembiayaan.

PEMBINAAN PENGENDALIAN Pembinaan pengendalian dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman. Pembinaan pengendalian dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada pemerintah daerah kabupaten/kota, khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada pemerintah provinsi. Pembinaan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN PENGAWASAN Pembinaan pengawasan d dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan koreksi merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH TUGAS DAN WEWENANG : Pemerintah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang 1. PEMERINTAH; 2. PEMERINTAH PROVINSI; 3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia Bagi Peningkatan Dan Perataan Kesra Mencakup rumah atau perumahan beserta PSU Dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan/Atau Setiap Orang persyaratan administratif, teknis, dan ekologis Perencanaan Perumahan Pemerintah, Pemda dan Masyarakat Pembangunan Perumahan Pemanfaatan Perumahan Perorangan dan Badan Hukum Jenis Perumahan 1. rumah komersial; 2. rumah umum; Pengendalian Perumahan 3. rumah swadaya 4. rumah khusus; dan 5. rumah negara.

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN MEWUJUDKAN WILAYAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI LINGKUNGAN HUNIAN DAN TEMPAT KEGIATAN YANG MENDUKUNG PERIKEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN YANG TERENCANA, MENYELURUH, TERPADU, DAN BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG. MEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, DAN TERATUR SERTA MENJAMIN KEPASTIAN BERMUKIM. 1. 2. 3. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN DILAKUKAN MELALUI: 1. PENGEMBANGAN YANG TELAH ADA; 2. PEMBANGUNAN BARU; ATAU 3. PEMBANGUNAN KEMBALI. Pasal 58

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MENJAGA FUNGSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DAPAT BERFUNGSI SECARA BAIK DAN BERKELANJUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ORANG PERORANGAN. DILAKUKAN OLEH: 1. SETIAP ORANG 2. PEMERINTAH, DAN/ATAU 3. PEMERINTAH DAERAH RUMAH PRASARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN, PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH PSU

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH MENINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT PENGHUNI DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU SERTA UNTUK MENJAGA DAN MENINGKATKAN KUALITAS DAN FUNGSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. DILAKUKAN OLEH SETIAP ORANG, PEMERINTAH, DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PADA PRINSIP KEPASTIAN BERMUKIM YANG MENJAMIN HAK SETIAP WARGA NEGARA UNTUK MENEMPATI, MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT TINGGAL. 1. PENCEGAHAN 2. PENINGKATAN KUALITAS a. PENETAPAN LOKASI b. PEMUGARAN c. PEREMAJAAN d. PEMUKIMAN KEMBALI e. PENGELOLAAN

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDANAAN APBD DAN/ATAU SUMBER DANA LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMASTIKAN KETERSEDIAAN DANA MURAH JANGKA PANJANG YANG BERKELANJUTAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, SERTA LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN. DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP KONVENSIONAL DAN SYARIAH MELALUI: 1. PEMBIAYAAN PRIMER PERUMAHAN 2. PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN SISTEM PEMBIAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGERAHAN & PEMUPUKAN DANA PEMANFAATAN SUMBER BIAYA KEMUDAHAN ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN

HAK DAN KEWAJIBAN 1. SETIAP ORANG HAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 3. 4. KEWAJIBAN MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KESEHATAN DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; TURUT MENCEGAH TERJADINYA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MERUGIKAN DAN MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN/ATAU KEPENTINGAN UMUM; MENJAGA DAN MEMELIHARA PRASARANA LINGKUNGAN, DAN UTILITAS UMUM YANG BERADA DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN MENGAWASI PEMANFAATAN DAN BERFUNGSINYA PRASARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. MENEMPATI, MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI/MEMPEROLEH RUMAH YANG LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, DAN TERATUR; MELAKUKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; MEMPEROLEH INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; MEMPEROLEH MANFAAT DARI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; MEMPEROLEH PENGGANTIAN YANG IAYAK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI SECARA LANGSUNG SEBAGAI AKIBAT PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KE PENGADILAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT.

PERAN MASYARAKAT 1. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 3. PEMANFAATAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 4. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN/ATAU 5. PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; MEMBENTUK FORUM FUNGSI DAN TUGAS 1. INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT DALAM BIDANG PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 2. ASOSIASI PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 3. ASOSIASI PROFESI PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 4. ASOSIASI PERUSAHAAN BARANG DAN JASA MITRA USAHA PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 5. PAKAR DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DAN/ATAU 6. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN/ATAU YANG MEWAKILI KONSUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. PERAN MASYARAKAT 1. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT; 2. MEMBAHAS DAN MERUMUSKAN PEMIKIRAN ARAH PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; 3. MENINGKATKAN PERAN DAN PENGAWASAN MASYARAKAT; 4. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH; DAN/ATAU 5. MELAKUKAN PERAN ARBITRASE DAN MEDIASI DI BIDANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

UU 20/ TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN Peraturan Pemerintah belum selesai

TUJUAN PENYELENGARAAN RUMAH SUSUN 1. Mewujudkan rumah susun layak huni dan terjangkau. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah. 3. Menyelesaikan pemukiman kumuh. 4. Memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman. 5. Memberdayakan pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun. 6. Memenuhi kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau. 7. Pemberian kepastian hukum

Jenis Rusun: Rumah Susun Umum Rumah Susun Khusus Rumah Susun Negara Rumah Susun Komersil Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Kebutuhan Khusus Untuk Penunjang Pelaks. Tugas / Pegawai Negeri Untuk Mendapatkan Keuntungan Kemudahan Pemerintah 2. 2. Penguasaan: Milik Sewa Beli 2. 3. Fungsi Rusun: Hunian Sewa Pinjam pakai Rumah Susun Campuran

Memahami Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

RUMAH SUSUN Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

PEMILIKAN RUMAH SUSUN Seluruh bangunan rusun SATUAN RUSUN BENDA BAERSANA BAGIAN BAERSAMA TANAH BERSAMA Unit yang dimiliki Kolom 2 dan bangunan didalam struktur rusun Tanah untuk membangun rusun Bangunan di luar struktur rusun

Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

PEMBANGUNAN RUSUN Pemanfaatan BMN/D berupa tanah Selain A, B dan C A Di atas tanah hak milik Pendayagunaan tanah wakaf Di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak Pengelolaan B C *) Jangka waktu sewa 60 tahun • Sewa *) • KSP

CONTOH BUKU TANAH SHM SARUSUN ILCB, 2009

PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lembaga Perencanaan TUGAS & WEWENANG Penjamin Pembangunan Penguasaan dan pemanfaatan Pengelolaan Pemeliharaan dan perawatan Pengendalian Pemerintah Pem. Prov Pem. Kab/Kot Kelembagaan Pendanaan dan sistem pembiayaan KEBIJAKAN Peran masyarakat Badan Pelaksana (Pasal 72) FUNGSI • Pelaksanaan pembangunan • Pengalihan kepemilikan • Distribusi (terkoordinasi & terintegrasi) • Menetapkan • Melaksanakan • Mengawasi • Memfasilitasi (Pasal 79 -Pasal 85) MBR RUSUN UMUM & RUSUN KHUSUS 55

UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

ASAS DAN TUJUAN PASAL 2 TAPERA DIKELOLA DENGAN BERASASKAN: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. kegotongroyongan; kernanfaatan; nirlaba; kehati-hatian; keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian; keadilan; keberlanjutan; akuntabilitas; keterbukaan; portabilitas; dana amanat.

TUJUAN TAPERA Tapera bertujuan untuk : Ø menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan Ø untuk pembiayaan perumahan Ø dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

PENGELOLAAN TAPERA Pengelolaan Tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan Tapera dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

PENGELOLAAN TAPERA MELIPUTI: Ø a. pengerahan Dana Tapera; Ø b. pemupukan Dana Tapera; dan Ø c. pemanfaatan Dana Tapera.

KEPESERTAAN TAPERA Ø Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimal wajib menjadi Peserta. Ø Pekerja Mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum- dapat menjadi Peserta. Ø Peserta telah berusia paling rendah 20 (dua pututrj tatrun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

BESARAN SIMPANAN DAN MEKANISME PENYETORAN SIMPANAN PASAL 17 Ø Simpanan Tapera dibayar oleh pemberi Kerja dan Pekerja. Ø Ketentuan mengenai besaran Simpanan Tapera diatur dalam. Peraturan Pemerintah.

PEMUPUKAN DANA TAPERA Ø Pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera. Ø Pemupukan Dana. Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.

PEMANFAATAN DANA TAPERA PASAL 24 Ø Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Ø Pemanfaatan Dana Tapera dikecualikan bagi Peserta warga negara asing. Ø Pembiayaan perumahan dilaksanakan oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.

PEMBIAYAAN PERUMAHAN UNTUK: Pembiayaan perumahan bagi Peserta meliputi pembiayaan: a. pemilikan rumah; b. pembangunan rumah; atau c. perbaikan rumah. Pembiayaan perumahan bagi Peserta mempunyai ketentuan: a. merupakan rumah pertama; b. hanya diberikan 1 (satu) kali; dan c. mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perrrmahan. Rumah dapat berupa rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, atau penyebutan lain yang setara.

- Terima Kasih -