KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Kebijakan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Semarang, 14 Maret 2018

Isu-isu Pokok dan Strategis Proyeksi Timbulan Sampah 65, 088, 257. 71 2015 65, 999, 493. 32 2016 66, 923, 486. 23 2017 68, 810, 460. 84 67, 860, 415. 03 2018 2019

Isu-isu Pokok dan Strategis Source: Adipura Secretariat, 2013 Perubahan komposisi: • Sampah organik: 60% (2013) 57% (2016) • Sampah plastik : 14% (2013) 16% (2016) Pertambahan Volume Timbulan Sampah Plastik di 22 Kota Metropolitan dan Besar 1, 400, 000. 00 1, 200, 000. 00 1, 000. 00 800, 000. 00 600, 000. 00 400, 000. 00 200, 000. 00 2011 2012 2013 2014 2015

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah dan Rencana Pencapaian Target Pengelolaan Sampah 2017 2018* Target Pengurangan Perpres 97/2017 (ton/th) 9. 870. 000 11. 970. 000 Target Pengurangan RPJMN/Renstra (ton/th) 4. 486. 693 5. 538. 635 1. 395. 462 1. 503. 635 4, 000 Realisasi/Target Pengurangan Dit. PS KLHK (ton/th) 2, 000 % Realisasi 31, 10% 27, 15% 16, 000 Tahun Target Pengurangan Ton Sampah/Tahun 14, 000 12, 000 10, 000 Target Pengurangan RPJMN/Renstra 8, 000 Capaian kinerja pengurangan Dit PS 6, 000 2015 2016 Ton Sampah/Tahun 60, 000 2017 2018 2019 Tahun Target Penanganan 50, 000 40, 000 30, 000 Taregt Penanganan RPJMN/Renstra 20, 000 Capaian kinerja penanganan Dit PS 10, 000 2017 2018* Target Penanganan Perpres 97/2017 (ton/th) 47. 376. 000 48. 545. 000 Target Penanganan RPJMN/Renstra (ton/th) 16. 700. 469 17. 874. 487 Realisasi/Target Penanganan Dit. PS KLHK (ton/th) 14. 150. 954 14. 905. 287 84, 73% 83, 39% % Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019 Catatan: *) Proyeksi berdasarkan Renja 2018

Tingkat Pengurangan Sampah Nasional 70, 000 Ton sampah/Tahun 60, 000 50, 000 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 - 2015 2016 2017 2018 Timbulan Sampah (ton/thn) 64, 400, 000 65, 200, 000 65, 800, 000 66, 500, 000 Capaian Pengurangan 1, 118, 979 1, 130, 431 1, 395, 462 1, 503, 635 Sampah Nasional 1. 74% 1. 73% 2. 12% 2. 26% Catatan: Tahun 2018 proyeksi tingkat pengurangan sampah nasional

Perbandingan tingkat pengurangan sampah nasional berdasarkan analisis KLHK dan World Bank 2016 • Data KLHK 2016 dari 14 kota Metropolitan, 17 kota Besar, dan 73 kota Sedang: Indikator Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Persentase cakupan area pelayanan 85% 70% Persentase Tingkat Pelayanan (jumlah sampah tertangani) 75% 67% 59% Persentase tingkat pengurangan daur ulang sampah 11% 9% Persentase jumlah sampah yang ditimbun ke TPA 64% 56% 50% Persentase jumlah sampah yang tidak tertangani 25% 33% 41% • Rata-rata secara nasional: sampah tertangani 67% dan yang tidak tertangani 33% Sumber: Sekretariat Adipura dan World Bank, 2016

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT UU 18/2008 PRODUSEN (PABRIK) LIMBAH • CAIR PENGURANGAN • MEMBATASI (REDUCE) PRODUK • PADAT • GAS KONSUMEN • MEMBATASI (REDUCE) • GUNA ULANG (REUSE) • DAUR ULANG (RECYCLE) SAMPAH PENANGANAN 1. PEMILAHAN 2. PENGUMPULAN 3. PENGANGKUTAN TPA/TPST 4. PENGOLAHAN 5. PEMROSESAN AKHIR

ARAH KEBIJAKAN (UU NO. 18/2008 DAN PP NO. 81/2012) PERGESERAN PARADIGMA END OF PIPE SOLUTION • • • WASTE JUST POLLUTANT LOADS NO WASTE REDUCTION NO WASTE TO RESOURCE NO RESOURCE EFFICIENCY FULL VIRGIN RESOURCE EXTRACTION LINIER ECONOMY CIRCULAR ECONOMY 3 R & EPR • • • REDUCE WASTE AS POLLUTANT LOADS REDUCTION AT SOURCE WASTE TO RESOURCE EFFICIENCY LIMIT VIRGIN RESOURCE EXTRACTION PRODUCER RESPONSIBILITY • • • MAKE WASTE A NEW LIFE AS LONG AS POSSIBLE SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES (SDG GOAL NO 11) RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (SDG GOAL NO 12)

Perpres No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

DASAR HUKUM: PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PERLU MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH MUATAN JAKTRANAS A. ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA; DAN B. STRATEGI, PROGRAM, DAN TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA DI BIDANG: a. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan b. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. PENGURANGAN SAMPAH DILAKUKAN MELALUI: a. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b. Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau c. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. PENANGANAN SAMPAH DILAKUKAN MELALUI: a. PEMILAHAN; b. PENGUMPULAN; c. PENGANGKUTAN; d. PENGOLAHAN; DAN e. PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.

STRATEGI DAN PROGRAM A. STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH a. b. c. d. e. f. g. h. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) DALAM PENGURANAN SAMPAH PENGUATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PENGUATAN KOMITMEN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN ANGGARAN PENGURANGAN SAMPAH PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN, KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI PENGUATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF DAN DISINTENSIF DALAM PENGURANGAN SAMPAH PENGUATAN KOMITMEN DUNIA USAHA MELALUI PENERAPAN KEWAJIBAN PRODUSEN DALAM PENGURANGAN SAMPAH 21 PROGRAM

Lanjutan …… B. STRATEGI PENANGANAN SAMPAH a. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA b. PENGUATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH c. PENGUATAN KOMITMEN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN ANGGARAN PENANGANAN SAMPAH d. PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN, KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENANGANAN SAMPAH e. PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI; f. PENGUATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI g. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SKEMA INVESTASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN h. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM i. PENGUATAN KETERLIBATAN DUNIA USAHA MELALUI KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT j. PENERAPAN TEKNOLOGI PENANGANAN SAMPAH YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN TEPAT GUNA k. PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF DAN DISINTENSIF DALAM PENANGANAN SAMPAH 36 PROGRAM

Target Pengurangan dan Penanganan Sampah RT dan SSRT Tahun 2017 – 2025 TARGET INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 21 2022 2023 2004 2025 Proyeksi timbulan sampah RT dan SSRT (juta ton) 65. 8 66. 5 67. 1 67. 8 68. 5 69. 2 69. 9 70. 6 71. 3 Target Pengurangan Sampah RT dan SSRT (juta ton) 9. 89 (15%) 12 (18%) 13. 4 ( 20%) 14 (22%) 16. 4 (24%) 17. 99 (26%) 18. 9 (27%) 19. 7 (28%) 20. 9 (30%) 47. 3 ( 72%) 48. 5 ( 73%) 53. 7 (80%) 50. 8 (75%) 50. 7 (74%) 50. 52 (73%) 50. 3 (72%) 50. 1 (71%) 49. 9 (70%) Target Penanganan Sampah RT dan SSRT (juta ton)

TARGET A. Pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Jakstranas pengelolaan sampah rt dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025 B. Penanganan sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Jakstranas pengelolaan sampah rt dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025. A. ARAH KEBIJAKAN B. STRATEGI C. PROGRAM D. TARGET DIJABARKAN DALAM LAMPIRAN II: A. SATUAN B. TARGET PER TAHUN C. SEKTOR UTAMA D. SEKTOR PENDUKUNG

PENYELENGGARAAN JASKRTANAS (UMUM) A. JAKSTRANAS SEJALAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL A. JAKSTRANAS MENJADI PEDOMAN BAGI: a. MENTERI DAN/ATAU KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN SEKTORAL YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA b. GUBERNUR DALAM MENYUSUN DAN MENETAPKAN JAKSTRADA PROVINSI c. BUPATI/WALIKOTA DALAM MENYUSUN DAN MENETAPKAN JAKTRADA KABUPATEN/KOTA C. JAKSTRADA PROVINSI DITETAPKAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR DAN DALAM PROSES PENYUSUNANNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN PENDAMPINGAN OLEH MENTERI DAN/ATAU MENTERI/KEPALA LEMBAGA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. D. JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DENGAN BERPEDOMAN KEPADA JAKSTRANAS DAN JAKTRADA PROVINSI DAN DALAM PROSES PENYUSUNANNYA HARUS DILAKUKAN DENGAN PENDAMPINGAN OLEH MENTERI, METERI/KEPALA LEMBAGA NON KEMENTERIAN DAN/ATAU GUBERNUR SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA

JAKSTRANAS A. a. b. c. d. B. a. b. c. d. e. MENTERI/KEPALA LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERTUGAS UNTUK: MELAKSANAKAN JAKSTRANAS; MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAKSTRANAS; DAN MENYAMPAIKAN HASIL PELAKSANAAN JAKSTRANAS KEPADA MENTERI PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN MEMBERIKAN PENDAMPINGAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYUSUNAN JAKSTRADA PROVINSI DAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM PENYUSUNAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA MENTERI SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERTUGAS UNTUK: MELAKSANAKAN JAKSTRANAS; MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS; MENGOORDINASIKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAKSTRANAS YANG DILAKSANAKAN OLEH MENTERI DAN/ATAU KEPALA LPNK; MENYUSUN DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN JAKSTRANAS YANG TERINTEGRASI KEPADA PRESIDEN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN; DAN MEMBERIKAN PENDAMPINGAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYUSUNAN JAKSTRADA PROVINSI DAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM PENYUSUNAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA

JAKSTRADA PROVINSI A. GUBERNUR SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERTUGAS UNTUK: a. MENYUSUN, MELAKSANAKAN DAN MENGOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN JAKSTRADA PROVINSI; b. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DA EVALUASI PENYELENGGARAAN JAKSTRADA PROVINSI; c. MENGOORDINASIKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAKSTRADA PROVINSI; d. MENYUSUN DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN JAKSTRADA PROVINSI KEPADA MENTERI PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN DAN DITEMBUSKAN KEPADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BAPPENAS; DAN e. MEMBERIKAN PENDAMPINGAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM MENYUSUN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA. B. GUBERNUR BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGADAAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA A. BUPATI/WALIKOTA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA BERTUGAS UNTUK: a. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA; b. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA; DAN c. MENYUSUN HASIL PELAKSANAAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN. B. BUPATI/WALIKOTA BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGADAAN TANAH SERTA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. PEMANTAUAN DILAKUKAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI CAPAIAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. CAPAIAN PENGURANGAN SAMPAH DIUKUR DENGAN INDIKATOR: a. BESARAN PENURUNAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PER KAPITA; b. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH YANG TERDAUR-ULANG DI SUMBER SAMPAH; DAN c. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH YANG TERMANFAATKAN KEMBALI DI SUMBER SAMPAH. C. CAPAIAN PENANGANAN DIUKUR DENGAN INDIKATOR: a. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH YANG TERPILAH DI SUMBER SAMPAH; b. BESARAN PENURUNAN JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE TEMPAT PEMROSESAN AKHIR; c. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH YANG DIANGKUT KE PUSAT PENGOLAHAN SAMPAH UNTUK MENJADI BAHAN BAKU DAN/ATAU SUMBER ENERGI; d. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH YANG TEROLAH MENJADI BAHAN BAKU; e. BESARAN PENINGKATAN JUMLAH SAMPAH YANG TERMANFAATKAN MENJADI SUMBER ENERGI; DAN f. BESARAN PENURUNAN JUMLAH SAMPAH YANG TERPROSES DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR. D. HASIL PEMANTAUAN DISUSUN DALAM BENTUK LAPORAN JAKSTRANAS. D. TERHADAP LAPORAN JAKSTRANAS DILAKUKAN EVALUASI YANG DIKOORDINIR OLEH MENTERI MELALUI: a. PEMBANDINGAN ANTARA CAPAIAN DENGAN TARGET PERENCANAAN; DAN b. HAMBATAN PELAKSANAAN. F. HASIL EVALUASI DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERBAIKAN JAKSTRANAS.

PENDANAAN PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS DAN JAKSTRADA PROVINSI DAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA DAPAT BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA , ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH , DAN SUMBER DANA LAINNYA YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KETENTUAN LAIN Dengan berlakukanya Peraturan Presiden ini: a. Gubernur wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku. b. Bupati/walikota wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku

KETERLIBATAN K/L TERKAIT DALAM PERPRES JAKSTRANAS q MENKO PERKEONOMIAN q MENKO MARITIM q MENKO PMK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. KLHK PUPR Kemendagri Kemen. Perind Kemendag Kemenkeu Kemen Kop dan KUKM BAPPENAS Kementerian Kominfo Kemenristek Dikti Kemendikbud Kementerian Agama Kemen ESDM Kemen BUMN Kemen Pariwisata Kemen. Des PDTT Kementerian PPPA Kemensos Kemenhub 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Kemen Agraria dan TR/BPN BKPM Kemen Kum. HAM Kepolisian Negara Kejaksaan BEKRAFT Badan Standarisasi Nasional BPPT LIPI DPRD Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Dunia Usaha/Ritel/Jasa Makanan dan Minuman Pengelola Kawasan

Tindak Lanjut Penerapan Jakstranas: Penetapan Alokasi Pengurangan dan Penanganan Sampah di K/L terkait dan Pemda • Distribusi alokasi pengurangan dan penanganan sampah oleh Kementerian/Lembaga terkait • Distribusi alokasi pengurangan dan penanganan sampah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota • Harmonisasi perencanaan pembangunan • Sumber anggaran – APBN – APBD – Kerja sama luar negeri

Circular Economy dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah Nasional Natural Resources Ranah Penanganan Sampah Resources/mate rial Ranah Pengurangan Sampah Productiom Remanufacturing/refurb ishment Selling Resale Reuse Energy Waste generation Final Processing/TPA Recycle Consumption/Usa ge

Skema Penerapan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah Design for environment Take-back system Deposit refund system Disposal fee system

Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah Dalam pengelolaan sampah kewajiban produsen dalam pengurangan sampah tidak hanya pada saat proses produksi barang dan/atau kemasan saja dengan cara mendisen agar ramah lingkungan (design for environment) namun hingga masa guna barang dan/atau kemasan itu berakhir dengan cara menarik kembali untuk didaur ulang atau diguna ulang (closing the loop) peta jalan (road map) persepuluh tahun penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang sesedikit mungkin menghasilkan sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang wajib dilaksanakan oleh produsen

Kebijakan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah Strategi Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi Strategi Target Kriteria Sistem Insentif dan disinsentif KIE Prioritas Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Peta Jalan Persepuluh Tahun Penerapan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah

Kelompok Produsen Penyusunan Peta Jalan Persepuluh Tahun Penerapan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah pada sektor: Manufaktur Retail Industri Jasa Makanan dan Minuman

Peta Jalan 10 -Tahunan Sektor Ritel • Piloting ritel • Baseline 20152017 Study • Uji coba kantong plastik berbayar ritel modern • Penerapan kantong plastik berbayar ritel modern • Diseminasi dan 20182019 sosialisasi pasar rakyat • Uji coba kresek berbayar pasar rakyat 20202023 sebagai collection point skema take-back • Piloting ritel dalam komposting • Penerapan kresek berbayar pasar tradisional 20232024 • Replikasi • Scaling up Target Prosentase (%) penurunan penggunaan kantong plastik Prosentase (%) peningkatan penarikan dan pengumpulan kemasan 2025 Implementasi Penuh

Peta Jalan 10 -Tahunan Sektor Manufaktur/Brand Owner • Inventarisasi • Iniisiatif Awal 2015 -2017 Produsen • Baseline Study • Piloting (Lanjutan) 2018 -2019 • Pengembanga n Business Model 2020 -2023 • Scaling up • Diseminasi 2023 -2024 Replikasi Produsen Lain Target Prosentase (%) peningkatan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin Prosentase (%) peningkatan produk dan/atau kemasan yang menggunakan bahan baku yang dapat didaur-ulang Prosentase (%) peningkatan penarikan kembali produk dan/atau kemasan untuk didaurulang Prosentase (%) peningkatan produk dan/atau kemasan yang menggunakan bahan baku yang dapat diguna-ulang Prosentase (%) peningkatan penarikan kembali produk dan/atau kemasan untuk digunaulang 2025 Implementasi Penuh

Peta Jalan 10 -Tahunan Menurut Sektor Industri Jasa Makanan/Minuman • Inventarisasi • Iniisiatif Awal 2015 -2017 Produsen • Baseline Study • Piloting (Lanjutan) 2018 -2019 • Pengembanga n Business Model 2020 -2023 • Scaling up • Diseminasi 2023 -2024 Replikasi Industri Lain Target Prosentase (%) penurunan penggunaan wadah/kemasan makanan dan minuman berbahan styrofoam Prosentase (%) peningkatan sampah sisa makanan yang dikomposkan Prosentase (%) peningkatan penggunaan wadah dan alat makan guna ulang Prosentase (%) penurunan penggunaan wadah dan alat makan sekali pakai Prosentase (%) penurunan sampah sisa makanan 2025 Implementasi Penuh

Circular Economy dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah Nasional Natural Resources Ranah Penanganan Sampah Resources/mate rial Ranah Pengurangan Sampah Productiom Remanufacturing/refurb ishment Selling Resale Reuse Energy Waste generation Final Processing/TPA Recycle Consumption/Usa ge

Proses Bisnis Penanganan Sampah Pemilahan sampah Mudah terurai Daur ulang Guna ulang Lainnya B 3/Limbah B 3 Pengumpulan sampah Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) TPS 3 R TPS dgn Multi Compartment TPS dgn jadwal berbasis jenis sampah Drop box, TPS LB 3 Pengangkutan sampah Pengangkutan dengan Multi Compartment Pengangkutan dengan jadwal berbasis jenis sampah Pengangkut LB 3 berizin Kunci Penerapan Circular Economy Pengolahan sampah - Rumah kompos Urban farming Black fly soldier - Bank sampah induk Pusat daur ulang Tempat pengolahan sampah terpadu Material recovery facility - Incinerator Pyrolysis plant RDF plant - Pasar barang bekas Donasi barang bekas Pengolah/pemanfaat LB 3 berizin Pemrosesan akhir sampah - Sanitary landfill Controlled landfill Fasilitas pemanfaatan gas metan: Pemanfaatan termal Pemanfaatan listrik

Konsep Penerapan Circular Economy pada Aspek Penanganan Sampah Pemilahan sampah Mudah terurai Pengumpulan sampah Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) • TPS 3 R • TPS dgn Multi Compartment • TPS dgn jadwal berbasis jenis sampah Pengangkutan dengan Multi Compartment Pengangkutan dengan jadwal berbasis jenis sampah Pengolahan sampah Residu • • Pengurangan Sampah Pemrosesan akhir sampah Tanaman pangan Kompos Sumber energi Biogas Proses produksi dan/atau konsumsi Rumah kompos Urban farming Black fly soldier Biodigester • Sanitary landfill • Controlled landfill Fasilitas pemanfaatan gas metan: • Pemanfaatan termal • Pemanfaatan listrik

Konsep Penerapan Circular Economy pada Aspek Penanganan Sampah Pemilahan sampah Daur ulang Pengumpulan sampah Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) • TPS 3 R • TPS dgn Multi Compartment • TPS dgn jadwal berbasis jenis sampah Pengangkutan dengan Multi Compartment Pengangkutan dengan jadwal berbasis jenis sampah Pengolahan sampah • • Bank sampah induk Pusat daur ulang Tempat pengolahan sampah terpadu Material recovery facility • • • Incinerator Pyrolysis plant RDF plant Pengurangan Energi listrik Sampah Proses produksi dan/atau konsumsi Energi termal Bahan baku dan/atau produk setengah jadi Sumber energi Pemrosesan akhir sampah Residu • Sanitary landfill • Controlled landfill Fasilitas pemanfaatan gas metan: • Pemanfaatan termal • Pemanfaatan listrik

Konsep Penerapan Circular Economy pada Aspek Penanganan Sampah Pemilahan sampah Guna ulang Pengumpulan sampah Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) • TPS 3 R • TPS dgn Multi Compartment • TPS dgn jadwal berbasis jenis sampah Pengangkutan dengan Multi Compartment Pengangkutan dengan jadwal berbasis jenis sampah Pengurangan Sampah Proses produksi dan/atau konsumsi Bahan baku dan/atau produk setengah jadi Pengolahan sampah • • Bank sampah induk Pusat daur ulang Tempat pengolahan sampah terpadu Material recovery facility • • Pasar barang bekas Donasi barang bekas Pemrosesan akhir sampah Residu • Sanitary landfill • Controlled landfill Fasilitas pemanfaatan gas metan: • Pemanfaatan termal • Pemanfaatan listrik

Konsep Penerapan Circular Economy pada Aspek Penanganan Sampah Pemilahan sampah Lainnya/Resid u Pengumpulan sampah Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) • TPS 3 R • TPS dgn Multi Compartment • TPS dgn jadwal berbasis jenis sampah Pengangkutan dengan Multi Compartment Pengangkutan dengan jadwal berbasis jenis sampah Pengurangan Pengolahan sampah Residu • Sanitary landfill • Controlled landfill • Incinerator • Pyrolysis plant • RDF plant Sampah Proses produksi dan/atau konsumsi Energi listrik Energi termal Pemrosesan akhir sampah Sumber energi Fasilitas pemanfaatan gas metan: • Pemanfaatan termal • Pemanfaatan listrik

Konsep Penerapan Circular Economy pada Aspek Penanganan Sampah Rezim Pengelolaan Sampah Pemilahan sampah Rezim Pengelolaan LB 3 Pengumpulan sampah Pengangkutan LB 3 Pengelolaan LB 3 lanjutan Pengolah/pemanfaat LB 3 berizin Mengandung B 3/LB 3 • Dropping box • TPS Spesifik mengandung B 3/LB 3 Pengangkut LB 3 Berizin Penimbun LB 3 berizin Pengurangan Sampah Energi termal Proses produksi dan/atau konsumsi Bahan baku dan/atau produk setengah jadi Sumber energi

POTENSI PEMANFAATAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN POTENSI SAMPAH SEBAGAI SUMBER DAYA BARU NO. JENIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI POTENSI (TON) 1 Sumber Energi Alternatif • • • 31. 644. 000 2 Sumber Bahan Baku Industri / BANK SAMPAH Daur ulang 22. 374. 400 3 Pupuk Organik Komposting 6. 500. 000 4 Industri Kreatif Daur ulang 1. 945. 600 KOMPOSISI NO. JENIS Insinerator Biogas Landfill Gasifikasi Pirolisis RDF % JUMLAH TIMBULAN (TON / TAHUN) POTENSI PEMANFAATAN 1 ORGANIK 60 38. 400. 000 Kompos, Sumber Energi Alternatif 2 PLASTIK 14 8. 960. 000 Bahan Baku Industri, Industri Kreatif 3 KERTAS 9 5. 760. 000 Bahan Baku Industri Kertas 4 LOGAM 4, 3 2. 752. 000 Bahan Baku Industri Logam 5 KARET 5, 5 3. 520. 000 Bahan Bakar Industri 6 KAIN 3, 5 2. 240. 000 Industri Kreatif 7 KACA 1, 7 1. 088. 000 Industri Kaca, Industri Kreatif 8 LAINNYA 2, 4 1. 536. 000 Berbagai bentuk pemanfaatan lain Sumber : KLH 2013

BAHAN BAKU INDUSTRI DAUR ULANG PLASTIK • • • Potensi plastik bekas 9, 03 juta ton/tahun (2014). Kebutuhan baku industri plastik daur ulang dalam negeri sebesar 798 ribu ton/tahun (kapasitas terpasang berdasarkan AMDAL/UKL-UPL) perlu konfirmasi dengan Kementerian Perindustrian. Apabila sampah plastik terkelola dengan baik, Indonesia TIDAK MEMERLUKAN IMPOR dan dapat mendorong tumbuhnya industri daur ulang bijih plastik Catatan: Sementara kuota impor plastik 177 ribu ton/tahun (data 2014).

KOMPOSTING Sampah organik sebagai bahan baku kompos sebesar 60% dari total sampah (setara 39 juta ton/tahun) pada tahun 2014. Namun, serapan sampah organik untuk proses composting baru mencapai 2% dari 60% sampah organik. Pemanfaatan kompos untuk : • Pertanian (urban farming) • Taman Kota • Reboisasi hutan • Rehabilitasi lahan eks tambang dll

Terima Kasih