KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG PENGELOLAAN DATA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG PENGELOLAAN DATA PUSDATIN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI DIKPLHD PUSAT DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KLHK

penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya Penghargaan yang berikan kepada Daerah dengan kategori Provisi, Kabupaten dan Kota Dinilai berdasarkan Informasi Kinerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang ditetapkan diterapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya

• Konferensi PBB (The United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) di Rio Janeiro, 1992 Strategi pengelolaan lingkungan hidup (Agenda 21, Bab 40). Perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan • UUD 1945 Pasal 28 F • setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. • UU Nomor 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 62 ayat (2) : “Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat” • UU Nomor 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah • UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik • PERMEN LHK? ? ?

UNSUR s. d. 2015 2016 2017 2018 2019 &2020 PENYELENGGAR A KEMEN LHK LHK KEMENLHK SELURUH PROVINSI, NOMINATOR KAB/KOTA SELURUH KAB/KOTA & PROV. JENIS DOKUMEN BUKU DATA & BUKU ANALISA BUKU RINGSEK & BUKU IKPLHD JUMLAH TABEL 66 66 53 53 65 TIM LH, P 3 E TIM PANEL PIALA SLHD PIALA NIRWASITA TANTRA PESERTA PENILAI PENGHARGAAN

1 2 3 • Disusun oleh Tim yg dibentuk oleh Kepala Daerah, yg keanggotaannya melibatkan unsur-unsur OPD terkait, Perguruan Tinggi, & Lembaga Masyarakat, & dikukuhkan dengan SK Kepala Daerah • Penetapan isu prioritas dengan menggunakan pendekatan DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact and Response). Isu prioritas minimal 3 (tiga) & maksimal 5 (lima) • Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah selambatnya mulai disusun pada awal Bulan Januari, dan telah selesai paling lambat pada 1 Agustus 2020

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) terdiri atas 2 (dua) buku : • menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. • Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 15 halaman BUKU-I • berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. • Laporan utama ini disajikan dg melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan BUKU-II

BAB I : PENDAHULUAN • latar belakang • profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; • gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan DIKPLHD • maksud dan tujuan • ruang lingkup penulisan BAB II : ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DPSIR) • Memuat analisis DPSIR untuk masing-masing isu Lingkungan Hidup Daerah, yang meliputi : • Tataguna lahan dan laut, • Kualitas air, • Kualitas udara, • Resiko Bencana, • Perkotaan • Kelembagaan • DLL BAB III : ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH • Kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas : • kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; • pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan; • mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)

BAB IV : INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • Memuat inisiatif-inisiatif yg dilakukan oleh kepala daerah dlm upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yg terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. BAB V : PENUTUP • Memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yg berimplikasi kpd kebijakan kepala daerah. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN • Pustaka yg diacu harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan primer. • Berupa lampiran-lampiran yg relevan dg penulisan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti perhitungan data, peta, foto, keputusan kepala daerah yg terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun

1 • Tabel diisi lengkap berdasarkan pedoman yg disesuaikan dengan kondisi tipologi masing 2 daerah. 2 • Tabel diberi judul dg urutan Tabel 1, Tabel 2, …, Tabel 65 Tabel Tambahan ditambakan dengan huruf…sep 1 a. . 3 • Kemutakhiran data yg digunakan adalah data terbaru (tahun 2019). 4 • Sumber data wajib dicantumkan dan berasal dari lembaga yg dpt dipertanggungjawabkan (lembaga pemerintahan). 5 • Apabila ada data yg tidak bisa terisi karena perbedaan tipologi maka pd data tsb diisi N/A (Not Available). 6 • Apabila ada data yg tdk dilakukan pengukuran atau pengujian mk diisi dg strip (-) dan diberi keterangan.

DARAT AN TANPA LAUT DARAT AN DAN PESISIR PULAU KECIL Kalimantan Tengah, Kota Bogor, Kota Bandung, Kab. Bandung Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Balikpapan, Kota Denpasar Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kota Ambon, Kota Tidore Kepulauan

Ø DIKPLHD Kab. /Kota dan Provinsi berikut rekomendasi penilaian disampaikan secara elektronik oleh masing-masing daerah kepada Menteri LHK c. q. Kapusdatin paling lambat pada TANGGAL 1 Agustus 2020. Ø Dokumen elektronik disampaikan melalui Akun SILH atau melalui surat elektronik ke alamat : nirwasitatantra@menlhk. go. id. Format saji laporan dalam bentuk PDF. • Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion melakukan verifikasi Dokumen (DIKPLHD) PROVINSI terkait kelengkapan Administrasi, selanjutnya disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi • Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi melakukan verifikasi Dokumen (DIKPLHD) KABUPATEN/KOTA terkait kelengkapan Administrasi, selanjutnya disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi

TAHAPAN PENAPISAN penilaian atas buku ringkasan eksekutif, dan validitas, akurasi, serta kejelasan data, menggunakan metode analisis pembobotan sederhana. Hasil penapisan ini digunakan untuk menentukan nominator yang akan memasuki tahapan selanjutnya. TAHAPAN PENILAIAN ATAS ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA DRIVING FORCE-PRESSURE – STATE, IMPACT DAN RESPONSE Hasil dari penilaian buku utama ditetapkan nominator untuk setiap tingkatan pemerintahan provinsi, kabupaten, & kota. TAHAPAN DISKUSI PANEL merupakan seleksi tahap akhir dalam bentuk presentasi kepala daerah.

TABE L KEMUTAKHIRAN DATA KELENGKAPAN SUMBER DATA Prosentase Tabel >75% Prosentase Tabel 5075% Prosentase Tabel 2550% Prosentase Tabel 0 -25% Tidak Mengisi Tabel Data Tahun 2019 Data Tahun 2018 Lembaga Pemerintah Lembaga Non Pemerintah Nilai 4 Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1 Nilai 0 Nilai 2 Nilai 1 Nilai 2 Nilai 0 Pembobotan Tabel Data didasarkan atas : KELENGKAPAN TABEL, KEMUTAKHIRAN DATA & SUMBER DATA

TANDA TANGAN KEPALA DAERAH PADA KATA PENGANTAR SURAT PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS SECARA PARTISIPATIF MELIBATKAN STAKEHOLDER (OPD, AKADEMISI, PEMERINTAH, MASYARAKAT, ) SK TIM PENYUSUN DIKPLHD KETERLIBATAN STAKEHOLDER (AKADEMISI, LSM, MASYARAKAT, DLL) DALAM SK TIM PENYUSUN BIODATA TIM PENYUSUN PETA SPATIAL DAERAH KELENGKAPAN DOKUMEN UTAMA DAN RINGKASAN EKSEKUTIF MENGISI DATA ALAM

KABUPATEN : 148 KOTA : 58 PROVINSI : 27

Penilaian Provinsi Sumsel Propinsi Sumsel 530 Kabupaten Banyuasin OKU Musi Rawas Muara Enim 428 427 278 316 OKU Selatan Ogan Ilir Empat Lawang Musi Banyuasin 332 319 379 213 Kota Prabumulih Pagar Alam Palembang Lubuk Linggau 391 406 333 365

TERIMA KASIH @Kementerian. LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan @kementerianlhk menlhk. go. id