KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA OSS Online

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA OSS Online Single Submission Menuju Pelayanan Yang Lebih Baik Burobudur, 28 Juni 2018

Outline : 1. Prinsip Dasar Kebijakan Reformasi Perizinan Dalam OSS 2. Model Pembangunan, Pengembangan, dan Penerapan OSS 3. Apa Yang Harus Dilakukan Satgas (Baik K/L maupun Daerah)

DASAR KEBIJAKAN REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA DALAM OSS 3 1. MENATA ULANG Pada dasarnya Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres No. 91/2017) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, untuk : a. Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). b. Memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan ekonomi. c. Menerapkan sistem data sharing. 2. Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (leading sector dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota. 3. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. 4. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota) yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

TUJUAN YANG INGIN DICAPAI PADA PENERAPAN OSS PENGUASA & BIROKRAT PELAYAN MASYARAKAT Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenis perizinan tidak standard Jenis perizinan standard Memerlukan rekomendasi dari K/L Menghilangkan rekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Tidak ada pengawalan Pengawalan proses perizinan oleh SATGAS 4

TAHAPAN PERUBAHAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Pelayan Masyarakat Penguasa & Birokrat SEBELUM FASE I SAAT INI FASE III Proses Rumit & Lambat Perbaikan Pelayanan Standarisasi Prosedur Pengawasan Berkelanjutan Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenis perizinan tidak standard Jenis perizinan standard Memerlukan rekomendasi dari K/L Tidak memerlukan rekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Tidak ada pengawalan PENGAWALAN PROSES PERIZINAN OLEH SATGAS 55

MODEL PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN OSS Identitas Perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)

KONSEP ALUR PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tahapan Uji Coba penerapan OSS perizinan end to end akan dilakukan Minggu I Mei 2018. Investor Online SKPD Pemprov SKPD Pemkab/ Pemkot Offline Sistem Online Perizinan Terintegrasi • • • Online Single Submission Data Sharing Helpdesk/Klinik • PTSP • DPM-PTSP • MALL PELAYANAN PUBLIK Perizinan • K/L STA NA NDAR SIO NA L 77

STATUS TEKNIS • Disepakati bahwa sebelum masuk ke system OSS, akan dilakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan system auto register/auto approval • Adapun Parameter untuk pendaftaran, antara lain: • Nama Pendaftar • Alamat • Identitas (KTP/Paspor) • Data data lain yang terdapat pada TDP, SIUP, API, Akses Kepabeanan 8

Mekanisme perizinan dasar dengan OSS – Auto Approval DJBC DJP BPJS PTSP Pusat PTSP Daerah 99 Kemenaker Perorangan OSS Online Single Submission NIB (Nomor Induk Berusaha) PELAKU USAHA NPWP AHU (kumham) BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Akses Kepabeanan Mendirikan Badan Usaha : 1. PT 2. CV, Firma 3. Koperasi RPTKA Notaris Single Identity Number sekaligus sebagai: 1. SIUP 2. TDP 3. API 4. Akses Kepabeanan

PRIORITAS PENGAWALAN OLEH SATGAS MELALUI COMMUNICATION PLATFORM 10 Pengawalan oleh Satgas dilakukan sejak investor mendapatkan NIB (komitmen). PENGAWALAN PRIMA 1 Pengawalan terhadap penyelesaian perizinan untuk investasi yang bernilai di atas Rp 5 Triliun. Pengawalan langsung dilaksanakan oleh Satgas K/L Leading Sector dengan supervisi Satgas Nasional. PENGAWALAN PRIMA 2 Pengawalan terhadap penyelesaian perizinan untuk investasi yang bernilai Rp 1 Triliun – Rp 5 Triliun. Pengawalan langsung dilaksanakan oleh Satgas Provinsi terkait dengan supervisi Satgas K/L Leading Sector. PENGAWALAN PRIMA 3 Pengawalan terhadap penyelesaian perizinan untuk investasi yang bernilai di bawah Rp 1 Triliun. Pengawalan langsung dilaksanakan oleh Satgas Kabupaten/Kota dengan supervisi Satgas Provinsi.

ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS 01 03 OUTPUT 05 NIB (Nomor Induk Berusaha) AKTA NOTARIS Pengesahan Badan Usaha dan NPWP oleh AHU 11 07 KOMERSIAL/ OPERASIONAL USAHA Penerbitan Izin Usaha Sektoral, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Bangunan, dan Penetapan Fasilitas BPJS Perusahaan, RPTKA, Izin Lokasi* Penerbitan Izin Komersial/ Sertifikasi tertentu 08 NOTIFIKASI Penerbitan notifikasi perizinan dan komitmen kepatuhan 30 Menit INPUT 5 Menit PENDAFTARAN Login untuk akses ke OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran berusaha 02 * Izin Lokasi otomatis bagi yang sudah memiliki RDTR KOMITMEN & KEPATUHAN Menyetujui untuk pemenuhan Izin Lokasi, Standar Lingkungan, Bangunan, & SLF (CHECKLIST) serta mengisi data usaha dan permohonan fasilitas 04 KOMITMEN & KEPATUHAN Menyetujui untuk pemenuhan Sertifikat BPJS, Standar/ Sertifikasi (CHECKLIST) dan menyelesaikan izin Lainnya 06 MONITORING Proses Izin, tindakan dan Pelaporan 09

ELEMEN DATA AHU 12 BADAN HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nama Jenis NPWP Jangka Waktu Alamat RT/RW Kecamatan Kelurahan Provinsi Kabupaten Kode Pos Perseroan Nomor Telepon Perseroan Maksud dan Tujuan (KBLI) AKTA NOTARIS 14 No. Akta 15 Tanggal Akta MODAL DASAR 16 17 18 19 Klasifikasi Saham Nilai Saham Perlembar Jumlah Lembar Persaham Total Modal MODAL DITEMPATKAN 20 21 22 23 24 25 Klasifikasi Saham Nilai Saham Perlembar Jumlah Lembar Persaham Total Modal Dalam bentuk uang Dalam bentuk lainnya KLASIFIKASI SAHAM 26 27 28 29 30 Klasifikasi Saham Nilai Saham Perlembar Jumlah Lembar Persaham Jabatan Pemegang Saham Total Modal PEMEGANG SAHAM 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Nama Jenis Identitas Nomor Identitas Masa Berlaku ID Pengendali NPWP Alamat Nomor Telepon Fax Email Nilai Saham Status Badan Hukum Status Penanaman Modal

ELEMEN DATA TAMBAHAN 13 Pemegang Saham 1 Nama 2 Jenis Identitas 3 Nomor Identitas 4 Masa Berlaku ID 5 Pengendali 6 NPWP 7 Alamat 8 Nomor Telepon 9 Fax 10 Email 11 Nilai Saham 12 Status Badan Hukum 13 Status Penanaman Modal KBLI Dan Bidang Usaha 14 Kode KBLI 2017 15 Bidang Usaha 16 status Tanah Usaha 17 Luas Tanah Usaha Jenis API 18 Jenis API (U/P) Status 19 Status Badan Hukum 20 Status Penanaman Modal Nilai Rencana Investasi 21 Pembelian dan Pematangan Tanah 22 Bangunan/Gedung (nilai investasi) 23 Mesin Peralatan (nilai investasi) 24 Mesin Peralatan US$ (nilai investasi) 25 Sub Jumlah (nilai investasi) 26 Modal Kerja (nilai Investasi) 27 Jumlah Investasi RPTKA 28 Nomor Surat Pengajuan 29 30 31 32 33 Jumlah TKI Laki - Laki Jumlah TKI Perempuan Jumlah TKA Laki – Laki Jumlah TKA Perempuan Jumlah Kesempatan Kerja 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nama Jabatan TKA Jumlah TKA Jangka Waktu Pengunaan TKA Gaji Kab/Kota Penempatan TKA Jabatan TKA (bisa lebih dari 1) Jumlah TKA per Jabatan Keterangan per Jabatan TKA Asal Negara TKA (bisa lebih dari 1)

CETAKAN PRODUK NIB 14

CETAKAN PRODUK PERIZINAN DASAR 15

KOMITMEN & COMPLIANCE - 1 16

KOMITMEN & COMPLIANCE - 2 17

IZIN KOMERSIAL (SAMPLE) 18

NOTIFIKASI 19

BPJS 20

ISI DATA DALAM NIB SMART CARD 21 NIB Nomor Induk Berusaha 321401 0 180318 0001 • Data Identitas Pelaku Usaha / Investor (NIB) • Data Referensi Investor dalam OSS (link ke data warehouse investor di OSS, bila diupdate oleh instansi, otomatis data di smartcard akan ikut terupdate) • Data Ijin yang dimiliki investor yang terproses OSS (link ke data perijinan investor dalam data warehouse di OSS, bila data ijin yang diterima bertambah, maka akan otomatis bertambah pula data dalam smartcard) • Dengan konsep ini, maka smartcard ini akan berisi seluruh data perijinan milik pendaftar/investor OSS, sehingga dapat menggantikan ijin kertas yang selama ini harus dibawa terus menerus antar instansi

KONSEP ALUR NIB SMART CARD 1. Data Permohonan Masuk Via OSS 2. OSS Memproses Permohonan NIB Nomor Induk Berusaha 321401 0 180318 0001 4. PTSP/DPMPTSP/KL Mendapat Tembusan dari OSS dan Memproses Ijin serta memberikan persetujuan elektronis 3. Setiap Ijin yang telah diberikan disimpan dalam bentuk data elektronis dalam smartcard yang mengakses database OSS Sistem PTSP/DPMPTSP/KL 22

STATUS SAAT INI • Portal OSS sudah dilengkapi dengan 2 Fasilitas Utama, yaitu: • Layanan Publik/Terbuka, yang terdiri dari 4 fitur Utama: • • Registrasi Pengguna OSS dengan model Auto Approval Penjelasan tentang OSS Informasi Regulasi terkait perijinan berusaha Simulasi Ijin Berusaha • Layanan Terbatas, dengan login pasca pendaftaran, dengan fitur: • Pengajuan Ijin Secara Tunggal Melalui OSS • Track and Trace permohonan Ijin OSS • OSS kom untuk pengajuan keluhan layanan perijinan 23

APA YANG HARUS DILAKUKAN SATGAS K/L /PEMDA 24 • Mendefinisikan ijin eksisting yang ditangani instansi terkait • Grouping Ijin berdasar • Group ijin dasar yang bersifat pendaftaran • Group ijin lanjutan yang bersifat acuan (checklist) seperti Lahan, Bangunan, Standar lingkungan, Amdal, dsb. • Group ijin usaha, terkait pemenuhan usaha sektor tertentu, seperti Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Transportasi, dsb • Group ijin komersial, terkait operasional usaha pada saat sudah melaksanakan investasinya seperti ijin tata niaga, dsb • Mendefinisikan Penyederhanaan Perijinan Berdasarkan Model diatas mempertimbangkan factor: • • Eliminasi duplikasi Pengurangan Prosedur Eliminasi Proses manual / intervensi petugas Posibilitas penggunaan tanda tangan digital (digital signature) 2 4

PROSES PERIZINAN BERUSAHA DI OSS 25 1 2 Otomatis 20 Menit 3 10 Menit Data Pengesahan AHU - KUMHAM Input Data Tambahan Yang Tidak Ada DI AHU Komitmen Dan Submit Setelah investor registrasi dan login OSS, investor dapat akses data pengesahan AHU Data tersebut dikirim oleh AHU ke OSS secara Online. Rekonsiliasi menggunakan data NIK Pengurus Detil Data AHU Data – data tersebut meliputi elemen-elemen untuk izin Dasar, komitmen penyelesaian izin lokasi, Komitmen Complience standar lingkungan dan bangunan, SLF, izin usaha dan izin komersil, antara lain: • KBLI dan bidang usaha • Izin Usaha • Nilai Investasi • Ketenaga Kerjaan • Alamat tempat usaha • BPJS • Data API System OSS Menerbitkan: • NIB • Izin Dasar • Komitmen pemenuhan Standar Lingkungan • Izin Usaha Sektoral • Komitmen Compliance Izin Komersil • Izin Komersil yang akan didapat setelah Compliance dengan Standarnya Investor Submit Komitmen dan Perstujuan Disclaimer System OSS mendistribusikan data NIB ke system K/L/D yang berkepentingan System akan memvalidasi Bidang Usaha Terkait DNI, Tax Holiday, Tax Allowance, Incentive Pemenuhan Pembayaran PNBP – Pendapatan Daerah Detil Data Tambahan

MONITORING SETELAH NIB TERBIT 1 2 Pendaftaran Penerbitan NIB � DRAFT Kondisi: Ada Data AHU Belum dilengkapi oleh Investor Aktif Belum Aktif Dizinkan Usaha Dizinkan Komersil Dibekukan Dicabut Settlement Billing 5 - Compliance Standar - Izin Komersil - Komitmen Standar - Izin Usaha 6 26 Monitoring NIB �NON AKTIF �DIIZINKAN BERUSAHA �DIIZINKAN BEROPERASI �DIBEKUKAN Kondisi: NIB Sudah Terbit Izin Dasar sudah Terbit Izin Usaha Sudah Terbit Billing Belum dibayar Kondisi: Billing Sudah dibayar Sudah terima Pembayaran dari Simponi Kondisi: Izin Lokasi Disetujui Komitmen Standar Lingkugan Dipenuhi Kondisi: Memenuhi Compliance terhadap Standar Izin Komersil Kondisi Ke-1 Komitmen Standar Lingkugan TIDAK DIPENUHI TIDAK COMPLIANCE terhadap Standar Izin Komersil Status Nomor Induk Berusaha (NIB): 4 3 Kondisi Ke-2 Ada Pelanggaran Ringan �DICABUT ONLINE SINGLE SUBMISSION REPUBLIK INDONESIA Hasil Validasi NIB: NIB : 18976342516234 Nama Badan : MAKMUR JAYA Jenis Badan : Perseroan Terbatas (PT) Status : � DIIZINKAN BEROPERASI Kondisi Ke-1: Ada Pelanggaran Berat Kondisi Ke-2: Komitmen dan Compliance Tidak dipenuhi kembali setelah tengga waktu. Dinyatakan Pailit

PRINT OUT NIB 27 Print out NIB merupakan bukti sah (berkekuatan hukum) yang digunakan secara fisik (cetakan) dan untuk memverifikasi keabsahan data pelaku usaha yang tersimpan di OSS (scan melalui smartphone) Verifikasi tersebut diperlukan pada saat dilakukan pengawasan oleh K/L/D

ALUR GLOBAL PERTUKARAN DATA SYSTEM OSS 28 3. Melengkapi Data 9. Notifikasi g rin ito n o. M 10 Investor 1. Pendaftaran Izin Berusaha DJP Request NPWP 5. Generate 2. Kirim Pengesahan Notaris AHU NIB, Komitment, 6 Compliance 6. Distribusi NIB++ 7. Kirim Perizinan/ Standar/ Compliance OSS 4. Settlement Detil Service Pertukaran Data Satgas 8. Kirim Laporan (Pembekuan/Pencabutan) K/L/D

29 Rencana Presiden Akan Meresmikan Penerapan (launching) OSS pada 3 Juli 2018

TERIMA KASIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian http: //oss. ekon. go. id/uc

http: //oss. go. id/web 2/ 31