KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA IMPLEMENTASI PP

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA IMPLEMENTASI PP 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) (9 Juli s. d. 21 November 2018) Semarang, 22 November 2018

Kerangka Pemaparan KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 1. Tantangan 2. Data Statistik Layanan Sistem OSS 3. Gambaran Umum Operasional Sistem OSS 4. Permasalahan Operasional Sistem OSS 5. Isu-isu Strategis Sistem OSS 2

Tantangan K/L/D PEMDA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA • • • Seluruh K/L agar segera menyelesaikan NSPK. BKPM segera mengoperasionalkan sistem OSS. Mendagri mengatur kembali fungsi, organisasi, SDM, dan pendanaan untuk PTSP dalam menunjang sistem OSS. (menyediakan layanan mandiri, layanan berbantuan, layanan prioritas, dan klinik berusaha). Mengaktifkan Satuan Tugas K/L/D (amanat Perpres 91/2017). K/L/D tetap memproses perizinan yang tidak dicakup di dalam sistem OSS. K/L/D menyederhanakan proses penyelesaian komitmen perizinan berusaha. Menyesuaikan bisnis proses perizinan dan nomenklatur PAD dengan sistem OSS (Perubahan Perda). Untuk Sistem OSS: 1. Dilaksanakan lebih mudah (user friendly), baik untuk PMDN & PMA. Sehingga, dapat meningkatkan dan memperluas investasi. 2. Dioperasionalkan secara permanen oleh BKPM. 3

Data Statistik Layanan OSS (1/2) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Sistem OSS Telah Berjalan namun belum optimal (1) • Sistem OSS melayani lebih dari 1000 registrasi per-hari dan menerbitkan NIB lebih dari 850 per-hari. • Sistem OSS memberikan layanan 24/7 (tetap menerbitkan perizinan berusaha pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur) Jumlah Total Registrasi 180, 146 1, 325 Aktivasi akun 142, 383 1, 047 Nomor Induk Berusaha (NIB) 120, 342 885 Izin Usaha 132, 179 974 58, 199 447 Izin Komersial/Operasional 2500 Rata-Rata (Per Hari) *Data per Tanggal 21 November 2018. 2000 1500 1000 500 9 Juli 12 Juli 15 Juli 18 Juli 21 Juli 24 Juli 27 Juli 30 Juli 2 Agt 5 Agt 8 Agt 11 Agt 14 Agt 17 Agt 20 Agt 23 Agt 26 Agt 29 Agt 1 -Sep 4 -Sep 7 Sept 10 Sept 13 -Sep 16 -Sep 19 -Sep 22 -Sep 25 -Sep 28 -Sep 01 Okt 04 Okt 07 Okt 10 Okt 13 Okt 16 Okt 19 Okt 22 Okt 25 Okt 28 Okt 31 Okt 3 -Nov 6 -Nov 9 -Nov 12 -Nov 15 -Nov 18 -Nov 21 -Nov 0 NIB Izin Usaha 4

Data Statistik Layanan OSS (2/2) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Sistem OSS Telah Berjalan namun belum optimal (2) Jenis Usaha Jenis Penanaman Modal Skala Usaha PMDN Perorangan 60% (68, 522) 89% (100, 837) UMKM Non-Perorangan PMA 40% (46, 620) 11% (11, 896) Pelaku usaha yang mengurus perizinan didominasi oleh Non-Perorangan. Non-UMKM 36% (42, 519) Lebih dari ¾ jenis penanaman modal adalah PMDN, sisanya merupakan PMA. 64% (76, 628) Dari sisi skala usaha, lebih dominan pelaku usaha UMKM daripada Non. UMKM. *Non-perorangan: PT, Perum, Badan Usaha Yayasan, BUMD, BHMN, CV, Firma, Koperasi, Lembaga Penyiaran, BLU. 5

Selisih Antara Jumlah NIB Dengan Jumlah Izin Usaha KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 2500 2000 1500 1000 500 9 Juli 12 Juli 15 Juli 18 Juli 21 Juli 24 Juli 27 Juli 30 Juli 2 Agt 5 Agt 8 Agt 11 Agt 14 Agt 17 Agt 20 Agt 23 Agt 26 Agt 29 Agt 1 -Sep 4 -Sep 7 Sept 10 Sept 13 -Sep 16 -Sep 19 -Sep 22 -Sep 25 -Sep 28 -Sep 01 Okt 04 Okt 07 Okt 10 Okt 13 Okt 16 Okt 19 Okt 22 Okt 25 Okt 28 Okt 31 Okt 3 -Nov 6 -Nov 9 -Nov 12 -Nov 15 -Nov 18 -Nov 21 -Nov 0 NIB Izin Usaha 1. Tidak semua pengguna OSS merupakan investor baru; 2. Investor lama masih memiliki izin usaha yang berlaku dan menggunakan OSS untuk: a. Perubahan data perusahaan dan investasi (selama ini di BKPM). b. Permintaan dan perpanjangan izin impor (Kemendag mensyaratkan untuk memiliki NIB). c. Perpanjangan izin investasi PMA yang nilai investasinya dibawah Rp 10 M (selama ini diperpanjang setiap tahun di BKPM). d. Perpanjangan TDP (selama ini di PTSP Daerah). 6

pelayanan online berbasis-web Operasional Sistem OSS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Sistem OSS Launching 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 12 KEK, 4 FTZ, dan 87 Kawasan Industri. Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awal dilakukan melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Pajak. Konsep Perizinan melalui OSS Menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha (NIB), dan satu format izin berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial); Operasional sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM, Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR. Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan Komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha; Operasional pelayanan berbantuan (OSS Lounge di Kemenko Perekonomian) didukung oleh SDM BKPM Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda. 2 Weeks Kemenko Perekonomian secara regular (2 x/minggu) melakukan bimtek kepada pemda, K/L, pelaku usaha, notaris dan law firm. 7

Permasalahan Sistem Operasional OSS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Penyempurnaan sistem OSS yang masih berjalan menyebabkan terjadinya perubahan fitur dan tampilan sistem OSS sehingga memerlukan penyesuaian dari user (pelaku usaha). Keterbatasan supply data dari AHU Online menyebabkan perlunya dilakukan perekaman data secara manual di sistem OSS. Penggunaan KBLI dalam sistem terkendala: • Terdapat kegiatan usaha yang belum diklasifikasikan KBLI-nya. • Terdapat bidang usaha yang belum ada izin dan K/L pembina. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan. Kompleksitas perizinan dan variasi permasalahan dalam melakukan standarisasi, memerlukan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Kesiapan sistem di K/L/D untuk diintegrasikan ke dalam sistem OSS masih beragam. 8

Isu-isu Strategis Jangka Pendek KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Tingkat pemahaman, pola pikir, dan kultur K/L/D dan masyarakat terhadap aturan (proses bisnis) dan sistem OSS masih belum memadai. Tampilan sistem OSS lebih user friendly yang didukung dengan ICT yang lebih terkini (unggul, mudah, cepat, dan stabil). Masih belum padunya pelaksanaan fungsi antar unit di dalam K/L (antara Pusdatin dengan Ditjen teknis) dan di Pemda (antara DPMPTSP dengan Dinas terkait). Penyiapan Lembaga OSS Permanen (BKPM) dan road map transisi (penggunaan sistem, sdm, dan anggaran) Meningkatkan fungsi DPMPTSP dalam pelayanan OSS. Fungsi Satgas K/L/D belum efektif. 9

Lampiran 10

Struktur Satuan Tugas Perpres No. 91 Tahun 2017 Keterangan § SATGAS Nasional bertanggung jawab terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan melaporkannya kepada Presiden. § SATGAS Leading Sector wajib: (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi; (3) melaporkan kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada SATGAS Nasional. § SATGAS Provinsi, Kab/Kota adalah SATGAS yang bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan berusaha yang menjadi tanggung jawabnya. § SATGAS Pendukung adalah SATGAS yang memberikan dukungan untuk penyelesaian perizinan usaha sektor atau daerah. Garis Komando Presiden Garis Koordinasi PTSP/ BKPM DPMPTSP SATGAS K/L Pendukung Sekjen DPMPTSP SATGAS Leading Sector Sekjen L Garis Pendukung SATGAS Nasional Garis Penugasan L Laporan L SATGAS Provinsi Sekretaris Daerah SATGAS Kab/Kota Sekretaris Daerah 11

Tugas SATGAS Provinsi menurut Permenko No 8 Tahun 2017 (1) Tugas Satgas Provinsi pada Tahap I: 1) 2) 3) 4) 5) Melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai. Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/ kota. Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi). Output: 1) 2) 3) 4) Daftar seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya yang telah diajukan dan belum selesai. Daftar seluruh perizinan diperlukan oleh kementerian/ lembaga dan kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai. Daftar inventarisasi (stock opname) dari seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai. Debirokratisasi proses dan waktu penyelesaian perizinan berusaha pada sektornya. 5) Perizinan yang telah diselesaikan (debottlenecking). 12

Tugas SATGAS Provinsi menurut Permenko No 8 Tahun 2017 (2) Tugas Satgas Provinsi pada Tahap II: 1) 2) 3) Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha pada sektornya: a) menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah dan mengusulkan perubahan atas undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden) berdasarkan hasil evaluasi; b) menyusun rancangan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah pengganti peraturan sebelumnya; dan c) menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordintor Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui infromasi dan teknologi online (Online Single Submission). Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya dalam rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission Output: 1) 2) 3) Peraturan Daerah Keputusan Kepala Daerah pengganti peraturan lama. Uji coba pelaksanaan perizinan melalui Online Single Submission. Penerapan perizinan melalui Online Single Submission. 13

Tugas SATGAS Kab/Kota menurut Permenko No 8 Tahun 2017 (1) Tugas Satgas Kabupaten/Kota pada Tahap I: 1) 2) 3) 4) 5) Melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai. Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi). Output: 1) 2) 3) 4) 5) Daftar seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya yang telah diajukan dan belum selesai. Daftar seluruh perizinan diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai. Daftar inventarisasi (stock opname) dari seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai. Debirokratisasi proses dan waktu penyelesaian perizinan berusaha pada sektornya. Perizinan yang telah diselesaikan (debottlenecking) 14

Tugas SATGAS Kab/Kota menurut Permenko No 8 Tahun 2017 (2) Tugas Satgas Kabupaten/Kota pada Tahap II: 1) 2) 3) Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha pada sektornya: a) menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah dan mengusulkan perubahan atas undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden) berdasarkan hasil evaluasi b) menyusun rancangan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah pengganti peraturan sebelumnya; dan c) menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordintor Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online Single Submission). Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya dalam rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission. Output: 1) 2) 3) Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah pengganti peraturan lama. Uji coba pelaksanaan perizinan melalui Online Single Submission. Penerapan perizinan melalui Online Single Submission. 15

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS KEGIATAN INVESTASI DAN BERUSAHA OLEH POKJA SATGAS NASIONAL 28 September 2016 – 30 September 2018 JUMLAH 295 KASUS SELESAI: 125 KASUS DITOLAK : 10 KASUS DITANGANI 160 KASUS BARU: 54 KASUS 195 : Regulasi, Birokrasi, Sengketa Bisnis, Perpajakan, Perijinan, Gangguan Keamanan 10 : Sudah ditangani oleh penegak hukum, Tidak Memenuhi Kriteria 125 : Kasus telah Selesai (659 T) 160 : Rekomendasi Pokja IV belum ditindaklnjuti oleh K/L 54 : Kasus baru 16

Perkembangan NSPK (10 November 2018) No Kementerian/Lembaga Jumlah Status Keterangan 1. Kementerian Pertanian 1 Selesai dan diundangkan Sudah sesuai 2. 3. 4. Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Kementerian Perdagangan 1 1 3 Selesai dan diundangkan 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sudah sesuai (perlu tindak lanjut penyelarasan sistem SIMBG dan OSS) 1 Selesai dan diundangkan (IMB & SLF) 2 1 Belum selesai dan proses penyelesaian (perizinan di Sektor PUPR diluar IMB & SLF) 5 Selesai dan diundangkan (Izin Lingkungan) 2 Selesai dan diundangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 19 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 1 Selesai dan diundangkan 8. Kementerian Keuangan 1 1 Selesai dan diundangkan 6. 12 Belum selesai dan proses penyelesaian 1 Selesai dan diundangkan (RPTKA) 9. Kementerian Ketenagakerjaan 10. Badan Pengawas Obat dan Makanan 2 2 - • Diperlukan aturan pelaksana Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan izin lingkungan. • Penyesuaian proses bisnis dalam penyelesaian IPPKH berdasarkan komitmen yang diterbitkan sistem OSS. Sudah sesuai ! Sudah sesuai Belum sesuai (Proses pengesahan RPTKA masih menggunakan TKA Online sampai waktu tertentu) 1 Belum selesai dan proses penyelesaian (perizinan di Kementerian Ketenagakerjaan) - Selesai dan diundangkan Sudah sesuai 17 !

Perkembangan NSPK. . . (2) No 11. BKPM 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. Kementerian/Lembaga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Koperasi dan UMKM BAPETEN Kementerian ESDM BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Pariwisata Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Ristek Dikti Kementerian Perindustrian Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Status 2 Selesai dan diundangkan 1 Selesai dan diundangkan (Izin Lokasi) 3 1 2 1 1 1 4 1 1 Selesai dan diundangkan (Pertimbangan Teknis) 1 Belum selesai dan proses penyelesaian Selesai dan diundangkan Selesai dan proses pengundangan Belum selesai dan proses penyelesaian Selesai dan diundangkan Selesai dan proses review Belum selesai dan proses penyelesaian Keterangan Sudah sesuai Sudah Sesuai - • 25. Kementerian Perhubungan 26. Kementerian Agama 4 1 4 Selesai dan diundangkan Belum disusun • - Bisnis Proses penerbitan perizinan berusaha sektor perhubungan belum sesuai dengan Bisnis Proses OSS. Proses pengurusan perizinan berusaha sektor perhubungan masih dimungkinkan untuk diajukan secara manual. ! 18

Statistik Jumlah Izin Usaha & Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasion Izin Usaha Sektor BKPM Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Sektor Kelautan dan Perikanan Sektor Kesehatan Sektor Ketenagakerjaan Sektor Komunikasi dan Informatika Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sektor Pariwisata Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Sektor Perdagangan Sektor Perhubungan Sektor Perindustrian Sektor Pertanian Sektor Kepolisian TOTAL Jumlah Izin Usaha 1, 285 5, 303 5, 680 1, 737 2, 008 403 446 7, 016 7, 843 49, 728 1, 092 18, 190 9, 473 15, 525 5, 271 1, 179 132, 179 Sektor Obat dan Makanan Sektor Ketenaganukliran Sektor Agama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Sektor Kelautan dan Perikanan Sektor Kesehatan Sektor Ketenagakerjaan Sektor Keuangan Sektor Komunikasi dan Informatika Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sektor Pariwisata Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Sektor Perdagangan Sektor Perhubungan Sektor Perindustrian Sektor Pertanian Sektor Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sektor Kepolisian TOTAL Jumlah Izin Komersial 19 6, 067 1, 224 469 2, 093 5, 272 9, 097 604 1, 809 3, 189 232 2, 223 397 3, 191 1, 438 9, 149 4, 741 2, 592 3, 868 182 362 58, 199

Statistik Jumlah Izin Lokasi KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 1682 Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jambi Gorontalo DKI Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Bengkulu Banten Bali Aceh 342 55 619 279 325 1726 5542 3999 7307 249 53 7842 323 136 4178 1952 364 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 20

Statistik Jumlah. . . (2) Sumatera Utara Sumatera Selatan Sumatera Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Riau Papua Barat Papua Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Maluku Lampung KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA 2877 351 533 151 188 275 373 19 842 36 59 297 239 53 152 330 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 21

Sebaran Investasi KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA *berdasarkan data yang direkam Pelaku Usaha ke OSS 22

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Terima Kasih