KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN DALAM APBN TA. 2016 Lokakarya Regional Peran Provinsi dalam Penjaminan Kualitas dan Implementasi Pembangunan Sanitasi Denpasar, 22 Oktober 2015 1

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2016 1. Meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2016 mendekati anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L). 2. Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran. 3. Reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant). 4. Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional, dengan: • Meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik. • Meningkatkan efektifitas pelaksanaan DAK dengan meniadakan kewajiban dana pendamping, percepatan penetapan juknis, dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi. 5. Reformulasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah. 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY melalui: • Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat, serta Aceh; • Peningkatan kualitas perencanaan dan penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY 7. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015 -2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014. 2

Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2015 dan TA. 2016 POSTUR 2015 TRANSFER KE DAERAH I. Dana Perimbangan A. Dana Bagi Hasil 1. Pajak 2. Sumber Daya Alam B. Dana Alokasi Umum C. Dana Alokasi Khusus II. Dana Transfer Lainnya III. Dana Otonomi Khusus IV. Dana Keistimewaan DIY DANA DESA APBNP 2015 POSTUR 2016 (miliar rupiah) POSTUR SEMENTARA RAPBN 2016 643. 834, 6 TRANSFER KE DAERAH 723. 191, 2 521. 760, 5 I. Dana Perimbangan 700. 429, 4 A. Dana Transfer Umum 491. 498, 1 110. 052, 0 1. Dana Bagi Hasil 54. 216, 6 a. Pajak 55. 835, 4 b. Sumber Daya Alam 106. 137, 2 352. 887, 8 2. Dana Alokasi Umum 385. 360, 9 B. Dana Transfer Khusus 58. 820, 7 104. 411, 1 a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY 17. 115, 5 547, 5 51. 523, 1 54. 614, 1 208. 931, 3 85. 453, 6 123. 477, 7 5. 000, 0 17. 761, 9 A. Dana Otonomi Khusus 17. 214, 4 B. Dana Keistimewaan DIY 547, 5 20. 766, 2 DANA DESA 46. 982, 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL RAPBN TA 2016

Dana Bagi Hasil Pengertian: Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33/2004). Fungsi DBH: Dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara Pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil PBB – P 3 PAJAK PPh Cukai Hasil Tembakau DANA BAGI HASIL Kehutanan SUMBER DAYA ALAM Mineral dan Batubara Perikanan Migas Panas Bumi 5

Kebijakan Dana Bagi Hasil TA 2016 DBH PAJAK DBH SDA 1. Mempercepat pengalokasian DBH Pajak melalui percepatan penyediaan data rencana dan prognosa penerimaan pajak 1 Mempercepat penetapan alokasi DBH SDA melalui percepatan penyampaian data dari Kementerian Teknis 2. Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH Pajak 2. Menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; 3. Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh Kab. /Kota 3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; 4. Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh Kab. /Kota 4. Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA; 5. Memperluas penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan UU No. 39/2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai: 5. Mempertegas penerapan prinsip: • By Origin; yaitu : (a) Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar (b) Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu; • Realisasi : penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan 6. Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0, 5% dari migas untuk bidang pendidikan 6 • peningkatan kualitas bahan baku, • pembinaan industri, • pembinaan lingkungan sosial, • sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau • pemberantasan barang kena cukai ilegal Menjadi dapat juga digunakan untuk kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi 50%.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM RAPBN TA 2016

Dana Alokasi Umum Kebijakan DAU TA 2016 1. Menerapkan formula DAU secara konsisten melalui pembobotan: o Alokasi Dasar; o Komponen Kebutuhan Fiskal; o Komponen Kapasitas Fiskal. 2. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. 3. Besaran pagu DAU Nasional ditetapkan sebesar 27, 7% dari PDN Netto yang ditetapkan dalam APBN. 4. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang. 8

Perhitungan Alokasi DAU dan Penyedia Data PAGU DAU NASIONAL 27, 7% X PDN NETO Bagian Provinsi Bagian Kab/Kota 10% 9

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS RAPBN TA 2016 10

Arah Kebijakan DAK TA. 2016 1. Mendukung implementasi Nawacita: • 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI; Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. • • • Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah; Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan; Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (Proposal Based), Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan; Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK; Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P 2 D 2) ke dalam DAK non fisik; Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK. 11

Postur Dana Transfer Khusus TA. 2015 dan TA. 2016 URAIAN DANA TRANSFER KHUSUS 1. DAK Fisik / DAK* a. DAK Reguler b. DAK Infrastruktur Publik Daerah c. DAK Afirmasi 2. DAK Non Fisik / Dana Transfer Lainnya** Tunjangan Profesi Guru PNSD a. 2015 (APBNP) 2016 (Postur Sementara) 161, 57 58, 82 56, 00 - 2, 82 102, 75 70, 25 208, 91 85, 45 56, 40 26, 23 2, 82 123, 48 ***71, 02 31, 30 ***43, 92 b. Bantuan Operasional Sekolah c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1, 10 ***1, 02 d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 0, 10 0, 40 e. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB) - 4, 57 f. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - ***2, 28 g. Peningkatan Kapasitas Kop. , UKM dan Ketenagakerjaan - 0, 26 * Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai DAK sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Fisik ** Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Transfer Lainnya dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Non Fisik dan tidak termasuk DID *** Sesuai usulan Kemendikbud dalam Surat No. 74766/A. A 1. 1/PR/2015 tanggal 3 September 2015 12

Mekanisme engusulan, Penilaian, Pembahasan, dan Penetapan Alokasi DAK TA 2016 Tahap Pengusulan Penyiapan/Pengisian Template Proposal Standar Tahap Penilaian 1. Kemenkeu 2. Bappenas 3. K/L Teknis Tahap Pembahasan dan Penetapan Alokasi Penyampaian ke DPR RI Kepala Daerah Bappeda/Biro Keuangan/BPKAD (Rekap/Konsolidasi Usulan) Verifikasi K/L Teknis atas Usulan/Proposal Pembahasan Alokasi DAK 2016 Hasil Verifikasi berupa Konsolidasi Usulan , Data Teknis dan Bobot Usulan SKPD (Data Teknis dan Rencana Kegiatan) Penilaian oleh Tim Pusat atas Hasil Verifikasi untuk penentuan daerah penerima Penetapan Alokasi DAK 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK RAPBN TA 2016

Kebijakan DAK untuk Mendukung Tema RKP 2016 Sesuai Rancangan Tema RKP 2016: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” DIMENSI PEMBANGUNAN Dimensi Pembangunan Manusia ler SASARAN PRIORITAS NO Pendidikan 1 Pendidikan Kesehatan 2 Kesehatan dan KB Perumahan 3 Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi 4 Kedaulatan Pangan (Pertanian dan Irigasi) 5 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan 6 Energi Skala Kecil Kemaritiman 7 Kelautan dan Perikanan 8 Prasarana Pemerintahan Daerah 9 Transportasi (Jalan, Perhubungan dan Transportasi Perdesaan) 10 Sarana Perdagangan , Industri Kecil Menengah, dan Pariwisata Kedaulatan Pangan Dimensi Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan DAK u Reg Antar Kelompok Pendapatan & Antar Wilayah BIDANG DAK 15

DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Affirmasi DAK Infrastruktur Publik Daerah 1. Besaran Alokasi maksimal Rp 100 M per Kab/Kota. 2. Penggunaannya diarahkan untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum di danai dari DAK Reguler (sebagai komplementer DAK Reguler) 3. Pilihan penggunaan untuk Bidang Infrastruktur Publik disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 4. Besaran alokasi bersumber dari APBN (diluar dari DAK reguler dan belanja murni APBD) dengan mempertimbangkan usulan percepatan pembangunan infrastruktur dari daerah (proposal based), verifikasi data teknis dari K/L teknis terkait, masukan atau penilaian DPR, dan daerah kabupaten/kota tertentu yang mengalami penurunan DAU. 5. Tidak ada kewajiban penyediaan dana pendamping. 6. Maksimal 5% dari alokasi DAK infrastruktur per daerah dapat digunakan untuk penunjang kegiatan fisik. DAK Affirmasi 1. Menggunakan pendekatan wilayah sebagai kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan. 2. Jumlah daerah yang masuk kategori perbatasan, tertinggal, dan kepulauan dikoordinasikan dengan Bappenas, Kemendes PDTT, BNPP, Kemendagri. DAK affirmasi diperuntukkan bagi Bidang Infrastruktur Dasar: • Infrastruktur Transportasi (sub bidang jalan dan sub bidang transportasi perdesaan); • Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum; dan • Infrastruktur Irigasi. 3. Sebagai dasar alokasi, Daerah wajib menyampaikan usulan kepada Pemerintah. 4. Besaran alokasi DAK didasarkan pada data kebutuhan teknis dan usulan percepatan pembangunan infrastruktur dari daerah (proposal based), diluar yang didanai dari DAK reguler dan belanja murni APBD; 5. Tidak ada kewajiban penyediaan dana pendamping. 6. Maksimal 5% dari alokasi DAK infrastruktur per daerah dapat digunakan untuk penunjang kegiatan fisik. 16

Penetapan Alokasi, Juknis, dan Penyaluran DAK Fisik Penyaluran Penetapan Alokasi dan Juknis PEMERINTAH PUSAT Ø Ø Alokasi DAK per daerah ditetapkan segera dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN setelah UU APBN diterbitkan. Ketentuan Juknis/Juklak harus sudah ditetapkan oleh K/L paling lama 7 hari kerja setelah alokasi DAK ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN, dimuat dalam UU APBN 2016. PEMERINTAH DAERAH Ø Ø Ø Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. • 30% • Paling cepat Februari • Paling lambat 31 Juli Triwulan II • 25% • Paling cepat April • 25% • Paling cepat Juli Triwulan IV • 20% • Paling cepat Oktober Triwulan III 17

Arah Kebijakan DAK Sanitasi 18

Tujuan DAK Sanitasi 19

Sasaran DAK Sanitasi 20

Indikator Kinerja DAK Sanitasi 21

Alokasi DAK Sanitasi Tahun 2010 - 2015 milyar Rupiah 35, 000 31, 518. 656 29, 685. 278 30, 000 25, 232. 800 23, 927. 340 25, 000 33, 000 30, 782. 893 30, 119. 496 28, 302. 320 26, 116. 590 24, 785. 203 21, 133. 383 20, 304. 331 20, 000 15, 000 10, 000 2, 781. 220 5, 000 357. 231 419. 600 463. 651 565. 706 599. 580 227. 541 873. 603 2010 2011 2012 DAK Sanitasi 2013 Total DAK Kab/Kota 2014 Tamb 2014 2015 Total DAK Nasional 22

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK RAPBN TA 2016

Penyaluran Definisi dan Jenis Definisi, Jenis, dan Penyaluran DAK Non Fisik • DAK non fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur. • DAK non fisik antara lain, meliputi: v v v v Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG); Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil); Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P 2 D 2); Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan. • 30% • Paling cepat Januari • Paling lambat 30 Juni Triwulan II • 25% • Paling cepat April • 25% • Paling cepat Juli Triwulan III Triwulan IV • 20% • Paling cepat Oktober

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA DESA RAPBN TA 2016

Money follows Function Skala Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul Pelaksanaan 1 Diatur dan diurus oleh Desa Kewenangan lokal berskala Desa 2 Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab. /Kota 3 Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab. /Kota sesuai ketentuan 4 Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab. /Kota Cakupan Kewenangan Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa • Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota Pendanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi APBN; Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. /Kota; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab. /Kota; Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab. /Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 26

Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pendapatan asli Desa Alokasi APBN : Lain-lain Pendapatan yang sah hibah dan sumbangan pihak ketiga • Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap 1 7 2 3 6 Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10% bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota 5 4 Alokasi Dana Desa (ADD) • Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD 27

Kebijakan Dana Desa Dalam RAPBN TA 2016 1. Melaksanakan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN dengan mengalokasikan anggaran Dana desa sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. 2. Melakukan updating data yang digunakan dalam proses perhitungan, baik jumlah desa, maupun jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sehingga akan diperoleh nilai alokasi per kabupaten/kota yang lebih akurat, dengan mengubah basis data dari semula menggunakan data per kabupaten menjadi per desa. 3. Meningkatkan ketepatan waktu penyaluran, yaitu penyaluran tahap I paling lambat pada minggu kedua April sebesar 40 persen, tahap II minggu kedua Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III minggu kedua Oktober sebesar 20 persen. 28

Pengalokasian Dana Desa (Berdasarkan PP 22/2015) APBN Transfer ke Daerah dan Dana Desa MENTERI KEUANGAN BUPATI/WALIKOTA DANA DESA PER KAB/KOTA DANA DESA PER DESA 10 % Formula 90% Alokasi Dasar 25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKK 30% x IKG Keterangan: • Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota. • Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota • Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota • IKK adalah IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa (sumber BPS) 29

Roadmap Dana Desa (DD): Rp 20. 766, 2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280, 3 juta ADD: Rp 34. 236, 6 M Bagi Hasil PDRD: Rp 4. 109, 3 M TOTAL= Rp 59. 112, 1 M Rata 2 perdesa: Rp 797, 8 juta Dana Desa (DD): Rp 48. 6 M Rata-rata DD per Desa: Rp 656, 452 juta ADD: Rp 37. 564, 4 M Bagi Hasil PDRD: Rp 4. 270, 3 M TOTAL= Rp 90. 43, 4 M Rata 2 perdesa: Rp 1. 221 juta Dana Desa (DD): Rp 81. 184, 3 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1. 095, 7 juta ADD: Rp 42. 285, 9 M Bagi Hasil PDRD: Rp 4. 975, 9 M TOTAL= Rp 128. 446, 3 M Rata 2 perdesa: Rp 1. 733, 6 juta Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des Pedoman Pelaksanaan; Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - melalui pembangunan infrastruktur dasar Desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des 2018 Dana Desa (DD): Rp 111. 840, 2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1. 509, 5 juta ADD: Rp 60. 278, 0 M Bagi Hasil PDRD: Rp 6. 384, 6 M TOTAL= Rp 178. 502, 8 M Rata 2 perdesa: Rp 2. 409, 2 juta 2019 2017 2016 APBN-P 2015 Dana Desa (DD): Rp 103. 791, 1 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1. 400, 8 juta ADD: Rp 55. 939, 8 M Bagi Hasil PDRD: Rp 5. 680, 1 M TOTAL= Rp 165. 411, 1 M Rata 2 perdesa: Rp 2. 232, 5 juta Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan Jumlah Desa 30 74. 093 30

Penyaluran Dana Desa Tahapan Penyaluran Dilakukan oleh Menteri Keuangan c. q Dirjen PK DARI RKUN KE RKUD Persyaratan : § peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; § peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan § laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Periodisasi : § Tahap I : 40% Minggu II Bulan April § Tahap II : 40% Minggu II Bulan Agustus § Tahap III : 20% Minggu II Bulan Oktober Dilakukan oleh bupati/walikota DARI RKUD KE RK DESA Persyaratan : § Peraturan Desa mengenai APB Desa. § Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya. Periodisasi : § Tahap I : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah § Tahap III : 20% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah 31

Pemantauan dan Evaluasi PEMERINTAH DESA 1 Realisasi Penggunaan PEMERINTAH KAB/KOTA 2 Realisasi Penyaluran 3 Konsolidasi Realisasi Penggunaan PELAPORAN JENIS LAPORAN Desa ke kab/kota Semester II Kab/kota ke Pusat Tahunan BATAS WAKTU PENYAMPAIAN Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan PEMERINTAH PUSAT 4 Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan SANKSI Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s. d. diterimanya laporan tersebut. 32

TERIMA KASIH