Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Hubungan Kewenangan antara Level Pemerintahan

Tankertanker Design Deskripsi dan Tujuan Tankertanker Design DESKRIPSI: Topik ini menjelaskan hubungan antar tingkat pemerintahan, hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, serta hubungan antara APBN dan APBD. TUJUAN: ① Peserta memahami hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan ② Peserta memahami hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan] ③ Peserta memahami APBN dan APBD serta Dana Dekontrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tankertanker Design

Tankertanker Design Bahasan Tankertanker Design 1 Hubungan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan 2 Hubungan Keuangan antar Tingkat Pemerintahan 3 4 APBN dan APBD Dana Dekontrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Urusan Bersama Tankertanker Design

Berbagai Bentuk Negara dan Pemerintahan di Dunia Tankertanker Design • Federasi Unitary (Kesatuan) • Republik Kerajaan • Parlementer Presidensial • Sentralisasi Desentralisasi • Desentralisasi Dekonsentrasi Tankertanker Design

Tankertanker Design Negara Federal Tankertanker Design • Umumnya terbentuk dari kesepakatan bergabungnya negara-negara yang berdaulat (contoh USA, Canada, Australia, Jerman, dll) • Negara Bagian/Provinsi berdaulat, mengurus internal • Pemerintah Daerah adalah bentukan Provinsi/Negara Bagian Tankertanker Design

Tankertanker Design Negara Kesatuan Tankertanker Design • Kedaulatan pada dasarnya di Pusat • Provinsi dan Daerah adalah bentukan pusat • Desentralisasi ataupun Sentralisasi adalah pilihan Pemerintah Pusat • Contoh: Indonesia, Inggris, Belanda, Thailand, Jepang, China, dll. Tankertanker Design

Tankertanker Design Hubungan Pusat dan Daerah Tankertanker Design • Desentralisasi • Dekonsentrasi • Tugas Pembantuan Tankertanker Design

Tankertanker Design UU 32/2004 Pemerintah Daerah Tankertanker Design • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. • Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk melaksanakan tugas tertentu. Tankertanker Design

Berbagai Konsep Desentralisasi (Otonomi) Tankertanker Design • Konsep “Ultra Vires” : Kewenangan Daerah terpaut kepada yang diserahkan pusat • Konsep “Local government Takes the Rest” (General Competency) • Konsep Subsidiarity (Concurrent) Tankertanker Design

Tankertanker Design Tujuan Otonomi Daerah Tankertanker Design • Partisipasi • Pertanggungjawaban (Accountability) • Transparansi • Efisiensi • Efektifitas • Pelayanan yang Lebih Baik • Mengakomodasi Keanekaragaman sosial budaya Tankertanker Design

Tankertanker Design Ciri-ciri Organisasi Otonom Tankertanker Design • Organisasi yang legal • Punya kewenangan/fungsi yang jelas • Paling sedikit punya lembaga eksekutif dan lembaga perwakilan konstituen • Punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawainya sendiri • Punya budget (anggaran) sendiri • Akuntabilitas ke konstituen dan Peraturan Perundang. Undangan Tankertanker Design

Tankertanker Design Konsep Otonomi UU 22/1999 Tankertanker Design • General Competency untuk Kab/Kota (kewenangan selain kewenangan Pusat dan Propinsi) • Otonomi Terbatas di Propinsi (Kewenangan Propinsi di batasi oleh PP 25/2000) • Terjadi pembagian kewenangan antara Pusat, Propinsi, dan Kab/Kota • Propinsi dan Kabupaten tidak Hirarkhi. • Propinsi diberi tugas koordinasi dan supervisi dan fungsi lintas kab/kota Tankertanker Design

Tankertanker Design Otonomi Menurut UU 33/2004 Tankertanker Design • Prinsip 'subsidiarity' (concurrent): Kewenangan di Setiap Bidang dan Dapat dibagi antar tingkatan pemerintahan • Kewenangan sebuah kota besar akan berbeda dengan kewenangan sebuah kota kecil. Kota besar dapat saja memiliki kewenangan pilihan yang jauh lebih banyak di banding kota kecil. Demikian juga kabupaten akan memiliki kewenangan yang berbeda dengan kota Tankertanker Design