KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MEKANISME
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MEKANISME PENCAIRAN DANA Eks. AKUN BANSOS PADA KEMENTERIAN AGAMA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP Tidak Tepat Sasaran : Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81/PMK. 05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial. Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh K/L dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial. Tumpang Tindih: Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada K/L (dalam satu K/L) yang bersangkutan atau diantara K/L yang direviu (antar K/L). Tidak Transparan dan Tidak Akuntabel: Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan : 1. Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang jelas; 2. Program, Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas; 3. Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan secara terbuka.
HASIL REVIU BELANJA BANTUAN SOSIAL OLEH BPKP (dalam Miliar Rupiah) No Kementerian/Lembaga Tidak Tepat Sasaran Tumpang Tindih Tidak Transparan/ Akuntabel Total 1 Kementerian Pertanian 2 Kementerian Pendidikan & Kebud 3 Kementerian Kesehatan 4 Kementerian Agama 5 Kementerian Tenaga Kerja & Trans 6 Kementerian Kelautan & Perikanan 7 Kementerian Pekerjaan Umum 25, 80 8 Kementerian Pariwisata & Ek 49, 00 9 Kementerian Koperasi & UKM 6, 89 10 Kementerian Pemb Daerah Tertinggal 4, 60 10, 00 14, 60 11 Kementerian Perumahan Rakyat 36, 00 72, 00 1. 544, 68 9. 994, 32 TOTAL 7. 274, 96 57, 50 7. 332, 46 5, 00 973, 11 1. 487, 18 2. 460, 29 16, 76 11, 50 28, 26 - 8. 392, 14 57, 50
Bantuan uang Pemberi Bantuan (KPA/ PPK) KPPN BO I Rekening Penerima Bantuan Bank/Pos Penyalur tunai Penerima Bantuan barang/jasa Pemberi Bantuan (KPA/PPK) KPPN BO I Penyedia Barang/ Jasa Penerima Bantuan
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS DANA BANSOS Tindak Lanjut Kementerian Keuangan Atas Reviu BPKP a. Belanja Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dibatalkan/direvisi/ditunda bila belum dilaksanakan/dicairkan; b. Belanja Bansos yang sedang/sudah dilaksanakan/dicairkan agar ditingkatkan governance-nya dan dipersiapkan pertanggungjawaban serta auditnya. c. Belanja Bansos yang tidak transparan dan akuntabel, K/L agar memperjelas dan mempublikasikan secara luas program, kegiatan, pedoman penyaluran, serta penerima dan jumlahnya.
HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014 Alokasi Dana Pada Kemenag untuk : 1. Bea Siswa Berprestasi 2. Tunjangan Guru 3. Dana Operasional Lembaga/Adminstrasi (BOS/BOP) 4. Pengadaan Fisik Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos 526 XXX Belanja Barang Satker Pusat 521 XXX Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai Pengadaan Barang & Jasa Mekanisme UP Dengan SK Penetapan Belanja Pegawai Satker Pusat Dengan SK Penetapan
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG (Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014) No. Kegiatan/output/komponen/uraian I Beasiswa/BSM II III Akun saat ini Akun yg seharusnya 1. Beasiswa & Mahasiswa Berprestasi 573111 (Bansos 521219 dalam bentuk uang) 2. Bantuan Siswa & Mahasiswa Miskin untuk MI/MTs/PTA Negeri/Swasta 572111 Bansos dalam bentuk uang 574111 Tunjangan 1. Tunjangan Profesi Guru/Dosen Non PNS 572111 (Bansos 511521 dalam bentuk uang) 2. Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 572111 (Bansos 511522 dalam bentuk uang) Operasional Lembaga/Administrasi 1. BOS Madrasah/PTA Swasta 573111 (Bansos 521219 untuk dalam bentuk uang) bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG (Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014) No. Kegiatan/output/komponen/uraian Akun saat ini Akun yg seharusnya 2. Layanan Penyelenggaraan Pendidikan 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 3. Operasional Lembaga Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 4. Operasional Sekber Kerukunan Umat Beragama 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 5. Pelayanan Nikah 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG (Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014) No. Kegiatan/output/komponen/uraian Akun saat ini Akun yg seharusnya 6. Penelitian Siswa/Mahasiswa Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 7. Sertifikasi Tanah Wakaf 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 8. Akreditasi Madrasah Swasta 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 9. Pendidikan Terpadu Anak Terapan 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang
PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG (Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014) No. IV. Kegiatan/output/komponen/uraian Akun saat ini Akun yg seharusnya 10. Event Keagamaan 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 526 xxx sesuai dengan peruntukannya 2. Peralatan 573111 (Bansos dalam Laboratorium/Perpustakaan/Meubelai bentuk uang) r 526 xxx sesuai dengan peruntukannya 3. Pembangunan Sekber Kerukunan Umat 573111 (Bansos dalam Beragama bentuk uang) 526 xxx sesuai dengan peruntukannya 4. Bantuan Sarana Prasarana Sekolah/PT 573111 (Bansos dalam Keagamaan Swasta bentuk uang) 526 xxx sesuai dengan peruntukannya 5. Bantuan Rumah ibadah 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 6. Asrama Pondok Pesantren 573111 (Bansos dalam bentuk uang) 521219 untuk bantuan operasional dan/atau 526 xxx untuk bantuan Pengadaan Fisik 1. Pembangunan/Rehab Ruang Kelas MI/MTs/MA Swasta
IMPLEMENTASI SURAT DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR S-8245/PB/2014 PA Pedoman Umum 1 KPA PPK KHUSUS BP Pedoman Teknis 2 6 BPP KHUSUS 4 a 2 a 4 3 b 3 Seleksi dan Penentuan SK Penerima Bantuan PP SPM 3 a Penyedia B/J 5 a 5 b Penerima Bantuan
MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS (PMK No. 190/PMK. 05/2012) LS UP Pejabat Perbendaharaan: KPA, PPK, PPSPM Pejabat Perbendaharaan: KPA, PPK, BP/BPP, PPSPM 1. Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga : (Perjanjian/Surat Keputusan) 2. Pengajuan tagihan disertai kontrak/kuitansi/bukti pengeluaran 1. Permintaan besaran UP untuk BP/BPP - Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB) - Dispensasi pembayaran dengan UP melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB) 2. BP/BPP membayarkan dana UP berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pemngeluaran/Surat Keputusan 3. Penggantian UP/Revolving setelah UP dipergunakan minimal 50% oleh BP/ masing-masing BPP
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP Pemberian UP diberikan paling banyak: a. Rp. 50. 000, - (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900. 000 (sembilan ratus juta rupiah); b. Rp. 100. 000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 900. 000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2. 400. 000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); c. Rp. 200. 000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2. 400. 000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 6. 000 (enam miliar rupiah); atau d. Rp. 500. 000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6. 000 (enam miliar rupiah). Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak/ tidak dapat ditunda o Syarat penggunaan TUP : ü Digunakan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tgl SP 2 D diterbitkan ü Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus dilaksanakan dengan pembayaran LS o KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN) disertai : ü Rincian rencana penggunan TUP ü Surat yang memuat syarat penggunaan TUP o
o Ka. KPPN melakukan penilaian terhadap : ü Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yg harus dengan pembayaran LS ü Ketersediaan dana dalam DIPA ü TUP sebelumnya sdh dipertanggungjawabkan seluruhnya ü Sisa TUP telah disetor ke Kas Negara o Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor, KPPN dapat menyetujui TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan
o Dalam hal KPA mengajukan TUP utk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Ka. KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yg akan dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) bulan o Persetujuan Ka. KPPN atas TUP bisa sebagian atau seluruhnya o Ka. KPPN menolak permintaan TUP bila tidak memenuhi ketentuan o Persetujuan atau penolakan TUP disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja o TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dapat dilakukan secara bertahap.
o Dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP 2 D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA o Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu o Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Ka. KPPN o Persetujuan perpanjangan diberikan dengan pertimbangan : ü KPA hrs mempertanggungjawabkan penggunaan TUP ü Pernyataan kesanggupan KPA untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
1. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti 2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. 2. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri: – rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; – rincian kebutuhan dana; dan – batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja; 3. Berdasarkan SPBy yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan: – pengujian atas tagihan pada SPBy; dan – pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara. 4. Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran dan rincian kebutuhan dana, Bendahara Pengeluaran/ BPP melakukan pengujian ketersediaan dana.
5. Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran, BP/ BPP melakukan pembayaran, bila tidak memenuhi persyaratan maka BP/ BPP harus menolak SPBy. 7. Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansi. bukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota/ bukti penerimaan barang/ jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK. Berdasarkan pertanggungjawaban tsb, BP/ BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran. 8. Dalam hal sampai batas waktu, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, BP/ BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK 9. BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP 10. BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil.
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS No. Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan Pembelian buku/perabot Perpustakaan Akses internet Pengembangan database perpustakaan Peningkatan kapasitas Pustakawan Pembelian AC perpustakaan Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Pengadaan barang/jasa dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 1. Pengembangan Perpustakaan 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar, transportasi, pembelian peralatan 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian ATK Honor pengawas dan koreksi hasil ujian Transportasi 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai ATK Suku cadang alat kantor Alat kebersihan
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS No. Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan 6. Langganan daya dan jasa Listrik, Air, Telepon Akses internet Pembelian genset atau panel surya Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 7. Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP Penerbitan SK Honor Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 10 Membantu siswa miskin Guru honorer Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk MI) Pegawai perpustakaan Penjaga Madrasah Satpam Pegawai kebersihan Biaya akomodasi seminar Fotocopy Transportasi Seragam sekolah Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS No. Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Identifikasi Pencairan 11. Pembiayaan pengelolaan BOS ATK Penggandaan Transportasi Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 12. Pembelian perangkat komputer Dekstop Laptop Proyektor 13. Pembiayaan asrama dan pembelian peralatan ibadah Pembelian kitab kuning Peralatan sholat Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 14. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s. d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS Alat peraga pendidikan UKS Mebelair Pengadaan barang dengan nilai s. d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP
PERMASALAHAN DALAM PENYALURAN Eks AKUN BANSOS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA No. Permasalahan Penyebab 1. Penggunaan dana BOS di tiap Madrasah/Pondok Pesantren Salafiah (PPS) beragam Dana BOS digunakan untuk 14 segmen kebutuhan. Jumlah Madrasah/PPS yang memperoleh dana BOS sangat banyak. 2. Kemampuan Madrasah/PPS tidak memadai apabila harus menggunakan sistem penggantian (melakukan terlebih dahulu pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya diganti dengan dana BOS) Mekanisme pencairan dana dengan UP/LS belum dipahami secara utuh 3. Kesulitan transportasi dari Madrasah/PPS ke Kondisi lokasi Madrasah/PPS di Kabupaten/Kota untuk menyampaikan bukti beberapa tempat sulit dijangkau -bukti pengeluaran. 4. Petugas pengelola keuangan belum terbiasa Tidak dialokasikan dana untuk dengan mekanisme pencairan dana bantuan kegiatan Bimtek menggunakan mekanisme UP/LS 5. Keterbetasan SDM pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota Diperlukan banyak BPP dan PPK yang khusus menangani dana bantuan (BOS)
Sekian dan terima kasih
- Slides: 24