KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Mitigasi Kecelakaan di Lingkungan Industri Disampaikan pada : Seminar Nasional 2018 Mitigasi Bencana Kegagalan Teknologi di Lingkungan Industri Purwokerto, 17 November 2018 1

BIO DATA • Nama : Gumilang Mohamad Yani, ST, MT • Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Muda & PPNS Ketenagakerjaan Sp. K 3 Listrik & Sp. K 3 Penanggulangan Kebakaran Kementerian Ketenagakerjaan RI • Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 51, Lt. 7, Jakarta Selatan Telp. 0215255733 ex 654 - 0215268045 • Lahir : 23 Agustus 1974 • e-mail : gmyani 2011@gmail. com

SISTIMATIKA I. III. IV. V. PENDAHULUAN KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN UPAYA PENUTUP 3

I. PENDAHULUAN 4

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) • Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. • Bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 5

Goal, Target & Indikator TPB/SDGs 17 Goal, 169 Target, 241 Indicator PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL 5 Goal, 47 Target, 77 Indikator Goal 1: Tanpa Kemisikinan; Goal 2: Tanpa Kelaparan ; Goal 3: Kehidupan Sehat & Sejahtera; PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI 5 Goal, 54 Target, 71 Indikators Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau; Goal 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Goal 9: Industri, Inovasi & Infrastruktur; Goal 4: Pendidikan Berkualitas; Goal 10: Berkurangnya Kesenjangan; Goal 5: Kesetaraan Gender; Goal 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 6 Goal, 56 Target, 70 Indikator Goal 6: Air Bersih & Sanitasi Layak; Goal 11: Kota & Permukiman yang Berkelanjuta Goal 12: n Konsumsi & Produksi yg Bertanggung Goal 13: Jawab Penanganan PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA 1 Goal, 12 Target, 23 Indikator Goal 16: Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh Perubahan Iklim; Goal 14: Ekosistem Lautan; Goal 15: Ekosistem Daratan; 6

Tujuan ke-8 dari TPB/SDGs Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua 7 1

2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan • Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. • Indikator utama IPK terintegrasi dengan agenda pembangunan dunia (TPB/SDGs) ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. • Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan sebagai acuan : a. b. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah dalam menyusun IPK; Tim Penilai dalam menilai dan menetapkan hasil indeks IPK 8

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan • 9 indikator utama, 25 sub indikator: a. b. c. d. e. Perencanaan tenaga kerja (1); Penduduk dan tenaga kerja (4); Kesempatan kerja (5); Pelatihan dan kompetensi kerja (3); Produktifitas tenaga kerja (2); f. g. h. i. Hubungan industrial (4); Kondisi lingkungan kerja (3); Pengupahan; dan kesejahteraan pekerja (1); Jaminan sosial tenaga kerja (2). 9

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indikator Utama : Kondisi lingkungan Kerja Gambaran efektifitas perlindungan terhadap tenaga kerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktifitas buruh/pekerja/karyawan dan profitabilitas perusahaan. Indikator Utama terdiri dari : a. b. c. Sub indikator 1 : Tingkat penerapan SMK 3 di perusahaan. Sub indikator 2 : Tingkat kecelakaan kerja Sub indikator 3 : Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan Indikator Kondisi Lingkungan Kerja = Indeks Sub indikator 1 + Indeks Sub indikator 2 + Sub indikator 3) 10

3. Pelaksanaan UU 24 Tahun 2014 tentang Sistim Pemerintahan Daerah • Dengan diberlakukannya UU 23 Tahun 2014, urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan telah dipetakan berdasarkan intensitas dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan di daerah yang bersangkutan • Pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan dilakukan berdasar hasil pemetaan urusan. 11

II. KONDISI SAAT INI 12

Sub Indikator 1 : SISTEM MANAJEMEN K 3 (SMK 3) Setiap Perusahaan Wajib Menerapkan SMK 3 Dasar hukum : • UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; • Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang SMK 3 • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian SMK 3 13

Pemberian Penghargaan SMK 3 sd tahun 2017 6000 5119 5000 3898 4000 3176 3000 2541 Amount Total 2126 1820 2000 1566 1000 493 417 76 493 100 117 1148 1017 852 710 593 1328 1221 635 142 165 131 180 238 254 306 722 415 17 20 16 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 19 96 -2 00 4 0 14

Pemberian Penghargaan SMK 3 sd tahun 2017 • Tahun 2015 ü Jumlah penerima penghargaan SMK 3 = 635 perusahaan • Tahun 2016 ü Jumlah penerima penghargaan SMK 3 = 722 perusahaan • Tahun 2017 ü Jumlah penerima penghargaan SMK 3 = 1221 perusahaan 15

Sub Indikator 2 : KECELAKAAN KERJA Data kecelakaan kerja, sumber BPJS Ketenagakerjaan • Tahun 2015, jumlah kasus kecelakaan kerja 110. 272, pada 16. 972 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal 530 orang; • Tahun 2016, jumlah kasus kecelakaan kerja 101. 367, pada 17. 266 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal 2. 382 orang 16

ZERO ACCIDENT AWARD q Tujuan pemberian zero accident adalah untuk memotivasi dan mendorong perusahaan dan pihak lain dalam implementasi K 3 q Perusahaan yang belum pernah terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja minimal 3 tahun atau telah mencapai jumlah jam kerja yang aman akan diberikan oleh Pemerintah (Zero Accident Award q Mekanisme penilaian dilakukan secara bertahap dari tingkat provinsi dan pusat 17

Jumlah Penerima Penghargaan Zero Accident sd 2017 10000 9098 9000 8197 8000 7349 7000 6393 6000 5158 5000 Amount 4239 Total 3500 4000 2988 2502 3000 2053 2000 972 1000 375 426 51 746 505 593 88 153 226 79 1181 209 1586 405 467 449 486 512 739 919 1235 956 848 901 0 s. d. 2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 18

Pemberian Penghargaan Kecelakaan Nihil sd tahun 2017 • Tahun 2015 – Jumlah penerima penghargaan Zero Accident = 956 perusahaan • Tahun 2016 – Jumlah penerima penghargaan Zero Accident = 848 perusahaan • Tahun 2017 – Jumlah penerima penghargaan Zero Accident = 901 perusahaan 19

Pemberian Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (P 2 HIV-AIDS) di Tempat Kerja TAHUN JUMLAH PENERIMA BERDASARKAN KATEGORI PENGHARGAAN PERUSAHAAN PEMBINA PEMEDULI 2015 75 1 0 2016 101 2 1 2017 102 0 2 20

Sub Indikator 3 : Wajib Lapor Ketenagakerjaan q Jumlah Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Data PEP Ditjen PPK dan K 3, 2015 dan 2016 sesuai Permenaker 9 tahun 2005 dan triwulan II, 2017) a. Tahun 2015, jumlah pelanggaran WLK = 21. 492 perusahaan dari 224. 031 perusahaan b. Tahun 2016, jumlah pelanggaran WLK = 22. 721 perusahaan dari 254. 161 perusahaan c. Tahun 2017, jumlah pelanggaran WLK = 21. 137 perusahaan dari 258. 248 perusahaan 21

III. KONDISI YANG DIHARAPKAN 22

Sub Indikator 1 : SMK 3 q Peningkatan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan SMK 3 melalui audit eksternal SMK 3 23

Sub Indikator 2 : Kecelakaan Kerja q Penurunan angka kecelakaan kerja dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang penghargaan kecelakaan nihil/zero accident 24

Sub Indikator 3 : WLK q Peningkatan Jumlah Wajib Lapor Ketenagakerjaan diharapkan sampai dengan akhir tahun 2017 sebanding dengan jumlah pemeriksaan WLK dan Pengawas Ketenagakerjaan menjadi 119. 220 perusahaan apabila : § Pengawas Ketenagakerjaan Fungsional = 1987 § Jumlah perusahaan yang harus dilakukan oleh Pengawas per bulan per tahun = 5 x 12 = 60 25

IV. UPAYA-UPAYA 26

§ Peningkatan jumlah SDM K 3 § Sosialisasi, bimbingan teknis K 3 § Peningkatan pelaksanaan progam K 3 – ILO bagi UMKM ü Working Improvement Small Enterprise (WISE), ü Working Improvement Neighbourhod Development (WIND), ü Working Improvement Small Construction (WISCON) § Peningkatan kerjasama dengan PJK 3 serta Lembaga Pendidikan Tinggi 27

§ Peningkatan pelaksanaan Wajib lapor ketenagakerjaan dalam jaringan (online) sesuai Permenaker 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan § Peningkatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 28

KESIMPULAN 29

§ Peningkatan indeks pembangunan ketenagakerjaan salah satunya tergantung pada indikator utama bidang kondisi lingkungan kerja dan sub-sub indikator § Semakin tinggi nilai aktual sub indikator SMK 3, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan § Semakin rendah nilai aktual sub indikator Kecelakaan Kerja, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan § Semakin tinggi nilai aktual sub indikator Wajib Lapor Ketenagakerjaan, semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan. § Diperlukan strategi/upaya-upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan bidang kondisi lingkungan kerja dengan melibatkan semua pihak 30

TERIMA KASIH 31