KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PERAN INSINYUR DALAM PERTAMBANGAN INDONESIA Jakarta, 13 Maret 2019 1
RUANG LINGKUP HUKUM TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERBA KOMPETENSI KERJA BIDANG PERTAMBANGAN PELAKU USAHA LINGKUP KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA … 2
RUANG LINGKUP HUKUM 3
I. RUANG LINGKUP HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Ø Pasal 139 -141, ü Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. ü Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK ü Lingkup Pembinaan: a. b. c. d. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Pemberian bimbingan, supervise, dan kosultasi Pendidikan dan pelatihan, dan Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan 4
I. RUANG LINGKUP HUKUM ü Lingkup Pengawasan: a. b. c. d. e. f. g. h. Teknis pertambangan, Pemasaran, Keuangan, Pengolahan data, Konservasi sumberdaya mineral dan batubara, Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (Keselamatan Pertambangan), Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang, Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, i. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, j. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, k. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, l. Kegiatan lain yang menyangkut kegiatan umum, m. Pengelolaan IUP atau IUP, dan n. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan 5
I. RUANG LINGKUP HUKUM 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Ø Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Ø Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Ø Tantang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara 6
TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERBA 7
LANDMARK PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA REGULASI MINERBA PP Nomor 8/2018 jo PP Nomor 1/2017 Hilirisasi Mineral untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia Manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Daerah dan Nasional Iklim investasi usaha yang kondusif Divestasi Saham harus mencapai 51% Menjamin peningkatan penerimaan negara Tentang Perubahan Kelima atas PP No. 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara • Divestasi saham hingga 51% secara bertahap; • Penetapan harga untuk penjualan mineral dan batubara; • KK hanya boleh mengekspor hasil pemurnian; • Waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK lebih awal, untuk memberikan kepastian investasi (5 tahun sebelum izin berakhir). Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri • • • Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib melakukan pengolahan dan pemurnian; Melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian; Dapat menjual konsentrat selama 5 tahun dengan syarat: 1) Telah atau sedang membangun smelter; 2) Membayar bea keluar; 3) Bentuk pengusahaannya wajib IUPK OP Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian MANFAAT Kepastian usaha terjamin sesuai masa operasi Mendorong percepatan pembangunan smelter Peningkatan harga jual produk mineral pemurnian Menambah lapangan kerja dari pengolahan & pemurnian Peningkatan peran nasional dalam pengusahaan tambang Wajib mendapatkan rekomendasi sebelum memperoleh persetujuan ekspor dengan syarat: • • • Komitmen membangun smelter dalam 5 tahun; Evaluasi tiap 6 bulan oleh verifikator independen; Sanksi pencabutan rekomendasi jika tidak memenuhi komitmen; Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran PNBP selama 1 tahun terakhir dari Ditjen Minerba 8
EVALUASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mencabut 2. 595 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2015 -2017. Per 1 Nopember 2018, 5. 745 IUP di Indonesia telah memiliki status Clean and C l e a r (Cn. C). 12, 500 TOTAL IUP 10, 643 10, 339 10, 000 7, 500 6, 000 6, 370 IUP C&C 9, 370 8, 588 6. 586 6, 912 6, 202 6, 390 5. 745 5, 872 5, 000 Per 1 Nopember 2, 500 0 2014 2015 JUMLAH AMANDEMEN KONTRAK Catatan: • Dari 68 PKP 2 B yang sudah tanda tangan, 1 PKP 2 B a. n. Ekasatya Yanatama telah diterminasi • 1 PKP 2 B tidak dilakukan Amandemen karena sudah mengajukan permohonan mine closure • Perusahaan KK yang belum melakukan amandemen sebanyak 2 yaitu 1) PT Sumbawa Timur Mining (telah diparaf) dan 2) PT Kumamba Mining (masih negosiasi) PKP 2 B KK 2016 2017 2018* 2014 2015 2016 2017 2018 0 22 0 28 18 1 8 0 12 8 9
Regulasi Yang memastikan implementasi hilirisasi mineral dan meningkatkan peran nasional PP No. 8 Tahun 2018 jo PP 1 Tahun 2017 10
KOMPETENSI KERJA BIDANG PERTAMBANGAN 11
III. KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN 1. PP 55/ 2010 tentang Binwas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba (pasal 12, 27 dan 30): Ø Pembinaan kegiatan usaha penerapan standar kompetensi tenaga kerja Ø Pengawasan keselamatan operasi kompetensi tenaga teknik Ø Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pelaksanaan uji kompetensi 12
III. KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN 2. Per. Men ESDM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Minerba, pasal 4: Ø Tenaga kerja wajib memiliki kompetensi kerja di bidang pertambangan. Ø Kompetensi bidang pertambangan mengacu: 1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), dan 3. Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI) 3. Per. Men ESDM Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan SKKK Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Minerba: 1. Pengawas Operasional Pertama (POP). 2. Pengawas Operasional Madya (POM). 3. Pengawas Operasional Utama (POU). 13
III. KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN 4. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, pasal 61, Pemegang IUP/ IUPK /IUP OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib: Ø Menerapkan standar kompetensi tenaga kerja. Ø Menyusun laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan berdasarkan SNI dan ditandatangani oleh competent person sepanjang telah terdapat competent person sesuai peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara. 14
III. KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN 5. Per. Men ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba: 1) Pasal 7; pemegang IUP/ IUPK Eksplorasi, IUP / IUPK OP wajib: wajib Ø KTT atau KTBT harus memiliki kompetensi di bidang teknis pertambangan. Ø memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 2) Pasal 8; Pemegang IUP OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib: wajib Ø PTL harus memiliki kompetensi aspek teknis pengolahan dan/atau pemurnian. Ø memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 15
III. KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN 3) Pasal 9; Pemegang IUJP wajib: wajib Ø PJO harus memiliki kompetensi teknis sesuai bidang usaha IUJP. Ø memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 4) Pasal 28: Pemegang IUP/ IUPK Eksplorasi, IUP/ IUPK OP, dan IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib menerapkan SKKK, SKKNI, serta SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16
III. KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN 6. Kep. Men ESDM Nomor 1827. K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik: • Lampiran I, pengangkatan: Ø KTT/ PTL/ KTBT harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional yang diregistrasi. Ø Pengawasan Operasional harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional sesuai jenjang jabatannya. Ø Pengawasan Teknis (kelistrikan/ permesinan/ peralatan) harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas teknis sesuai jenjang jabatannya. Ø PJO harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau serfifikasi kualifikasi yang diakui KAIT. 17
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN KOMPETENSI KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERBA 1) Per. Men ESDM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Minerba: Ø Pasal 14: LSP wajib menyampaikan laporan penerapan sertifikasi kompetensi kerja kepada Dirjen Minerba secara berkala setiap 6 bulan. Ø Pasal 20 ayat (1): Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ø Pasal 15: LSP wajib melakukan registrasi sertifikat kompetensi kerja kepada Dirjen Minerba untuk : 1. SKKNI yang diwajibkan 2. SKKK 3. SKKI 18
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN KOMPETENSI KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERBA 1) Kep. Men ESDM Nomor 1806. K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Ø Rencana dan Realisasi Standardisasi dalam RKAB: 19
PELAKU USAHA 20
LOKASI PKP 2 B DAN IUP BUMN Kalimantan Tengah: 1. PT. Asmin Bara Bronang 2. PT. Asmin Bara Jaan 3. PT. Batubara Duaribu Abadi 4. PT. Bharinto Ekatama 5. PT. Juloi Coal 6. PT. Kalteng Coal 7. PT. Marunda Graha Mineral 8. PT. Multi Tambangjaya Utama 9. PT. Pari Coal 10. PT. Ratah Coal 11. PT. Sumber Barito Coal 12. PT. Suprabari Mapanindo Mineral Jambi: 1. PT. Karya Bumi Baratama 2. PT. Sarwa Sembada Karya Bumi Sumatera Selatan: 1. PT. Bukit Asam (BUMN) 2. PT. Astaka Dodol 3. PT. Barasentosa Lestari 4. PT. Baramutiara Prima 5. PT. Batualam Selaras 6. PT. Baturona Adimulya 7. PT. Intitirta Primasakti 8. PT. Pendopo Energi Batubara 9. PT. Selo Argodedali 10. PT. Selo Argokencono Sakti Kalimantan Utara: 1. PT. Delma Mining Corporation 2. PT. Mandiri Intiperkasa 3. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara Kalimantan Selatan: 1. PT. ADARO 2. PT. Antang Gunung Meratus 3. PT. Arutmin Indonesia 4. PT. Bahari Cakrawala Sebuku 5. PT. Bangun Banua Persada 6. PT. Bara Pramulya Abadi 7. PT. Banjar Intan Mandiri 8. PT. Borneo Indobara 9. PT. Interex Sacra Raya 10. PT. Jorong Barubatama Greston 11. PT. Kadya Caraka Mulia 12. PT. Kalimantan Energi Lestari 13. PT. Mantimin Coal Mining 14. PD Baramarta 15. PT. Sumber Kurnia Buana 16. PT. Tanjung Alam Jaya 17. PT. Wahana Baratama Mining Kalimantan Timur: 1. PT. Batubara Selaras Sapta 2. PT. Berau Coal 3. PT. Bumi Laksana Perkasa 4. PT. Dharma Puspita Mining 5. PT. Firman Ketaun Perkasa 6. PT. Gunung Bayan Pratama Coal 7. PT. Indexim Coalindo 8. PT. Indominco Mandiri 9. PT. Insani Bara Perkasa 10. PT. Kaltim Prima Coal 11. PT. Kartika Selabumi Mining 12. PT. Kendilo Coal 13. PT. Kideco Jaya Agung 14. PT. Lahai Coal 15. PT. Lanna Harita Indonesia 16. PT. Mahakam Sumber Jaya 17. PT. Multi Harapan Utama 18. PT. Perkasa Inakakerta 19. PT. Santan Batubara 20. PT. Singlurus Pratama 21. PT. Tambang Damai 22. PT. Tanito Harum 23. PT. Teguh Sinar Abadi 24. PT. Trubaindo Coal Mining 21
LOKASI IUP PMA BATUBARA 22
LOKASI KONTRAK KARYA DAN IUP BUMN Aceh : Woyla Aceh Mineral Kalimantan Tengah: 1. PT Kalimantan Surya Kencana 2. PT Kasongan Bumi Kencana 3. PT Ensbury Kalteng Mining 4. PT Pasifik Masao Mineral Kepri: Karimun Granit Sumatera Utara : 1. Agincourt Resources 2. Dairi Prima Mineral 3. Sorikmas Mining Gorontalo: 1. PT Gorontalo Minerals 2. PT Gorontalo Sejahtera Mineral Sulawesi Utara : 1. PT JRBM 2. PT Tambang Mas Sangihe 3. PT Tambang Tondano Nusajaya 4. PT Maeras Soputan Mining Maluku Utara: 1. PT Nusa Halmahera Minerals 2. PT Weda Bay Nickel Sulawesi Tengah : PT Citra Palu Minerals Papua Barat: PT Gag Nickel Kalimantan Selatan: 1. PT Pelsart Tambang Kencana 2. PT Galuh Cempaka Sumatera Selatan: PT Mindoro Tiris Emas Lampung: 1. PT Natarang Mining 2. PT Paragon Perdana Mining Babel: PT TImah Sulawesi Selatan: 1. PT Masmindo Dwi Area 2. PT Vale Indonesia D. I Yogyakarta : Jogja Magasa Iron Sulawesi Tenggara: PT Antam Pomala Papua: 1. PT Freeport Indonesia 2. PT Iriana Muriara Idenburg 3. PT Iriana Mutiara Mining 4. PT Kumamba Mining Nusa Tenggara Barat : 1. PT Amman Mineral Nusa Tenggara 2. PT Sumbawa Timur Mining 23
LOKASI IUP PMA MINERAL 24
SEBARAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN EXISTING KOMODITAS NIKEL : 25 SMELTER Sulawesi Tengah: 1. PT Vale Indonesia (KK) 2. PT Sulawesi Mining Investment 3. PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel 4. PT Central Omega Resources Industri Indonesia 5. PT Sulawesi Resources Sulawesi Selatan: 1. PT Titan Mineral Banten: 1. PT Indoferro 2. PT Century Metalindo 3. PT Bintang Timur Steel Jawa Timur: 1. PT Gebe Industry Nikel Maluku Utara: 1. PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara 2. PT Megah Surya Pertiwi 3. PT Wanatiara Persada Sulawesi Tenggara: 1. PT Antam Pomala 2. PT Cahaya Modern Metal Industri 3. PT Macika Mineral Industri 4. PT Ceria Nugraha Indotama 5. PT Bintang Smelter Indonesia 6. PT Sambas Mineral Mining 7. PT Asia Mining Minerals 8. PT Surya Saga Utama 9. PT Genba Multi Mineral 10. PT SBC Prime Metal 11. PT Adhikara Cipta Mulia 12. PT Angkasa Jaya Mulia 25
SEBARAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN EXISTING KOMODITAS LAINNYA : 6 SMELTER Kalimantan Barat: 1. PT Indonesia Chemical Alumina (CGA) 2. PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (SGA) Jawa Barat: 1. PT Indotama Ferro Alloy (Mangan) Kalimantan Selatan: 1. PT Delta Prima Steel (Bijih Besi) 2. PT Meratus Jaya Iron & Steel (Bijih Besi) Jawa Timur: 1. PT Smelting (Tembaga) 26
CAPAIAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA (Status Triwulan III Tahun 2018) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) | Juta USD Keterangan: Update Data Per-September 2018 27
LINGKUP KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA 28
V. KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA PENYELIDIKAN UMUM Berdasarkan UU No. 4 thn 2009 EKSPLORASI STUDI KELAYAKAN PERTAMBANGAN Pertambangan: Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. IUP EKSPLORASI KONSTRUKSI PENAMBANGAN IUP OPERASI PRODUKSI PENGOLAHAN PEMURNIAN PENGANGKUTAN PENJUALAN REKLAMASI, PASCA TAMBANG 29
1. TEKNIK EKSPLORASI ***) Pada Tahap Operasi produksi tetap dapat melakukan kegiatan Eksplorasi 30
1. TEKNIK EKSPLORASI 31
TERIMA KASIH 32
- Slides: 32