KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Jakarta 10 September 2015

Daftar Isi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pendahuluan Kondisi Saat ini RUKN Program Pembangunan 35. 000 MW Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Kesimpulan

1. PENDAHULUAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN [Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan] TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER § Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan § Pemanfaatan sumber energi primer harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan § Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN [Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan] Menyediakan dana untuk: • Kelompok masyarakat tidak mampu; • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; • Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan • Pembangunan listrik perdesaan. Regulasi Standar Kebijakan PENGUASAAN NEGARA Pemerintah Pemda PENGUSAHAAN BUMN* BUMD SWASTA KOPERASI SWADAYA MASYARAKAT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL * : Prioritas Pertama

KEBIJAKAN ENERGI DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT MENIKMATI LISTRIK Energy Mix (PP 79//2014) Program Pemanfaatan Energi Fosil Program Pemanfaatan EBT RUKN, RUPTL & RUKD, RUEN Peraturan Pemerintah No. 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan UU No. 30/2007 tentang Energi UUD 1945 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN (1) UU 30/2007 (Energi) UU 30/2009 (Ketenagalistrikan) PP 79/2014 PP 14/2012 jo PP 23/2014 (Kebijakan Energi Nasional-KEN) Pasal 11 ayat (2) Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan Persetujuan DPR Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pasal 12 ayat (2 b) Dewan Energi Nasional bertugas menetapkan RUEN (Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) [Kepmen ESDM No. 2682. K/21/MEM/2008] Pasal 7 ayat (1) RUKN disusun berdasarkan pada KEN dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) [RUPTL PT PLN (Persero) - Kepmen ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015] Pasal 8 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUK dan RUPTL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN (2) KEN • Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam penggunaan dan pemanfaatan energi; • Mengacu pada UU 30/2007 tentang Energi & UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan; • Target bauran energi adalah 23% porsi energi baru terbarukan pada tahun 2025; • Ditetap oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR (Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014) • Rencana umum yang disusun Pemerintah tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik; • Mengacu pada UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan dan KEN • Target bauran energi adalah sekitar 1% porsi energi fosil dari BBM pada tahun 2025; • Disusun dan ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah berkonsultasi dengan DPR RUKN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RUEN • Rencana umum yang disusun Pemerintah tentang penggunaan dan pemanfaatan energi (termasuk tenaga listrik); • Mengacu pada UU No. 30/2007 tentang Energi dan KEN • Target bauran energi adalah 23% porsi energi baru terbarukan pada tahun 2025; • Disusun oleh Menteri ESDM dan ditetap oleh Dewan Energi Nasional (DEN) • Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemegang Izin Usaha Peneyediaan Tenaga Listrik - IUPL (PLN dan non-PLN); • Mengacu pada PP 14/2012 junto PP 23/2014 dan RUKN • Target bauran energi adalah dibawah 2% porsi energi fosil dari BBM pada tahun 2024 RUPTL PT PLN (Persero); • Disusun oleh pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha dan ditetapkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya. (untuk PLN karena bersifat Nasional, ditetapkan oleh Menteri ESDM) RUPTL

2. KONDISI SAAT INI

PROGRAM 35. 000 MW Pembangunan Ketenagalistrikan 2015 -2019 Untuk Memenuhi Pertumbuhan Listrik 8, 7% dan Elektrifikasi 97, 35% Pada 2019 Kapasitas terpasang saat ini baru dapat memenuhi kebutuhan listrik sebesar 86, 39%, lebih rendah daripada Singapura (100, 0%), Brunei (99, 7%), Thailand (99, 3%), Malaysia (99, 0%), dan Vietnam(98, 0%) Rasio Elektrifikasi dan Kapasitas Dalam 5 tahun ke depan, kebutuhan listrik akan tumbuh sebesar rata-rata 8, 7% per tahun, dengan target rasio elektrifikasi sebesar 97, 35% pada akhir tahun 2019 Target Elektrifikasi Kondisi Saat Ini Satuan Jumlah Elektrifikasi % 86, 39 Kapasitas MW 53. 535 105 [VALUE] 100 [VALUE] % [VALUE] 95 % % 90 [VALUE] % Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan target rasio elektrifikasi, diperlukan tambahan kapasitas terpasang sebesar 35. 000 MW (di luar 7. 400 MW yang dalam konstruksi) pada 2015 -2019 85 80 2015 2016 2017 2018 2019 Faktor di luar cakupan Program 35. 000 MW namun mempengaruhi tujuan Program: 1 Perubahan asumsi yang berdampak pada perubahan kebutuhan listrik per tahun 2 Ketersediaan demand yang dapat menyerap ketersediaan listrik untuk mengembalikan investasi KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM 35. 000 GW

RATIO ELEKTRIFIKASI 2014 KATEGORI Aceh 92, 31% Sumut > 70 % Kaltara 91, 03% Kaltim 69, 64% Riau 85, 53% Gorontalo 79, 77% Kepri < 50 % Sulut Kalbar 84, 54% 50 - 70 % 91, 71% 74, 65% 74, 06% Malut 90, 52% Papua Barat 77, 81% Sumsel Sumbar Kalteng 76, 38% 80, 14% 67, 23% Sulteng 75, 58% Sulbar Babel Jambi 80, 70% 99, 61% 83, 47% Jateng 88, 04% 81, 27% Kalsel 85, 17% Banten RASIO ELEKTRIFIKASI (%) Jatim DIY 83, 55% 82, 26% [VALUE][VALUE] [VALUE] 2013 Sulsel 85, 05% 92, 93% 86, 04% 2012 Maluku 82, 22% Bali Jabar 2011 66, 78% 83, 75% Lampung 2010 43, 46% Sultra Jakarta Bengkulu 100. 00 95. 00 90. 00 85. 00 80. 00 75. 00 70. 00 65. 00 60. 00 Papua 74, 11% 95, 53% 2014 2015 2016 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2017 2018 2019 NTT NTB 58, 91% 68, 05% REALISASI TARGET BERDASARKAN DRAFT RUKN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 67. 15% 72. 95% 76. 56% 80. 51% 84. 35% 87. 35% 90. 15% 92. 75% 95. 15% 97. 35%

PERKEMBANGAN DAN TARGET ENERGY MIX TAHUN 2009 - 2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 SUMBER ENERGI PRIMER 2010 2011 2012 2013 2014 RAPBN-P 2015 REALISASI S. D. TW II 2015 PERSENTASE PRODUKSI LISTRIK, GWH (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RAPBN-P 2015 REALISASI S. D. TW II 2015 BBM*) 25 22 22. 95 14. 97 12. 54 11. 49 8. 85 9. 34 Gas 25 25 21 23. 41 23. 56 24. 07 23. 15 23. 45 Batubara 39 38 44. 06 50. 27 51. 58 52. 87 57. 03 55. 32 Tenaga Air 8 12 6. 8 6. 39 7. 73 6. 7 6. 51 7. 35 Panas Bumi 3 3 5. 13 4. 85 4. 42 4. 44 4. 32 4. 35 EBT Lain 0 0 0. 07 0. 11 0. 16 0. 43 0. 14 0. 19 *) : Termasuk mandatori biodiesel 20% KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Sumber: Data realisasi s. d. Triwulan II tahun 2015

3. RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN)

Proses Proyeksi KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK Data Historis (Input) • • Jumlah penduduk Jumlah rumah tangga Inflasi /Indeks Harga Konsumen PDRB real: − Total − Bisnis (perdagangan, hotel dan restoran, jasa perusahaan) − Publik (jasa-jasa) − Industri (industri bukan migas) Konsumsi listrik Jumlah konsumen/pelanggan Tarif listrik Rasio elektrifikasi Demand Supply Prakiraan Produksi Energi Listrik (GWh) (= prakiraan kebutuhan energi listrik + losses & pemakaian sendiri) Prakiraan Beban Puncak (MW) (= prakiraan produksi energi listrik / (load factor x 8. 760 jam) Prakiraan Kebutuhan Daya (MW) (= prakiraan beban puncak + reserve margin) Prakiraan Kebutuhan Tambahan Daya (MW) (= prakiraan kebutuhan daya – kapasitas existing) Analisa Regresi (Model) • Kebutuhan energi listrik: ü Rumah tangga : f (PDRB total/konsumen rumah tangga, jumlah konsumen rumah tangga, tarif listrik rumah tangga) ü Bisnis : f (PDRB bisnis, tarif listrik bisnis) ü Publik : f (PDRB publik, tarif listrik publik) ü Industri : f (PDRB industri, tarif listrik industri) • Pertumbuhan PDRB: target APBN, RPJMN dan KEN • Jumlah konsumen rumah tangga: rasio elektrifikasi x jumlah rumah tangga • Rasio elektrifikasi : ditargetkan (± 99% pada tahun 2020) • Pertumbuhan penduduk/rumah tangga: proyeksi BPS • Skenario tarif : nilai riil tetap (nilai nominal naik sebesar inflasi) • Inflasi : target APBN, RPJMN dan regresi dengan PDRB Hasil Simulasi (Output) Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik (GWh): ü Rumah tangga ü Bisnis ü Publik ü Industri

Asumsi dan Proyeksi (2015 -2034) Sumber: *) APBN-P 2015, RPJMN 2015 -2019, KEN **) APBN-P 2015, RPJMN 2015 -2019, regresi dgn pertumbuhan ekonomi ***) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035 (Bappenas-BPS-United Nation Population Fund), 2013 ****) Bukan kumulatif DMN = Daya Mampu Netto

ARAH PENGEMBANGAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 900 800 PPU & IO Non-BBM 700 TWh 600 500 IPP & EXCESS POWER 75% 400 90% 300 200 PLN 100 25% Total Kebutuhan Tambahan (terhadap 2014) Kebutuhan Tambahan Sistem PLN Kebutuhan Tambahan Sistem Non PLN Kebutuhan Tambahan IPP & Excess Power Kebutuhan Tambahan PLN Wil. Usaha PLN 2015 2016 2017 2018 2019 18 41 66 94 126 16 37 60 86 115 2 4 6 8 11 12 28 45 64 86 4 9 15 21 29 Keterangan: Porsi sistem PLN: 91% – 93% (PLN: 25%, IPP: 75%) Porsi sistem Non PLN: 7% – 9% KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2020 161 147 14 110 37 2021 199 182 17 137 46 2022 241 221 20 166 55 2023 287 263 23 197 66 2024 338 310 27 233 78 2025 395 363 32 272 91 2026 433 398 34 299 100 2027 471 435 37 326 109 2028 511 472 39 354 118 2029 551 510 41 382 127 2030 593 550 44 412 137 2031 637 591 46 443 148 2032 684 635 49 476 159 2033 733 681 52 511 170 2034 784 730 55 547 182

4. PROGRAM PEMBANGUNAN 35. 000 MW

RENCANA PENAMBAHAN PEMBANGKIT (2015 -2019) 7. 401 MW FTP I 9927 MW 2. 526 MW FTP II 17. 458 MW 840 MW 2015 2019 COD 55 MW Proyek FTP II COD 2020 -2024: 7. 298 MW ON GOING Project (Konstruksi) 695 MW REGULER 917 MW 2. 639 MW Keterangan: REGULER 42, 9 GW 2. 503 5. 931 MW IPP 7, 4 GW PLN 14. 250 MW 35, 5 GW 15. 383 MW 11. 611 MW IPP 21. 314 MW PLN Committed: 7. 153 MW KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pengadaan: 13. 596 MW Plan: 14. 815 MW

KRONOLOGIS PROGRAM 35. 000 MW Pertumbuhan 6% membutuhkan 7. 000 MW/tahun atau 35. 000 MW/ 5 tahun Sidang Kabinet Progress 35. 000 MW (Kepmen ESDM No. 0074/2015 Tentang RUPTL 2015 -2024) 17 Des ‘ 14 Jan ‘ 15 Sidang Kabinet “Indonesia krisis listrik, diperlukan pembangunan pembangkit kapasitas besar” 4 Mei ‘ 15 Jan ‘ 15 Debottlenecking melalui peraturan: 1. Permen No. 1/2015 tentang kerjasama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringan listrik antar pemegang izin. 2. Permen No. 3/2015, tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik melalui Pemilihan Langsung & Penunjukan Langsung. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 16 Mar ‘ 15 Launching 35. 000 MW oleh Presiden RI di Pantai Goa Sanden DIY.

PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK (2015 -2024) 23 Twh 324 464 57 Twh Twh 31 83 INDONESIA TIMUR 11, 1% KALIMANTAN Twh 10, 4% Twh 10, 3% 12, 4% 165 219 MALUKU SULAWESI Twh SUMATERA 11, 6% PAPUA 9, 4% NUSA TENGGARA 9, 6% JAWA - BALI 7, 8% 2015 2024 Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kebutuhan (TWh) 202 219 239 260 283 307 332 361 392 427 464 Rasio Elektrifikasi (PLN & Non PLN) 84. 35 87. 35 90, 15 92, 75 95, 15 97, 35 99, 99 99, 99 Rasio Elektrifikasi (PLN) 84. 1 87. 5 91. 0 93. 4 95. 4 97. 2 98. 3 98. 8 99. 1 99. 2 99. 4 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL INDONESIA 8, 7%

SEBARAN JUMLAH DAN KAPASITAS PEMBANGKIT, TRANSMISI, GARDU INDUK DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN 732 TRANSMISI 75. 000 SET TOWER 291 PEMBANGKIT 301. 300 KM KONDUKTOR ALUMINIUM 2. 600 SET TRAFO 3, 5 JUTA TON BAJA (PROFIL DAN PIPA LUAR PEMBANGKIT) TENAGA KERJA TKDN LANGSUNG: 650 RIBU TAK LANGSUNG : 3 JUTA ~40% DARI INVESTASI (~29, 2 JUTA USD) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1375 UNIT GARDU INDUK

SEBARAN JUMLAH DAN KAPASITAS PEMBANGKIT, TRANSMISI, GARDU INDUK DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN Sumatera 11. 327 MW 19. 305 kms Juta USD 76 Pembangkit 14. 282 210 Transmisi 3. 840 32. 406 MVA 398 Gardu Induk 2. 475 Total Indonesia 291 Pembangkit 53. 663 46. 597 kms 732 Transmisi 10. 893 Total Juta USD Sulawesi & Nusa Tenggara Juta USD 2. 852 MW 40 Pembangkit 4. 000 7. 883 kms 68 Transmisi 1. 122 4. 159 MW 83 Pembangkit 5. 434 3. 910 MVA 115 Gardu Induk 324 7. 207 kms 90 Transmisi 1. 169 5. 620 MVA 165 Gardu Induk 412 Juta USD 42. 940 MW 108. 789 MVA 1. 375 Gardu Induk Kalimantan 8. 386 Jawa-Bali Juta USD Maluku & Papua Juta USD 72. 942* 23. 863 MW 49 Pembangkit 28. 955 739 MW 43 Pembangkit 992 *belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah, Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak 11. 185 kms 349 Transmisi 4. 615 1. 017 kms 15 Transmisi 148 66. 083 MVA 672 Gardu Induk 5. 114 770 MVA 25 Gardu Induk 61 Legenda: Sumber: Laporan PLN ke Kem. BUMN Juni 2015 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MW: Megawatt kms: Kilometer-sirkuit MVA: Mega-volt ampere

KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL KEMENTERIAN KEUANGAN Jaminan Pemerintah & Multiyears contract KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan AMDAL Izin prinsip PMA & Kelancaran PTSP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kebijakan dan Regulasi Teknis Sektor KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Izin jetty, jalur pelayaran batubara dan penggunaan jalur KA KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS Penerbitan Bluebook KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Pengadaan lahan PEMERINTAH DAERAH (GUBERNUR DAN WALIKOTA/BUPATI) Izin usaha, IMB, Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan dukungan pengadaan lahan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5. TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

KETERSEDIAAN TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK MENINGKAT PROGRAM 35. 000 GW TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN • Tenaga teknik yang kompeten berarti tenaga teknik ketenagalistrikan tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (LSK) yang terakreditasi oleh Menteri ESDM • Kondisi saat ini telah ditetapkan diberlakukan standar kompetensi oleh Menteri ESDM berjumlah 2804 standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang disusun mulai dari tahun 2001 s. d. sekarang. Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh LSK terakreditasi berjumlah 31. 324 sertifikat kompetensi. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DASAR HUKUM UU NO. 30 TAHUN 2009 (KETENAGALISTRIKAN) PP NO. 14 TAHUN 2012 (KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK) PP NO. 62 TAHUN 2012 (USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK) PERMEN ESDM NO. 5 TAHUN 2014 (TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN) KEPMEN ESDM NO. 2052 K/40/MEM/2001 (STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN) … sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan PERMEN ESDM No. 19 Tahun 2011 PERATURAN DIRJEN KETENAGALISTRIKAN NO. 556 K/20/DJL. 1/2014 (TATA CARA PENOMORAN DAN REGISTERASI SERTIFIKAT DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TUJUAN STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK Standardisasi kompetensi tenaga teknik bertujuan untuk : q Menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan; q Mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; q Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan; q Mewujudkan tertib penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi; q Mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN Perkembangan kebutuhan tenaga teknik yang memiliki kompetensi dan berdaya saing tidak dapat dihindari lagi. Apalagi dalam satu tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 yang penuh persaingan diberbagai sektor industri ketenagalistrikan. Dengan adanya hal tersebut maka pengembangan kompetensi tenaga teknik harus disiapkan sejak dini, terutama pada usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga diperlukan strategi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN Strategi untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan adalah dengan cara : § Identifikasi kebutuhan tenaga kerja profesional dalam meningkatkan daya saing; § Memfasilitasi pengembangan standar kompetensi ketenagalistrikan dan penyiapan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) ketenagalistrikan; § Pengembangan program DIKLAT berbasis kompetensi. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK) NAMA PERUSAHAAN ALAMAT KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI STATUS PT ELESKA HAKIT Bidang: Pembangkitan Tenaga Listrik Sub bidang: JL. Asia Afrika. Komplek PLTD Senayan, - Konsultansi RT. 007/007, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran - Pembangunan dan Pemasangan Lama, Jakarta Selatan 12210. - Pemeriksaan dan Pengujian Telp. 021 -57851780 - Pengoperasian Fax. 021 -57851780 - Pemeliharaan - Asesor Akreditasi Menteri PT ELESKA HATEKDIS Bidang: - Distribusi Tenaga Listrik Gedung PT PLN (Persero) Area Lenteng Agung, - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub bidang: Lantai 2, Jalan Raya Tanjung Barat No. 55 Jakarta Selatan - Konsultansi Telp. 021 -78848482 - Pembangunan dan Pemasangan Fax. 021 -78848482 - Pemeriksaan dan Pengujian - Pengoperasian - Pemeliharaan Akreditasi Menteri PT GEMAPEDEKABE Bidang: - Distribusi Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik Jalan Jomblangsari No. 1, Kel. Jomblang, Kec. Sub bidang: Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50256 - Konsultansi Telp. 024 -86452845 - Pembangunan dan Pemasangan Fax. 024 -86453004 - Pemeriksaan dan Pengujian - Pengoperasian - Pemeliharaan Akreditasi Menteri KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK) NAMA PERUSAHAAN PT ELESKA IATKI PT APEI ALAMAT KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI STATUS Jalan Sukasenang V No. 27 RT 04 RW 15 Kel. Cikutra Kec Cibeunying Kidul Bandung 40124 Telp. 022 -7273313 Fax. 022 -7273313 Bidang: - Pembangkitan Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub bidang: - Konsultansi - Pembangunan dan Pemasangan - Pemeriksaan dan Pengujian - Pengoperasian - Pemeliharaan Akreditasi Menteri Jalan Matraman Raya No. 113 Jakarta Timur 13149 Telp. 021 -85907732 Fax. 021 -85907549 Bidang: - Pembangkitan Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub bidang: - Pembangunan dan Pemasangan - Pemeriksaan dan Pengujian - Pengoperasian *) - Pemeliharaan **) Penunjukan Menteri *) : Bidang Distribusi Tenaga Listrik **) : Bidang Distribusi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

6. KESIMPULAN

KESIMPULAN 1. Kebijakan Pembangunan di bidang Ketengalistrikan adalah untuk menunjang kebijakan pembangunan Nasional 2. Kebijakan Pembangunan di bidang Ketenagalistrikan akan menjadi pasar bagi dunia Internasional apabila kita tidak membangun kemampuan dalam negeri 3. Salah satu faktor utama dalam membangun kemampuan dalam negeri adal faktor SDM 4. Diharapkan PII bisa menjadi Agen Utama dalam pembangunan SDM dalam negeri yang Prifesional 5. Aturan Tentang Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk melindungi SDM dalam negeri dan menjadi pedoman dalam membina SDM dibidang Ketenagalistrikan

TERIMA KASIH WWW. DJK. ESDM. GO. ID

Kemampuan Proyek Ongoing Memenuhi Kebutuhan Tenaga Listrik 2015 -2019 MW 100, 000 90, 000 4, 137 MW 4, 794 MW 6, 353 MW 6, 973 MW 8, 344 MW 35 GW 3, 769 MW 1, 747 MW 771 MW 802 MW 255 MW 7 GW Ongoing 82, 101 80, 000 74, 634 68, 021 70, 000 62, 088 60, 000 56, 768 8, 344 Kurang 8, 344 MW 6, 973 Kurang 6, 973 MW Total Daya Kurang 30, 601 MW Kurang 6, 353 MW 6, 353 4, 794 Kurang 4, 794 MW Kurang 4, 137 MW 4, 137 50, 000 3, 769 1, 747 717 802 Kapasitas Existing 51, 409 Kapasitas Existing 51, 965 Kapasitas Existing 51, 575 255 40, 000 30, 000 20, 000 Kapasitas Existing 48, 862 MW* 47, 640 MW*(Derating) + 3, 769 MW Ongoing 2015 2016 46, 449 MW* (Derating) + 5, 516 MW Ongoing 45, 288 MW* (Derating) + 6, 287 MW Ongoing Kapasitas Existing 51, 245 44, 156 MW* (Derating) + 7, 089 MW Ongoing 10, 000 - * : Daya Mampu Net 2017 Kebutuhan Daya Berdasarkan RUKN 2015 - 2034 2018 2019

STATUS KEMAJUAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 7. 000 MW Kemajuan Berdasarkan Kepemilikan Komposisi Kepemilikan (MW) IPP 3. 218 MW 29 Proyek 43% 25 -50% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) 50 -75% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) 75 -100% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) Total Proyek PLN 835 10 172 4 615 14 2. 571 22 4. 193 50 IPP 437 10 467 6 673 3 1. 641 10 3. 218 29 Total 1. 272 20 639 10 1. 288 17 4. 212 32 7. 411 79 Kepemilikan PLN 4. 193 MW 50 Proyek 57% Jumlah proyek yang dapat diselesaikan (Commercial Operation Date/COD) di tahun 2015 direncanakan mencapai 23 proyek setara 3. 481 MW 0 -25% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) Kemajuan Berdasarkan Lokasi 0 -25% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) 25 -50% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) 50 -75% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) 75 -100% Kapa. Jumlah sitas Proyek (MW) Total Proyek Sumatera 660 4 431 3 200 1 1. 295 9 2. 586 17 Jawa-Bali 65 3 30 1 643 2 2. 234 6 2. 972 12 Kalimantan 66 3 70 3 324 6 521 6 981 18 Sulawesi & Nusa Tenggara 481 10 80 2 85 6 108 8 754 26 28 1 36 2 54 3 118 6 639 10 1. 288 17 4. 212 32 7. 411 79 Lokasi Maluku & Papua Total 1. 272 20 § Pembangkit 7. 000 MW berisi pembangkit-pembangkit yang telah memasuki tahap konstruksi, yang meliputi pembangkit FTP-1, FTP-2 dan Reguler. § Kelompok mencerminkan kemajuan fisik konstruksi. Sumber: Laporan PLN ke Kem. BUMN Juni 2015 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STATUS KEMAJUAN PEMBANGKIT PROGRAM 35. 000 MW Komposisi Kepemilikan (MW) IPP 25. 584 MW 110 Proyek 72% PLN 9. 945 MW 102 Proyek 28% Berdasarkan Kepemilikan dan Fase Kepemilikan Perencanaan Kapasitas Jumlah (MW) Proyek TOTAL Kapasitas Jumlah (MW) Proyek 2. 906 29 6. 909 68 130 5 9. 945 102 IPP 284 15 20. 703 66 4. 597 29 25. 584 110 Total 3. 190 44 27. 612 134 4. 727 34 35. 529 212 Berdasarkan Lokasi dan Fase Lokasi Perencanaan Kapasitas Jumlah (MW) Proyek Pengadaan Kapasitas Jumlah (MW) Proyek Konstruksi Kapasitas Jumlah (MW) Proyek TOTAL Kapasitas Jumlah (MW) Proyek Sumatera 909 17 6. 370 36 1. 462 6 8. 741 59 Jawa-Bali 1. 150 2 17. 494 24 2. 247 11 20. 891 37 Kalimantan Sulawesi & Nusa Tenggara Maluku & Papua 335 6 1. 036 13 500 3 1. 871 22 751 14 2. 242 35 413 8 3. 406 57 45 5 470 26 105 6 620 37 Total 3. 190 44 27. 612 134 4. 727 34 35. 529 212 §Hingga akhir 2015, direncanakan dilakukan penandatanganan kontrak EPC atau Power Purchase Agreement (PPA) untuk 48 proyek setara 21. 589 MW KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Konstruksi Kapasitas Jumlah (MW) Proyek PLN §Pembangkit 35. 000 MW termasuk pembangkit PLTM dan PLTMH tersebar. Sumber: Laporan PLN ke Kem. BUMN Juni 2015 Pengadaan Kapasitas Jumlah (MW) Proyek

STATUS KEMAJUAN PROYEK TRANSMISI 46. 597 KMS Berdasarkan Kepemilikan dan Fase Kepemilikan Komposisi Kepemilikan (kms) IPP PLN 3. 313 43. 284 kms 44 688 Proyek 7% 93% Sumber: Laporan PLN ke Kem. BUMN Juni 2015 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Perencanaan Panjang Jumlah (kms) Proyek Pengadaan Panjang Jumlah (kms) Proyek Konstruksi Panjang Jumlah (kms) Proyek TOTAL Panjang Jumlah (kms) Proyek PLN 22. 564 402 3. 838 67 16. 882 219 43. 284 688 IPP 2. 591 32 64 2 658 10 3. 313 44 Total 25. 155 434 3. 902 69 17. 540 229 46. 597 732 Berdasarkan Lokasi dan Fase Lokasi Perencanaan Kapasitas Jumlah (kms) Proyek Pengadaan Kapasitas Jumlah (kms) Proyek Konstruksi Panjang Jumlah (kms) Proyek TOTAL Panjang Jumlah (kms) Proyek Sumatera 10. 612 123 1. 115 11 7. 578 76 19. 305 210 Jawa-Bali 6. 831 219 944 39 3. 410 91 11. 185 349 Kalimantan Sulawesi & Nusa Tenggara Maluku & Papua 3. 242 32 1. 308 12 3. 333 24 7. 883 68 3. 757 51 535 7 2. 915 32 7. 207 90 713 9 304 6 1. 017 15 Total 25. 155 434 3. 902 69 17. 540 229 46. 597 732

STATUS KEMAJUAN PROYEK GARDU INDUK 108. 789 MVA Berdasarkan Kepemilikan dan Fase Komposisi Kepemilikan (MVA) IPP PLN 103. 839 4. 950 MVAMVA 21 1. 354 Proyek 5% 95% Sumber: Laporan PLN ke Kem. BUMN Juni 2015 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepemilikan Perencanaan Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek Pengadaan Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek Konstruksi Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek TOTAL Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek PLN 64. 492 805 10. 563 167 28. 784 382 103. 839 1. 354 IPP 4. 860 16 0 1 90 4 4. 950 21 Total 69. 352 821 10. 563 168 28. 874 386 108. 789 1. 375 Berdasarkan Lokasi dan Fase Lokasi Perencanaan Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek Pengadaan Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek Konstruksi Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek TOTAL Kapasitas Jumlah (MVA) Proyek Sumatera 18. 770 222 2. 936 49 10. 700 127 32. 406 398 Jawa-Bali 42. 892 386 6. 697 95 16. 494 191 66. 083 672 Kalimantan Sulawesi & Nusa Tenggara Maluku & Papua 2. 870 83 300 6 740 26 3. 910 115 4. 150 110 630 18 840 37 5. 620 165 670 20 0 0 100 5 770 25 Total 69. 352 821 10. 563 168 28. 874 386 108. 789 1. 375