Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Biodata Nama Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Instansi Email No. Telp Pin BB : Herlambang Setyawan : Wonogiri, 12 Juli 1981 : S 1, Teknik Geologi – Fak. Teknik UGM : Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta : setyawan_herl@yahoo. com : 0818 0720 5270 / 0812 8602 1416 : 2771 FEF 3 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI INDONESIA Oleh: Herlambang Setyawan, ST Disampaikan pada: ‘One Day Course - Regulation, Prospect, and Career as Geoscientists in Indonesia’s Geothermal Exploration - Exploitation’ Yogyakarta, 10 Maret 2012 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi OUTLINE: § POTENSI PANAS BUMI INDONESIA § REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI § PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA § PELUANG KARIER © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi POTENSI PANAS BUMI INDONESIA © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pengertian: Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan (UU No. 27/2003) Sistem Panas Bumi: 1) Heat Sources 2) Reservoir dan Clay Cap 3) Adanya Hydrology System © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Potensi Panas Bumi Indonesia q Potensi panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, 40% cadangan dunia, yaitu sebesar 29. 038 MW yang tersebar di 276 lokasi panas bumi (Data Badan Geologi per Desember 2010) q Kapasitas terpasang (installed capacity) sebesar 1. 226 MW (4, 2% dari potensi yang ada), terdiri dari: Lapangan Sibayak 12 MW, Gn. Salak 377 MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang 200 MW, Darajat 270 MW, Dieng 60 MW dan Lahendong 80 MW q Target Road Map panas bumi sebesar 9. 500 MW pada tahun 2025 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PETA DISTRIBUSI POTENSI PANAS BUMI Sumber : Badan Geologi, KESDM (2010) Ket: Survei Pendahuluan Siap Dikembangkan Survei Detil Terpasang © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi POTENSI PANAS BUMI SUMBER DAYA (MW) Spekulatif Hipotesis (Speculative) (Hypothetical) 8. 780 4. 391 CADANGAN (MW) Terduga Mungkin Terbukti (Possible) (Probable) (Proven) % 45. 36% 12. 756 13. 171 823 2. 288 % 54. 64% 15. 867 29. 038 Sumber : Badan Geologi - Kementerian ESDM Status : Desember 2010 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI 2011 No. WKP Panas Bumi / Lokasi Pemegang IUP Pengembang Nama PLTP Kapasitas Terpasang (MW) 1 Sibayak – Sinabung, SUMUT PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Sibayak 12 2 Cibeureum – Parabakti, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) KOB - Chevron Geothermal Salak, Ltd (CGS) Salak 377 3 Pangalengan, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) KOB - Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd (SEGWWL) Wayang Windu 227 4 Kamojang – Darajat, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang 200 5 Kamojang – Darajat, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) KOB - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI) Darajat 270 6 Dataran Tinggi Dieng, JATENG PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) PT. Geo Dipa Energi (GDE) Dieng 60 7 Lahendong – Tompaso, SULUT PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong 80 1. 226 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi LOKASI PLTP YANG TELAH BERPRODUKSI (Status Februari 2012) PLTP LAHENDONG: 80 MW PLTP SIBAYAK: 12 MW PLTP WAYANG WINDU: 227 MW PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW PLTP KAMOJANG: 200 MW PLTP DARAJAT: 270 MW PLTP DIENG: 60 MW © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing WKP Baru UU No. 27/2003 n Keputusan Presiden No. 22/1981, No. 45/1991, No. 49/1991 n n Struktur pengusahaan didasarkan pada JOC dan ESC n n Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan Struktur pengusahaan berupa izin: - Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) - Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU) n Bagian Pemerintah berupa penerimaan negara berupa pajak dan PNBP n Manajemen Proyek oleh Pertamina (JOC) dan PLN (ESC) n Manajemen Proyek oleh Pemegang IUP n Bentuk proyek: o Total Project o Partial Project n Berupa Total (Integrated) Project 14 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003) 1. Keputusan Presiden No. 22/1981 § Memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada PERTAMINA di Indonesia. § Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk Pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract). 2. Keputusan Presiden No. 45/1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 22/1981 § PERTAMINA dapat menjual Energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi kepada Perusahaan Umum Listrik Negara, instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan Badan Usaha Nasional lain yang berstatus Badan Hukum termasuk Koperasi. © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003) lanjutan ……. 3. Keputusan Presiden No. 49/1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik § Pengusaha wajib menyetorkan kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia bagian Pemerintah dari pengusahaan sumberdaya panasbumi sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus) dari penerimaan bersih usaha (net operating income). § Dalam penyetoran barang bagian Pemerintah telah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan kecuali pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Pengusaha adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (setelah UU No. 27/2003) 1. UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi 2. PP No. 70/2010 jo. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 3. PP No. 62/2008 jo. PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu 4. PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Peraturan Menteri ESDM lanjutan ……. 1) No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi 2) No. 02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 05/2007) 3) No. 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari PLTP jo. Permen ESDM No. 269 -12/26/600. 3/2008 tahun 2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan oleh PT. PLN) 4) No. 11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi 5) No. 02/2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 6) No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Barubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PENERIMAAN NEGARA DARI PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing WKP Baru n Keputusan Presiden No. 49/1991 n PP No. 59/2007 jo. No. 70/2010, PP No. 9/2012 n Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan n Penerimaan negara berupa pajak: ü Pajak; ü Bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan ü Pajak daerah n Penerimaan Negara Bukan Pajak, : ü Iuran Tetap - Eksplorasi : 2 US$/ha/tahun - Eksploitasi : 4 US$/ha/tahun ü Iuran Produksi/Royalty - Uap : 5% dari harga jual/k. Wh - Listrik : 2, 5% dari harga jual/k. Wh 19 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI (Dengan Regulasi Saat Ini) (S-1) (S-2) Surve i. Biaya APBN Lap. Evalua si Hasil SP Pelelangan Penerbitan WKP IUP (S-3) WKPN (S 3 -N) (S-4) IUPN (S 4 -N) Survei Biaya APBD Prov. WKPIUP-P P (S 3 -P) (S 4 -P) Pemenang Lelang Pemd a Kab. / Kota Survei Biaya APBD Kab. / Kota WKPK (S 3 -K) PLN Penugasan Biaya Pihak Lain Pemenang Lelang IUPK (S 4 -K) Produksi/ Pemanfaat an Pemenang Lelang Pemd a Prov. Bada n Usah a Lap Harga Eks- Produksi/ FS Hsl Listrik plorasi ploitasi. Pemanfaatan Lelang (S-5) (S-6) (S-7) (S-8) (S-9) (S-10) Eksploitasi Peta Kementeria Potensi n ESDM Penetapan WKP FS (S-0) Survei Pendahuluan Eksplorasi Instansi STADIUM PENGUSAHAAN (S-X) Jembatan Emas Potensi/ Potensi Stadium Panas Bumi Penugasan PPA © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) *) *) : WKP yang sudah ditetapkan sampai dengan Desember 2011 NAD 2 WKP § Jaboi: 70 MW § Seulawah Agam: 130 MW SUMUT 4 WKP § Sibayak – Sinabung: 130 MW § Sibual – Buali: 750 MW § Sipaholon Ria-ria: 75 MW JAMBI 1200 WKP § Sorik Marapi: MW § Sungai Penuh: 70 MW SUMBAR 4 WKP § Bukit Kili: 83 MW § Gn Talang: 35 MW § Liki Pinangawan: 400 MW § Bonjol: 200 MW SULUT 2 WKP § Kotamobagu: 410 MW § Lahendong-Tompaso: 358 MW GORONTALO 1 WKP § Suwawa: 110 MW SUMSEL 3 WKP § Lumut Balai: 250 MW § Rantau Dedap: 106 MW § Danau Ranau: 210 MW BANTEN 2 WKP § Kaldera Danau Banten: 115 MW § G. Endut: 80 MW BENGKULU 1 WKP § Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW LAMPUNG 3 WKP § Gn. Rajabasa: 91 MW § Suoh Sekincau: 230 MW § Waypanas – Ulubelu: JABAR 10 WKP 556 MW § Ciater - Tgkban Perahu: § Danau Ranau: 210 MW 60 MW § Cibeureum–Parabakti: 485 MW § Cibuni: 140 MW § Cisolok Cisukarame: 45 MW § Gn. Tampomas: 50 MW § Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW § Kamojang-Darajat: 1465 MW SULTENG 1 WKP § Marana: 35 MW BALI 1 WKP § Tabanan: 276 MW JATENG 4 WKP § Baturaden: 175 MW § Dataran Tinggi Dieng: 780 MW § Guci: 79 MW § Gn. Ungaran: 100 MW MALUT 2 WKP § Jailolo: 75 MW § Songa Wayaua: 140 MW MALUKU 1 WKP § Tulehu: 100 MW NTB 1 WKP § Hu'u Daha: 65 MW JATIM 3 WKP § Blawan – Ijen: 270 MW § Gn. Iyang Argopuro: 295 MW § Telaga Ngebel: 120 MW NTT 4 WKP § Atadei: 40 MW § Sokoria: 30 MW § Ulumbu: 199 MW § Mataloko: 63 MW © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006 – 2025 (didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5/2006 Kebijakan Energi Nasional) 2006 2008 852 MW 2000 MW 2012 2016 2020 2025 3442 MW 4600 MW 6000 MW 9500 MW (Target) (Produksi) 1148 MW Existing WKP 1442 MW Existing WKP 1158 MW Existing WKP + WKP Baru 1400 MW WKP Baru 3500 MW WKP Baru 1. 226 MW Kondisi saat ini 6. 151 MW Plus Skenario Crash Program Tahap II (4925 MW) 23 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM KONDISI NORMAL Sumber : Kajian Kfw Germany © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 S. D 2014 q Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas q Peraturan Menteri ESDM No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait Total Pengembangan Panas Bumi 4. 925 MW © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10. 000 MW Tahap II (berdasarkan Permen ESDM No. 01/2012) © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PELUANG KARIER © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Peluang karier secara garis besar dibagi 2 (dua), yaitu: 1. Instansi Pemerintah: - Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE, Badan Geologi) - LIPI - BPPT - Dosen - Pemerintah Daerah 2. Non Pemerintah a. BUMN PT. Pertamina, PT Geodipa Energy, b. Non BUMN - PT Pertamina Geothermal Energy - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd - Chevron Geothermal Salak, Ltd - Star Energy (Wayang Windu) Geothermal, Ltd - PT Supreme Energy - PT PLN Geothermal; dll © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Terima Kasih ` Go Green Indonesia ! energi hijau, energi masa depan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021 -5250575 www. ebtke. esdm. go. id www. energiterbarukan. net © EBTKE KESDM - 2012 www. konservasienergi. net

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi WKP Panas Bumi sebelum UU No. 27/2003 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Cad. Terduga Renc. Peng. (MW) WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Harga per k. Wh Status 220 9. 4 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Muaralaboh 91 220 9. 5 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Rajabasa JABOI, NAD 50 10 Rp. 1705 IUP Telah Terbit PT. Sabang Geothermal Energi PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU PPA belum ditandatangani 4 SORIK MARAPI-ROBURAN -SAMPURAGA, SUMUT 200 240 8. 10 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Sorik Marapi Geothermal Power PPA belum ditandatangani 5 CISOLOK CISUKARAME, JABAR 30 - 45 40 Rp. 630, 00 IUP Telah Terbit PT. Jabar Rekind Geothermal 6 GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR 100 120 Rp. 533, 60 IUP Telah Terbit PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power 7 GN. TAMPOMAS, JABAR 20 - 50 45 Rp. 598, 00 IUP Telah Terbit PT. Wijaya Karya Jabar Power 8 GN. UNGARAN, JATENG 100 110 8. 09 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Giri Indah Sejahtera 9 SOKORIA, NTT 30 30 Rp. 1. 250, 69 IUP Telah Terbit PT. Sokoria Geothermal Indonesia 10 ATADEI, NTT 40 10 9. 5 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Westindo Utama Karya Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Proses relinquish, negosiasi PPA, PPA belum ditandatangani PPA sudah ditandatangani 11 JAILOLO, MALUT 75 10 Rp. 1. 727, 54 IUP Telah Terbit PT. Star Energy Geothermal Halmahera PPA belum ditandatangani 12 SUOH SEKINCAU, LAMPUNG 230 220 6. 9 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Chevron Geothermal PPA belum Suoh Sekincau ditandatangani No. Nama WKP Panas Bumi 1 LIKI PINANGAWAN MUARALABOH, SUMBAR 400 2 GN. RAJABASA, LAMPUNG 3 Pemegang IUP Status dan Kendala © EBTKE KESDM - 2012

WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Lanjutan. . . No. Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga Harga per Renc. Peng. (MW) k. Wh Status Pemegang IUP/ Pemenang Lelang Status dan Kendala Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 13 RANTAU DEDAP, SUMSEL 106 220 8. 86 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Rantau Dedap 14 BATURADEN, JATENG 175 220 9. 47¢ USD IUP Telah Terbit PT. Sejahtera Alam Energy 15 GUCI, JATENG 79 55 9. 09 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Spring Energi Sentosa 115 110 8. 39 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Sintesa Banten Geothermal 17 BLAWAN - IJEN, JATIM 270 110 8. 58 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Medco Cahaya Geothermal 18 TELAGA NGEBEL, JATIM 120 165 7. 55 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Bakrie Darmakarya Energi 19 HU'U DAHA, NTB 65 20 9. 65 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Pacific Geo Energy PPA belum ditandatangani 20 SEULAWAH AGAM, NAD 160 55 - Proses lelang - Sedang dalam proses lelang dengan pola Public-Private Partnership (Grand Kf. W) 21 SUWAWA, GORONTALO 110 - - Gagal Lelang - Tidak ada yg daftar 22 GUNUNG TALANG, SUMBAR 36 - - Persiapan lelang - - 23 SONGA WAYAUA, MALUT 140 - - Persiapan lelang - - 24 SIPAHOLON RIA-RIA, SUMUT 75 - - Gagal Lelang - Penawaran harga di atas 9. 7 ¢ USD 25 MARANA, SULTENG 36 - - Gagal Lelang - Penawaran harga di atas 9. 7 ¢ USD 16 KALDERA DANAU BANTEN, BANTEN © EBTKE KESDM - 2012

WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Lanjutan. . . No. Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga Renc. Peng. (MW) Harga per k. Wh Status Pemegang IUP/Pemenang Lelang Status 26 BUKIT KILI, SUMBAR 83 - - Gagal Lelang - Tidak ada yg daftar, akan ditambah data 27 BONJOL, SUMBAR 200 - - Persiapan Lelang - - 28 DANAU RANAU, LAMPUNG & SUMSEL 210 - - Persiapan Lelang - - 29 MATALOKO, NTT 63 - - Persiapan Lelang - - 30 GN. CIREMAI, JABAR 150 - - Proses Lelang - - 31 GN. ENDUT, BANTEN 80 - - Persiapan Lelang - - © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi SURVEI PENDAHULUAN Survei Pendahuluan: Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berubungan dengan informasi geologi, geofisika, geokimia, untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja. Geologi Wilayah Kerja Geofisika Geokimia Letak sumber Panas Bumi © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SP Kriteria Wilayah Penugasan Surve Pendahuluan (Permen ESDM No. 02/09) : 1. Mempunyai potensi panas bumi besar dan/atau kebutuhan listrik tinggi 2. Wilayah Potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau 3. Wilayah tertinggal (frontier/remote area ) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan Bisa diusulkan gubernur, bupati/ walikota/BU untuk dilakukan SP Dirjen Menyiapkan Wilayah Penugasan SP Badan Geologi Menteri Menetapkan Wilayah Penugasan SP Dirjen Menawarkan Wilayah PSP Pengumuman melalui media cetak, elektronik & media lain Promosi di forum nasional & Internasional © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pengumuman PSP FLOW PROSES PROSEDUR PERMOHONAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (PSP) Badan Usaha Mengajukan Permohonan Peta Wilayah PSP kepada Dirjen EBTKE Badan Usaha Urutan Selanjutnya First Come First Served Badan Usaha menerima Peta Wilayah PSP 5 hari Permohonan PSP kepada Menteri c. q. Dirjen EBTKE Evaluasi Tidak 15 hari Persyaratan : • Peta Wilayah PSP • Administratif • Teknis • Keuangan Evaluasi terhadap persyaratan dan presentasi RKAB Disetujui Ya Dirjen EBTKE mengusulkan kepada Menteri persetujuan PSP Menteri mengeluarkan SK PSP Pelaksanaan SP © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PERSYARATAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (berdasarkan Permen ESDM No. 02/2009) 1. Peta Wilayah Penugasan SP 2. Persyaratan Administratif a. Identitas pemohon/akte pendirian perusahaan b. Profil perusahaan c. NPWP 3. Persyaraatan Teknis a. Rencana teknis kegiatan selama SP b. Kemampuan teknis operasional di bid. panas bumi c. Mempunyai tenaga ahli di bid. panas bumi 4. Persyaratan keuangan a. Rencana kerja dan anggaran biaya b. Bukti kepemilikan dana untuk SP dalam bentuk garansi bank, deposito atau dana hutang siap pakai © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi LELANG WKP PANAS BUMI © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2) Kriteria Penetapan WKP Panas Bumi (PERMEN ESDM 11 Tahun 2008) SURVEI PENDAHULUAN (SP) - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 3 ayat (1) PENUGASAN SP - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (3) - PP No. 59/2007, Ps. 6 ayat (1) - Permen ESDM No. 02/2009 BAGAN ALIR PENETAPAN WKP PANAS BUMI DAN LELANG WKP PANAS BUMI (3) WKP PANAS BUMI (ditetapkan Menteri) - UU No. 27/2003, Ps. 9 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 11 ayat (2) PEMBENTUKAN PANITIA LELANG WKP PANAS BUMI PP NO. 59 TAHUN 2007, Pasal 20 ayat (6) LELANG (PP No. 59/2007, Ps. 20 – Ps. 27) Sistem Panas Bumi Lintas Provinsi Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Menteri Sistem Panas Bumi Lintas Kab/Kota - UU No. 27/2003, Ps. 21 ayat (1) Panitia Lelang - PP No. 59/2007, Ps. 28 ayat (3) WKP Panas Bumi dibentuk oleh Gubernur Sistem Panas Bumi dalam Wil. Kab/Kota IUP Diterbitkan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Bupati/Walikota Keterangan. : (1) Pihak Lain/Badan Usaha dapat diberikan Penugasan Survei Pendahuluan (2) Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi (Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008) © EBTKE KESDM - 2012 (3) Penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan sistem panas bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Persiapan Lelang WKP Panas Bumi 1. Anggaran dari Daerah pembiayaan proses lelang 2. Peraturan Daerah 3. Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Raw Data dari Badan Geologi/Pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan 5. Standar Power Purchasing Agreement /PPA 6. Harga Patokan Listrik Panas Bumi telah diakomodir dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02/2011 © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PROSES LELANG TAHAP I Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Penjelasan Dokumen Prakualifikasi Evaluasi dan Berita Acara Prakualifikasi Klarifikasi & Konfirmasi Dok. Prakualifikasi Penetapan Hasil Prakualifikasi Tidak Lulus Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lulus Pengumuman Prakualifikasi TAHAP I (PRAKUALIFIKASI) Masa Sanggah Diterima Ditolak TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI) © EBTKE KESDM - 2012

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi PROSES LELANG TAHAP II Penetapan Pemenang oleh Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota Penunjukkan Pemenang oleh Panitia Lelang Ditolak Diterima TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI) Undangan Yang Lulus Tahap I IUP - Masa Sanggah dan Penjelasan Sanggahan Pengambilan Dokumen Lelang Tahap II Pengumuman Peringkat Pemenang Penetapan Peringkat Pemenang Lelang - - Pembukaan Sampul Penawaran - Evaluasi, Konfirmasi & Klarifikasi Penjelasan & Penyusunan BA Penjelasan Pemasukan Dokumen Penawaran Harga © EBTKE KESDM - 2012