KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI EFEKTIVITAS

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

KEBIJAKAN DANA DESA Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20, 7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46, 98 triliun dengan rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaan Dana Desa (2015 -2017) terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 123. 585, - kilometer jalan desa, 791. 258 meter jembatan, 38. 331 unit sambungan air bersih, 2. 960 unit tambatan perahu; 18. 177 unit PAUD; 5. 402 unit Polindes, 31. 122 unit sumur, 6. 576 pasar desa; 38. 217. 065 meter drainase Dan 28. 830 unit irigasi; 11. 547 unit Posyandu; dan

12

KEBIJAKAN DANA DESA ± Rp 280, 3 jt/desa ± Rp 643, 6 jt/desa ± Rp 800, 4 jt/desa Rp 20, 7 T Rp 46, 98 T Rp 60 T 2015 2016 74. 093 DESA Penyerapan Sebesar 74. 754 DESA Penyerapan Sebesar 82, 72% 97, 65% 3 2017 74. 910 DESA Penyerapan Sebesar 98, 41% 2018 74. 958 DESA Penyerapan Tahap I, II & III 73, 17%

KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA 2015 PASAR DESA 1. 181 UNIT ANGGARAN Rp 20, 67 T ± Rp 280, 3 jt/desa 74. 093 DESA Penyerapan Sebesar 82, 72% PAUD 3. 005 UNIT SANITASI DAN AIR BERSIH 5. 831 UNIT EMBUNG 255 UNIT JALAN DESA 22. 942 KM POSYANDU 2. 417 UNIT JEMBATAN 178. 754 Meter POLINDES 1. 004 UNIT BUMDES 0 SALURAN IRIGASI 4. 791 UNIT PENAHAN TANAH 14. 870 UNIT MCK 19. 290 DRAINASE 3. 265. 515 METER

KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA 2016 PASAR DESA 1. 819 UNIT ANGGARAN Rp 46, 98 T ± Rp 643, 6 jt/desa 74. 754 DESA Penyerapan Sebesar 97, 65% PAUD 11. 926 UNIT SANITASI DAN AIR BERSIH 16. 295 UNIT EMBUNG 686 UNIT JALAN DESA 66. 864 KM POSYANDU 7. 524 UNIT JEMBATAN 285. 060 Meter POLINDES 3. 133 UNIT BUMDES 0 SALURAN IRIGASI 12. 596 UNIT PENAHAN TANAH 38. 184 UNIT MCK 37. 386 UNIT DRAINASE 26. 583. 520 METER

KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA 2017 PASAR DESA 3. 576 UNIT ANGGARAN Rp 60 T ± Rp 800, 4 jt/desa 74. 754 DESA Penyerapan Sebesar 97, 65% PAUD 3. 246 UNIT SANITASI DAN AIR BERSIH 16. 205 UNIT EMBUNG 1. 030 UNIT JALAN DESA 34. 032 KM POSYANDU 1. 633 UNIT JEMBATAN 327. 444 Meter POLINDES 1. 265 UNIT BUMDES 26. 750 SALURAN IRIGASI 11. 443 UNIT PENAHAN TANAH 1. 040 UNIT MCK 55. 327 UNIT DRAINASE 8. 368. 029 METER

PERNYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015 -2018

7

PENYERAPAN TENAGA KERJA PERDESAAN 66. 2 66. 18 66. 16 • Penyerapan tenaga kerja perdesaan meningkat 0, 08 persen; Penduduk Perdesaan yang Bekerja 57. 15 57. 1 57. 05 66. 14 • Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja di desa juga meningkat. 66. 12 66. 1 66. 08 66. 06 57 56. 95 56. 93 56. 9 56. 85 56. 8 2016 66. 04 2017 Juta Jiwa 66. 02 Penduduk Desa yang bekerja sebanyak 57, 1 juta jiwa, meningkat 170 ribu jiwa 66 2016 Sumber: BPS, 2017 34 dibandingkan tahun sebelumnya.

DEFINISI PADAT KARYA TUNAI Padat Karya Tunai merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

MANDAT SKB 4 MENTERI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 1. Penguatan pendamping professional untuk: • Mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; • Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan. 2. Refocusing penggunaan Dana Desa 3 -5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas desa melalui koordinasi dengan kementerian terkait 3. Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% wajib untuk membayar upah dalam rangka penciptaan lapangan kerja 4. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa 5. Fasilitasi kegiatan pembangunan yang didanai Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dilaksanakan pada saat musim panen 13

PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK) DESA “Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan SDM, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, angka stunting dan meningkatkan pendapatan” Kerangka Pikir Cash For Work: 1 2 Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu 4 5 Merupakan kesempatan kerja sementara Meningkatkan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan lama Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai kebutuhan lokal 3 6 Mekanisme penentuan dan pembagian upah dibangun sec. partisipatif dalam musyarawarah Fokus pembangunan insfrastruktur desa dengan mengoptimalkan 14

Pencairan Dana Desa Tahun 2018 PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP I RKUN KE RKUD ü 424 Kab/Kota (72. 725 Desa) atau 97, 70% dari total jumlah kab/kota ü Rp. 11. 661. 910. 250. 800 (97, 18% dari 12 Trilyun) RKUD KE RKD ü 31. 334 Desa yang ada di 313 Kab atau 41, 80% dari total jumlah Desa ü Rp. 5. 038. 069. 010. 545 (41, 98% dari Rp. 12 Trilyun) PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP II RKUN KE RKUD ü 77 Kab/Kota (11. 108 Desa) ü Rp. 3. 641. 973. 066. 000 (15, 17% dari 24 Trilyun) RKUD KE RKD ü 1. 975 Desa yang ada di 28 Kab. ü Rp. 633. 336. 060. 002 (2, 64% dari Rp. 24 Trilyun)

PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Jawa Timur Kegiatan Jalan Tani 200 m x 1 m x 2, 7 m = 540 m 3 117. 952. 500, - (Sumber DD 2018) HOK ( 32, 6 % Upah) Penyerapan jumlah tenaga kerja Pemb angunan Fasilitas Prasarana Pendukung Objek Wisata Milik Desa 850 M 2. 172. 206. 000, - (Sumber DD 2018)

PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI Provinsi Kalimantan Selatan KABUPATEN BANJAR Peningkatan Jalan Lingkungan 398 M x 3 M x 0, 25 M 115. 919. 200 (anggaran) 35. 200. 000 (HOK) 30 Orang (Tenaga Kerja) 15 Hari Kerja

MASALAH-MASALAH MENDASAR PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI BEBERAPA PERSOALAN YANG DIINDIKASIKAN MENJADI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYALURAN DANA DESA 1. KETERLAMBATAN REVISI DOKUMEN RKPDESA DAN APBDESA. 2. PENAMBAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD 3. LAMBATNYA REVIEW APBDESA OLEH PEMDA KABUPATEN/KOTA 4. KETERLAMBATAN PEMDA KABUPATEN/KOTA DALAM MEMPROSES PENYALURAN DANA DESA DARI RKUN DAN RKUD § DIMINTAKAN PERHATIAN KEPADA SELURUH JAJARAN ESELON I DARI SELURUH KEMENTERIAN YANG MENANGANI DANA DESA UNTUK SECARA KHUSUS MEMPROSES PENYELESAIAN MASALAH PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 § AGAR BERKOORDINASI SECARA LEBIH INTENSIF DENGAN BUPATI/WALIKOTA DAN GUBERNUR DALAM MENDORONG KINERJA APARAT PEMDA KABUPATEN/KOTA TERMASUK PENDAMPING PROFESIONAL DI DALAM MEMFASILITASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018.

ARAHAN PERCEPATAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 UNTUK PADAT KARYA TUNAI 1. Dana Desa dari kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% wajib untuk membayar upah dalam rangka penciptaan lapangan kerja. 2. Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 Tahap I dari RKUD ke RKD baru mencapai 41, 98%. Bupati/Walikota agar mempercepat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa. 3. Bupati/Walikota segera melakukan evaluasi dan identifikasi yang menjadi akar masalah penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, dan segera mencarikan solusinya. 4. Bupati/Walikota memonitor secara terus-menerus proses pengajuan penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke Kementerian Keuangan melalui KPPN setempat. 5. Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai hendaknya tetap diprioritaskan untuk menumbuhkan perekonomian di Desa-Desa melalui pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, BUMDesa/BUMDesa

Terima Kasih